perekonomian indonesia

BAB I

GAMBARAN UMUM PEREKONOMIAN INDONESIA

1.1 Era Sebelum 1966

Pada periode ini, perekonomian Indonesia berkembang kurang menggembirakan, sebab pergantian kabinet-kabinet yang selalu tak stabil pada masa itu. Sistem dan kebijakan-kebijakan ekonomi berubah sepanjang waktu. Ketidakstabilan kehidupan politik, sebagaimana bisa diduga berdampak tidak menguntungkan bagi kehidupan ekonomi Sehingga menyebabkan defisit anggaran pemerintah, kenaikan harga yang agresif, serta adanya fenomena ekonomi yang tidak menyenangkan seperti nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing, kekurangan kapital, kehilangan anti investasi asing, dll.

1.2 Masa Peralihan 1966-1968

Rezim baru ini mewarisi keadaan perekonomian yang porak poranda
Ketidak mampuan memenuhi utang luar negeri
Impor lebih besar dari ekspor.
Ketidakberdayaan mengendalikan anggaran belanja dan memungut pajak.
Cepatnya laju inflasi.
Buruknya kondisi prasarana perekonomian serta penurunan kapasitas produktif sektor industri dan ekspor.

Menghadapi keadaan yang demikian parah,ditetapkan beberapa langkah prioritas kebijakan ekonomi berupa :
Memerangi hiperinflasi
Mencukupi stok bahan pangan, khususnya beras
Merehabilitasi prasarana perekonomian
Meningkatkan ekspor

Di sektor moneter, dilakukan reformasi besar atas sistem perbankan. Bersamaan dengan itu, Indonesia kembali menjadi anggota Internasional Monetary Fund.tiga undang-undang baru tentang perbankan diberlakukan, masing-masing undang-undang tentang perbankan tahun 1967, UU tentang bank sentral tahun 1968, dan UU tentang bank asing tahun 1968.

1.3 Era Pembangunan Jangka Panjang I

Pada masa ini, dilancarkan kebijakan pembangunan jangka panjang yang dimulai sejak 1 April 1969. Program pembangunan jangka panjang ini dibagi-bagi menjadi tahapan-tahapan rencana pembangunan lima tahun.

1.3.1 Potret Kronologis per Pelita

Ketiga sasaran dimaksud dikenal dengan sebutan “trilogi pembangunan” adalah stabilitas perekonomian, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan hasil-hasil pembangunan dalam pelita I (1969-1974) prioritas pertama diarahkan pada sasaran pemeliharaan stabilitas perekonomian, disusul oleh sasaran pencapaian pertumbuhan ekonomi dan pemerataan hasil-hasil pembangunan.

Gambaran perekonomian Indonesia selama dasawarsa 1970-an adalah perekonomian yang gemilang berkat kejutan-kejutan minyak, yaitu boom minyak pada tahun 1973 dan 1979, yang dibuntuti resesi global. Resesi yang pertama berlangsung relatif lebih singkat dan lebih lunak dibandingkan yang kemudian.

1.3.2 Potret Umum per Aspek

Relatif terpeliharanya stabilitas nasional sepanjang era PJP I telah mengantarkan Indonesia pada keberhasilan mengatasi berbagai masalah mendasar pembangunan ekonomi. Pengelolaan makroekonomi yang berhati-hati, partisipasi yang kian membesar dari rakyat, didukung dengan kebijaksanaan anggaran yang berimbang dan dinamis, serta dipertahankannya rezim devisa bebas, tak pelak lagi merupakan modal dasar terpenting bagi sukses-sukses yang telah tercapai.

Dalam bidang fiskal, prinsip anggaran berimbang yang dinamis senantiasa dianut. Berimbang dalam arti jumlah seluruh pengeluaran, yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan, selalu sama dengan jumlah seluruh penerimaan negara. Dinamis artinya jika penerimaan lebih rendah dari yang direncanakan semula, maka pengeluaran akan disesuaikan agar keseimbangan tetap terjaga. Sebaliknya, jika realisasi penerimaan melebihi rencana semula maka pengeluaran dapat ditingkatkan agar keseimbangan tetap terpelihara.

