pembatalan izin kebun sawit harus lihat status hutan

Pembatalan izin kebun sawit harus lihat status hutan

JAKARTA (bisnis.com): Pemerintah tidak dapat membatalkan izin perkebunan kelapa sawit jika status hutannya sudah masuk dalam Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) antara pemerintah pusat dan Pemda.

“Harus dilihat dulu status hutannya, apakah itu hutan produksi, areal penggunaan lain atau kawasan budi daya nonkehutanan,” ujar Wapresdir Sumalindo, David kepada Bisnis.

Penegasan David itu dikaitkan dengan pernyataan Menhut Zulkifli Hasan yang akan memperketat pemberian izin pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang memanfaatkan kawasan hutan di Papua.

“Kalau perusahaan perkebunan kelapa sawit itu menggunakan kawasan hutan yang tidak mengacu kepada TGHK, jelas harus ditindak tegas,” katanya.

Selain itu juga, katanya, jika pemerintah pusat telah menyetujui Rencana Tata Ruang Wilayah/Provinsi (RTRWP) yang ada, maka status kawasannya telah sesuai rencana strategis daerah.

Sebelumnya LSM pemerhati lingkungan Telapak dan Environmental Investigation Agency (EIA) mengklaim 89 perusahaan perkebunan kelapa sawit telah memperoleh izin untuk membuka kawasan perkebunan seluas 5 juta ha yang berasal dari kawasan hutan Papua seluas 45 juta ha.

David menjelaskan pemda mempunyai hak untuk mengelola kawasan budi daya kehutanan. “Hal itu sesuai dengan kesepakatan yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah.”

Dia mengkritik Menhut Zulkifli yang akan menaikkan iuran pengelolaan hutan alam maupun hutan tanaman. “Yang perlu dibenahi sinkronisasi aturan yang selama ini menghambat proses produksi sektor kehutanan, bukan menaikkan tarif yang tidak mendukung daya saing di pasar global.” (tw)

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Share

Post a Response

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture.
Anti-Spam Image