REVITALISASI KOPERASI SIMPAN PINJAM

Pendidikan Ekonomi & Koperasi
REVITALISASI KOPERASI SIMPAN PINJAM

KESOKOGURUAN” Koperasi sebagai wadah pemberdaya ekonomi rakyat, ~ diakui atau tidak ~ sudah semakin redup dan cenderung akan sirna. Padahal para pendiri Republik ini telah memeteraikan koperasi dalam UUD 1945 sebagai bangun usaha yang paling tepat untuk menyelenggarakan perekonomian negara. Kini, cap dan meterai itu sudah lekang. Orde reformasi telah melepaskan meterai koperasi tersebut dari UUD 1945 melalui TAP MPR RI.
Memang ada yang tidak setuju. Salah satu diantaranya adalah Prof Dr. Mubyarto ~ pejuang Ekonomi Pancasila ~sangat marah dan bahkan mengundurkan diri dari tim pakar ekonomi bentukan Badan Pekerja MPR (Maret-Mei 2001) sebagai konsekuensi dihilangkannya kata koperasi dari proses amandemen penjelasan UUD 1945 tersebut. Apakahada yang “something wrong” disana sehingga mengakibatkan koperasi tidak bersinar ? Tulisan ini mencoba meneropong persoalan itu.
Bila dituntut dari perspektif sejarah koperasi Indonesia, maka dapat ditarik suatu benang merah bahwa koperasi Indonesia lahir dan bertumbuh dari “proses simpan pinjam”. Artinya, koperasi yang ada saat ini diawali dari adanya kegiatan simpan pinjam yang kemudian berkembang dengan memiliki berbagai unit bisnis lain. Dalam perkembangannya, koperasi tanpa ada unit simpan pinjamnya akan terasa hambar. Ini menandakan sudah terbentuk suatu budaya dalam koperasi bahwa unit bisnis simpan pinjam harus tetap melekat pada diri setiap koperasi.
Dari catatan sejarah tersebut dapat diambil hipotesis bahwa Koperasi Simpan Pinjam ataupun Unit Simpan Pinjam adalah merupakan embryo berkembang-mekarnya suatu koperasi. Ilmu biologi mengajarkan kualitas embryo sangat menentukan kualitas perkembangan anak pada tahap berikutnya.Bila embryo yang sudah ada salah urus selama masa kandungan, maka dapat dipastikan anak tersebut akan kurang berkualitas. Demikian juga koperasi, jika kualitas embryonya sangat rendah, maka pertumbuhan berikutnyapun jangankan sebagai tulang punggung atau soko guru perekonomian nasional, mengurus dirinyapun dia sudah tidak mampu. Istilah di lapangan disebut “ngos-ngosan”. Oleh sebab itu, bisnis simpan pinjamyang menjadi embryo untuk berkembang tidaknya suatu koperasi, seyogyanyalah jangan sampai salah urus selama tahap perkembangannya.
Ini perlu ditekankan bagi generasi yang akan datang, sebagai pelajaran bahwa koperasi Indonesia pernah mencatat sejarah yang kelabu. Kita masih sempat menyaksikan lahirnya koperasi-koperasi ibarat jamur bermunculan di musim hujan. Ribuan koperasi yang “dilahirkan” tersebut ternyata tanpa embryo yang berkualitas. Mereka dilahirkan hanya sekedar untuk meraup KUT (Kredit Usaha Tani). Dan saat ini setelah 4 tahun berlalu, kita juga kembali memelototi koperasi yang dilahirkan tadi ternyata telah sirna tanpa bekas. Terkubur tanpa ada yang merasa pengubur.
Paradigma KSP
Jatidiri koperasi “dari anggota, oleh anggota, untuk anggota” mulai digugat oleh lingkungan global. Apakah masih relevan jatidiri seperti itu dipertahankan di alam perdagangan bebas ? Kelihatannya memang terlalu kaku. Padahal manajemen modern selalu berpesan pada manajernya agar terus berimprovisasi, fleksibel,dan terbuka terhadap setiap perubahan. Seiring dengan hal itu, pantas juga dipertanyakan kembali apakah tidak lebih akomodatif bila jatidiri Koperasi tersebut digeser menjadi “dari anggota dan bukan anggota, oleh anggota dan bukan anggota untuk anggota”. Dalam hal ini ada tuntutan perubahan paradigma koperasi. Jadi yang tidak berubah adalah tujuan akhir dari koperasi itu sendiri yaitu “untuk kepentingan ekonomi anggota”.
Bila pergeseran jatidtri koperasi ini dapat diterima oleh para koperasiawan, maka paradigma baru ini akan membawa konsekuensi internal yang mendasar bagi manajemen koperasi. Demikian pula pengertian koperasi itu sendiri yang telah tertancap dalam UU Perkoperasian No.25/1992 dan PP No.9 tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam juga harus mengalami perubahan. Memang pasti banyak yang menggerutu akibat perubahan ini. Tetapi bukankah hanya melalui perubahan itu sendiri yang dapat membawa perbaikan? Kata orang bijak, “if you don’t change you die”. Artinya, bila kita tidak mengikuti perubahan itu sendiri maka kita tidak akan dapat bertumbuh dan berkembang.
Tak terkecuali koperasi. Koperasipun harus ikut berubah bilamana ingin maju dan berkembang. Sejarah koperasi Indonesia sudah mencatat bahwa maju berkembangnya koperasi diawali dengan berkualitas tidaknya proses simpan-pinjam di koperasi tersebut. Ingat bukan “pinjam -simpan”. Dengan demikian, bukankah sebaiknya kita mulai membenahi koperasi ini dengan menata ulang secara mendasar Koperasi Simpan Pinjam (KSP) ataupun koperasiyang memiliki Unit Simpan Pinjam (USP) ?
