Kebijakan Fiskal

Kebijakan Fiskal

Di Indonesia, APBN didasarkan pada program pembangunan lima tahunan, yang sekarang disebut Program Pembangunan Nasional (Propenas), sebelumnya disebut Repelita dan Rencana Pembangunan Tahunan (Repeta). Keduanya mengikuti Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Propenas dan Repeta mensyaratkan persetujuan dari DPR, sedangkan GBHN dihasilkan oleh MPR. Sekarang tidak seperti itu lagi. Kabinet menjalankan pembangunan atas dasar arahan Presiden, sebagai konsekuensi dari sistem Pemilu secara langsung.

Pemerintah dapat memiliki posisi tawar yang kuat terhadap DPR untuk merealisasikan rancangan anggaran menjadi APBN, asalkan pemerintah mempunyai koalisi yang menghasilkan suara mayoritas di DPR, meskipun Indonesia tidak menganut system parlementer. Ketidak jelasan antara sososk APBN dengan aspirasi rakyat tidak mencerminkan optimalisasi keseimbangan berbagai kepentingan masyarakat yang berbeda-beda.

Alokasi anggaran pembangunan seharusnya akan relative lebih besar ke sector-sektor yang kelompok targetnya adalah penduduk miskin kota, yang merupakan constituentPartai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDIP) dan penduduk desa di jawa, yang merupakan koinstituent Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) maupun Partai Persatuan Pembangunan (PPP), namun kenyataannya tidak demikian. Ketiga partai tersebut bukannya memperjuangkan pemangkasan subsidi BBM, yang sebagian besar dinikmati oleh kelas menengah di perkotaan.

Kebijakan fiskal di DPR sebaliknya lebih mendorong kenaikan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dibandingkan Pajak Penghasilan (PPH) nonmigas dari perusahaan maupun perseorangan, kenaikan biaya telpon, listrik, BBM, dan tidak serius menegakan penagihan hutang raksasa para konglomerat.

PPN bersifat regresif, dimana penduduk kaya dan penduduk miskin menanggung beban pajak yang sama besar atas pembelian suatu barang dan jasa. Sebaliknya kebijakna PPh perusahaan dan perseorangan tidak mengalami perubahan, sedangkan kebija kan PPh lebih mencerminkan keadilan karena penduduk yang lebih kaya akan lebih banyak membayar pajak.

Tujuan DPR menaikkan asumsi harga BBM pada suatu titik diartikan sebagai upaya untuk meningkatkan penerimaan Negara, agar alokasi untuk pos – pos pengeluaran tertentu agar politisi dapat meningkatkan pengaruh politik mereka.

Akan tetapi jika asumsi peningkatan harga BBM tidak tercapai, maka peningkatan       pos-pos pengeluaran akan sulit dibiayai jika target penerimaan tidak tercapai. Jika asumsi kenaikan harga BBM terpenuhi, maka kelebihan penerimaan pemerintah harus dialokasikan untuk penduduk miskin. Seharusnya perberdayaan penduduk miskin direncanakan secara lebih baik dan tidak dialokasikan dari APBN secara spekulatif tersebut di atas.

Persoalan mendasar dalam APBN beberapa tahun belakangan ini adalah karena asumsi-asumsi yang digunakan untuk menyusun APBN tidak sesuai dengan perkiraan semula. Akibatnya, terjadi peningkatan deficit anggaran, yang sulit dibiayai dari sumber pembiayaan dalam negeri sector perbankan dan non perbankan (privatisasi dan penjualan aset restrukturisasi perbankan), serta pembiayaan luar negeri.

Persoalan APBN yang lain adalah kebijakan fiscal sepertinya ekspansif, yang bermanfaat untuk melakukan akselerasi peningkatan pendapatan nasional, namun yang terjadi sebenarnya adalah untuk membayar cicilan pokok dan bunga hutang luar negeri, serta rekapitalisasi perbankan, yaitu sesuatu kebijakan fiskal yang kurang produktif dan kurang dinamis. Akibat kebijakan-kebijakan fiskal di atas, dimensi stimulasi dan dimensi keadilan ekonomi dan keadilan sosial belum terlihat.

Persoalan keadilan ekonomi menjadi dominan ketika seluruh rangkayan proses penganggaran, alokasi anggaran dalam pembahasan tingkat legislative dan komitmen implementasi atau pelaksanaan anggaran tidak memberikan arah perubahan besar untuk terciptanya nuansa keadilan dan sebagai stimulasi pertumbuhan ekonomi. Alokasi APBN juga kurang optimal kepada sector pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kualitas hidup seluruh bangsa Indonesia.

Upaya memfokuskan kebijakan fiscal :

  • Menurunkan rasio APBN terhadap produk domestic bruto
  • Mencegah dan menurunkan deficit anggaran secara sistematis.
  • Rasionalisasi subsidi yang eksesif , seperti subsidi BBM, tariff dasar listrik dan subsidi bahan pangan.
  • Penghematan dan pembelanjaan social seperti jarring pengaman social
  • Defragmentasi birokrasi dan kelembagaan untuk mendukung penajaman stategi fiscal yang efektif.
  • Pemerintah pusat harus merumuskan system dan mekanisme dana perimbangan keuangan yang lebih sustainable, berdimensi keadilan dan keutuhan bangsa dalam kerangka pengeluaran jangka menengah yang tidak rumit.
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (2 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Kebijakan Fiskal, 10.0 out of 10 based on 2 ratings
Share

Post a Response

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture.
Anti-Spam Image