1.4 Era PJP II dan Globalisasi

Saat ini Indonesia berada dalam era pembangunan jangka panjang tahap kedua, yakni kurun waktu 1994-2019. tahapan pertama pembangunan jangka mengahnya adalah repelita VI (1994-1999). Sedangkan tahun pertama pembangunan jangka pendeknya adalah APBN 1994-1995. Indonesia kini, dilihat dari struktur kontribusi sektoral dalam pembentukan produk domestik bruto, bukan lagi negara agraris, tapi sudah menjadi sebuah negara industri baru. Sumbangan sektor industri pengolahan (manufacturing) dalam membentuk PDB sudah melampaui sumbangan sektor pertanian.

1.4.1 Target-target

Khusus untuk kurun waktu lima tahun repelita VI, dicanangkan target-target awal sebagai berikut :

Tingkat pertumbuhan rata-rata per tahun :
Ekonomi secara keseluruhan 6,2%
Sektor pertanian, perikanan dan kehutanan 3,5%
Sektor industri 9%
Sektor manufaktur di luar migas 10%
Sektor jasa 6,5%

Laju inflasi rata-rata 5%

Ekspor nonmigas 16,5%

Ekspor manufaktur 17,5%

Debt service ratio 20%

Produk domestik bruto (se-Repelita) Rp 2.150,0 triliun

Nilai investasi (se-Repelita) : Rp 660,1 triliun
Dana dalam negeri :
Pemerintah (25,5%) Rp 169,4 triliun
Swasta (69%) Rp 454,1 triliun
Dana luar negeri (5,5%) Rp 36,6 triliun

Sasaran-sasaran diatas adalah sasaran yang dicanangkan menjelang memasuki repelita VI. Setahun sesudah repelita VI yang sekarang ini berjalan, beberapa ayat sasaran tersebut bahkan ditingkatkan. Berkenaan dengan era pembangunan jangka panjang tahap kedua ini, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) telah menstimulasi dua macam skenario pertumbuhan ekonomi Indonesia. Skenario pertama merupakan skenario optimistis sedangkan skenario kedua merupakan skenario moderat (rasional).

1.4.2 Globalisasi

Globalisasi ekonomi dapat didefenisikan sebagai mendunianya kegiatan dan keterkaitan perekonomian. Kegiatan perekonomian tidak lagi mengenal batas-batas kenegaraan, bukan lagi sekedar internasional tapi bahkan transnasional. Globalisasi menggiring perusahaan-perusahaan raksasa yang semula multinasional menjadi transnasional. Perusahaan transnasional buka lagi mengejar “economies of scale” (mengejar keuntungan sebesar-besarnya berdasarkan pertimbangan skala usaha), tapi memburu “economies of sope” (merebut pangsa pasar seluas-luasnya berdasarkan pertimbangan cakupan area).

BAB II

PEREKONOMIAN SEBELUM ORDE BARU

2.1 Gejolak Situasi Politik

2.1.1 Kabinet Hatta, Desember 1949 – September 1950

Kabinet Hatta merupakan satu-satunya kabinet dalam sejarah politik Indonesia yang dipimpin oleh seorang pakar ekonomi profesional. Tindakan paling penting yang dilakukan kabinet ini adalah reformasi moneter melalui devaluasi mata uang secara serempak dan pemotongan uang yang beredar pada bulan Maret 1950 dan pengurangan seluruh deposito bank yang bernilai di atas 400 gulden menjadi separohnya.

2.1.2 Kabinet Natsir, September 1950 – Maret 1951

Kabinet Natsir merupakan kabinet pertama dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Ia menunjuk Sjafruddin prawiranegara sebagai menteri keuangan serta Sumitro Djojohadikusumo sebagai menteri perdagangan dan industri. Pada kabinet Natsir inilah untuk pertama kalinya terumuskan suatu perencanaan pembangunan, yang disubut Rencana Urgensi Perekonomian (RUP). RUP itu sendiri, yang diumumkan secara resmi beberapa minggu justru setelah jatuhnya kebinet Natsir, menimbulkan pro dan kontra di dalam tubuh kabinet .

