MASALAH SOSIAL SEBAGAI INSPIRASI PERUBAHAN (KASUS KEMISKINAN) DAN UPAYA PEMECAHANNYA

TUGAS MAKALAH
MASALAH SOSIAL SEBAGAI INSPIRASI PERUBAHAN (KASUS KEMISKINAN) DAN UPAYA PEMECAHANNYA

DISUSUN OLEH:
NAMA : SUNDARI
KELAS :1EB17
NPM :22209670

UNIVERSITAS GUNADARMA
Tahun 2010

Mata Kuliah Sosiologi dan Politik
Dosen : Muhammad Burhan Amin
Topik Tugas : Masalah Sosiologi Sebagai Inspirasi Perubahan (Kusus Kemiskinan) dan Upaya pemecahannya
Kelas :1EB17
Dateline Tugas :06 Maret 2010
Tanggal Penyerahan Tugas :06 Maret 2010

P E R N Y A T A A N
Dengan ini kami menyatakan bahwa seluruh pekerjaan dalam tugas ini kami buat sendiri tanpa meniru atau mengutip dari tim/pihak lain.
Apabila terbukti benar,kami siap menerima konsekuensi untuk mendapatkan nilai 1/100 untuk mata kuliah ini.
P e n y u s u n
NPM Nama Lengkap Tanda Tangan

22209670
Sundari

Program Sarjana Akuntansi dan Manajemen
UNIVERSITAS GUNADARMA
Tahun 2010

KATA PENGANTAR
Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT serta dengan rahmat dan hidayah-Nya yang telah dilimpahkan kepada kami, saya telah menyelesaikan tugas pembuatan makalah tentang Masalah Sosial Sebagai Inspirasi Perubahan (Kasus Kemiskinan) dan Upaya Pemecahannya. ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Sosiologi dan Politik. Sekaligus digunakan untuk bahan penunjang pembelajaran soft skiil pada mata kuliah Sosiologi dan Politik.
Tidak lupa disampaikan rasa terimakasih kepada dosen Sosiologi dan Politik, Bapak Muhammad Burhan Amin yang telah mempercayakan utuk mnyelesaikan tugas ini. Serta teman-taman sekalian yang tergabumg dalam Fakultas Ekonomi Akuntansi Universitas Gunadarma yang telah banyak membantu dalam penyelesaian tugas makalah ini.
Diharapkan kritik dan saran yang membangun untuk lebih baik di masa yang akan datang.
Bil`lahi taufiq wal hidayah wasalam`ualaikum wr wb

Bekasi, 05 Maret 2010
Penulis,

Sundari

DAFTAR ISI
Cover. i
Pernyataan. ii
Kata Pengantar. iii
Daftar Isi. iv
BAB I
Pendahuluan
Latar Belakang Masalah. 1
BAB II
Intensitas dan Kompleksitas Masalah. 5
Aspek Psikologis. 5
Aspek Sosiologi. 5
Aspek Politis. 6
Penanganan masalah Berbasis Masyarakat. 6
Mengembangkan Sistem Sosial Yang Reponsif. 7
Pemanfaatan modal Sosial. 8
Pemanfaatan Institusi Sosial. 8
Upaya Penanganan. 11
BAB III
Penutup. 13
Referensi. 14

BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Masalah kemiskinan di Indonesia tetap menjadi masalah yang menarik untuk didiskusikan dan dicarikan solusi pemecahannya. Kemiskinan telah menjadi masalah yang kronis karena berkaitan dengan kesenjangan dan pengangguran. Lebih dari itu, kemiskinan merupakan masalah multidimensi, karena sebab dan akibatnya saling secara komprehensif dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kemiskinan juga meliputi masalah-masalah politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Gejala kemiskinan dapat terjadi pada skala individu (seseorang), pada suatu komunitas/masyarakat, pada suatu daerah, bahkan pada suatu bangsa. Beberapa ciri kemiskinan yang menjadi isu-isu kemiskinan diuraikan berikut ini.
Pertama, kepemilikan aset yang rendah, terbatasnya akses terhadap modal dan faktor produksi, dan rendahnya kesempatan kerja merupakan penyebab kemiskinan dari segi ekonomi. Kondisi ini menyebabkan tidak dapat terserapnya tenaga kerja dengan baik sehingga pengangguran semakin meningkat. Pengangguran terbuka pada tahun 2003 mencapai 10,1 juta jiwa atau mencapai 10 persen dari angkatan kerja.
Kedua, terbatasnya akses masyarakat terhadap prasarana dan sarana dasar seperti transportasi, komunikasi, informasi, pasar, fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan. Kurangnya sarana dan prasarana transportasi misalnya, menyebabkan banyak daerah terisolasi, sehingga mengakibatkan tidak berfungsinya sistem perekonomian masyarakat.
Ketiga, kelompok miskin tidak berdaya dan diam karena tekanan faktor-faktor ekonomi, politik, dan budaya. Dari segi ekonomi, penyebab ketidakberdayaan dan keterdiaman ada tiga, yaitu: (a) terhambatnya mobilitas sosial ke atas; (b) rendahnya partisipasi dalam penentuan kebijakan publik; dan (c) rendahnya keterlibatan dalam kegiatan ekonomi. Terhambatnya mobilitas sosial terutama disebabkan oleh: (1) terbatasnya pengembangan potensi diri dan (2) keterasingan sosial.Terbatasnya pengembangan potensi diri disebabkan oleh: (a) kondisi kesehatan dan pendidikan rendah; (b) rendahnya motivasi pengembangan diri; dan (c) tertekannya kesadaran hak-hak dasar. Sedangkan keterasingan sosial disebabkan oleh: (a) melemahnya modal sosial; (b) menghilangnya kepercayaan sosial; dan (c) gagalnya fungsi kelembagaan lembaga sosial.
Keempat, rendahnya keterlibatan dalam kegiatan ekonomi produktif yang dipengaruhi oleh: (a) rendahnya kemampuan mengakses kesempatan berusaha; dan (b) berkurangnya kesempatan ekonomi/berusaha. Rendahnya kemampuan mengakses kesempatan berusaha disebabkan oleh: (1) terbatasnya kepemilikan produktif; (2) lemahnya sumberdaya modal usaha; (3) terbatasnya pasar dan informasi pasar kurang sempurna/asimetris; dan (4) rendahnya tingkat kewirausahaan sosial. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi berkurangnya kesempatan ekonomi/berusaha adalah: (1) kepincangan distribusi kekayaan; (2) kecurangan praktek bisnis dan degradasi sumberdaya alam dan lingkungan.
Kelima, rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik yang dipengaruhi oleh: (a) kurangnya representasi si miskin; dan (b) terbatasnya ruang publik. Kurangnya representasi si miskin disebabkan oleh: (1) lemahnya swa-organisasi; (2) kurang berkembangnya kepemimpinan kelompok; dan (3) lemahnya jejaring kaum miskin. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi terbatasnya ruang publik disebabkan oleh: (1) birokrasi terlalu berkuasa; (b) elit politik yang tidak responsif; dan (c) tata pemerintahan yang otokratis.
Keenam, sistem pemerintahan yang kurang baik telah mengakibatkan ketidakberdayaan dan pemiskinan, yang mempunyai dampak negatif berupa: (1) penguasaan sumberdaya alam oleh negara dan pemberian konsesi kepada pengusaha besar yang bukan dimanfaatkan untuk kemakmuran seluruh rakyat telah menggusur hak-hak masyarakat; (2) pembatasan ruang publik demi stabilisasi telah mempersempit kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam menetapkan kebijakan publik yang menyangkut hidup kelompok miskin; (3) peminggiran peran kelembagaan dan kearifan lokal demi mementingkan kesatuan daripada persatuan serta keragaman, berakibat membelenggu kretivitas dan daya inovasi masyarakat; (4) proses perencanaan dan penganggaran yang belum pro-miskin dan pro-pemberdayaan sangat menghambat kesempatan mobilitas sosial ke atas kelompok miskin; (5) berbagai kebijakan industri, perdagangan dan keuangan yang tidak didahului dnegan peningkatan kapabilitas serta kelembagaan kelompok ekonomi lemah, telah memarginalkan banyak petani, nelayan, buruh, dan UMK (usaha mikro/informal dan kecil).
Ketujuh, bencana alam, seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, kekeringan dan lain sebagainya. Demikian juga kerusuhan sosial baik yang bersifat horisontal dan vertikal yang terjadi di beberapa lokasi seperti Nanggroe Aceh Darussalam, Sulawesi Tengah, Maluku, Maluku Utara, dan Papua.
Kedelapan, pelaksanaan otonomi daerah dalam masa transisi telah menyebabkan terjadinya mis-managament dan penyimpangan mulai dari aras nasional sampai di aras paling bawah sistem pemerintahan. Bahkan pada masa sekarang, mis-managament bukan hanya terjadi di kalangan eksekutif dan yudikatif namun juga telah menyebar di lembaga legislatif. Kondisi ini telah mengakibatkan terjadinya ketidakefisienan yang sangat luar biasa dalam anggaran pembangunan. Timbulnya mis-managament ini karena kurangnya pemahaman tentang praktek pembangunan, pengendalian pembangunan, dan penegakan hokum. Sistem pengendalian social oleh masyarakat juga belum berjalan karena masyarakat belum terwacanakan dengan baik tentang hakikat otonomi daerah dan pemerintahan daerah. Demokratisasi belum berjalan dengan semestinya.
Kesembilan, kebijakan pembangunan pada masa lalu dirasakan belum berpihak kepada kelompok miskin (pro-poor policy), khususnya dalam kebijakan pemanfaatan sumberdaya alam maupun sistem keuangan. Kebijakan eksploitasi sumberdaya alam belum dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, karena hanya mengejar pertumbuhan ekonomi. Bahkan telah meminggirkan masyarakat yang berada di lokasi eksploitasi tersebut dan konsesinya hanya diberikan kepada pengusaha-pengusaha besar.
Sistem kredit pada masa lalu juga kurang dapat menjangkau dan memberdayakan masyarakat banyak. Sistem kredit yang ada lebih membuka akses kepada pengusaha besar, sedangkan masyarakat miskin sebagian besar tidak dapat mengakses kredit. Kondisi ini bukan hanya telah memiskinkan masyarakat akan tetapi telah menimbulkan ketidakadilan serta kesenjangan antargolongan. Sebagai contoh, pengusaha besar mendapatkan kredit dalam jumlah besar tetapi dengan bunga kecil sekitar 17 persen per tahun, sedangkan pengusaha mikro dan kecil mendapatkan kredit dalam jumlah kecil tetapi bunganya mencapai 50 persen per tahun.

