makalah kasus lingkungan hidup

TUGAS MAKALAH

SOSIOLOGI DAN POLITIK

KASUS LINGKUNGAN HIDUP

Nama : Sunarni

Kelas : 1 EB 18

Npm : 25209418

UNIVERSITAS GUNADARMA

FAKULTAS EKONOMI JURUSAN AKUNTANSI

2010

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum wr.wb

Rasa syukur yang dalam kami sampaikan ke hadiran Allah Yang Maha Esa, karena berkat kemurahan-Nya makalah ini dapat kami selesaikan sesuai yang diharapkan.Dalam makalah ini kami membahas “kasus lingkungan hidup”.

Namun kami berharap kiranya tugas makalah ini dapat bermanfaat bagi Mahasiswa maupun masyarakat pada umumnya. Kami mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah membantu secara langsung maupun secara tidak langsung sehingga makalah ini dapat terselesaikan sebagimana yang diharapkan. Segala saran dan kritik sangat diharapkan untuk perbaikan tugas makalah ini. Kurang dan lebihnya saya mengucapkan terima kasih.

Bekasi,2 April 2010

( Sunarni )

Mata Kuliah : Sosiologi dan Politik

Dosen : Muhammad Burhan Amin

Topik Tugas : Masalah Sosial Sebagai Inspirasi Perubahan ( Kasus Lingkungan Hidup) dan Upaya Pemecahannya

Kelas : 1 EB 18

Dateline Tugas : 2 April 2010

Tanggal Penyerahan Tugas : 3 April 2010

PERNYATAAN

Dengan ini kami menyatakan bahwa seluruh pekerjaan dalam tugas ini kami buat sendiri tanpa meniru atau mengutip dari tim / pihak lain.

Apabila terbukti tidak benar, kami siap menerima konsekuensi untuk mendapat nilai 1/100 untuk mata kuliah ini.

Penyusun

NPM

Nama lengkap

Tanda Tangan

25209418

Sunarni

Program Sarjana Akuntansi

UNIVERSITAS GUNADARMA

2010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ………………………………………………….……… i

PERNYATAAN ………………………………………………………….……. ii

DAFTAR ISI …………………………………………………………………… iii

BAB I. PENDAHULUAN …………………………………………….……….. 1

1.1. Pengertian Lingkungan hidup ……………………………………. 1

BAB II. INTENSITAS DAN KOMPLEKSITAS MASALAH ……………….. 2

2.1. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) ………………… 2

BAB III. LATAR BELAKANG MASALAH …………………………………. 3

3.1. Kerusakan Lingkungan Hidup …………………………………….. 3

BAB IV. PENANGANAN MASALAH BERBASIS MASYARAKAT ……… 6

4.1. Mengembangkan Sistem Sosial Yang Responsif …………………. 6

4.2. Pemanfaatan Modal Sosial ………………………………………… 6

4.3. Pemanfaatan Institusi Sosial ………………………………………. 8

a.Organisasi Masyarakat …………………………………………… 8

b.Organisasi Swasta ………………………………………………… 9

c.Optimalisasi Kontribusi Dalam Pelayanan Sosial ……………….. 10

d.Kerjasama dan jaringan ………………………………………….. 11

BAB V. UPAYA PENANGAN MASALAH …………………………………. 12

5.1. Bantuan Bank Dunia ……………………………………………… 12

BAB VI. PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Pengertian Lingkungan hidup

Kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan dari lingkungannya. Baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Kita bernapas memerlukan udara dari lingkungan sekitar. Kita makan, minum, menjaga kesehatan, semuanya memerlukan lingkungan.

Pengertian lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang memengaruhi perkembangan kehidupan manusia baik langsung maupun tidak langsung. Lingkungan bisa dibedakan menjadi lingkungan biotik dan abiotik. Jika kalian berada di sekolah, lingkungan biotiknya berupa teman-teman sekolah, bapak ibu guru serta karyawan, dan semua orang yang ada di sekolah, juga berbagai jenis tumbuhan yang ada di kebun sekolah serta hewan-hewan yang ada di sekitarnya. Adapun lingkungan abiotik berupa udara, meja kursi, papan tulis, gedung sekolah, dan berbagai macam benda mati yang ada di sekitar.

