Masalah Sosial Dan Upaya Pemecahannya

Mata Kuliah : Sosiologi dan Politik

Dosen : Muhammad Burhan Amin

Topik Tugas : Masalah Sosial Sebagai inspirasi perubahan (Kasus Kemiskinan)

dan Upaya Pemecahannya

Kelas : 1- eb18

Dateline Tugas : 6 Maret 2010

Tanggal Penyerahan Tugas : 6 Maret 2010

PERNYATAAN

Dengan ini kami menyatakan bahwa seluruh pekerjaan dalam tugas ini kami buat sendiri tanpa meniru atau mengutip dari tim atau pihak lain.

Apabila terbukti tidak benar, kami siap menerima konsekuensi untuk mendapat nilai 1/100 untuk mata kuliah ini.

Penyusun

NPM

Nama Lengkap

Tanda Tangan

20209403

CHRISTIANA

Program Sarjana Akuntansi dan Manajemen

UNIVERSITAS GUNADARMA

TAHUN 2010

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan ke hadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kemudahan sehingga saya dapat menyelesaikan makalah yang berjudul “MASALAH SOSIAL dan UPAYA PEMECAHANNYA” .

Makalah ini berisi penjelasan apa itu Kasus kemiskanan serta pembahasannya, yang bertujuan untuk menunjang pengetahuan dalam Indonesia pada saat ini maupun pada saat yang lalu.

Saya menyadari bahwa makalah yang saya buat ini jauh dari yang lebih sempurnanya. Oleh sebab itu saya mengharapkan saran dan kritik yang dapat membangun harapan. Atas perhatiannya, saya mengucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan.

Bekasi 1 Maret 2010

Penulis

INTENSITAS  DAN KOMPLEKSITAS MASALAH

Globalisasi ekonomi telah ”memaksa” banyak negara untuk mengkaji kebijakan luar negerinya agar dapat terus memajukan kehidupan ekonomi masyarakatnya.

Hubungan ekonomi dan perdagangan internasional suatu negara berperan penting dalam hubungan luar negeri. Bahkan, hubungan internasional kontemporer menunjukkan kebutuhan politik luar negeri (necessity of foreign policy). Hal ini untuk mengubah diplomasi tradisional yang digunakan menuju diplomasi multisektor dan multiperingkat (multilevel diplomacy).

Dengan kata lain, kebutuhan penting suatu negara untuk hubungan internasional dengan mendefinisikan kembali makna diplomasi politik luar negerinya. Multilevel diplomacy ini juga bermakna, diplomasi ekonomi akan beroperasi dalam tiga peringkat: a) bilateral; b) regional; dan c) multilateral.

Globalisasi ekonomi yang terus melanda dunia kian menjadikan peran diplomasi ekonomi sebagai salah satu instrumen penting dalam politik luar negeri. Dalam konteks ini, hubungan ekonomi antarnegara dapat menjadi perekat hubungan politik. Maka, hubungan ekonomi dapat berperan sebagai faktor pengaruh dalam hubungan politik.

Ekonomi Indonesia

Melihat berbagai masalah itu, salah satu isu utama yang patut dikedepankan guna memanfaatkan peluang pasar nontradisional adalah penetapan dan implementasi rencana aksi yang seragam oleh institusi pemerintah dan nonpemerintah. Dengan kata lain, dibutuhkan kemitraan antarinstansi agar dapat menembus pasar lebih efektif. Secara spesifik, keharusan membangun segitiga sinergi jaringan antarlembaga pemerintah; antarswasta; dan antara pemerintah dan swasta adalah sesuatu yang strategis. Ini bertujuan menjamin berbagai kebijakan yang dihasilkan workable, terarah dan terpadu.