Bertitik tolak dari pandangan (point of view) yang demikian, maka sangat wajar harus didukung penuh kebijakan Menteri Koperasi dan UKM Alimarwan Hanan yang saat ini sedang bergelut dan berupaya untuk merevitalisasi KSP ataupun USP. Adanya rencana kebijakan merevitalisasi 150 KSP dengan suntikan modal sebesar Rp. 1 milyard per KSP pada program tahun 2004 harus dioptimalkan, sehingga sejak dini perlu dicermati secara hati-hati. Peristiwa dilahirkannya koperasi-koperasi demi “suksesnya” penyaluran KUT kiranya dapat dijadikan suatu kontemplasiyang hasil akhirnya ternyata kurang menggembirakan bagi pertumbuhan koperasi itu sendiri.
Oleh sebab itu, paradigma revitalisasi KSP dan atau USP harus dipandang dalam rangka menggerakkan ekonomi nasional secara bersama. Disini peran KSP/USP sangat strategis terutama untuk melayani permodalan ataupun menampung simpanan/deposito para Usaha Kecil (Iihat gambar Domain Segmen Pelayanan KSP/USP). Konsequensinya, apayang dikatakan oleh Prof.Dr.Jochen Ropke, dalam bukunya “The Economic Theory of Cooperatives” dari Philipps University Marburg Germany, menjadisalah satu bahan pertimbangan dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut di atas. Dikatakan, dalam menggunakan definisi koperasi harus hati-hatidan jangan terlalu banyak mengambil pengertian dari definisi koperasi yang berdasarkan pada kriteria identitas ( owners = customers = users).
Dominan Segmen Pelayanan KSP/USP
Jadi paradigma pemberdayaan KSP/USP kedepan harus menetapkan segmen pelayanannya. Tulisan ini menyarankan sebaiknya Usaha Kecil sajayang menjadi domain utama sebagai segmen pelayanan KSP/USP. Kalaupun menyentuh usaha menengah, jumlahnya relatif sangat kecil (lihat bagian gambaryang diplot). Dengan mengutip data BPS ~Kementerian Koperasi & UKM (2002), jumlah UK ada sebanyak 40.137.773 unit. Ini berarti jumlah UK yang menjadi segmen pelayanan KSP/USP dapat diproyeksikan kurang lebih 54% atau sebanyak 22.000.000 Unit. Sedangkan UM yang dilayani diproyeksikan 5% atau sekitar 2.800 unit. Ada 3 dasar utama bagi KSP/USP mengapa Usaha Kecil saja yang menjadi domain pelayanan KSP/USP. Pertama, Usaha Kecil tidak begitu membutuhkan modal kerja maupun investasi yang cukup besar. Menurut amatan penulis suntikan bahwa modal yang dibutuhkan per usaha kecil rata.-rata koperasi sekltar Rp. 10 juta. Dengan modal sebesar itu mereka pada umumnya sudah dapat lebih cepat menggerakkan usahanya. Secara nasional, berarti KSP/USP hanya membuutuhkan dana sekitar Rp. 20 triliun rupiah. Cukup kecilbila dibandingkan dengan bantuan pemerintah dalam membayar bunga BLBI sekitar Rp.80 triliun setiap tahunnya. Penulis yakin, pengembaliannyapunakan lebih lancar sepanjang tidak ada biaya-biaya siluman untuk memperolehnya. Kedua, Usaha Kecil lebih dominan menggunakan sumber daya lokal sehingga tidak begitu berpengaruh terhadap fluktuasi valuta asing. Faktor ini mengakibatkan usaha kecil lebih stabil, sehingga pembayaran cicilan pinjaman pun relatifakan lebih pasti. Ketiga, Usaha Kecil masih memiliki budaya malu bila mereka tidak membayar utangnya.
Sekali lagi, memang diakui bahwa paradigma yang ditawarkan tersebut di atas akan mengalami benturan dengan definisi KSP/USP yang telah terkristalisasi dalam benak masyarakat kita termasuk para pembinanya. Secara sederhana, koperasi yang menerima simpanan-simpanan dan deposito dari para anggotanya serta memberikan pinjaman bagi anggota yang sarna hanya itulah yang disebut KSP.
Konflik Kepentingan
Asumsikan bahwa kendala legalisasi tidak ada masalah bila KSP/USP diperbolehkan menghimpun dana dari masyarakat luas koperasi (tidak hanya terpaku lagi dari anggota), maka dapat diproyeksikan akan terjadi konflik kepentingan antara anggota dengan non anggota (Perhatikan Gambar Kepentingan Anggota Vs non Anggota). Sebagai anggota KSP/USP ada 3 peran yang dimilikinya yaitu 1) sebagai pemilik (owner), maka dia berkewajiban, menjaga kelangsungan hidup koperasinya. Untuk itu anggota harus melakukan pengawasan yang ketat terhadap pengelolaan KSP/USPnya, 2) sebagai pelanggan (customers) maka dia berhak mendapatkan pelayanan prima dari koperasinya. Dari sisi ini, tuntutan agar KSP/USPnya memprioritaskan pelayanan kepada mereka adalah wajar, dan 3) sebagai pengguna (user) maka dia berhak untuk menentukan arah program KSP/USPnya. Disisi lain, non anggota sebagai investor di KSP juga berhak mendapatkan pelayanan yang maksimal atau memperoleh manfaat yang tinggi dari koperasi. Bila tidak demikian mereka (non anggota) tidak akan mau berpartisipasi di KSP/USP. Mereka akan memilih bank sebagai tempat menyimpan uangnya ataupun berinvestasi dengan badan usaha non Koperasi/KSP/USP.
Belum lagi dikaitkan dengan misi pemerintah dimana KSP/USP diharapkan sebagai lembaga non bank ataupun lembaga keuangan mikro (LKM) yang mampu menghimpun dan menyalurkan dananya ke UKM-UKM. Semua kepentingan tersebut akan mengalami benturan di lapangan manakala kebutuhan salah satu unsur tidak terpenuhi.
