Investasi Pendorong Pertumbuhan Ekonomi
Komposisi investasi didesain lebih dominan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi 2010 dibandingkan belanja pemerintah.Investasi swasta diproyeksi tumbuh menjadi sekitar 7-8 persen. Menteri Keuangan (Menkeu) yang juga pelaksana jabatan Menko Perekonomian Sri Mulyani Indrawati mengatakan, seluruh kebijakan moneter, fiskal, juga struktural tahun ini akan memberikan dampak lebih kuat pada swasta untuk berinvestasi.
“Maka tahun depan akan lebih banyak faktor dari investasi, terutama swasta,selain konsumsi masyarakat,” ujarnya di Jakarta baru-baru ini. Komposisi permintaan domestik dan belanja pemerintah dalam menopang pertumbuhan ekonomi kata Sri Mulyani hanya sebesar 5,5 persen, tidak setinggi tahun ini.Hal ini juga tampak pada defisit anggaran yang dibuat lebih rendah dibandingkan 2009.
Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2010, defisit diasumsikan 1,6 persen dari produk domestik bruto (PDB), setara Rp98 triliun.Adapun tahun ini ditetapkan 2,5 persen PDB, setara Rp133 triliun. “Dari defisit, jumlah dari kemampuan ekspansi APBN untuk mendorong perekonomian lebih rendah,” tuturnya.
Belanja negara tahun depan direncanakan Rp1.009,5 triliun, naik Rp3,8 triliun dibandingkan 2009. Namun, besaran ini belum final karena masih dibahas DPR. Berdasarkan catatan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), sepanjang semester I-2009,realisasi investasi mencapai USD7,3 miliar.

Realisasi ini jauh lebih baik dibandingkan semester I-2008 yang hanya mencapai USD4,5 miliar.BKPM memperkirakan pertumbuhan investasi tahun depan mencapai 14 persen. Kepala BKPM Lutfi mengatakan, indikasi pemulihan ekonomi tahun depan mendorong optimisme pemerintah bahwa kalangan investor akan merealisasi modal mereka. Dari sisi nilai, BKPM optimistis investasi akan mencapai USD21 miliar.

Menurut dia, sektor yang mendorong pertumbuhan investasi tahun depan didominasi sejumlah sektor tertentu, yakni telekomunikasi, energi, dan petrokimia.Kontribusi sektor-sektor ini diproyeksi lebih besar karena tingginya permintaan dalam negeri atas produksi ketiga sektor tersebut. Namun, sejumlah pihak beranggapan lain.

Kepala Ekonom Danareksa Research Institute Pertumbuhan Purbaya Yudhi Sadewa pesimistis pertumbuhan investasi tahun depan bisa mencapai 14 persen. “Rasanya belum akan terjadi dalam waktu dekat,” kata dia di Jakarta kemarin. Proyeksi pertumbuhan investasi 7-8 persen versi Menkeu,menurut dia, lebih masuk akal.

Purbaya lebih lanjut mengatakan,pemulihan ekonomi global akan mendorong permintaan dunia. Perusahaan, sambungnya, juga akan banyak mengekspansi kapasitas produksi sehingga berdampak pada laju investasi. “Suku bunga yang rendah juga merupakan salah satu faktor pendorong (investasi),” imbuhnya.

Ketua Komite Tetap Perdagangan Dalam Negeri Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bambang Soesatyo juga menilai target BKPM tidak realistis. Pasalnya, kata dia, iklim investasi di dalam negeri, terutama untuk investasi langsung tidak kondusif. “Faktor ini jangan ditutup-tutupi atau dimanipulasi,” ujar Bambang.

Faktor pertama, paparnya, adalah ancaman terhadap keamanan dan ketertiban umum, menyusul belum tuntasnya upaya mengeliminasi gerakan dan ancaman terorisme di dalam negeri. Faktor kedua menyangkut kegagalan Bank Indonesia sebagai regulator dalam menurunkan suku bunga perbankan.

Dia mengatakan, kalangan dunia usaha kini masih menunggu realisasi janji perbankan menurunkan suku bunga. Dengan bunga pinjaman di atas 10 persen, imbuhnya, dunia usaha masih kesulitan menggerakkan bisnisnya.