2.1.3 Kabinet Sukiman, April 1951 – Februari 1952

Masa pemerintahan Sukiman mencatat beberapa peristiwa penting dalam sejarah perekonomian Indonesia. Di antaranya adalah nasionalisasi De Javasche Bank menjadi bank Indonesia (22 Mei 1951) dan memburuknya situasi fiskal. Ekspor mulai menurun akibat telah berlalunya “boom” Korea. Sistem kurs berganda (multiple exchange rate system), yang telah menjebak sistem perekonomian sejak tahun 1950.

2.1.4 Kabinet Wilopo, April 1952 – Juni 1953

Kabinet Wilopo memperkenalkan konsep anggaran berimbang (balanced budget) dalam APBN. Impor bukan saja diperketat, tetapi juga diharuskan melakukan pembayaran di muka. Pekerjaan ekonomi besar yang dilakukan semasa Wilopo adalah “rasionalisasi” angkatan bersenjata melalui moderenisasi dan pengurangan personil. Prestasi ekonomi lainnya yang pantas dicatat adalah keberhasilan kabinet ini menekan pengeluaran pemerintah, lebih dari 25% pengeluaran total pada tahun sebelumnya.

2.1.5 Kabinet Ali I, Agustus 1953 – Juli 1955

Masa pemerintahan kabinet Ali Sastroamodjojo ini diwarnai oleh defisit baik dalam anggaran belanja maupun dalam neraca pembayaran.ditinjau dari segi fiskal, masa sembilan bulan pertama kabinet ini bhkan dapat dikatakan bersifat katastropik. Kegagalan fiskal ini bahkan mengundang kecaman keras, sehingga memaksa Ali mengganti beberapa anggota utama kabinetnya, termasuk penggantian Iskaq Tjokroadisurjo dan Rooseno Surjohadikusumo pada bulan November 1954. Menyusul kegonjangan kabinet tadi, tindakan restabilisasi diarahkan pada pembatasan impor.

2.1.6 Kabinet Burhanuddin, Agustus 1955 – Maret 1956

Kabinet ini dikenal dengan sebutan Kabinet Interim, yang mengendalikan pemerintahan sampai pemilihan umum yang dijadwalkan pada bulan September 1955, dan sampai terbentuknya parlemen baru hasil pemilihan umum tersebut. Tindakan ekonomi penting yang dilakukan kabinet Burhanuddin diantaranya adalah liberalisasi impor (politik rasialisme terhadap importer dihapuskan). Pada saat yang sama, kebijakan pembayaran dimuka atas impor ditingkatkan. Laju uang beredar berhasil ditekan, berkurang sekitar 5% (senilai 500 juta ketika itu). Pembangunan ekonomi relatif berhasil berkat perluasan pembentukan modal melalui penyempurnaan program Benteng, yakni dengan membentuk suatu Dewan Alat-alat Pembayaran Luar Negeri.

2.1.7 Kabinet Ali II, April 1956 – Maret 1957

Ali Sastroamidjojo kembali naik panggung pemerintahan, merupakan kabinet pertama hasil pemilihan umum. Kabinet ini nyaris tak sempat berbuat apa-apa dalam bidang perekonomian. Pemerintah saat itu sibuk menghadapi letupan-letupan rasa tidak puas yang bermunculan dari luar jawa. Penyelundupan merajalela sehingga memerosotkan cadangan devisa. Divisit besar dalam anggaran negara terjadi lagi. Sertifikat pendorong ekspor, yang sebelumnya sempat dibekukan, dicairkan kembali.

2.1.8 Kabinet Djuanda, Maret 1957 – Agustus 1959

Kabinetnya disebut Kabinet Karya, karna dibentuk bukan berdasarkan pertimbangan politis kepartaian. Kabinet ini juga disebut Kabinet Kerja Darurat Ekstra Parlementer. Istilah “darurat” dilekatkan mengingat kabinet ini dibentuk oleh presiden Soekarno berlandaskan pemberlakuan “keadaan perang dn darurat perang” (SOB) pada waktu itu.semasa pemerintahan Djuanda dengan perekonomian yang bersifat terpimpin ini, instrumen ekspor berupa sertifikat pendorong ekspor (SPE) diganti/disederhanakan menjadi bukti ekspor (BE). Dalam bulan Desember 1957, dilakukan pengambilalihan (nasionalisasi) perusahaan-perusahaan Belanda.