Kepentingan Anggota Vs Non Anggota
Ketiga kepentingan tersebut dapat saja bersamaan atau bersinggungan satu sama lain, walaupun mungkin juga terjadi tumpang tindih pada tingkat tertentu. Barangkali ini yang disebut “pura-pura harmonis”, dimana sebenarnya secara hakiki terjadi konflik kepentingan yang sama.
Tentu saja konflik kepentingan ini sangat potensial untuk merusak koperasi sebagai badan usaha atau “entity business”. Sekali rusak, maka untuk membangun citra KSP/USP kembali relatif sangat sulit dan membutuhkan waktu yang lama guna memulihkannya di mata masyarakat. Untuk itu, system operasional prosedure (SOP) dan standarisasi pelayanan kepada anggota dan non anggota menjadi hal yang sangat urgent bagi KSP/USP itu sendiri.
Perlu disadari bahwa koperasi adalah merupakan struktur kompleks yang terdiri dari sejumlah individu atau kelompok yang berbeda, yang memiliki kepentingan yang tidak selamanya harmonis. Kepentingan individu dan kemampuan personal untuk memanfaatkan fasilitas koperasi juga berlainan. Ditinjau dari sudut ini, maka koperasi yang keanggotaannya atau kelompok partisipantnya lebih heterogen, akan memiliki potensi lebih tinggi terjadinya konflik. Johnston dan Clark (1982) dalam bukunya “Redesigning Rural development, A Strategic Perspective” mengatakan “jika terjadi terlalu banyak konflik, akan banyak menuntut waktu, energi, komitmen pemecahan masalahnya yang pada gilirannya partisipasi aktif tidak dapat dikerahkan dengan optimal”.
Seide dengan pengamatan Johnston dan Clark di atas, kasus “tanah” KPDK (Koperasi Pegawai Departemen Koperasi) dapat dijadikan sebagai contoh. Konflik terfalu sering terjadi. Kelompok kepentingan seperti anggota mutasi, pensiunan, anggota aktif, pengurus, pejabat, anggota baru, anggota lama, anggota yang sudah keluar, anggota yang sudah meninggal ternyata memiliki kepentingan yang berbeda baik dalam memecahkan masalah maupun dalam memanfaatkan fasilitas koperasi.
Itulah sebabnya untuk mendeteksi potensial konflik di Koperasi/KSP/USP, Ropke menyarankan yang pertama-tama dilakukan adalah memetakan sumber-sumber konflik yang potensial dengan mengelompokkan menjadi kelompok-kelompok kepentingan dan kemudian membahas tujuan yang relevan dengan kepentingan kelompok tersebut.
Perspektif KSP/USP yang berorientasi tidak lagi hanya kepada anggota tetapi juga non anggota akan menambah tingkat keheterogenan di koperasi. Konsequensinya, situasi demikian akan meningkatkan koflik. Sumberdaya organisasi untuk mengatasi masalah itupun akan lebih banyak digunakan. Secara tidak langsung akan menciptakan de-efisiensi di KSP/USP. Oleh sebab itu, untuk meminimalkan biaya konflik -mau tidak mau -membutuhkan pengawasan yang ketat dan transparant dari pemerintah. Karena dengan demikianlah akan terbangun kepercayaan stakeholders khususnya yang non anggota mau menginvestasikan modalnya ke KSP/USP dan terpeliharanya harmonisasi kepentingan di KSP/USP.
Kinerja Permodalan KSP/USP
Seperti yang disinggung di atas bahwa hampir semua koperasi memiliki unit usaha yang berkaitan dengan simpan-pinjam ataupun setidaknya perkreditan. Dengan menggunakan asumsi dasar ini, maka tulisan ini mencoba merentangkan potret kinerja permodalan koperasi Indonesia dalam 5 tahun terakhir yang di dalamnya telah tercakup apa yang disebut usaha simpan pinjam di Koperasi (KSP/USP). Kendatipun cara-cara pengumpulan data masih banyak ketidaksempurnaannya dan belum menggambarkan fakta yang sebenarnya, namun rentang data ini setidaknya dapat menggambarkan kondisi koperasi di lapangan (Iihat Tabel Kinerja Permodalan Koperasi).
KINERJA PERMODALAN KOPERASI INDONESIA TAHUN 1997 – 2002
No Indikator 1997 1998 1999 2000 2001 G
1 Jumlah Koperasi 52,456 59,441 89,939 103,077 109,632 20.24
2 Anggota 19,286,992 20,128,283 22,529,199 27,295,893 27,660,905 9.43
3 Modal Sendiri (E) 4,644,526 5,121,962 5,270,475 6,816,950 7,161,921 11.44
4 Modal Luar (D) 4,610,046 4,330,986 12,466,651 12,473,404 12,739,847 28.93
R3/1 E Per Kop 88.54 86.17 58.60 66.13 65.33 -7.32
R3/2 E Per Anggota 0.24 0.25 0.23 0.25 0.26 1.83
R4/1 D Per Kop 87.88 72.86 138.61 121.01 116.21 7.23
R4/3 E Per D 1.01 1.18 0.42 0.55 0.56 -13.57
Secara absolut, jumlah lembaga koperasi, anggota, modal sendiri (Equity) dan modal luar (Debt) dalam 5 tahun terakhir (1997 -2001) bertumbuh setiap tahunnya dengan signifikan yaitu 20,24 %, 9,43 %, 11,44 %, dan 28,93 % secara berurutan. Suatu indikasi bagi kita bahwa animo masyarakat berkoperasi sebenarnya masih tergolong cukup baik.