B. Intensitaas dan Kompleksi Masalah
Ada tiga aspek di dalam intensitas dan kompleksi masalah yaitu:
i. Aspek psikologis,terutama berkaitan dengan;
Faktor internal datang dari dalam diri si miskin itu sendiri, seperti rendahnya pendidikan atau adanya hambatan budaya. Teori “kemiskinan budaya” (cultural poverty) yang dikemukakan Oscar Lewis, misalnya, menyatakan bahwa kemiskinan dapat muncul sebagai akibat adanya nilai-nilai atau kebudayaan yang dianut oleh orang-orang miskin, seperti malas, mudah menyerah pada nasib, kurang memiliki etos kerja dsb.
ii. Aspek sosiologi,terutama berkaitan dengan
Rendahnya akses pelayanan sosial
a. Rendahnya kualitas pendidikan yang disebabkan oleh kurangnya tenaga pendidik dan sarana pendidikan di daerah miskin/terpencil, serta sulitnya mengakses layanan pendidikan karena hambatan geografis.
b. Rendahnya akses pelayanan kesehatan termasuk pelayanan keluarga berencana (KB) dan kesehatan reproduksi, diantaranya meliputi pula masih belum memadainya tenaga medis, dana dan peralatan medis di daerah miskin serta hambatan geografis/fisik dalam mengakses pelayanan kesehatan sehingga mengakibatkan antara lain rendahnya usia harapan hidup dan gizi buruk anak dan balita.
c. Rendahnya akses masyarakat miskin kepada layanan air minum.
d. Keterbatasan terhadap akses sumber-sumber pendanaan dan masih rendahnya kapasitas serta produktivitas usaha.
e. Masih lemahnya kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak terutama di tingkat kabupaten/kota.
f. Masih biasnya peraturan perundang-undangan mengenai gender dan/atau diskriminatif terhadap perempuan dan kepedulian terhadap anak sehingga mengakibatkan rendahnya angka gender-related development index (GDI).
i. Aspek Politis
Secara politik, kemiskinan dilihat dari tingkat akses terhadap kekuasaan (power). Kekuasaan dalam pengertian ini mencakup tatanan sistem politik yang dapat menentukan kemampuan sekelompok orang dalam menjangkau dan menggunakan sumberdaya. Ada tiga pertanyaan mendasar yang bekaitan dengan akses terhadap kekuasaan ini, yaitu (a) bagaimana orang dapat memanfaatkan sumberdaya yang ada dalam masyarakat, (b) bagaimana orang dapat turut ambil bagian dalam pembuatan keputusan penggunaan sumberdaya yang tersedia, dan (c) bagaimana kemampuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan.