Kendati telah diwarisi rumusan rencana lima tahun oleh kabinet Ali II, bahkan disusun dengan pelaksanaan Musyawarah Nasioan l Perencanaan (Munap) pada bulan November 1957, namun kabinet ini tak dapat berbuat banyak bagi pembangunan ekonomi. Penyebabnya adalah karena situasi itu lebih menuntut perhatian pada upaya pembalian wilayah Irian Barat.

Demikianlah situasi politik di tanah air sampai dengan menjelang tahun 1960. sesudah 1959 sampai dengan 1965, keputusan – keputusan politik tetap mendominasi warna kebijakan – kebijakan ekonomi.

2.2 Produksi dan Pendapatan

Selama satu setengah dasawarsa (1951-1966), perekonomian Indonesia tumbuh relatif lamban dimana prestasi ekonomi per kapita hanya tumbuh 2.7 % per tahun. Pertumbuhan penduduk yang lebih cepat daripada pertumbuhan pendapatan nasional dan kenaikan harga-harga umum yang eksponensial.

2.3 Angkatan Kerja, Pekerjaan dan Upah

Sektor pertanian bukan saja penyumbang terbesar dalam pembentukan produk nasional maupun produk domestik tetapi pemberi lapangna kerja yang utaman bagi penduduk. Angkatan kerja pada waktu itu sebanyak 34,5 juta jiwa sedangkan yang terserap hanya 32,7 juta jiwa. Pekerja kasar tanpa keterampilan di Jakarta menerima upah uang sebesar Rp 5 – 6 per hari, sedangkan pejerja berketerampilan menerima Rp 10 – 20.

2.4 Uang Beredar dan Harga – Harga

Derajat monetisasi perekonomian Indonesia pada masa sebelum orde baru relatif masih rendah. Dua pertiga atau 67% uang yang beredar di Indonesia berupa uang kartal. Kenaikan peredaran uang disebabkan oleh lonjakan drastis harga bahan pangan dan banyaknya kredit bank yang tertuju pada pemerintah.

BAB III

SISTEM EKONOMI INDONESIA

3.1 Pengertian Sistem

Sistem pada dasarnya adalah suatu “organisasi besar” yang menjalin berbagai subjek (atau objek) serta perangkat kelembagaan dalam suatu tatanan tertentu. Subjek atau objek pembentuk sebuah sistem dapat berupa orang-orang atau mayarakat, untuk suatu sistem sosial atau sistem kemasyarakatan, makhluk-makhluk hidup dan benda alam untuk suatu sistem kehidupan atau sistem lingkungan, barang atau alat untuk suatu sistem peralatan, data, catatan atau kumpulan fakta untuk suatu sistem infoemasi atau bahkan kombinasi dari subjek-subjek tersebut.

Sebuah sistem, sesederhana apapun, senantiasa mengandung kadar kompleksitas tertentu. Dari uraian di atas kiranya cukup jelas bahwa suatu sistem adalah jhalinan semua itu, mencakup subjek (objek) dan perangkat kelembagaan yang membentuknya. Suatu sistem pada dasarnya selalu mempunyai atau dapat dipilah menjadi beberapa subsistem, yakni sistem-sistem lebih kecil yang merupakan bagian dari dirinya, sebaliknya, setiap sistem pada hakekatnya senantiasa merupakan bagian dari sebuah suprasistem, yakni sebuah sistem lebih besar kemana ia menginduk.

3.2 Sistem Ekonomi dan Sistem Politik

Sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antarmanusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan. Sebuah sistem ekonomi terdiri atas unsur-unsur manusia sebagai subjek, barang-barang ekonomi sebagai objek, serta seperangkat kelembagaan yang mengatur dan menjalinnya dalam kegiatan berekonomi.

Di dunia ini terdapat kecenderungan umum bahwa sistem ekonomi di sebuah negara “bergandengan tangan” dengan sistem politik di negara yang bersangkutan, ideologi ekonomi berjalan seiring dengan ideologi politik. Negara-negara yang berideologi politik liberalisme dengan rezim pemerintahan yang demokratis, pada umumnya menganut ideologi ekonomi kapitalisme dengan pengelolaan ekonomi yang berlandaskan pada mekanisme pasar.