Akan tetapi dari sisi kualitas pertumbuhan permodalan dan struktur permodalannya, tablel Kinerja Permodalan Koperasi menunjukan penurunan yang kurang menggembirakan. Pertumbuhan rata-rata Equity per koperasi per tahun sebesar -7,32 % (R3/1) dan cenderung menurun setiap tahunnya. Ini mengindikasikan bahwa koperasi kurang mampu menggalang atau menggali modal dari anggota koperasi sendiri. Atau barangkali animo anggota untuk menyimpan di koperasinya semakin menurun. Kalaupun data menunjukkan ada peningkatan anggota koperasi setiap tahunnya, hal ini diduga dapat terjadi karena ada niat tersembunyi dari anggota hanya untuk mendapatkan fasilitas atau bantuan yang lebih besar dari koperasinya.
Demikian pula bila dilihat pertumbuhan struktur permodalan Koperasi per tahunnya ternyata juga cukup memprihatinkan. Struktur permodalan ini sedikit banyak menggambarkan tingkat ketergantungan koperasi terhadap ekternal. Semakin kecil rasio modal sendiri terhadap modal luar (equity/debt) maka semakin besarlah tingkat ketergantungan kepada eksternal atau kepada pihak ketiga. Bila hal ini terjadi pada suatu koperasi, maka jangan heran apabila pengelola koperasi lebih mengutamakan kepentingan non anggota ketimbang kepentingan anggota. Pesan yang disampaikan oleh data ini kepada kita adalah bahwa untuk merevitalisasi KSP/USP yang selanjutnya akan berimplikasi terhadap penguatan koperasi secara keseluruhan, maka struktur permodalan koperasi/KSP/USP harus menjadi prioritas utama yang dibenahi terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Kita mengenal istilah restrukturisasi utang. Dalam konteks koperasi ini maka yang perlu direstrukturisasi adalah modal luar. Salah satu alternatifnya ialah bahwa kredit program yang ada di setiap koperasi dapat dijadikan sebagai “modal penyertaan pemerintah” di Koperasi Bukankah pemerintah juga memiliki modal penyertaan berupa saham di beberapa perusahaan baik swasta maupun BUMN ?
Insentif Anggota
Potret kinerja struktur permodalan koperasi yang telah dipaparkan di atas tentu tidak jauh perbedaannya dengan gambaran KSP/USP di lapangan. Amatan penulis menyimpulkan bahwa secara umum KSP/USP juga mengalami kesulitan dalam menghimpun dana dari anggotanya. Apalagi dari non anggota? Salah satu faktor penyebabnya adalah bahwa pelayanan KSP/USP kepada anggota dan non anggota tidak begitu dibedakan. Kalaupun ada insentif kepada anggota relatif sama dengan yang diterima non anggota. Padahal biaya pengorbanan anggota dalam bentuk tuntutan partisipasi sebagai pemilik jelas lebih tinggi daripada non anggota. Situasi yang demikian kurang memotivasi anggota untuk aktif berpartisipasi menabung atau mendepositiokan uangnya di Koperasi/KSP/USP.
Perlu direnung ulang bahwa seseorang mau berpartisipasi di koperasi bila dia akan memperoleh nilai manfaat lebih besar dari pada nilai pengorbanannya (Iihat Kurva Nilai Manfaat dan Partisipasi).
Nilai Manfaat dan Partisipasi
Kurva “Nilai Manfaat dan Partisipasi” menjelaskan bahwa sepanjang nilai manfaat masih lebih besar dari pada nilai pengorbanan, maka angota maupun non anggota akan tetap berpartisipasi di koperasi. Nilai manfaat dapat diukur dari berbagai variable seperti berupa insentif, SHU yang dibagi, bunga simpanan yang lebih tinggi, pelayanan yang lebih cepat, jaminan simpanan yang pasti, dan atau hak-hak lain.
Perlu dipahami bahwa partisipasi adalah merupakan alat untuk memuaskan kebutuhan para stakeholders (anggota, non anggota/ deposant, dan pemerintah). Memang masih perlu dikaji ulang, apakah berkorelasi positif hubungan partisipasi dengan nilai manfaat yang diperoleh oleh anggota dan non anggota ? Secara teoritis, jawabannya ya. Misalkan anggota baik sebagai pemilik maupun pengguna merasa terpuaskan oleh pelayanan KSP/USP berupa nilai manfaat yang diperoleh, maka anggota tersebut akan terus memberikan partrisipasinya berupa modal dan non modal di KSP/USP. Seiring dengan hal itu, pemerintah atau non anggotapun demikian halnya. Pemerintahpun akan terus meningkatkan modal penyertaannya di KSP/USP sepanjang KSP/USP mampu memobilisasi ekonomi rakyatmelalui UK-UK yang ada sehingga rakyat semakin sejahtera.
Siklus Simpan Pinjam
Dari perspektif teori berpartis insentif, siklus simpan dulu baru pinjam akan terus mengalir selama proses insentif ini mampu memuaskan anggota maupun non anggota besar (Iihat Siklus Simpan Pinjam). Jika menganut strategi menghimpun modal dari anggota, maka insentif keanggotaan harus lebih signifikan daripada yang non anggota. Dan menurut penulis, untuk daerah pedesaan (rural) strategi ini masih yang terbaik dioptimalkan oleh KSP/USP. Sedangkan untuk daerah perkotaan (urban) KSP/USP sudah harus melakukan ekstensifikasi pelayanan kepada non anggota.
Dari seluruh rangkaiantulisan ini dapat disimpulkan bahwa selama KSP/USP dapat memuaskan kebutuhan anggota maupun non anggota kepentingan umum maka tingkat partisipasi mereka akan tetap tinggi. Untuk menjaga partisipasi yang tinggi ini, maka keunggulan kompetitif KSP/USP menjadi masalah sentral yang penting. Setidaknya, manfaat keunggulan KSP/USP minimal sama dengan yang diberikan pesaing ~non koperasi. Untuk itu, teori “harmonisasi” yaitu menseimbangkan kepentingan para stakeholders dan teori “konflik” yaitu mengoptimalkan sumberdaya internal dan ekternal demi kepentingan KSP/USP perlu diterapkan di KSP/USP.