Seringkali lingkungan yang terdiri dari sesama manusia disebut juga sebagai lingkungan sosial. Lingkungan sosial inilah yang membentuk sistem pergaulan yang besar peranannya dalam membentuk kepribadian seseorang.

BAB II

INTENSITAS DAN KOMPLEKSITAS MASALAH

2.1. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menilai kecenderungan kerusakan lingkungan hidup semakin masif dan kompleks baik di pedesaan dan perkotaan. Memburuknya kondisi lingkungan hidup secara terbuka diakui mempengaruhi dinamika sosial politik dan sosial ekonomi masyarakat baik di tingkat komunitas, regional, maupun nasional.

Pada gilirannya krisis lingkungan hidup secara langsung mengancam kenyamanan dan meningkatkan kerentanan kehidupan setiap warga negara. Kerusakan lingkungan hidup telah hadir di perumahan, seperti kelangkaan air bersih, pencemaran air dan udara, banjir dan kekeringan, serta energi yang semakin mahal. Individu yang bertanggungjawab atas kerusakan lingkungan hidup sulit dipastikan karena penyebabnya sendiri saling bertautan baik antar-sektor, antar-aktor, antar-institusi, antar-wilayah dan bahkan antar-negara.

Untuk menjamin keberlanjutan kehidupan generasi mendatang dibutuhkan gerakan sosial yang kuat dan meluas. Generasi mendatang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Untuk itu generasi sekarang bertanggungjawab mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan yang lebih baik.

BAB III

LATAR BELAKANG MASALAH

3.1. Kerusakan Lingkungan Hidup

Berdasarkan faktor penyebabnya, bentuk kerusakan lingkungan hidup dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu:

1. Bentuk Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Peristiwa Alam

Berbagai bentuk bencana alam yang akhir-akhir ini banyak melanda Indonesia telah menimbulkan dampak rusaknya lingkungan hidup. Dahsyatnya gelombang tsunami yang memporak-porandakan bumi Serambi Mekah dan Nias, serta gempa 5 skala Ritcher yang meratakan kawasan DIY dan sekitarnya, merupakan contoh fenomena alam yang dalam sekejap mampu merubah bentuk muka bumi. Peristiwa alam lainnya yang berdampak pada kerusakan lingkungan hidup antara lain:

1. Letusan gunung berapi

Letusan gunung berapi terjadi karena aktivitas magma di perut bumi yang menimbulkan tekanan kuat keluar melalui puncak gunung berapi. Bahaya yang ditimbulkan oleh letusan gunung berapi antara lain berupa:

1) Hujan abu vulkanik, menyebabkan gangguan pernafasan.

2) Lava panas, merusak, dan mematikan apa pun yang dilalui.

3) Awan panas, dapat mematikan makhluk hidup yang dilalui.

4) Gas yang mengandung racun.

5) Material padat (batuan, kerikil, pasir), dapat menimpa perumahan, dan lain-lain.

b. Gempa bumi

Gempa bumi adalah getaran kulit bumi yang bisa disebabkan karena beberapa hal, di antaranya kegiatan magma (aktivitas gunung berapi), terjadinya tanah turun, maupun karena gerakan lempeng di dasar samudra. Manusia dapat mengukur berapa intensitas gempa, namun manusia sama sekali tidak dapat memprediksikan kapan terjadinya gempa.

Oleh karena itu, bahaya yang ditimbulkan oleh gempa lebih dahsyat dibandingkan dengan letusan gunung berapi. Pada saat gempa berlangsung terjadi beberapa peristiwa sebagai akibat langsung maupun tidak langsung, di antaranya:

1) Berbagai bangunan roboh.

2) Tanah di permukaan bumi merekah, jalan menjadi putus.

3) Tanah longsor akibat guncangan.

4) Terjadi banjir, akibat rusaknya tanggul.

5) Gempa yang terjadi di dasar laut dapat menyebabkan tsunami (gelombang pasang).

c. Angin topan

Angin topan terjadi akibat aliran udara dari kawasan yang bertekanan tinggi menuju ke kawasan bertekanan rendah.

Perbedaan tekanan udara ini terjadi karena perbedaan suhu udara yang mencolok. Serangan angin topan bagi negara-negara di kawasan Samudra Pasifik dan Atlantik merupakan hal yang biasa terjadi.