Menurut Bambang, bila masih ingin merealisasikan target pertumbuhan investasi 14 persen tahun depan, pemerintah selayaknya menjadi pemain utama dalam investasi. “Kalau pemerintah menjadi pemain utama dalam target pertumbuhan investasi itu,mungkin saja tercapai. Namun, target pertumbuhan yang mengandalkan investor swasta,lokal,dan asing,itu tidak realistis,” tandasnya

Peluang Investasi Asing Masuk Indonesia

ASEAN-Australia Sepakati FTA
JAKARTA -Negosiasi soal kawasan perdagangan bebas atau free trade area (FTA) antara ASEAN-Australia dan Selandia Baru (AANZFTA) akhirnya disepakati di sela forum ASEAN Economic Minister (AEM) di Singapura kemarin (28/8). Kesepakatan itu membuka peluang masuknya investasi kedua negara tersebut ke Indonesia atau peningkatan hubungan dagang.

Selanjutnya, Indonesia dan dua negara itu akan meneken perjanjian dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN Desember nanti. ”FTA ASEAN dan Australia disepakati. Sebelumnya, New Zealand lebih dulu menyepakati,” kata Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu dalam pesan singkatnya kepada Jawa Pos dari ASEAN Economic Minister. Menurut Mari, Australia sepakat terhadap usul Indonesia untuk menekankan implementasi kerja sama lewat membangun kapasitas (capacity building) dengan proyek percontohan di bidang pertanian dan otomotif serta promosi investasi bersama.

Saat ini, Indonesia dan Australia tengah membahas program yang ingin dikembangkan dalam bidang pertanian. Antara lain, diidentifikasi rencana pengembangan industri ternak, daging, dan susu. ”Bagi kita, peningkatan kapasitas ini, termasuk teknologi dan investasi, menjadi amat penting. Inilah yang kita kerjasamakan dengan Australia,” ujarnya. Kesepakatan ini berarti menyudahi perundingan yang berlangsung sejak Maret 2005. Meskipun ada kesepakatan, beberapa isu dalam akses perdagangan masih terhambat. Tapi, negara-negara yang terlibat berjanji segera membereskan. Mari mengatakan, salah satu yang masih menjadi hambatan adalah masalah liberalisasi produk spesifik.

Tapi, dia tidak menjelaskan lebih lanjut. Dalam pertemuan sebelumnya, Indonesia bersama Selandia Baru membahas akses pasar produk daging dan susu. Itu merupakan sektor sensitif di Indonesia sekaligus komoditas ekspor utama Selandia Baru. Secara prinsip, kata Mari, kedua pihak sepakat soal eliminasi tarif bea masuk (BM) 12 komoditas. ”Tapi, kerangka waktu eliminasi masih akan dibahas lebih lanjut,” tuturnya.

Saat pertemuan dengan ABAC (ASEAN Bussines Advisory Council), Mari berharap agar eksistensi dan peranan forum itu dapat makin ditingkatkan. Ini demi mewujudkan Masyarakat Ekonomi (ME) ASEAN pada 2015. Antara lain, melalui usul konkret dalam implementasi AEC blueprint, serta peningkatan kerja sama dengan chamber of commerce & industry (Kadin) di setiap negara anggota ASEAN. ”Para menteri rkonomi ASEAN juga menegaskan, peranan ABAC ke depan sangat dibutuhkan,” jelasnya.
Investasi di Indonesia: Perkembangan dan Volatilitas

Investasi merupakan langkah awal kegiatan produksi. Dengan posisi tersebut, investasi pada hakekatnya juga merupakan langkah awal kegiatan pembangunan ekonomi. Dinamika penanaman modal mempengaruhi tinggi rendahnya pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karenanya, dalam upaya menumbuhkan perekonomian, setiap negara senantiasa berusaha menciptakan iklim yang dapat menggairahkan investasi.
Sebagai penyangga pertumbuhan ekonomi, perkembangan investasi di Indonesia menunjukkan keadaan yang menggembirakan. Pada tahun 2007, total investasi di Indonesia mencapai Rp 983,9 trilyun (atas dasar harga berlaku). Angka ini hampir tujuh belas kali lipat dibandingkan investasi pada tahun 1990 yang sebesar Rp 58,9 trilyun.
Investasi tersebut dilakukan baik oleh pemerintah maupun masyarakat/swasta. Meskipun demikian, peranan investasi pemerintah relatif kecil. Dari total investasi pada tahun 2007, hanya 12,75 persen (Rp 125,4 trilyun) yang merupakan investasi pemerintah, sedangkan sebagian besar lainnya (87,25 persen atau Rp 858,5 trilyun) merupakan investasi masyarakat. Selain itu, jika dilihat selama periode 1990 – 2007, perkembangan investasi pemerintah juga relatif lebih lambat dibandingkan investasi masyarakat. Total investasi masyarakat pada tahun 2007 hampir dua puluh dua kali lipat dibandingkan investasi masyarakat pada tahun 1990, sedangkan investasi pemerintah tahun 2007 hanya sekitar enam kali lipat dibandingkan keadaan tahun 1990.