*) Penulis adalah ASDEP Informasi Bisnis dan Publikasi Kementerian Koperasi dan UKM. Saat ini Lektor di STIE Perbanas dan penulis buku Koperasi : Teori dan Praktek.
TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN DANA NASABAH DALAM KOPERASI SIMPAN PINJAM
Posted February 8th, 2008 by gusjhon
• Tulisan Hukum
A. PENDAHULUAN
Sejarah Indonesia mencatat bahwa koperasi telah dikenal oleh masyarakat sejak masa penjajahan Belanda. Untuk pertama kali didirikan koperasi di Purwokerto oleh seorang pribumi bernama Raden Aria Wiria Atmadja. Sebagai pegawai negeri di Purwokerto waktu itu, Raden Aria Wiria Atmadja menaruh keprihatinan atas nasib para pegawai negeri yang terlilit hutang rentenir, sehingga sebagai upaya membantu mereka kemudian didirikanlah Bank Bantuan dan Tabungan (Andjar Pachta W.,et al., 2005:39).
Koperasi sebagai salah satu bentuk badan usaha mempunyai peran strategis bagi pemberdayaan dan penguatan perekonomian rakyat. Koperasi sebagai sebuah lembaga ekonomi rakyat telah lama dikenal di Indonesia dimana menurut Dr. Muhammad Hatta (Proklamator RI) yang dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia, koperasi merupakan Badan Usaha Bersama yang bergerak dalam bidang perekonomian, beranggotakan mereka yang umumnya berekonomi lemah, yang bergabung secara sukarela, berdasarkan persamaan hak dan kewajiban untuk melakukan suatu usaha yang bertujuan memenuhi kebutuhan-kebutuhan para anggotanya (Mirza Gamal, 2006). Karena melalui wadah koperasi inilah para anggota dapat melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Dengan semangat kebersamaan inilah koperasi hadir dan diperlukan guna mendorong tumbuhnya usaha-usaha kecil di masyarakat.Untuk memenuhi kebutuhan usaha dan lainnya, para anggota koperasi dapat menggunakan jasa pinjaman koperasi, tanpa agunan dan tidak dikenakan bunga pengembalian yang tinggi. Sehingga usaha-usaha kecil yang ada diharapkan tetap tumbuh tanpa harus terjerat dan terlilit hutang yang mencekik. Selain itu, semakin membaiknya tingkat kesadaran masyarakat akan arti pentingnya koperasi, serta proses dan prosedur yang mudah dalam pendirian sebuah koperasi, menjadi kontribusi tersendiri banyak berdirinya koperasi di hampir setiap wilayah pedesaan.
Pada saat krisis moneter yang terjadi di Indonesia tahun 1997, usaha ekonomi rakyat dan usaha kecil yang sedikit sekali menikmati fasilitas dan perlindungan dari Pemerintah justru mampu menopang ekonomi selama krisis. Koperasi sebagai salah satu lembaga keuangan mikro non-bank tetap eksis. Bahkan banyak di antaranya yang justru berkembang selama krisis, padahal di saat yang sama banyak usaha besar gulung tikar dan hanya meninggalkan hutang yang menjadi beban Negara dan generasi ke depan. Fakta lain menunjukkan pula bahwa ketika krisis moneter, Koperasi Simpan Pinjam di Pekalongan justru meningkat kegiatannya, sehingga menurut sebuah sumber (Adi Sasono), perputarannya mencapai Rp. 50 sampai 70 miliar sehari (Ginandjar Kartasasmita, 2004).
Pendirian badan usaha koperasi di setiap daerah semakin bertambah banyak. Pertambahan ini akan membawa tantangan tersendiri bagi koperasi untuk meneguhkan eksistensi dan perannya, baik terhadap persoalan pengelolaan, manajemen, SDM, maupun dalam menghadapi persaingan pasar bebas. Tantangan ini yang harus dapat dijawab oleh koperasi sebagai badan usaha yang berbasis anggota, untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya.
Koperasi sebagai suatu badan usaha yang berbadan hukum dapat melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam sebagai salah satu usaha atau satu-satunya kegiatan usaha koperasi. Koperasi Simpan Pinjam secara khusus dalam kegiatan usahanya menerima tabungan (penghimpunan dana) dan menyalurkannya, yang berasal dari dan untuk para anggotanya atau koperasi lain dan/atau anggotanya (Pasal 44 UU No.25 Th.1992).
Selama ini pembahasan terhadap koperasi lebih banyak dari aspek ekonomi. Oleh karenanya penulis melalui makalah ini akan melakukan tinjauan secara hukum terhadap Perlindungan Dana Nasabah Dalam Koperasi Simpan Pinjam. Karena mengingat sekarang ini banyak bertumbuh kembang penawaran produk investasi berupa simpanan berjangka pada koperasi dengan janji tingkat pengembalian yang cukup tinggi. Penawaran produk investasi itu dilakukan secara terbuka kepada masyarakat luas, baik melalui iklan surat kabar, brosur-brosur maupun menggunakan media internet. Disamping itu, kita juga bisa melihat telah banyak pula berdiri Lembaga Keuangan Mikro non-bank yang menggunakan sistem syariah, yaitu Baitul Mal wat-Tamwil (BMT), yang juga berlomba dalam melakukan penawaran produk investasi simpanan berjangka dengan tingkat pengembalian yang tak kalah menariknya. Dengan menempatkan sejumlah uangnya pada koperasi ataupun BMT sebagaimana digambarkan dalam penawaran, para calon nasabah diberikan harapan nantinya akan mendapatkan pengembalian yang tinggi, tanpa harus bekerja keras keuntunganpun bisa didapat.Tawaran semacam ini sangatlah menggiurkan, karena orang akan lebih cenderung bersikap pragmatis untuk mendapatkan sebuah keuntungan. Dorongan kuat akan memperoleh keuntungan tinggi mampu membuat orang tanpa perlu lagi mempertimbangkan secara masak terhadap rasionalitas usaha maupun kemungkinan resikonya. Sehingga banyak warga masyarakat yang kemudian tertarik dan menginvestasikan uangnya.