Indonesia perlu lebih serius memikirkan pentingnya diplomasi ekonomi yang bersifat berkelanjutan dan jangka panjang. Kecenderungan selama ini, diplomasi ekonomi Indonesia masih bersifat reaktif dan sporadis. Ketidakmampuan kita menghasilkan perangkat diplomasi ekonomi yang utuh, komprehensif, dan berjangka panjang hanya akan menghasilkan berbagai output ekspor terbatas. Sebaliknya, jika kita dapat mengoptimalkan diplomasi ekonomi, hal itu akan berdampak amat signifikan bagi peningkatan kapasitas dan kapabilitas ekonomi nasional Indonesia yang kini sedang terpuruk.

LATAR BELAKANG

Kemiskinan merupakan salah satu masalah di negara Indonesia. Kasus kemiskinan di Indonesia sejak tahun 1997. Kemiskinan merupakan gejala yang bersifat komplek dan multidimensi atau bisa disebut juga dengan keadaan yang terjadi karena kekurangan hal- hal yang biasa seperti makanan, pakaian, tempat tinggal.

Salah satu dari ciri umum kondisi fisik masyarakat miskin adalah tidak memiliki akses ke prasarana dan sarana dasar lingkungan yang memadai, dengan kualitas permukiman yang layak. Dalam kehidupan terdapat dimensi- dimensi dari gejala kemiskinan, antara lain: Dimensi Poliik, Dimensi Sosial, Dimensi Lingkungan, Dimensi Ekonomi, Dimensi Aset.

Berbagai upaya dan kebijakan pembangunan telah dilakukan pemerintah selama ini untuk masyarakat miskin untuk dapat meningkatkan kesejahteraan. Salah satu dari upaya tersebut melalui pendekatan dan pemberdayaan keluarga yang mengacu pada UU no. 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera yang diatur dalam Inpres nomor 3 tahun 1996 tentang Pembangunan Kelurga Sejahtera dalam rangka Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan.

Dalam Inpres Nomor 3 tahun 1996 tersebut menekankan perlunya usaha yang terpadu dan menyeluruh yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan keluarga untuk memberikan kemampuan pada keluarga, yang terutama keluarga masih dalam tahap Pra Sejahtera dan Sejahtera I, agar dapat memanfaatkan berbagai peluang dan dukungan untu mengangkat dirinya dari ketertinggalan dalam bidang sosial dan ekonomi.

Upaya yang dilakukan dalam membantu keluarga yang berada dalam tahap tersebut supaya memiliki wawasan dan sikap, perilaku, dan nilai- nilai yang dapat bersifat hemat, perencanaan kedepan dan mampu mengumpulkan modal kerja secara mandiri dalam mengembangkan usahanya.

PENANGANAN MASALAH BERBASIS MASYARAKAT


1. Mengembangkan Sistem Sosial Yang Responsif

Pemerintah tidak efektif terhadap masyarakatnya. Padahal kemiskinan ini dapat berpengaruh pada Indonesia. Pemerintah mempunyai aneka program- program untuk orang miskin. Program – program tersebut mendapat responsif dari pihak masyarakat karena dengan adanya program untuk keluarga miskin.

2. Pemanfaatan Modal Sosial

Pemerintah dihadapi masalah kompleks tentang kemiskinan. Ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berhubungan antara lain: kesehatan, pendidikan, kondisi lingkungan dan lain- lain.

Modal sosial tidak lagi dominan di level komunitas atau keluarga besar, tetapi berubah dalam bentuk kelompok profesional atau hoby. Tetapi kelompok seperti itu mengarah dengan strata sosial homogen. Bentuk odal seperti itu tidak efektif untuk upaya masalah kemiskinan.

Indonesia perlu menyusun ulang strategi untuk modal sosial dalam masalah kemiskinan. Karena untuk memberikan penanaman uang dan serta memberikan pembelajaran bagaimana cara untuk mengelolah dana tersebut.

