APBN & APBD

APBN dan APBD

1. A. PENGERTIAN APBN & APBD

APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara/ suatu daftar yang memuat rincian pendapatan dan pengeluran negara untuk waktu tertentu, biasanya dengan jangka waktu selama satu tahun dan disetujui oleh dewan perwakilan rakyat (DPR), Sedangkan APBD adalah suatu daftar sistematis yang dirinci tentang penerimaan dan pengeluaran atau pembelanjaan daerah dalam jangka waktu tertentu (satu tahun).

B. FUNGSI APBN & APBD

Dalam kaitannya dengan pembangunan dan kesejahteraan, pajak mempunyai fungsi-fungsi yang dapat dipakai untuk menunjang tercapainya suatu masyarakat yang adil dan makmur secara merata. Fungsi-fungsi tersebut adalah :

Fungsi alokasi :
Bahwa anggaran Negara yang di dapat dari pajak harus diarahkan untuk membangun saran umum seperti jalan, taman umum dan pengerluaran lainnya yang bersifat umum.

Fungsi distribusi :
Anggaran Negara yang di dapat dari pajak tidak harus di alokasikan untuk kepentingan umum saja tapi dapat dialihkan untuk kepentingan yang lain atau dialokasikan ke sector lainnya.

Fungsi stabilisasi :
Sebagai pedoman agar pendapatan dan pengeluaran Negara dapat teratur dan untuk menjaga kestabilan arus uang dan barang sehingga dapat menghindari terjadinya inflasi atau deflasi. terekandung arti bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

C. TUJUAN APBN/APBD :

Tujuan APBN adalah sebagai pedoman pemerintah dan pengeluaran Negara dalam dalam melaksanakan kegiatan kenegaraan untuk meningkatkan produksi dan kesempatan kerja dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran bagi masyarakat. Dan untuk menjaga kestabilan ekonomi dan menghindari inflasi dan deflasi.

2. SUMBER-SUMBER PENERIMAAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH

Tarif pajak propinsi ditetapkan seragam di seluruh Indonesia dan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Tarif pajak kabupaten / kotamadya di tetapkan dengan Peraturan Daerah

Perlu diketahui bahwa Pajak Pusat, administrasinya dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan kantor-kantor operasional di daerah, yaitu (1) Kantor Pelayanan Pajak, dan (2) Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan. Pajak Daerah di tingkat propinsi dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah Tk. I, sedangkan di tingkat Kabupaten atau Kotamadya dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II.

Pajak daerah atau pajak lokal adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah ( Propinsi, Kota Madia, Kabupaten ), dan hasilnya digunakan untuk membiayai keperluan rumah tangga daerah pada umumnya. Menurut UU No. 18 tahun 1997, tentang “Pajak Daerah dan retribusi Daerah”, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 tahun 2000, jenis-jenis pajak daerah adalah :

1) Pajak Daerah Tingkat I/Propinsi terdiri dari :
Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, tarifnya 5%
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, tarifnya 10%
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, tarifnya 5%
Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, tarifnya 20%

2) Pajak Daerah Tingkat II/Kabupaten atau Kotamadya, terdiri dari :
Pajak Hotel, tarifnya 10%
Pajak Restoran, tarifnya 10%
Pajak Hiburan, tarifnya 35%
Pajak Reklame, tarifnya 25%
Pajak Penerangan Jalan, tarifnya 10%
Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, tarifnya 10%
Pajak Parkir, tarifnya 20%

3. PENGARUH APBN & APBD TERHADAP PEREKONOMIAN

Dengan APBN dan APBD dapat diketahuui arah, tujuan, serta prioritas, pembangunan yang akan dan yang sedaang dilaksanakan. Dengan demikian peningkatan pembangunan sarana dan prasarana ekonomi juga akan meningkat kan produktifitas faktor-faktor produksi. Dengan peningkatan SDM yang dapat menerapkan teknologi tinggi dalam proses produksi, dan hasil-hasil produksi semakin meningka. Peningkatan produksi yang tidak dikonsumsi akan meningkatkan tabungan masyarakat. Akhirnya, peningkatan tabungan akan meningkatkan investasi sehingga semakin banyak jasa yang tersedia bagi masyarakat
4. KEBIJAKAN FISKAL

 Pengertian kebijakan Fiskal
Kebijakan Fiskal adalah kebijakan pemerintah dibidang ekonomi yang mengatur pendapatan dan pengeluaran Negara serta perpajakan yang secara langsung dapat mempengaruhi permjntaan total dan mempengaruhi harga yang pada akhirnya untuk mencapai kestabilan ekonomi, memperluas kesempatan kerja, serta meningkatkan keadilan, pendistribusian pendapatan yang merata dan meningkatkan kesejahteraan umum.