Fenomena di atas tentunya harus dicermati secara kritis, karena tidak sedikit yang kemudian bergulir menjadi kasus hukum, janji-janji semula seperti yang ditawarkan koperasi kemudian tidak sesuai dengan kenyataan, bahkan ketika dana milik para nasabah tidak bisa diambil kembali. Pengurus atau pengelola koperasi menjadi tersangka dengan sangkaan telah melakukan pelanggaran terhadap Undang-undang Perbankan, melakukan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan. Sebagai contoh yang bisa disebut di sini antara lain: kasus Koperasi Guyub Raharjo, Koperasi Dharma Niaga Sejahtera (DSN) keduanya di Yogyakarta, Koperasi Bina Masyarakat Mandiri (BMM) yang berpusat di Surabaya, Koperasi Manunggal Utama di Solo, juga BMT Al Falaah di Sleman. Pada waktu nasabah ingin mencairkan dananya sesuai waktu yang dijanjikan ternyata tidak bisa, akhirnya justru dana para nasabah tidak dapat kembali, bahkan telah diselewengkan dan dibawa lari oleh pengelolanya. Inilah kenyataan pahit yang harus diterima oleh para nasabah.Citra koperasi telah dipertaruhkan.
B. PERMASALAHAN
Berdasarkan pemaparan di atas, maka agar tidak terjadi bias dalam menelaah permasalahan yang ada, dalam makalah ini sesuai judul, penulis akan memfokuskan pada bagaimana perlindungan dana nasabah pada koperasi simpan pinjam ditinjau dari sisi hukum?
C. PEMBAHASAN
1. Pengertian, Persyaratan Pendirian Dan Pengaturan Koperasi
Koperasi merupakan pengimplementasian dari Pasal 33 UUD 1945 yang kemudian lebih khusus terakhir diatur melalui UU No.25 Th.1992, sebelumnya ketentuan mengenai koperasi diatur melalui UU No.12 Th.1967. Pengertian koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas kekeluargaan (Johannes Ibrahim, 2006:54)
Koperasi didirikan dengan tujuan utama untuk membangun perekonomian rakyat. Sebagai badan usaha bersama, para anggota koperasi pada umumnya bergabung secara sukarela dan atas persamaan hak serta kewajiban, melakukan usaha yang bertujuan memenuhi kebutuhan anggotanya (Dhaniswara K.Harjono, 2006:8). Keanggotaan seseorang dalam koperasi pribadi sifatnya serta tidak bisa untuk dipindahtangankan (Pasal 19 UU No.25 Th.1992).
Untuk mendirikan suatu badan usaha koperasi harus memenuhi ketentuan sebagaimana yang telah diatur oleh Undang-undang Nomor:25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, dimana koperasi primer dapat didirikan oleh sedikitnya 20 (dua puluh) orang dan koperasi sekunder dapat didirikan sedikitnya oleh 3 (tiga) koperasi (Pasal 6). Pendirian koperasi tersebut haruslah dituangkan kedalam suatu akta pendirian yang sekaligus memuat suatu anggaran dasarnya (Pasal 7). Adapun di dalam anggaran dasarnya setidaknya mencantumkan antara lain:
1) Nama koperasi dan para pendirinya
2) Tempat dan kedudukan
3) Maksud dan tujuan
4) Syarat-syarat keanggotaan
5) Rapat anggota
6) Pengelolaan dan permodalan
7) Jangka waktu pendirian
8) Pembagian SHU
9) Sanksi
Koperasi berstatus sebagai badan hukum setelah Akta Pendiriannya disahkan oleh Pemerintah dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia (Pasal 9 UU No.25 Th.1992). Badan hukum sebagai subyek hukum itu mencakup hal berikut (Cahidir Ali, 1991:21):
? perkumpulan orang (organisasi)
? dapat melakukan perbuatan hukum (rechtshandeling) dalam hubungan-hubungan hukum (rechtsbetrekking)
? mempunyai harta kekayaan sendiri
? mempunyai pengurus
? mempunyai hak dan kewajiban
? dapat digugat atau menggugat di depan Pengadilan
Dengan statusnya sebagai badan hukum berarti koperasi kedudukannya sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, serta dapat melakukan perikatan dengan pihak lain. Hal yang tidak kalah penting dalam mekanisme internal koperasi sebagai pemegang kekuasan tertinggi yaitu ada pada Rapat Anggota (Pasal 22 UU No.25 Th.1992). Dalam forum Rapat Anggota inilah rumusan-rumusan kebijakan secara umum ditentukan, juga merupakan forum pertanggungjawaban bagi pengurus kepada seluruh anggota koperasi. Selanjutnya segala kebijakan dan keputusan forum Rapat Anggota menjadi acuan guna ditindaklanjuti serta dilaksanakan oleh pengurus koperasi atau pengelola yang ditunjuk oleh pengurus.
Dalam bentuknya koperasi sebagai badan hukum, menurut ketentuan Pasal 30 UU No.25 Th.1992, penguruslah yang berwenang mewakili koperasi baik di dalam maupun di luar pengadilan. Mengacu pada ketentuan itu kepada pihak ketiga atau pihak lain yang merasa dirugikan akibat tindakan koperasi selaku badan hukum, maka secara hukum dapat mengajukan tuntutannya kepada koperasi tersebut, atau sebaliknya.