3. Pemanfaatan Institusi Sosial

Dalam pengertian luas, kesejahteraan dapat diinterpretasikan sebagai kondisi dimana masalah sosial dapat dioptimalkan.Pelibatan unsur lain diluar negara dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dapat dicari landasan secara konseptual

A. Organisasi Masyarakat

Pemanfaatan institusi dalam organisasi masyarakat ini dapat kita lihat dalam kebijakan pemerintah dalam upaya masalah kemiskinan, yaitu:

- Menaikkan anggaran untuk program yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan penanggulangan kemiskinan, dilaksanakan dengan penekatan pemberdayaan berbasis komunitas dan keiatan padat karya.

- Mendorong APBN provinsi, kabupaten pada tahun- tahun selanjutnya untuk meningkatkan anggaran bagi penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja.

- Tetap mempertahanan program lama seperti Raskin, BOS, Asuransi Miskin dan sebagainya.

- Akselerasi pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga.Khususnya harga beras.

B. Organisasi Swasta

Sektor swasta pada umunya bidang usaha yang hanya memperhitungkan profit. Berdasarkan identifikasi keberadaan organisasi social yang mempunyai fungsi pelayanan social dengan berbagai potensi dan permasalahannya, serta harapan bahwa lembaga- lembaga nonpemerintah juga mempunyai tanggung jawab bagi perwujudan kesejahteraan social, maka tidak berlebihan apabila optimalisasi kontribusi berbagai organisasi social bagi usaha kesejahteraan sosial tersebut ditempatkan sebagi salah satu tema yang perlu diperhatikan dalam perumusan kebijakan social. Secara garis besar arah kebijakan social dalam rangka optimalisasi tersebut dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu:

(1) yang bersifat umum dalam pengertian menciptakan iklim kondusif dalam masyarakat bagi terpeliharanya semangat kepedulian social dan solidaritas social,

(2) yang menyangkut pengembangan masing-masing jenis organisasi social dan

(3) kemungkinan memperluas jaringan yang memberi peluang kerja sama dan hubungan kemitraan antar organisasi social.

C. Optimalisasi Kontribusi Dalam Pelayanan Sosial

Terdapat berbagai pihak yang dapat menjalankan peranan dalam pelayanan dan perlindungan social guna memberikan kontribusi bagi pemenuhan kesejahteraan social. Unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

(1) Asosiasi sukarela yang dapat meliputi kelompok swadaya, lembaga sukarela independent, lembaga sukarela kuasi pemerintah dan lembaga nonprofit kuasi pemerintah,

(2) Lingkungan tetangga dan rumah tangga yang berasal dari keluarga ekstended dan solidaritas bertetangga,

(3) Pasar, berupa usaha bisnis yang bersifat privat, dan

(4) Negara, berupa pelayanan yang diselenggarakan oleh negara

Dalam perhatian dalam analisi tidak difokuskan pada keberadaan masalah-masalah sosialnya, akan tetapi di titik beratkan pada analisis tentang keberadaan organisasi-organisasi social yang berfungsi melakukan usaha kesejahteraan social dan pelayanan social, termasuk di dalamnya energi social dan potensi yang ada dalam masyarakat.

D. Kerjasama dan Jaringan

Untuk menangani penanggulangan kemiskinan perlu adanya kerjasama penanggulangan kemiskinan perlu adanya kerjasama dari berbagai pihak. Kerjasama melalui channeling sebagai berikut:

1. Pihak Pemerintah Daerah

Dinas serta Badan Usaha milik Pemerintah mempunyai program yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan dalam menyalurkan programnya kepada masyarakat melibatkan B.

2. Pihak Swasta

Dunia usaha,organisasi non pemerintah serta kelompok peduli mempunyai program pemberdayaan atau penanggulangan kemiskinan dalam melayani masyarakat dapat berbagai mitra dengan BKM.

3. Pihak Masyarakat

Kelompok masyarakan warga miskin maupun komunitas tertentu yang menjadi pemanfaatan program penanggulangan kemiskinan untuk mendapatkan akses layanan tersebut di fasilitasi oleh BKM seperti layanan kesehatan, pendidikan, peningkatan pendapatan infrastruktur, dsb.