 Tujuan Kebijakan Fiskal
Dari pengertian-pengertian kebijakan Fiskal di atas sudah tersirat tujuan dari kebijakan Fiskal,yaitu sebagai berikut:
1. Menyeimbangkan anggaran belanja Negara
2. menentukan arah, tujuan dan pembangunan serta pertumbuhan ekonomis
3. menciptakan stabilitas perekonomian
4. memperluas dan menciptakan lapangan kerja
5. menciptakan terwujudnya keadilaaan social bagi masyarakat
6. mewujudkan pendistribusian dan pemerataan pendapatan

 Tarif pajak dalam kebijakan fiskal .

a. Tarif pajak proposional (sebanding)
tariff pajak proposional adalah tarif pemungutan pajak dengan menggunakan persentase (%) yang tetap berapapun jumlahnya yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak misalnya tariff pajak pertambahan nilai (PPh) adalah 10% .
table. tarif pajak proposional

No. Jumlah nilai penyerahan barang atau jasa (Rp) Tarif pajak Besarnya tariff pajak (Rp)
1. 2.000.000 10 % 200.000
2. 3.000.000 10 % 300.000
3. 10.000.000 10 % 1.000.000

b. Tarif pajak degresif (tarif pajak dengan persentase menurun).
Adalah Tarif pajak dengan menggunakan persentase (%) menurun dengan semakin besarnya yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak. perhatikan tabel

No. Jumlah nilai penyerahan barang atau jasa (Rp) Tarif pajak Besarnya tariff pajak (Rp)
1. 1.000.000 10 % 100.000
2. 3.000.000 8 % 240.000
3. 5.000.000 6 % 300.000
4. 7.000.000 5 % 350.000

c. Tarif pajak tetap
Tarif pajak tetap adalah tarif pungutan pajak dengan sejumlah yang sama untuk setiap jumlah objek sehingga besarnya pajak tidak tergantung pada sejumlah (nilai objek/persentase) yang dikenakan pajak. Contohnya bea materai untuk setiap jenis akta notaris termasuk salinannya adalah sebesar Rp.6.000,00 cek dan bilyet giro dengan harga nominal berapapun dikenakan tariff bea materai sama sebesar Rp.3.000,00.

d. Tarif pajak regresif
Tarif pajak regresif adalah tarif pajak dengan persentase yang semakin naik dengan semakin besarnya jumlah yang dikenakan pajak, misalnya pajak penghasilan (PPh) untuk wajib pajak orang pribadi, dalam negri sesuai dengan pasal 17 UU PPh sebagai berikut table tarif pajak:

Lapisan kena pajak Tarif pajak (%)
Sampai dengan Rp.25 juta 5 %
Diatas Rp.25 juta s/d Rp.50 juta 10 %
Diatas Rp.50 juta s/d Rp.100 juta 15 %
Diatas Rp.100 juta s/d Rp.200 juta 25 %
Diatas Rp.200 juta 35 %

5. PENGERTIAN PAJAK DAN FUNGSINYA

1. PENGERTIAN PAJAK :
pajak adalah iuran (pembayaran) wajib yang dibayarkan oleh wajib pajak berdasarkan norma-norma hukum untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran kolektif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum yang balas jasanya tidak diberikan secara langsung.

2. FUNGSI PAJAK

Dalam kaitannya dengan pembangunan dan kesejahteraan, pajak mempunyai fungsi-fungsi yang dapat dipakai untuk menunjang tercapainya suatu masyarakat yang adil dan makmur secara merata. Fungsi-fungsi tersebut adalah :

a. Fungsi Budgetair

Fungsi budgetair adalah fungsi yang letaknya di sektor publik. Menurut fungsi ini, pajak merupakan suatu alat untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara, yang pada waktunya nanti akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

b. Fungsi Regulasi

Dengan fungsi mengaturnya, pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Fungsi mengatur ini banyak ditujukan terhadap sektor swasta. Berkenaan dengan fungsi mengatur ini pemerintah dapat melaksanakan kebijakan-kebijakan dalam berbagai bidang, antara lain : bidang ekonomi, bidang sosial, bidang kebudayaan, dan sebagainya. Disamping dua fungsi tersebut ada beberapa fungsi lainnya antara lain yaitu : fungsi sosial, fungsi demokrasi, dan fungsi redistribusi.