C. Penanganan masalah Berbasis Masyarakat
Pemberdayaan masyarakat adalah instrumen pokok dalam mengatasi permasalahan kemiskinan. Pemberdayaan masyarakat mengandung dimensi yang kompleks, secara metodologis dalam praktiknya harus dilakukan secara intergral, organik bukan parsial dan mekanis. Karena permasalahan kemiskinan adalah permasalahan struktural dan kultural maka pendekatan pemberdayaan masyarakat harus bisa memadukan dan memecahkan dua masalah utama tadi.

Variabel Pendataan Rumah Tangga Miskin (1)

from Randy R. Wrihatnolo

Penanganan masalah kemiskinan dapat di lakukan dengan beberapa cara:

1. Mengembangkan Sistem Sosial Yang Reponsif
Departemen Sosial tidak pernah absen dalam mengkaji masalah kemiskinan ini, termasuk melaksanakan program-program kesejahteraan sosial – yang dikenal PROKESOS – yang dilaksanakan baik secara intra-departemen maupun antar-departemen bekerjasama dengan departemen-departemen lain secara lintas sektoral. Dalam garis besar, pendekatan Depsos dalam menelaah dan menangani kemiskinan sangat dipengaruhi oleh perspektif pekerjaan sosial (social work). Pekerjaan sosial dimaksud, bukanlah kegiatan-kegiatan sukarela atau pekerjaan-pekerjaan amal begitu saja, melainkan merupakan profesi pertolongan kemanusiaan yang memiliki dasar-dasar keilmuan (body of knowledge), nilai-nilai (body of value) dan keterampilan (body of skils) profesional yang umumnya diperoleh melalui pendidikan tinggi pekerjaan sosial (S1, S2 dan S3).
2. Pemanfaatan modal Sosial
Kebijakan ekonomi dengan tujuan mengendalikan kebijakan ekonomi fiskal dan moneter, (i) kebijakan fiskal (fiscal) diarahkan untuk dapat menanggulangi kemiskinan dengan anggaran APBN-nya; dan kebijakan keuangan (moneter) yang diarahkan untuk terciptanya suasana kondusif bagi penciptaan lapangan usaha dan berkembangnya usaha kecil dan menengah; (ii) kebijakan di bidang investasi dan ketenagakerjaan (investment and employment) yang diarahkan untuk menarik investasi yang dapat berdampak pada peningkatan lapangan kerja bagi masyarakat luas sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat bawah (distribusi pendapatan).
3. Pemanfaatan Institusi Sosial:
Dalam tulisan ini sedikit diulas kebijakan pemerintah untuk upaya penanggulangan kemiskinan. Tujuan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang diluncurkan Pemerintah pada tahun 2004 (sebagaimana tertuang dalam Perpres 7/2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2004-2009) adalah mempercepat kemandirian dan kesejahteraan masyarakat miskin yang diupayakan melalui kerjasama antara masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah (working together to reduce poverty). Upaya tersebut dilakukan melalui cara-cara berikut: (1) peluasan kesempatan (promoting opportunity) yaitu strategi yang secara tidak langsung mengarah pada kelompok sasaran, tetapi menciptakan suasana dan lingkungan yan mendukung penanggulangan kemiskinan; (2) pemberdayaan masyarakat (community empowerment) sebagai strategi yang secara langsung mengarah pada kelompok masyarakat miskin, (3) perlindungan sosial (social protection) bagi keluarga miskin yang berada di wilayah terpencil melalui upaya khusus; dan (4) penguatan jaringan kerja daerah (regional networking) guna mengoptimalkan kemitraan antara pemerintah, swasta, masyarakat madani dalam membantu masyarakat miskin.