Keterangan: Volatilitas merupakan standar deviasi dari pertumbuhan. KV Volatilitas=koefisien variasi volatilitas yang dihitung dari volatilitas dibagi rata-rata pertumbuhan (nilai absolut).
Sumber: Dirangkum dan diolah dari Buku Repelita VI, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) berbagai tahun, Laporan Perekonomian Indonesia (Bank Indonesia) berbagai tahun

Keterangan diatas juga menunjukkan bahwa perkembangan investasi baik investasi pemerintah maupun masyarakat relatif berlanjut, meskipun pada tahun 1997, Indonesia sebagaimana negara-negara Asia lainnya mengalami krisis ekonomi yang cukup parah. Hal ini terlihat dari rata-rata investasi yang tetap lebih tinggi pada periode setelah krisis (1998 – 2007) dibandingkan periode sebelum krisis (1990 – 1997).
Namun demikian, jika dilihat lebih jauh, rata-rata investasi yang lebih tinggi ini ternyata juga diikuti oleh koefisien variasi volatilitas (volatilitas yang sudah disesuaikan terhadap nilai rata-rata pertumbuhan) yang lebih tinggi. Ini menunjukkan bahwa perkembangan investasi di Indonesia pada periode setelah krisis lebih berfluktuasi dibandingkan periode sebelum krisis. Fakta lebih tingginya fluktuasi investasi ini terutama terlihat pada investasi masyarakat. Investasi pemerintah memang menunjukkan kondisi penurunan volatilitas pada periode setelah krisis. Namun, karena proporsi investasi pemerintah terhadap investasi total relatif kecil, kondisi ini hampir tidak mempengaruh volatilitas investasi secara keseluruhan.
Selanjutnya, jika dibandingkan investasi terhadap PDB Indonesia, dapat dikemukakan bahwa selama periode 1990-2007, rata-rata persentase investasi terhadap PDB adalah 25,7 persen, dengan persentase investasi pemerintah terhadap PDB sebesar 5,6 persen dan investasi masyarakat terhadap PDB sebesar 20,1 persen. Membandingkan kondisi sebelum dan sesudah krisis menunjukkan bahwa telah terjadi penurunan rata-rata persentase investasi terhadap PDB baik pada investasi pemerintah maupun masyarakat. Secara total, persentase investasi terhadap PDB menurun dari 29,6 persen pada periode sebelum krisis menjadi 22,6 persen pada periode setelah krisis. Investasi pemerintah turun dari 7,9 persen menjadi 3,8 persen, sedangkan investasi masyarakat turun dari 21,8 persen menjadi 18,8 persen.
Selain penurunan persentase investasi terhadap PDB, fluktuasi setelah krisis juga menunjukkan peningkatan, yang terlihat dari peningkatan nilai koefisien variasi volatilitas. Bahkan dalam kasus investasi pemerintah, meskipun secara nilai menunjukkan penurunan volatilitas, tetapi sebagai persentase dari PDB, terjadi peningkatan dalam nilai volatilitasnya.

Artikel lainnya:

* Penduduk dan Pembangunan Ekonomi (3)
* Penduduk dan Pembangunan Ekonomi (2)
* Penduduk dan Pembangunan Ekonomi (1)
* Sekilas Indikator Pemanfaatan Fasilitas Rumah Sakit
* Peranan Sumberdaya Ekonomi dalam Pembangunan Ekonomi Daerah
* Sekilas Indikator Pemerataan Sarana dan Prasarana Pendidikan (2)
* Sekilas Indikator Pemerataan Sarana dan Prasarana Pendidikan (1)
* Sekilas Mengenai BPR
* Location Quotients (LQ) (Seri 2. Analisis Ekonomi Daerah)
* Mengenal Tipologi Klassen (Seri 1. Analisis Ekonomi Daerah)
* Perkembangan Celah Tabungan-Investasi di Indonesia
* Tabungan Domestik Indonesia: Perkembangan dan Volatilitas)

Popularity: 1% [?]