Dalam jaringan ISAC adalah anggota pendiri dari 25 dalam 5: Jaringan Penanggulangan Kemiskinan, yang menyerukan kepada pemerintah Ontario untuk mengurangi kemiskinan sebesar 25% dalam 5 tahun mendatang. 25 in 5 continues to work to ensure the government lives up to the commitments it made in its poverty reduction strategy, and wants the government to increase its poverty reduction target to 50% in the next 10 years, and complete eradication of poverty within a generation…. 25 di 5 terus bekerja untuk menjamin kehidupan pemerintah sampai komitmen itu dibuat dalam strategi pengurangan kemiskinan, dan keinginan pemerintah untuk meningkatkan target pengurangan kemiskinan menjadi 50% pada 10 tahun mendatang, dan pemberantasan kemiskinan yang lengkap dalam satu generas

UPAYA PENANGANAN MASALAH

Program penanggulangan kemiskinan masih belum mencapai yang optimal. Dapat berakibat banyak proyek pembangunan ditujukan untukmeningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat miskin.

Pemahaman dan penanggulangan ini melibatkan masyarakat miskin sebagai pelaku pembangunan, karena tidak lagi sebagai objek yang dianggap tidak mampu sehingga tidak melibatkan proses perencanaan yang berdampak pada kebijakan yang salah sasaran.

Pemberdayaan pada dasarnya yaitu proses yang dijalankan dengan kesadaran dan partisipasi dari pihak untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat sebagai sumberdaya pembangunan agar dapat mengenali masalah yang dihapai.

Tahap penyadaran, target sasaran yaitu masyarakat miskin dapat memahami bahwa mereka mempunyai hak dan menyadarkan bahwa mereka mempunyai kemampuan untuk keluar dari kemiskinan.

Tahap pengkapasitasan, bertujuan untuk memampukan masyarakat miskin sehingga mereka dapat memiliki keteramplian untuk mengelolah peluang yang akan diberikan. Serta tahap ini memberikan pelatihan lokakaya dan kegiatan sejenis yang bertujuan untuk meningkatkan life skill dari masyarakat miskin.

Tahap pemdayaan, masyarakat miskin diberikan peluang yang disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki melalui partisipasi aktif dan berkelanjutan dengan memberikan peeran yang lebih besar sesuai dengan kapasitas dan kapabilitasnya.

KATA PENUTUP

Dengan demikianlah makalah ini saya buat mengenai “Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya”. Semoga makalah ini dapat bermanfaat untuk Dosen dan teman- teman.

Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan- kesalahan  kata atau kalimat yang tidak sengaja maupun yang disengaja. Atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih.

Kesimpulan

Kemiskinan adalah salah satu masalah sosial yang sangat erat kaitannya dengan kebijakan sosial. Sejarah munculnya kebijakan sosial tidak dapat dipisahkan dari hadirnya persoalan kemiskinan di masyarakat. Kemiskinan adalah masalah sosial yang paling dikenal orang. Bahkan banyak yang mengatakan bahwa kemiskinan adalah akar dari masalah sosial. Kemiskinan mempengaruhi masalah sosial lainnya. Begitu pula sebaliknya.

Tetapi pemerintah sendiri telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah kemiskinan tersebut. Walaupun berbagai cara telah dilakukan untuk mengatasi kemiskinan dengan menghabiskan dana sangat besar.

REFERENSI

Soetomo. 2008. Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
www.google.com

http://myblogratukidul.blogspot.com/…/kemiskinan-di-daerah-perkotaan.html

Randy R Wrinatnolo & Riant Nugroho Dwi djowijoto. “ Manajemen Pemberdayaan sebuah pengantar dan panduan untuk pemberdayaan masyarakat”. 2007

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Share

Post a Response

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture.
Anti-Spam Image