Sistem ekonomi suatu negara dikatakan bersifat khas, sehingga bisa dibedakan dari sistem ekonomi yang berlaku di negara lain, berdasarkan beberapa tinjauan seperti :
Sistem pemilikan sumber daya atau faktor-faktor produksi
Keleluasaan masyarakat untuk saling berkompetisi satu sama lain dan untuk menerima imbalan atas prestasi kerjanya
Kadar peranan pemerintah dalam mengatur, mengarahkan, dan merencanakan kehidupan bisnis dan perekonomian pada umumnya

3.3 Kapitalisme dan Sosialisme

Sistem ekonomi kapitalis mengakui pemilikan individual atas sumber daya ekonomi atau faktor produksi. Setidak-tidaknya, terdapat keleluasaan yang sangat longgar bagi orang perorangan untuk memiliki sumber daya. Sistem ekonomi sosialis adalah sebaliknya. Sumber daya ekonomi atau faktor ekonomi diklaim sebagai milik negara. Sistem ini lebih menekankan masyarakat dalam menjalankan dan memajukan perekonomian. Dalam terminologi teori mikroekonomi, sistem ekonomi kapitalis merupakan suatu sistem ekonomi yang menyandarkan diri sepenuhnya pada mekanisme pasar, prinsip laissez faire (persaingan bebas).

Sistem ekonomi campuran pada umumnya diterapkan oleh negara-negara berkembang . beberapa diantaranya cukup konsisten meramu resep campurannya, dalam arti kadar kapitalismenya selalu lebih tinggi atau bobot sosialismenya senantiasa lebih besar.

3.4 Persaingan Terkendali

Ditinjau berdasarkan sistem pemilikan sumber daya ekonomi atau faktor-faktor produksi, tak terdapat alasan untuk menyatakan bahwa sistem ekonomi kita adalah kapitalistik. Indonesia mengakui pemilikan individual atas faktor-faktor produksi kecuali untuk sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak. Hal ini diatur dengan tegas dalam pasal 33 UUD 1945. jadi secara konstitusional, sistem ekonomi Indonesia bukan kapitalisme dan bukan juga sosialisme. Tidak terdapat rintangan bagi suatu perusahaan untuk memasuki bidang usaha tertentu.namun untuk menghindari persaingan tidak sehat dalam pasar barang tertentu yang sudah jenuh, pemerintah mengendalikannya dengan membuka prioritas-prioritas bidang usaha, termasuk juga prioritas lokasi usaha.

Iklim persaingan berekenomi dan kompetisi berbinis di Indonesia bukanlah persaingan yang bebas-lepas, melainkan persaingan yang terencana-terkendali. Dalam sistem ekonomi kapitalis, persaingan bersifat bebas tanpa kendali pemerintah. Sedangkan dalam sistem ekonomi sosialis, perencanaan terpusat sehingga persaingan praktis terkendali. Indonesia tidak demikian. Persaingan tetap ada, akan tetapi dalam beberapa hal tetap terkendali.

3.5 Kadar Kapitalisme dan Sosialisme

Untuk melihat seberapa tebal kadar masing-masing “isme” ini mewarnai perekonomian, seseorang bisa melihatnya dari dua pendekatan. Pertama adalah dengan pendekatan faktual-struktural., yakni menelaah peranan pemerintah atau negara dalam struktur perekonomian. Kedua adalah pendekatan sejarah, yakni dengan menelusuri bagaimana perekonomian bangsa diorganisasikan dari waktu ke waktu.

Untuk mengukur kadar keterlibatan pemerintah dalam perekonomian dengan pendekatan faktual-struktural, dapat digunakan kesamaan agregat keynesian yang berumuskan Y = C + I + G + (X-M). Dengan formula ini berarti produk atau pendapatan nasional dirinci menurut penggunaan atau sektor pelakunya. Pengukuran kadar keterlibatan pemerintah dengan pendekatan faktual-struktural dapat pula dilakukan dengan mengamati peranan pemerintah secara sektoral. Maksudnya, keterlibatan pemerintah dalam mengatur sektor-sektor produksi (lapangan usaha) dan berbagai kegiatan bisnis, terutama dalam hal penentuan harga dan tata niaganya.

