Studi Birokrasi

Studi Birokrasi

Peran birokrasi memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan tidak bisa digantikan fungsinya oleh lembaga-lembaga lainnya. Birokrasi menyangkut tidak hanya para birokrat tetapi akan sangat terkait dengan organisasi dan manajemen pengelolaan pemerintahan. Peran birokrasi di dalam pemerintahan adalah melakukan fungsi enterpreneurial, yakni fungsi yang memberikan inspirasi terhadap aparatur pemerintah untuk melakukan kegiatan-kegiatan inovatif yang sifatnya non-rutin, dengan mengaktifkan sumber-sumber potensial, dan menciptakan resource-mix yang optimal dalam mencapai tujuan pemerintah.

Terminologi birokrasi dalam literatur llmu Administrasi dan llmu Politik sering dipergunakan dalam beberapa pengertian. Sekurang-kurangnya terdapat tujuh pengertian yang terkandung dalam istilah birokrasi, yaitu :
1. Rational Organization
2. Organization inefficiency
3. Rule of Official
4. Public Administration
5. Administration by officials
6. Type of Organization with specifik Characteristic and quality as hierarchies and rules
7. An essential quality of modern society

Dari berbagai macam pengertian yang sering muncul dalam term birokrasi, dapat disistematiskan dalam tiga kategori, yaitu :
1. Birokrasi dalam pengertian yang baik atau rasional (bureau-mtionality) seperti terkandung dalam pengertian Hegelian Bureaucracy dan Weberian Bureaucracy.
2. Birokrasi dalam pengertian sebagai suatu penyakit (bureau phatology), seperti yang diungkapkan oleh Kar! Mark, Laski, Robert Michels;
3. Birokrasi dalam pengertian netral (value free), artinya tidak terkait dengan pengertian baik atau buruk. Dalam pengertian netral ini birokrasi dapat diartikan sebagai : keseluruhan pejabat negara di bawah pejabat politik, atau keseluruhan pejabat negara pada cabang eksekutif, atau birokrasi bisa juga diartikan sebagai setiap organisasi besar (every big organization bureaucracy)

Pergulatan pemikiran dalam birokrasi yang paling menarik sepanjang sejarah adalah pemikiran Hegel dan Marx yang menjadi rujukan kalangan ilmuawan dalam mendeskripsikan birokrasi. Salah satu perbedaan mendasar antara GWF Hegel dan Karl Marx adalah pandangannya terhadap birokrasi pemerintahan. Meski dua tokoh ini memiliki hubungan dalam hal pemikiran dan dalam atmosfer filsafat Jerman yang dikenal dengan tradisi esoterisnya, mereka juga memiliki perbedaan perspektif tentang birokrasi negara. Penjungkirbalikan filsafat Hegel oleh Marx seakan berlanjut ke dunia administrasi publik bagi pengelolaan sektor negara Ternyata, perbedaan ini penting untuk direfleksikan lebih jauh atas eksistensi birokrasi di Indonesia.

Menurut pandangan Hegel, jika warga dari suatu negara dibiarkan mengatur dirinya sendiri, maka akan terjadi kekacauan karena masing-masing warga akan memperjuangkan kepentingan subyektifnya melawan kepentingan subyektif warga lainnya. Negara bagi Hegel merupakan penjelmaan kepentingan umum masyarakat yang juga merupakan kepentingan individu warga. Karena bagi Hegel negara merupakan “penjelmaan dari kebebasan rasional yang menyatakan dan mengenali dirinya dalam bentuk konkret dan obyektif Dengan demikian negara merupakan sebuah lembaga yang mengatasi dan lebih sempurna dari masyarakat. Kesempurnaan dan kekuatannya terletak di dalam kesatuan dari tujuannya yang universal. Namun dalam kenyatannya kebijakan-kebijakan negara seringkali hanya menguntungkan sekelompok orang dalam masyarakat.

Oleh karenanya. perlu ada struktur yang menjembatani antara kepentingan state (negara) dengan masyarakat (civil society). Inilah inti konsep Hegelian Bureaucracy, yaitu melihat birokrasi sebagai institusi yang menjembatani antara kepentingan negara yang memanifestasikan kepentingan umumn dengan kepentingan khusus dalam masyarakat.