Selama kurun waktu 5 tahun ke belakang, kebijakan penanggulangan kemiskinan di Indonesia sudah termuat dalam kerangka RPJMN 2004-2009. Namun seperti yang diungkapkan Ichsanudin Noorsy (2007)(4) bahwa program-program yang terdapat dalam RPJMN ini akan dipastikan gagal jika didasari konsepsi kebijakan ala neoliberal. Meski berbagai kebijakan, penataan kelembagaan dibentuk dan telah dikeluarkan beragam program seperti PKPS BBM yang terdiri dari program bagi-bagi uang atau BLT, P2KP yang kemudian diganti menjadi PNPM dengan aneka ragam jenis PNPM, program BOS, RASKIN, Askeskin, Kredit Usaha Rakyat (KUR) dll namun belum mampu menyelesaikan permasalahan pemiskinan yang dialami oleh masyarakat.
Ada bebarapa catatan yang bisa direkam dari praktik pemberdayaan yang dilakukan oleh pelbagai pihak yang baik pengurus negara maupun pelaku pemberdayaan masyarakat seperti kelompok masyarakat sipil, kelembagaan koperasi, organisasi masyarakat atau organisasi sektoral (tani, miskin kota dan miskin desa) di antaranya adalah :
1. Pengurus negara cenderung menempatkan dan memposisikan masyarakat (kaum miskin) sebagai objek kebijakan dan pembangunan. Implikasinya adalah penguatan dan pemberdayaan masyarakat berjalan setengah-setengah, meminggirkan peranan komunitas yang relatif potensial dan telah berinisiatif melakukan upaya-upaya pemecahan masalah pemiskinan itu sendiri, pemberdayaan yang dilakukan tidak berbasis pada sistem pengetahuan yang tumbuh di masyarakat. Contoh program PNPM yang dilakukan di perdesaan telah membunuh institusi-institusi lokal yang berhasil bertahan seperti keberadaan koperasi-koperasi perdesaan yang telah diinisiasi oleh masyarakat setempat. Program PNPM justru sebaliknya, membuat kelembagaan seperti BKM dan KSM yang selama 5 tahun terbukti mengalami kegagalan.
2. Pengurus negara terjebak pada pola-pola pemberdayaan yang linier, mekanis dan parsial. Pemberdayaan seringkali terjebak pada pendekatan-pendekatan formal dan sektoral sehingga menimbulkan konflik kepentingan, terutama program-program yang dijalankan oleh SKPD yang bisa rutin dilakukan. Pemberdayaan masyarakat tidak hanya cukup dengan pendekatan-pendekatan karikatif atau charity seperti pemberian modal usaha, atau intevensi penyediaan anggaran belaka. Di beberapa kasus menunjukkan bahwa perlu adanya terobosan solusi dan kebijakan yang mendukung pada penjaminan akses terhadap sumber-sumber produksi seperti tanah, air dan energi.
3. Pemberdayaan masyarakat belum mendukung kerja-kerja pemberdayaan komunitas miskin yang selama ini tumbuh atas inisiatif-inisiatif (modal sosial) komunitas itu sendiri seringkali membunuh ruang-ruang dan inisiatif lokal(komunitas) yang selama ini bermunculan. Kasus PNPM di perdesaan misalnya, pembangunan kelembagaan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan ala PNPM berjalan kurang ”sebangun”, beberapa kasus di perdesaan di Kabupaten Bandung misalnya, pelaku program PNPM membuat perencanaan desa secara sendiri tanpa dikoordinasikan dan dintergrasikan dengan perencanaan pembangunan yang telah disusun oleh pemerintahan desa.
4. Pengurus negara atau publik kurang mendukung pada penyediaan sumber-sumber daya bagi pemberdayaan masyarakat yang relatif sudah berhasil untuk berkembang seperti penyediaan akses informasi, akses modal sehingaa bisa diperbanyak secara adaptif dan diperluas ruangnya. Program KUR misalnya, persyaratan yang rumit dan birokratis menghambat kelompok masyarakat yang akan berusaha atau mengembangkan usaha-usaha ekonomi potensial.