BAB IV

PENDAPATAN NASIONAL, PERTUMBUHAN, DAN STRUKTUR EKONOMI

4.1 konsep-konsep pendapatan Nasional Indonesia

Istilah “pendapatan nasional” dapat berarti sempit dan luas. Dalam arti sempit adalah national income. Dalam arti luas berarti Produk nasional Bruto (PNB) atau Produk Domestik Bruto (PDB), Gross Domestic Produk (GDP), atau Gross Nasional Produk (GNP), Produk Nasional Netto (PNN), atau Net Nasional Produk (NNP), atau National Income (NI).

4.1.1 Metode Penghitungan Pendapatan Nasional

Penghitungan pendapatan nasional Indonesia dimulai dengan produk domestik bruto. PDB itu dapat dihitung atau diukur dengan tiga macam pendekatan yaitu : (1) pendekatan produksi, (2) pendekatan pendapatan, dan (3) pendekatan pengeluaran.

Menurut pendekatan produksi, PDB adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu setahun. Unit-unit produksi dimaksud secara garis besar dipilah-pilah menjadi 11 sektor atau lapangan usaha yaitu (1) pertanian, (2) pertambangan dan penggalian, (3) industri pengolahan, (4) listrik, gas dan air minum, (5) bangunan, (6) perdagangan, (7) pengangkutan dan komunikasi, (8) bank dan lembaga keuangan lainnya, (9) sewa rumah, (10) pemerintahan, dan (11) jasa.

Sedangkan menurut pendekatan pendapatan, PDB adalah jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang turut serta dalam proses produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu setahun. Adapun menurut pendekatan pengeluaran, PDB adalah jumlah seluruh komponen permintaan akhir, meliputi (1) pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari keuntungan, (2) pembentukan modal tetap domestik bruto dan perubahan stok, (3) pengeluaran konsumsi rumah tangga, serta (4) ekspor neto ( ekspor dikurangi impor) dalam jangka waktu setahun. Produk nasional Bruto (PNB) adalah produk domestik bruto ditambah pendapatan netto atas faktor luar negeri.

Yang dimaksud dengan pendapatan netto atas faktor luar negeri ialah pendapatan atas faktor produksi warga negara Indonesia yang dihasilkan di luar negeri dikurangi pendapatan atas faktor produksi warga negara asing yang dihasilkan di Indonesia. Pajak tak langsung neto ialah jumlah seluruh pajak tak langsung yang dipungut pemerintah dikurangi jumlah seluruh subsidi yang diberikan pemerintah. Apabila produk nasional neto atas dasar harga pasar tadi dikurangi dengan pajak tak langsung neto ini, maka diperolehlah angka produk nasional neto atas dasar biaya faktor produksi.

4.1.2 Metode Penghitungan Pertumbuhan Riil

PDB, PNB, PNN, dan PN secara umum disebut agregat ekonomi maksudnya angka besaran total yang menunjukkan prestasi ekonomi suatu negara. Ada tiga metode untuk mengubah angka menurut harga berlaku menjadi angka menurut harga konstan yaitu :
Metode revaluasi

Dilakukan dengan cara menilai produki masing-masing tahun dengan menggunakan harga tahun tertentu.
Metode ekstrapolasi

Dilakukan dengan cara memperbarui (updating) nilai tahun dasar sesuai dengan indeks produksi atau tungkat pertumbuhan riil dari tahun sebelumnya.
Metode deflasi

Dilakukan dengan cara membagi nilai masing-masing tahun dengan harga relatif yang sesuai.

4.1.3 Metode Penghitungan Nilai Tambah

Nilai tambah (added value) adalah selisih antara nilai akhir suatu produk dengan nilai bahan bakunya. Nilai tambah sektoral suatu produk mencerminkan nilai tambah produk tersebut di sektor yang bersangkutan. Untuk menghitung nilai tambah menurut harga konstan terdapat empat macam cara yaitu : (1) metode deflasi ganda, (2) metode ekstrapolasi langsung, (3) metode deflasi langsung, (4) metode deflasi komponen pendapatan.