Menurut perspektif Hegelian, birokrasi tak lain adalah medium yang mempertemukan kepentingan rakyat dan pemerintah. Berdasarkan perspektif ini berarti lahir sebuah aksioma, birokrasi mengemban tugas besar berupa harmonisasi hubungan antara rakyat dan pemerintah, bahkan mempersamakan geist rakyat dengan geist pemerintah. Dalam posisinya sebagai medium itulah birokrasi menyucikan dan memurnikan diri untuk tak terjebak pada kepentingan subyektif. Birokrasi dalam hal ini berarti harus apodtik dan hanya menjalankan sebuah prinsip. yang dirumuskan secara canggih oleh Max Weber dalam format altruisme “rasionalitas” dan “efisiensi”. Inilah konstruksi tentang realisme birokrasi yang terus diimajinasikan sebagai bebas nilai. Hegel dengan sendirinya berbicara tentang kedudukan birokrasi yang amat penting bagi tegaknya humanisme. Birokrasi selalu diimajinasikan sebagai messiah yang bertugas membendung kemungkinan terjadinya benturan antara kepentingan rakyat dan kepentingan pemerintah. (Agus MWK, 2003)

Namun pendapat di atas dikritik oleh Karl Marx yang berpendapat negara hanyalah alat yang berkuasa, yakni kelas bangsawan di negara feodal dan kelas kapitalis di negara kapitalis. Bagi Marx, birokrasi adalah alat kelas yang berkuasa, yakni borjuis dan kapitalis untuk mengekploitir kelas proletar. Birokasi adalah parasit yang eksistensinya menempel pada kelas berkuasa dan dipergunakan untuk menghisap kelas protelar. Untuk melenyapkan birokrasi, harus ada revolusi sosial yang memunculkan classes society.

Dalam perspektif Marxis, birokrasi, kepentingan partikular, dan kepentingan umum merupakan tiga domain yang pengakuan akan keberadaannya bersifat spekulatif. Domain tertentu amat spekulatif dibanding domain yang Jain. Problema besar dalam perspektif Marxis adalah negara yang tak pernah mempresentasikan kepentingan umum. Bahkan kenyataan tak terbantahkan menurut perspektif Marxis ialah sama sekali tak adanya kepentingan umum itu. Hukurn besi sejarah selalu memperlihatkan kepentingan partikular yang menghegemoni kepentingan partikular lain dalam kehidupan masyarakat. Pada akhirnya, kepentingan partikular yang memenangkan perjuangan kelas tampil menjadi kekuatan dominan untuk kemudian menghegemoni birokrasi (Thoha, 2003: 23).

Pertanyaan pokoknya, apakah birokrasi di Indonesia bercorak Hegelian atau Marxis? Yang dimaksud birokrasi Hegelian adalah birokrasi yang berjalan kurang lebih ekuivalen dengan yang dipikirkan dan dirumuskan Hegel. Begitu pula birokrasi Marxis, yaitu birokrasi yang mekanisme, proses, dan segenap orientasi yang ada di dalamnya mirip dengan apa yang dibicarakan atau dikritik tajam oleh Kari Marx.

Betapapun mungkin tak pernah disadari, birokrasi di Indonesia sebenarnya adalah birokrasi yang lebih dekat dengan gambaran Marx atau manifestasi dari kritik-kritik Marx. Suatu hal yang tak terbantahkan ialah birokrasi yang tak berfungsi sebagai agen negara guna mempertemukan secara utuh kepentingan rakyat dan kepentingan pemerintah. Birokrasi malah berfungsi sebagai broker yang mengambil keuntungan dalam proses intermediasi dari dua pihak sekaligus, yaitu rakyat dan pemerintah.

Baik pada era Orde Baru maupun masa sesudahnya, birokrasi Indonesia hanya mampu memenuhi satu imperatif Weberian, yaitu hierarkis-piramidai. Sedangkan untuk imperatif lain, yakni rasional dan efisien, birokrasi Indonesia jauh dari yang diharapkan. Pandangan Marx bahwa birokrasi merupakan wujud nyata kepentingan partikular yang menghegemoni kepentingan partikular lain menemukan aksentuasinya secara nyata di Indonesia. Saat penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) terkristalisasi menjadi kecenderungan dalam ranah politik kekuasaan, maka kian mencolok posisi birokrasi sebagai kepentingan partikular yang menghegemoni kepentingan partikular lain (baca: kepentingan rakyat). Bukan saja kemiskinan, bencana alam dan konflik horizontal merupakan masalah yang sering gagal ditangani birokrasi, prospek peningkatanl kesejahteraan sosial atas prakarsa genuine rakyat sendiri sering diruntuhkan oleh bekerjanya tangantangan birokrasi.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Share

Post a Response

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture.
Anti-Spam Image