Bagi wilayah-wilayah di kawasan California, Texas, sampai di kawasan Asia seperti Korea dan Taiwan, bahaya angin topan merupakan bencana musiman. Tetapi bagi Indonesia baru dirasakan di pertengahan tahun 2007. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan iklim di Indonesia yang tak lain disebabkan oleh adanya gejala pemanasan global.

Bahaya angin topan bisa diprediksi melalui foto satelit yang menggambarkan keadaan atmosfer bumi, termasuk gambar terbentuknya angin topan, arah, dan kecepatannya.

Serangan angin topan (puting beliung) dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup dalam bentuk:

1) Merobohkan bangunan.

2) Rusaknya areal pertanian dan perkebunan.

3) Membahayakan penerbangan.

4) Menimbulkan ombak besar yang dapat menenggelamkan kapal.

2. Kerusakan Lingkungan Hidup karena Faktor Manusia

Manusia sebagai penguasa lingkungan hidup di bumi berperan besar dalam menentukan kelestarian lingkungan hidup. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang berakal budi mampu merubah wajah dunia dari pola kehidupan sederhana sampai ke bentuk kehidupan modern seperti sekarang ini. Namun sayang, seringkali apa yang dilakukan manusia tidak diimbangi dengan pemikiran akan masa depan kehidupan generasi berikutnya. Banyak kemajuan yang diraih oleh manusia membawa dampak buruk terhadap kelangsungan lingkungan hidup. Beberapa bentuk kerusakan lingkungan hidup karena faktor manusia, antara lain:

a. Terjadinya pencemaran (pencemaran udara, air, tanah, dan suara) sebagai dampak adanya kawasan industri.

b. Terjadinya banjir, sebagai dampak buruknya drainase atau sistem pembuangan air dan kesalahan dalam menjaga daerah aliran sungai dan dampak pengrusakan hutan.

c. Terjadinya tanah longsor, sebagai dampak langsung dari rusaknya hutan.

Beberapa ulah manusia yang baik secara langsung maupun tidak langsung membawa dampak pada kerusakan lingkungan hidup antara lain:

a. Penebangan hutan secara liar (penggundulan hutan).

b. Perburuan liar.

c. Merusak hutan bakau.

d. Penimbunan rawa-rawa untuk pemukiman.

e. Pembuangan sampah di sembarang tempat.

f. Bangunan liar di daerah aliran sungai (DAS).

g. Pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan di luar batas.

BAB IV

PENANGANAN MASALAH BERBASIS MASYARAKAT

4.1. Mengembangkan Sistem Sosial Yang Responsif

Bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau pemimpin negara saja, melainkan tanggung jawab setiap insan di bumi, dari balita sampai manula. Setiap orang harus melakukan usaha untuk menyelamatkan lingkungan hidup di sekitar kita sesuai dengan kapasitasnya masing-masing.

Upaya pemerintah untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur bagi rakyatnya tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan ditindaklanjuti dengan menyusun program pembangunan berkelanjutan yang sering disebut sebagai pembangunan berwawasan lingkungan.

Pembangunan berwawasan lingkungan adalah usaha meningkatkan kualitas manusia secara bertahap dengan memerhatikan faktor lingkungan. Pembangunan berwawasan lingkungan dikenal dengan nama Pembangunan Berkelanjutan.

Adapun ciri-ciri Pembangunan Berwawasan Lingkungan adalah sebagai berikut:
a. Menjamin pemerataan dan keadilan.
b. Menghargai keanekaragaman hayati.
c. Menggunakan pendekatan integratif.
d. Menggunakan pandangan jangka panjang.

4.2. Pemanfaatan Modal Sosial

Pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup seyogyanya menjadi acuan bagi kegiatan berbagai sektor pembangunan agar tercipta keseimbangan dan kelestarian fungsi sumberdaya alam dan lingkungan hidup sehingga keberlanjutan pembangunan tetap terjamin.

Pola pemanfaatan sumberdaya alam seharusnya dapat memberikan akses kepada segenap masyarakat, bukan terpusat pada beberapa kelompok masyarakat dan golongan tertentu, dengan demikian pola pemanfaatan sumberdaya alam harus memberi

kesempatan dan peran serta aktif masyarakat, serta meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengelola sumberdaya alam secara berkelanjutan.