Metode deflasi ganda dalam menghitung nilai tambah dilakukan jika keluaran (intermediate-input) menurut harga konstan. Metode deflasi langsung dilakukan dengan menggunakan indeks harga implisit dari keluaran atau secara langsung menggunakan indeks harga produksi yang sesuai, kemudian dijadikan angka pembagi terhadap nilai tambah menurut harga yang berlaku. Metode deflasi komponen pendapatan dilakukan dengan cara mendeflaksikan komponen-komponen nilai tambah atas pendapatan-pendapatan yang membentuk unsur nilai tambah tersebut, yakni pendapatan tenaga kerja, modal dan manajemen.

4.2 Pendapatan Nasional dan Pertumbuhan Ekonomi

Pendapatan nasional Indonesia pada tahun 1993, menurut taksiran biro pusat statistik, sebesar Rp 116.8 triliun. Sedangkan PDB dan PNB untuk tahun yang sama masing-masing Rp 139,6 triliun dan Rp 133,4 triliun.

TABEL 4.1 Produk Domestik Bruto, Produk nasional Bruto, dan Pendapatan Nasional Indonesia, pada tahun 1987 – 1993, Menurut Harga Konstan pada tahun 1983 (dalam miliar dollar)keterangan 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993
PDB 94.518 100.045 107.525 115.308 123.264 131.174 149. 643
perubahan (%) 5,85 7,48 7,24 6,9 6,42 6,46
PNB 90.270 96.500 103.726 110.986 118.745 126.146 133.417
perubahan (%) 6,9 7,49 7 6,99 6,23 5,76
PN 80.145 85.147 90.342 97.231 104.460 110.642 116.814
perubahan (%) 6,24 6,1 7,63 7,44 5,92 5,58

Sumber : institute banker Indonesia, statistik-indikator moneter, perbankan dan sektor riil, Agustus 1994, halaman 47. angka-angka untuk tiga tahun terakhir merupakan taksiran sementara

Secara spesifik, jika diukur berdasarkan angka-angka PDB, pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang periode 25 tahun era PJPT I tergolong tinggi. Selama pelita I perekonomian Indonesia tumbuh dengan laju rata-rata 8,56% per tahun. Dalam pelita II laju pertumbuhan itu menurun menjadi rata-rata 6,96% per tahun tingginya pertumbuhan ekonomi selama dua pelita ini adalah berkat bonanza (“rezeki nomplok”) minyak bumi yang kita terima.

4.3 Pendapatan per kapita dan kemiskinan

Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan kenaikan nilai riil produk domestik bruto (PDB), bukan semata-mata menunjukkan peningkatan produk atau pendapatan secara makro. Pertumbuhan ekonomi itu juga telah menaikkan pendapatan per kapita masyarakat.di dalam lingkup Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), sampai dengan tahun 1993, pendapatan per kapita Indonesia adalah yang terendah. Bahkan masih lebih rendah dari Filipina yang akibat ketidakstabilan di dalam negeri, mengalami pertumbuhan pendapatan per kapita negatif.

Terhadap India, perekonomian Indonesia masih jauh lebih baik. Bukan saja karena pendapatan per kapita yang lebih tinggi, namun juga karena pertumbuhannya lebih cepat. Akan tetapi terhadap Cina, keadaan sebaliknya bisa terjadi. Meskipun sekarang PNB per kapita Cina lebih rendah, pertumbuhan mereka akhir-akhir ini jauh lebih cepat. Tolok ukur lain mengenai kesejahteraan penduduk sebuah negeri, yang bukan ditinjau berdasarkan aspek pendapatan, sangat bervariasi.

TABEL 4.5 Beberapa Tolok Ukur Kesejahteraan Nonpendapatan Indonesia Dalam Perbandingan InternasionalTolok Ukur Satuan Tahun Indo- India RR Malay- Amerika Jepang
Acuan nesia Cina sia Serukat
Harapan Hidup tahun 1993 63 61 69 71 76 80
Kematian Bayi
per 1000 Kelahiran orang 1993 56 80 30 13 9 4
Jumlah Dokter per
1000 Penduduk orang 1988-92 0,2 0,4 1,4 0,4 2,4 1,6
Penduduk Dewasa
Buta Aksara persen 1990 23 52 27 22
Porsi Pengeluaran
untuk Pangan persen 1991 48 52 61 23 10 17

Sumber : World Development Report, 1993 dan 1955

Berkenaan dengan prestasi pertumbuhan ekonomi dan kenaikan pendapatan per kapita Indonesia, salah satu masalah harus diingat dan perlu menjadikan perhatian di masa datang. Masalah itu ialah cukup besarnya jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Dalam konteks pembangunan ekonomi, kaum wiraswastawan (enterpreneurs) merupakan kebanggaan nasional. Guna mengurangi kemiskinan maka, selain tindakan nyata melalui program-program pembangunan untuk itu, perlu diciptakan prakondisi yang mendukungnya.