6. Retribusi

Retribusi pada umumnya hubungan dengan prestasi-kembalinya adalah
langsung.Pembayaran retribusi tertentu memang ditujukan semata-mata si
pembayar untuk mendapatkan suatu prestasi yang tertentu dari pemerintahan,
misalnya pembayaran uang sekolah,uang kuliah, uang ujian, pembayaran
abonemen air minum, aliran listrik, gas dsb.

Retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah sehubungan dengan jasa atau fasilitas yang diberikan oleh pemerintah secara langsung dan nyata kepada si pembayar. Menurut Undang-Undang No. 18 tahun 1997, Tentang “Pajak Daerah dan Retribusi Daerah”, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 34 Tahun 2000, retribusi dibagi atas tiga golongan, yaitu :

 Retribusi Jasa Umum, yang terdiri dari:
Retribusi Pelayanan Kesehatan
Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan
Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil

 Retribusi Jasa Usaha, yang terdiri dari :
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan
Retribusi Tempat Perlelangan

 Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari :
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
Retribusi Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
Retribusi Izin Gangguan

7. PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN DAN PBBB

berdasarkan mentri keuangan tanggal 30 desember 2005 besarnya penghasilan tidak kena pajak (PTKP) adalah sebagai berikut :
1. Rp.13.200.000 untuk diri wajib pajak orang pribadi
2. Rp. 1.200.000 tambahan untuk wajib pajak yang menikah
3. Rp. 13.200.000 tambahan untuk istri yang bekerja
4. Rp. 1.200.000 tambahan untuk anak maksimal 3 orang

tarif pajak orang pribadi:
PKP Tarif pajak (%)
s/d Rp. 25 juta 5 %
Diatas Rp. 25 juta s/d 50 juta 10 %
Diatas Rp. 50 juta s/d 100 juta 15 %
Diatas Rp. 100 juta s/d 200 juta 25 %
Diatas Rp. 200 juta 35 %

Tariff pajak badan usaha :
PKP Tari pajak (%)
s/d Rp. 50 juta 10 %
Diatas Rp. 50 juta s/d Rp. 100 juta 15 %
Diatas Rp. 100 juta 30 %

contoh PPh :
1. Teni nuraeni mempunyai PKP sebesar Rp.25.000 berapa besar penghasilan pajak penghasilan yang harus dibayar / bulan?
Jawab:
PKP setahun = Rp.25.200.000
Pajak yang harus dibayar setahun :
1. 5% x Rp. 25.000.000 = Rp. 1.250.000
2. 10% x RP. 25.000.000 = Rp. 2.500.000
3. 15% x Rp. 50.000.000 = Rp. 7.500.000
4. 25% x Rp. 100.000.000 = Rp. 25.000.000
5. 35% x Rp. 52.000.000 = Rp. 18.200.000 +
Rp. 54.450.000 (pajak setahun)

Pajak/bulan = Rp.54.450.000 = Rp. 4.537.500
12

2. Bapak Tatang bekerja berpenghasilan Rp.2.000.000/bulan, beliau sudah menikah dan mempunyai 4 orang anak hitunglah PPh sebulan ?
jawab :
Gaji pak tatang = Rp.2.000.000 x 12 bulan = Rp. 24.000.000
PTKP : 1. untuk wajib pajak = Rp. 13.200.000
2. untuk menikah = Rp. 1.200.000
3. untuk anak = Rp. 3.600.000+
Rp. 18.000.000 –
Rp. 6.000.000
Pajak pribadi = 5% x Rp. 6.000.000 = Rp. 300.000
PPh /bulan = Rp. 300.000 = Rp. 25.000
12

contoh PBB :

1. Bapak sugiarto memiliki luas tanah 115m2 dengan harga Rp.464.000 dan bangunan 60m2 dengan harga Rp. 505.000 berapa PBB bapak tatang yang harus dibayar?
Jawab :
BUMI = 115M2 X 464.000 = Rp. 53.360.000
BANGUNAN = 60 X 505.000 = Rp. 30.300.000 +
NJOP = Rp. 83.660.000
NJOPTKP = Rp. 12.000.000 –
Rp. 71.660.000
NJKP 20% X Rp. 71.660.000 = Rp. 14.332.000
PBB yg terutang 0,5%X 14.332.000 = Rp. 71.660
Faktor pengurangan/pengaur pengenaan = Rp 29.453 –
PBB yg harus dibayar = Rp. 42.207

9. JENIS PEMBELANJAAN PEMERINTAH PUSAT.

1. Pembelanjaan pemerintah pusat
a. pengeluaran rutin adalah pengeluaran yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah sehari- hari.

