Usaha-Usaha Pemerintah dalam Mempertahankan Kemandirian Ekonomi Indonesia dalam Menghadapi Globalisasi

Globalisasi dapat diartikan suatu proses peningkatan keadaan dan kegiatan diantara berbagai negara di dunia. Kecenderungan makin banyaknya negara yang terlibat dalam kegiatan apa pun di dunia seperti olahraga, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi serta politik.
Menurut Mahmud Toha, globalisasi dapat didefinisikan peningkatan interaksi dan integrasi didalam perkonomian, baik dalam maupun antar negara yang meliputi aspek-aspek perdagangan, investasi, perpindahan faktor-faktor produksi dalam bentuk migrasi tenaga kerja dan penanaman modal asing, keuangan dan perbankan internasional serta arus devisa.
Ciri penting globalisasi adalah bukan sekedar keterbukaan suatu negara terhadap arus modal atau valuta asing, atau liberalisasi perdagangan internasional , melainkan bahwa mitra dagang suatu negara bersifat multilateral dan didominasi oleh kekuatan global sehingga transaksi setiap negara secara individual dapat dikatakan tidak mempunyai pengaruh.
Bentuk globalisasi dapat dikategorikan menjadi tujuh jenis, yaitu keuangan dan pemilikan modal, pasar dan strategi ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi serta penelitian dan pengembangan, budaya dan aturan- aturan pemerintah, politik internasional, serta budaya internasional.
Tantangan pokok yang dihadapi pemerintah dalam mempertahankan kemandirian ekonomi adalah mengurangi unsur ketidakpastian dalam perekonomian terutama didorong oleh makin terintegrasinya perekonomian Indonesia dengan pasar global, diambangkannya nilai tukar rupiah, dan meningkatnya dorongan untuk desentralisasi. Sementara itu, perekonomian nasional dituntut mampu memantapkan ketahanan ekonomi yang dapat mencengah terulangnya krisis dan sekaligus mengamankan proses pemulihan ekonomi. Untuk itu, langkah-langkah pokok yang perlu ditempuh sebagai berikut:
1.    Memulihkan dan Memantapkan keamanan dan stabilitas politik. Langkah ini merupakan persyaratan pokok bagi terciptanya iklim investasi. Faktor keamanan dan stabilitas politik ini sangat berpengaruh dalam menarik penanam modal dari luar negri. Belum pulihnya kegiatan investasi dalam negri antara lain juga disebabkan oleh belum berfungsinya intermediasi perbankan dan terselesaikannya restrukturisasi utang perusahaan.
2.    Meningkatkan kepastian hukum. Adanya kepastian hukum dibidang ekonomi tidak hanya menjamin kepemilikan tetapi juga untuk menumbuhkan praktik usaha yang sehat dalam kegiatan ekonomi. Dukungan hukum diberikan antara lain untuk mendorong iklim persaingan usaha yang sehat, mengembangkan pasar modal, menghadapi era perdagangan bebas, dan mempercepat restrukturisasi utang perusahaan.
3.    Melaksanakan prinsip-prinsip penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa (good governance).  Langkah ini diperlukan untuk mengurangi penyalahgunaan wewenang dan penyelewengan seperti korupsi , kolusi, nepotisme (KKN) yang sangat menghambat bagi tumbuhnya iklim usaha yang sehat, mewujudkan birokrasi yang efisien dan mampu mengantisipasi perkembangan ekonomi dan tuntutan masyarakat, serta meningkatkan citra Indonesia didunia internasional.
4.    Mengamankan proses desentralisasi. Desentralisasi merupakan komitmen nasional yang harus segera dilaksanakan. Untuk itu prosesnya perlu dijaga agar dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat dan tidak justru memperlebar ketimpangan antar daerah serta menimbulkan ketidakstabilan ekonomi.
5.    Melaksanakan kebijakan fiskal dan moneter secara terpadu untuk mendorong ekonomi dengan tetap memperhatikan stabilitas ekonomi. Sejalan dengan pulihnya sektor swasta, stimulasi fiskal secara bertahap dikurangi.
6.    Pemulihan perbankan nasional, agar pembiayaan perbankan kepada perusahaan, termasuk kepada usaha kecil dan menengah (UKM) dapat berjalan kembali.
7.    Mempercepat restrukturisasi utang perusahaan.
8.    Mempercepat realokasi sumber daya pembangunan yang didorong untuk terutama meningkatkan ekspor nonmigas dan pariwisata, dengan langkah-langkah yang dilakukan antara lain pengurangan hambatan berusaha seperti deregulasi perdagangan dan investasi, pelatihan tenaga kerja untuk mendukung proses perpindahan kerja sumber daya manusia, serta pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana dasar untuk menunjang kelancaran produksi dan distribusi.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Share

Post a Response

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture.
Anti-Spam Image