Otonomi Daerah

Latar Belakang:

  1. Pembangunan yang tidak merata

Pembangunan ekonomi nasional pada pemerintahan orde baru lebih terfokus pada pertumbuhan tidak membuat banyak daerah di tanah air tidak berkembang dengan baik. Demikian juga dengan kesenjangan dalam distribusi pendapatan semakin besar bukannya semakin membaik.

  1. Ketimpangan Fiskal

Pola hubungan pusat daerah membuat pemda sangat tergantung pada pemerintah pusat. Ketergantungan keuangan pemda terhadap pemerintah pusat juga dapat dilihat pada berbagai indicator lainnya, diantaranya rasio penerimaan pemda terhadap pengeluarannya.

Definisi:

  • Menurut kamus besar bahasa Indonesia yaitu hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  • Jadi otonomi daerah bias diartikan suatu keadaan yang memungkinkan daerah dapat mengaktualisasikan segala potensi terbaik yang dimilikinya secara optimal

Undang-Undang yang mengatur Otonomi Daerah:

  1. UU No.22/1999

Mewujudkan landasan hokum yang kuat bagi penyelenggara otonomi daerah dengan memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menjadikan daerah otonom yang mandiri dalam rangka menegakkan sistem pemerintahan NKRI sesuai UUD 1945.

  1. UU No.25/1999

Pemerintah pusat mengalokasikan dana perimbangan yang terdiri atas dana bagian daerah dan terdiri atas hasil pajak yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), dan Pajak bumi Bangunan (PPh) dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus.

Keuntungan dan Kerugian Dari Sistem Otonomi Daerah:

  • Keuntungan
  1. Pemerintah daerah akan lebih tanggap terhadap kebutuhan masyarakatnya sendiri
  2. Proses politik dalam masyarakat yang lebih sempit akan lebih efektif dan efisien, dari pada dalam masyarakat yang luas.
  • Kerugian
  1. Pertahanan dan keamanan apabila di serahkan pada pemerintah daerah, tentu setiap daerah akan bertanggung jawab terhadap daerahnya masing-masing dalam menghadapi serangan dari luar.
  2. Redistribusi pendapatan pemerintah daerah tidak akan efisien dalam mengusahakannya.

Beberapa Persyaratan Yang Di Butuhkan Untuk Menyiapkan Daerah-Daerah Menjadi Pelaku Aktif Dikancah Pasar Global:

  • Terjaminnya pergerakan bebas dari seluruh seluruh faktor produksi, barang dan jasa dalam wilayah Indonesia.
  • Proses politik yang juga menjamin keotonomian masyarakat local dalam menentukan dan memperjuangkan aspirasi mereka melalui partisipasi politik dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak pada publik.
  • Tegaknya good governance baik di pusat maupun di daerah.
  • Keterbukaan daerah untuk bekerja sama dengan daerah lain, untuk menoptimalkan pengelolaan sumber daya yang ada
  • Fleksibilitas sistem insentif
  • Peran pemerintah daerah lebih sebagai regurator yang bertujuan melindungi kelompok minaritas dan menjaga harmoni dengan alam sekitar.

Langkah-langkah yang harus Dilakukan pada Era Otonomi Daerah:

  • Kualitas SDM harus ditingkatkan secara menyeluruh dan merata di seluruh daerah.
  • Pembangunan infrastruktur merupakan prioritas utama dalam Otoda.
  • Kegiatan ekonomi yang memiliki keunggulan komparatif berdasarkan kekayaan SDA yang harus dikembangkan seoptimal mungkin.
  • Pembangunan ekonomi harus dimotori oleh industrialisasi yang dilandasi oleh keterkaitan produksi yang kuat antar sector industri manufaktur dan sektor-sektor primer.

Teori dan Model Analisis Pembangunan Ekonomi Daerah:

  1. Teori Pembangunan Ekonomi Daerah
    1. Teori Basis ekonomi

Menyatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan permintaan barang dan jasa dari luar daerah.

  1. Teori Lokasi

Sering digunakan untuk penentuan atau pengembangan kawasan industri di suatu daerah. Intinya, para pengusaha cenderung mencari keuntungan setinggi mungkin dengan biaya serendah mungkin.

  1. Teori Daya Tarik Industri

Dalam upaya pembangunan ekonomi daerah di Indonesia sering dipertanyakan jenis-jenis industri apa saja yang tepat untuk di kembangkan.

  1. Model analisis Pembangunan Ekonomi Daerah
    1. Analisis Shift-Share (SS)

Menganalisis perubahan struktur ekonomi daerah di banding perekonomian nasional.

  1. Location Quotietns (LQ)

Suatu teknis yang di gunakan untuk mengukur konsentrasi suatu kegiatan ekonomi atau sektor di suatu daerah.

  1. Angka Pengganda Pendapatan

Mengukur potensi kenaikan pendapatan suatu daerah dari suatu kegiatan ekonomi yang baru atau peningkatan output dari suatu sektor di daerah tersebut.

  1. Analisis Input-Output (I_O)

Mengukur perekonomian suatu daerah dengan melihat keterkaitan antar sektor dalam usaha memahami kompleksitas perekonomian daerah tersebut.

  1. Model Pertumbuhan Harrod-Domar

Suatu relasi jangka pendek antara peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Otonomi Daerah, 10.0 out of 10 based on 1 rating
Share

Post a Response

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture.
Anti-Spam Image