2. Koperasi Simpan Pinjam (KSP)
Koperasi Simpan Pinjam sekilas telah disinggung dalam pendahuluan di atas, secara yuridis diatur menurut ketentuan Pasal 44 UU No.25 Th.1992 Jo. PP No.9 Th.1995. Sesuai Pasal 1 PP No.9 Th.1995, Koperasi Simpan Pinjam (KSP) adalah koperasi yang kegiatannya hanya simpan pinjam, sedangkan Unit Simpan Pinjam adalah unit koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam, sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan.
Ragam produk investasi yang kerap ditawarkan oleh KSP dengan tingkat pengembalian yang tinggi dengan biasa dikemas melalui penggunan istilah program simpanan, Simpanan Berjangka dengan disertai pemberian hadiah-hadiah lainnya, bahkan ada yang menggunakan penawaran berupa deposito berjangka. Adapun yang dimaksud dengan Simpanan Berjangka adalah simpanan di koperasi yang penyetorannya dilakukan sekali dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan koperasi yang bersangkutan. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah nomor 351/Kep/M/XII/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi pada romawi V, dinyatakan bahwa: ”1. Dalam melaksanakan kegiatan usaha penghimpunan dana, ada 2 (dua) bentuk simpanan yang diperbolehkan yaitu tabungan koperasi dan simpanan berjangka. Untuk melayani kebutuhan penyimpanan, koperasi dapat menciptakan berbagai jenis tabungan koperasi dan simpanan berjangka. Pemberian nama dan ketentuan mengenai jenis-jenis tabungan koperasi dan simpanan berjangka merupakan wewenang pengurus koperasi.”
Koperasi Simpan Pinjam menjadi bermasalah ketika dalam melakukan kegiatan usahanya telah menyimpang dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Karena alasan dorongan agar memperoleh keuntungan/laba yang tinggi dan semakin ketatnya persaingan sesama koperasi, maka mereka saling berinovasi dan berlomba untuk menarik calon-calon anggota dengan memberikan berbagai tawaran produk investasi simpanan, serta pemberian bonus-bonus dan hadiah-hadiah menarik lainnya. Strategi mencari nasabah dengan cara memanfaatkan adanya status ”calon anggota” ini begitu gencar, meskipun sasaran yang sebenarnya lebih cenderung kepada masyarakat luas. Mengenai calon anggota koperasi menurut ketentuan Pasal 18 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi, disebutkan bahwa: ” (2). Calon anggota koperasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus menjadi anggota dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah melunasi simpanan pokok.”
Pola pencarian calon nasabah seperti telah tersebut di atas, sebagai alasan pembenarnya lebih pada pertimbangan promosi sisi bisnis, sehingga kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh koperasi sesungguhnya sudah beregeser dan semakin jauh dari prinsip dan tujuan koperasi itu sendiri. Tujuan koperasi yang terutama seharusnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan para anggotanya. Penyimpangan yang lain, yaitu KSP membuka beberapa kantor cabang di kota-kota lain di luar domisili hukumnya, meskipun tanpa atau belum adanya ijin operasional dari instansi vertikal yang berwenang maupun instansi setempat yang berwenang mengeluarkan perijinan dan melakukan pengawasan (Utung Tri Basuki, Tulisan Singkat, tanpa tahun).
KSP melakukan penghimpunan dana dari masyarakat yang jelas-jelas notabene bukan anggota koperasi dalam bentuk deposito berjangka dengan memberikan bunga kepada nasabahnya diatas bunga bank. Permasalahan akan semakin meruncing pada waktu simpanan para nasabah sudah pada jatuh tempo, akan tetapi dana milik para nasabah tersebut tidak mampu dibayar oleh Koperasi Simpan Pinjam. Ketidakmampuan untuk mengembalikan dana milik para nasabah dapat diakibatkan oleh beberapa sebab, antara lain yaitu: janji pemberian bunga pengembalian tinggi yang tidak dibarengi dengan jenis kegiatan usaha riil yang rasional, tidak diperhitungkannya tingkat resiko atas keuntungan maupun kerugian dari kegiatan usaha yang sudah terlanjur dijanjikan (keuntungan yang diperoleh tidak sebanding/jauh lebih kecil), tindakan penyelewengan oleh oknum pengurus karena lemahnya pengawasan/kontrol.
3. Kontrol Dan Pengawasan Yang Lemah Memberi Peluang Penyimpangan
Kemudahan dalam perijinan pendirian koperasi telah mendorong semakin banyaknya berdiri koperasi-koperasi, di satu sisi keadaan ini akan membantu perbaikan sektor usaha kecil. Karena dengan adanya koperasi setidaknya dapat memenuhi kebutuhan dana usaha bagi pengembangan usaha rakyat, meskipun dalam skup yang kecil. Juga melalui koperasi pula para anggota secara bersama dapat mencari jalan keluar bagi upaya pemasaran hasil produksi. Namun di sisi lain, semakin banyaknya berdiri koperasi tanpa proses perijinan yang selektif dan pengawasan yang ketat juga akan menimbulkan masalah, karena berpotensi penyimpangan. Disinilah dituntut peran proaktif instansi vertikal pemberi ijin (Kementerian Koperasi dan UKM maupun Disperindagkop setempat/wilayah) selain melakukan pembinaan dan pengawasan, juga benar-benar melakukan kajian terhadap kelayakan usaha suatu koperasi yang mengajukan permohonan ijin. Dan tidak segan untuk bersikap tegas serta mengambil tindakan bila memang menemukan pelanggaran/penyimpangan yang dilakukan oleh koperasi karena telah melaksanakan kegiatan yang tidak sesuai lagi dengan asas-asas dan prinsip-prinsip koperasi maupun kaidah aturan lainnya yang berlaku.
