Manusia dalam Hukum Perdata

Filed under: Hukum Perdata
Jane Kishi Irischa 3.DD.01

Kamis,05 November 2009 1:15 pm
Oleh: Torkis Lumbantobing, SH MS
Manusia (natuurlijke person) adalah satu dari dua “orang” atau “persoon” atau “subjek hukum” dalam arti pendukung hak dan kewajiban, yang mempunyai hak dan kewajiban dalam konteks hukum perdata, disamping badan hukum (recht person). Manusia sangat spesifik karena keberadaanya sebagai orang dalam hukum perdata adalah karena kodratnya.
Konsep hukum perdata tentang manusia yang penting diketahui antara lain adalah: (1) Sejak dan sampai kapankah manusia itu menjadi subjek dalam hukum perdata; (2) Apakah semua manusia mampu melakukan perbuatan dalam hukum perdata; (3) Apakah setiap manusia yang mampu melakukan hukum berwenang berbuat atau berhak berbuat? Pertanyaan-pertanyaan tersebut, di bawah ini dibahas dengan maksud memberikan pemahaman sebagian dari materi hukum orang yang merupakan bagian dari materi hukum perdata.
Secara hukum termasuk hukum perdata semua manusia tidak terkecuali tua-muda, kurus gemuk, besar-kecil, perempuan-laki-laki, waras-gila, htam -putih adalah subjek dalam hukum perdata sejak dilahirkan sampai meninggal dunia. Bahkan anak dalam kandungan pun, menurut Pasal 2 KUHPerdata sudah dianggap manusia dan karenanya menjadi subjek hukum perdata apabila ada kepentingan hukumnya dan pada saat lahir dia hidup. Namun apabila ketika lahir meninggal, maka dianggaplah dia tidak pernah ada. Isi pasal ini adalah fictie dalam hukum, tetapi diperlukan untuk menentukan status anak dalam kandungan.
Status manusia sebagai subjek hukum perdata disandang sampai meninggal dunia, sejalan dengan logika hukum yang ditentukan dalam Pasal 3 KUHPerdata yang menentukan “tiada suatu hukuman pun yang mengakibatkan seseorang kehilangan hak keperdataannya”.
Persoalannya menjadi lain ketika ditanyakan apakah setiap manusia mampu melakukan perbuatan hukum perdata? Persoalan ini adalah persoalan hukum mengenai mampu tidaknya seorang manusia dipertanggungjawabkan secara hukum (toerekeningbaarheid). Untuk itu hukum perdata memberikan kriteria, syarat agar seorang manusia dikategorikan mampu melakukan perbuatan hukum perdata. Ajaran mengenai hal ini adalah hukum perdata adalaj ajaran tentang “beekwaamheid” dan “onbekwaamheid”.

KUHPerdata memberi istilah cakap bertindak. Pasal 1329 KUHPerdata menentukan “semua orang adalah cakap bertindak, kecuali ditentukan tidak cakap menurut undang-undang”. Selanjutnya Pasal 1330 KUHPerdata menentukan, orang yang tak cakap, dengan ketentuan yang tak cakap bertindak adalah mereka yang belum dewasa atau berada di bawah pengampuan atau perempuan bersuami. Untuk memahami pasal tersebut, harus diketahui siapakah manusia yang belum dewasa, yang berada di bawah pengapuan dan bagaimana mengenai perempuan bersuami?
Mengenai yang belum dewasa diatur dalam Pasal 330 KUHPerdata, yang menentukan:”orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum berusia 21 tahun dan belum belum pernah kawin sebelumnya.
Sementara yang berada dibawah pengampuan adalah mereka yang sudah dewasa namun berada dalam keadaan sebagaimana ditentukan Pasal 433 KUHPerdata, “Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan dibawah pengampuan karena keborosan”
Sedangkan status hukum perempuan bersuami telah telah menjadi sama dengan suami berdasarkan UUD 1945, UU No. 1/1974 dan SEMA No.3/1963.
Dengan demikian dapat diketahui bahwa KUHPerdata justru mengatur mengenai mereka yang onbekwaamheid, sehingga untuk sampai pada pemahaman siapakah yang bekwaamheid atau mampu melakukan perbuatan hukum perdata harus diketahui berdasarkan penafsiran hukum (interpretatie). Penafsiran yang digunakan adalah a contrario interpretatie terhadap Pasal 1330 juncto Pasal 330 KUHPerdata, dan diketahuilah yang cakap melakukan perbuatan hukum perdata adalah, ORANG DEWASA yaitu: (1) orang yang sudah berumur 21 tahun atau lebih; (2) Belem 21 tahun tetapi sudah atau pernah kawin sebelumnya, dan TIDAK BERADA DIBAWAH PENGAMPUAN.
Konsep wenang berbuat, berhak berbuat (bevoegheid en onbevoegheid) adalah berkaitan dengan kompetensi yaitu kewenangan yang diberikan hukum atau perbuatan hukum seperti pemberian kuasa (lastgeving).

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.5/10 (2 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Manusia dalam Hukum Perdata, 5.5 out of 10 based on 2 ratings
Share

There Is 1 Response So Far. »

  1. Selamat siang..

    saya ingin bertanya soal kecakapan dalam hukum.. bagaimana kah status dari seorang narapidana? apakah dia masih cakap dalam hukum dan dapat melakukan perbuatan hukum??

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0 (from 0 votes)

Post a Response

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture.
Anti-Spam Image