4.4 Struktur Ekonomi Indonesia

Strktur ekonomi dapat dilihat berdasarkan empat macam sudut tinjauan yaitu :
Tinjauan mikro-sektoral

sebuah perekonomian dapat berstruktur misalnya agraris, industrial, atau niaga.
Tinjauan keruangan

Suatu perekonomian dapat dinyatakan berstruktur kedesaan/tradisional dan berstruktur kekotaan/modern.
Tinjauan penyelenggaraan kenegaraan

Menjadi perekonomian yang berstruktur etatis, egaliter, atau borjuis.
Tinjauan birokrasi pengambilan keputusan

Dengan sudut tinjauan ini, dapat dibedakan antara struktur ekonomi yang sentralis dan yang desentralis.

4.4.1 Tinjauan Makro-Sektoral

Dilihat secara makro-sektoral dalam membentuk produk domestik bruto perekonomian Indonesia yang hingga tahun 1990 masih agraris kini sudah berstruktur industrial. Sumbangan sektor pertanian dalam pembentukan PDB yang pada tahun 1969 masih 46,9% menjadi hanya tinggal 17,6% pada tahun 1993. dilain pihak, peranan sektor industri pengolahan meningkat 8,3% menjadi 21,1% untuk kurun waktu yang sama.

4.4.2 Tinjauan Lain

Dilihat dengan kacamata politik, sejak awal orde baru hingga pertengahan dasawarsa 1980-an, perekonomian Indonesia berstruktur etatis. Sementara itu, pembangunan ekonomi yang memang sengaja diarahkan ke industrialisasi tentu saja mengurangi kadar agraris struktur perekonomian. Ini memang tak perlu disesalkan, karena perekonomian yang industrial sudah menjadi konsensus nasional.

4.5 Konsep-konsep Pendapatan Ditinjau Kembali

Sejak beberapa tahun terakhir, konsep pendapatan nasional gencar digugat. Konsep konvensional yang ada dianggap kurang memadai untuk konteks sekarang. Terutama dalam kaitan dengan isu lingkungan hidup atau paradigma yang berkelanjutan. Konsep pendapatan yang selama ini diterapkan dianggap belum memasukkan faktor biaya kerusakan lingkungan di dalam penghitungannya. Apabila pendapatan nasional dihitung dengan konsep gross domestic product (GDP) dan biaya lingkungan dilambangkan dengan EC (Environtmental Cost), maka secara sederhana GDP-nya dapat dirumuskan sebagai :

Modified GDP = Conventional GDP – Enviromental Cost,

Alias

GDP mod = GDP – EC

Biaya kerusakan lingkungan meliputi nilai ekonomi yang hilang akibat misalnya berkurangnya tingkat kesuburan tanah, keruhnya air sungai sehingga penggunaannya menjadi terbatas, penipisan cadangan sumber daya alam dan ongkos pemulihan kesehatan yang terpaksa dikeluarkan masyarakat karena pencemaran lingkungan. Tinjauan ulang konseptual bukan hanya terhadap pendapatan nasional secara agregat. Akan tetapi juga terhadap konsep pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita dianggap kurang memadai untuk perbandingan internasional.

DAFTAR PUSTAKA

Dumairi, 1996: Perekonomian Indonesia, Aditya Media, Yogyakarta.

Basri, Faisal, 2002: Perekonomian Indonesia: Tantangan dan Harapan Bagi Kebangkitan Indonesia, Glora Aksara Pratama, Jakarta.

VN:D [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (3 votes cast)
VN:D [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 2 votes)
perekonomian indonesia, 10.0 out of 10 based on 3 ratings
Share

Post a Response

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture.
Anti-Spam Image