Contoh :
 Belaja pegawai : untuk keperluan gaji atau upah para pegawai.
 Belanja barang : pembelian barang-barang untuk penyelenggaraan pemerintah
 Pembayaran bunga utang (dalam negri dan luar negri)
 Subsidi (BBM dan non-BBM)

b. pengeluaran pembangunan adalah segala bentuk pengeluaran keuangan Negara untuk keperluan pembangunan baik fisik maupun nono fisik.

2. Belanja daerah
a. Dana berimbang adalah semua pengeluaran Negara yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksaan desentralisasi. Dana berimbangan terdiri atas :
 Dana bagi hasil (DBH) adalah bagian daerah atas penerimaan PBB, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan penerimaan SDA
 Dana alokasi umum (DAU) adalah semua pengeluaran Negara yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah.
 Dana alokasi khusus (DAK) adalah semua pengeluaran Negara yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan khusus.
 Dana kontijensi adalah merupakan dana bantuan untuk daerah yang mengalami kekurangan angaraan DAU dan bagi hasil P3D dalamrangka pelaksanaan otonomi daerah.

b. Dana otonomi khusus dan dana penyesuaiaan adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah,sebagaimana ditetapkan dalam UU No.18 tahun 2001 dan UU No. 21 tahun 2001 .

10. KEBIJAKAN ANGGARAN

1. pengertian kebijakan anggaran
adalah garis kebijakan pemerintah dalam penetapan pengeluaran dan penerimaan Negara dalam rangka mencapai tujuan ekonomi nasional.

2. tujuan kebijakan anggaran :
 Mengalokasikan sumber-sumber daya ekonomi agar efisien
 Mendistribusikan sumber-sumber daya ekonomi dan kegiatan ekonomi / pembangunaan agar seimbang menuju ke arah keadilan dalam pembagian pendapatan masyarakat dan tercapainya kemakmuran yang merata .
 Menstabilkan perekonomian dan mengurangi pengaruh guncangan ekonomi (gelombang konjungtur) menuju kearah terciptanya kesempatan kerja yang tinggi pertumbuhan ekonomi yang mantap.

3. macam-macam kebijakan anggaran :
a. kebijakan anggaran berimbang (balance budget)
adalah anggaran berimbang antara sisi penerimaan dengan sisi pengeluaran. Pada saat terjadi devisit tidak ditutup dengan pencetakan uang baru, melainkan dengan mencari bantuan pinjaman utang luar negri.
b. kebijakan anggaran dinamis
dalam kebijakan ini terdapat 2 pengertian, yaitu :

1. anggaran dinamis absolut, mempunyai arti peningkatan jumlah tabungan pemerintah dari tahun ketahun.
2. anggaran dinamis relatif, mempunyai arti makin mengecilnya persentase ketergantungan pembiayaan terhadap bantuan luar negri atau pinjaman luar negri.
3.
c. kebijakan anggaran fungsional
mempunyai arti meletakkan bantuan luar negeri hanya untuk membiayai anggaran belanja pembangunan dan bukan untuk anggaran rutin.
d. kebijakan angggran devisit
terjadi pada saat anggaran pembelanjaan Negara lebih besar dari anggaran pendapatan Negara yang tersedia.

Analisis : pajak sangat berguna bagi kita, karena dengan pajak pemerintah mendanai biaya biaya perbaikan yang ada di daerah amupun di pusat, contohnya jalan, jembatan dan fasilitas umum lainnya..

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 8.9/10 (7 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +2 (from 2 votes)
APBN & APBD, 8.9 out of 10 based on 7 ratings
Share

There Is 1 Response So Far. »

  1. bagussS,,Q jadi bsa beresin tugas makasi“

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 1.0/5 (1 vote cast)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0 (from 2 votes)

Post a Response

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture.
Anti-Spam Image