Memaksimalkan tugas dan wewenang organ pengawas dalam koperasi adalah salah satu upaya untuk meminimalisir penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang terjadi pada koperasi. Mengenai tugas dan wewenang organ pengawas ini diatur di dalam Pasal 39 UU No.25 Th.1992. Pengawas mempunyai fungsi yang strategis dalam melakukan kontrol terhadap kebijakan yang dijalankan oleh pengurus atau pengelola maupun terhadap masalah keuangan koperasi. Namun yang sering terjadi bahwa keberadaan organ pengawas dalam koperasi belum berfungsi optimal, bahkan adanya struktur/bagan pengawas tak lebih hanya sebagai pelengkap formal saja. Dengan adanya kecenderungan semacam ini, pada giliarannya menyebabkan ketidakseimbangan kinerja masing-masing organ dalam koperasi. Lemahnya kontrol/pengawasan secara langsung terhadap kinerja pengurus, akan memberikan peluang kemungkinan terjadinya penyimpangan, apalagi mengenai masalah pengeloalaan keuangan/dana nasabah.
4. Mengenai Jaminan/Proteksi Terhadap Dana Nasabah
Berdasarkan peraturan perudang-undangan yang ada yang mengatur perkoperasian, lebih khususnya lagi mengenai Koperasi Simpan Pinjam, yaitu Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi Jo. Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah RI Nomor 351/Kep/M/XII/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi, belum terdapat adanya pengaturan secara khusus mengenai perlindungan maupun jaminan penyelesaian bila terjadi penyimpangan terhadap dana nasabah yang berakibat kerugian bagi nasabah. Mengingat KSP tergolong bisnis pengelolaan uang yang penuh dengan risiko, maka untuk perkembangannya diperlukan aturan/kebijakan dari Pemerintah yang dapat memberikan perlindungan bagi dana nasabah. Karena yang terjadi atas beberapa kasus penyimpangan yang dilakukan oleh KSP, akhirnya para nasabahlah yang tetap sangat dirugikan, dana miliknya tetap saja tidak dapat kembali. Sedangkan asset koperasi sangat minim, bahkan jauh bila dibanding dengan akumulasi simpanan para nasabah.
Bahwa berdasarkan hasil pengamatan Sularso (2002) ditemukan indikasi potensi kerawanan pada KSP/USP, yaitu: 1) USP sebagai salah satu unit dalam koperasi, 2) KSP/USP mengembangkan pelayanan pada bukan anggota, 3) KSP/USP dijadikan sebagai payung legal pelepas uang, 4) Tidak pruden dalam memberikan pinjaman, 5) Kurang memperhatikan aspek akuntabilitas dan transparansi (Sularso (2002) dalam Suhendar Sulaeman).
D. KESIMPULAN
Berdasarkan pemaparan di atas dapat ditarik kesimpulan berikut:
1. Diperlukan kontrol dan pengawasan yang ketat, serta intensif terhadap pelaksanaan koperasi simpan pinjam, selain juga perlunya pembinaan secara terpadu oleh instansi terkait.
2. Instansi yang berwenang harus mengmbil tindakan tegas dan menjatuhkan sanksi pencabutan ijin kegiatan usaha bagi koperasi yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundangan yang berlaku, serta telah melakukan penyimpangan yang merugikan masyarakat luas.
3. Perlu adanya produk aturan hukum yang jelas dan/atau kebijakan dari instansi yang berwenang yang pemberian perlindungan bagi dana para nasabah koperasi.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Share

There Are 4 Responses So Far. »

  1. mohon saran…..
    jika ada sebuah koperasi yang namanya mirip dengan sebuah lembaga negara tanpa persetujuannya,dimana jenis usahanya sama dengan lembaga negara tersebut, contoh : koperasi garuda sakti yang bergerak dibidang penerbangan…apakah menyalahi aturan ? terima kasih sebelumnya

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0 (from 0 votes)
  2. apakah koprasi dengan jalan harian dengan bunga 20% di isinkan tolong penjelasan nya, tapi kalau tidak di sinkan apa sangsinya.

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0 (from 0 votes)
  3. apakah ada unsur pidananya apabila KSP tidak dapat mengembalikan dana deposito berjangka calon anggota yang sudah jatuh tempo?

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: +1 (from 1 vote)
  4. Bagus Juragan :
    – Kenapa ya koperasi banyak campur tangan para pihak, sedangkan badan usaha yang lain (PT, CV dan lainnya) tidak. Campur tangan inilah yang menghambat perkembangan Koperasi. Salah satu Prinsip Koperasi adalah Kemandirian. Dimana Kemandirian ?? Kalau semua tergantung Pengawas dan Pihak lain. Koperasi kan punya Audit Internal. Perlu diingat bahwa semakin banyak yang diurusi atau yang mengurusi untuk satu hal dalam usaha akan menimbulkan konflik kepentingan yang menguras energi dan materi. Bahkan tidak sedikit menjadi pecah kongsi (cerai). Apalagi Koperasi yang anggota-nya banyak, kalau semuanya minta yang aneh-aneh maka koperasi itu tidak akan jalan.
    – Usaha lain tidak harus lapor itu triwulan atau semester bahkan tahunan ke Departemen pemberi izinnya. (perlu dipertimbankan agar koperasi bisa bersaing dengan badan usaha lainnya).
    – Yang penting adalah mereka bayar pajak sesuai aturan main.
    – Kalau Badan Usaha yang NAKAL bukan hanya Koperasi (itu masih kecil) dibandingkan Badan Usaha yang lain (Bank terlikuidasi, dana reksa kasus Bank Century dan lainnya).
    – Sebenarnya yang penting adalah komitment dan komitment dari para Anggota apa yang menjadi Kewajibannya, karena Hak-nya akan mengalir sesuai Anggaran Dasar Koperasi.
    – Saya setuju, kalau ada Dana Perlindungan Simpanan Anggota. Mekanisme-nya seperti apa?? Dibeberapa koperasi Simpanan dan Pinjaman Anggota diasuransikan

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0 (from 0 votes)

Post a Response

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture.
Anti-Spam Image