D. Upaya Penanganan Masalah
Penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan melalui:
a. Program penyelamatan.
Program penyelamatan yang selama ini dilakukan oleh pemerintah seperti JPS (di bidang pendidikan, pangan, kesehatan dan sosial) tetap diperlukan untuk mengatasi kemiskinan pada tahap awal,tetapi hal itu hanya bersifat temporer.
b. Program penciptaan lapangan kerja.
Usaha penciptaan lapangan kerja di segala bidang yang dapat membantu masyarakat keluar dari kemiskinan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi juga perusahaan swasta, organisasi sosial (LSM) dan masyarakat sendiri. Perusahaan misalnya, melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) melakukan mitra usaha dengan pengusaha kecil sehingga dapat berkembang dan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat.
c. Program pemberdayaan.
Program pemberdayaan dalam jangka pendek untuk mengatasi krisis, pembangunan prasarana, penanggulangan kemiskinan di perkotaan, program kemandirian ekonomi rakyat, program kredit usaha keluarga sejahtera, dan sebagainya yang selama ini dilakukan pemerintah harus tetap dilanjutkan untuk menanggulangi kemiskinan.
Pemberdayaan harus meliputi semua aspek kehidupan masyarakat (ekonomi, sosial, budaya dan politik), karena persoalan kemiskinan adalah persoalan multidimensional.
Pemberdayaan yang dimaksud bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat lokal dalam memenuhi kebutuhannya tanpa menghambat pemenuhan kebutuhan generasi masa depan, di dalam konteks sosial-budaya, di antara keluarga bangsa dan bangsa-bangsa yang bermartabat, sehingga dapat terlepas dari empat dimensi kemiskinan. Pemberdayaan ini tidak hanya ditujukan pada faktor fisik yang nampak tetapi juga pada faktor moral yang tidak nampak, seperti modal sosial (hubungan antar masyarakat), modal spiritual intelligence (nilai-nilai agama), pembentukan perilaku yang kesemuanya harus dilakukan sejak usia dini. Sikap keberpihakan pada sesama yang kekurangan yang diwujudkan dalam tindakan nyata adalah buah dari nilai (moral dan agama) yang dianut dan kesetiaan manusia untuk mendengar suara hati yang mampu melihat sesuatu hal dengan mata, hati dan semangat orang lain. Penanggulangan kemiskinan adalah tanggung jawab semua pihak, pemerintah, organisasi sosial dan swasta, masyarakat dengan peningkatan taraf hidup ekonomi, peningkatan mutu pendidikan serta pemberdayaan masyarakat. Langkah pemerintah dalam mengatasi masalah kemiskinan yang selama ini bersifat top-down sudah saatnya dirubah karena terbukti menemui kegagalan dalam implementasinya. Perumusan strategi penanggulangan kemiskinan harus mengakomodasi suara rakyat yang menderita kemiskinan (bottom-up) agar program yang dijalankan tepat sasaran dan berkelanjutan.

BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Kunci keberhasilan penanganan kemiskinan terletak dari kemauan untuk melakukan perubahan. Jika selama ini pelaksanaan program-program penanganan kemiskinan ada yang tidak diselenggarakan secara sinergi, jika selama ini suatu program penanganan kemiskinan dirancang dengan tanpa mengindahkan kebutuhan masyarakat lokal dan dengan demikian tentu saja tidak memerlukan data kependudukan yang akurat, jika selama ini moneva hanya menjadi pelengkap pelaksanaan penanganan kemiskinan sehingga hasilnya tidak dapat menjadi acuan untuk memperbaiki disain dan pelaksanaan program berikutnya, maka itulah tanda-tanda ketidakefektifan penangana kemiskinan di tiap-tiap daerah.

B. Saran
Semoga makalah ini dapat di gunakan bagi para mayarakat, sebagai kajian untuk melakukan program-program dalam penanganan mesalah kemiskinan yang semakan lama semakin meningkat. Dan di harapkan kemiskinan bisa ditangani dengan baik.

Referensi

http://google.com

http://anak ciremai.com

http://kikikiko.ngeblogs.com

Judul berita evaluasi RPJMN 2004-2009 dalam http://www.suarakarya-online.com/news

http://suarapembaca.detik.com

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 3.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)
MASALAH SOSIAL SEBAGAI INSPIRASI PERUBAHAN (KASUS KEMISKINAN) DAN UPAYA PEMECAHANNYA, 3.0 out of 10 based on 1 rating
Share

Post a Response

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture.
Anti-Spam Image