Peranan pemerintah dalam perumusan kebijakan pengelolaan sumberdaya alam harus dapat dioptimalkan, karena sumberdaya alam sangat penting peranannya terutama dalam rangka meningkatkan pendapatan negara melalui mekanisme pajak, retribusi dan bagi hasil yang jelas dan adil, serta perlindungan dari bencana ekologis. Sejalan dengan otonomi daerah, pendelegasian secara bertahap wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan sumberdaya alam dimaksudkan untuk meningkatkan peranan masyarakat lokal dan tetap terjaganya fungsi lingkungan.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan sumberdaya alam harus dapat mengurangi tumpang tindih peraturan penguasaan dan pemanfaatan sumberdaya alam dan keselarasan peran antara pusat dan daerah serta antar sektor. Selain itu peran serta aktif masyarakat dalam akses dan kontrol sumberdaya alam harus lebih optimal karena dapat melindungi hak-hak publik dan hak-hak adat.

Meningkatnya intensitas kegiatan penduduk dan industri perlu dikendalikan untuk mengurangi kadar kerusakan lingkungan di banyak daerah antara lain pencemaran industri, pembuangan limbah yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan kesehatan, penggunaan bahan bakar yang tidak aman bagi lingkungan, kegiatan pertanian, penangkapan ikan dan pengelolaan hutan yang mengabaikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Dengan memperhatikan permasalahan dan kondisi sumber daya alam dan lingkungan hidup dewasa ini, maka kebijakan di bidang pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup ditujukan pada upaya :

(1) mengelola sumberdaya alam, baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui melalui penerapan teknologi ramah lingkungan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampungnya;

(2) menegakkan hukum secara adil dan konsisten untuk menghindari perusakan sumberdaya alam dan pencemaran lingkungan;

(3) mendelegasikan kewenangan dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara bertahap;

(4) memberdayakan masyarakat dan kekuatan ekonomi dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal;

(5) menerapkan secara efektif penggunaan indikator-indikator untuk mengetahui keberhasilan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup;

(6) memelihara kawasan konservasi yang sudah ada dan menetapkan kawasan konservasi baru di wilayah tertentu; dan

(7) mengikutsertakan masyarakat dalam rangka menanggulangi permasalahan lingkungan global.

Sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan dan berwawasan keadilan seiring meningkatnya kesejahteraan masyarakat serta meningkatnya kualitas lingkungan hidup sesuai dengan baku mutu lingkungan yang ditetapkan, serta terwujudnya keadilan antar generasi, antar dunia usaha dan masyarakat, dan antar negara maju dengan negara berkembang dalam pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang optimal.

4.3. Pemanfaatan Institusi Sosial

1. Organisasi Masyarakat

Kesadaran masyarakat penting dalam upaya mengatasi masalah lingkungan di Indonesia, dari risiko bencana alam sampai konservasi biodiversitas.Warga masyarakat yang terinformasi dan sadar dapat mengambil tindakan untuk mengatasi masalah-masalah lingkungan dan dapat membentuk kelompok untuk peningkatan upaya penanganan di tingkat politik maupun pemerintah daerah. Namun, di tingkat yang lebih luas, nilai-nilai lingkungan belum tertanam dengan kuat pada masyarakat sehingga mereka kurang menghargai sumber daya alam dan pelayanan lingkungan. Partisipasi dan suara dalam pengambilan keputusan merupakan unsur penting dalam penyelenggaraanyang baik. Bencana-bencana lingkungan yang baru-baru ini terjadi (banjir, lumpur, kebakaran, erosi) memang telah mendorong perhatian yang lebih besar kepada masalah lingkungan, namun pengkajian lebih lanjut mengenai pengetahuan, sikap dan praktek masih perlu dilakukan untuk mengetahui sampai sejauh mana pemahaman ini mencapai masyarakatdi luar pusat-pusat perkotaan, dan apa saja sarana yang paling cocok untuk membangun di atas kesadaran dasar ini.

1. Organisasi Swasta

Pemerintah Indonesia mengidentifikasi pengelolaan ekosistem terumbu karang sebagai prioritas nasional pada pertengahan tahun 1990an sehingga meminta bantuan Bank untuk membiayai tahap pertama dari tiga tahap program Adaptable Program Loan, yang disebut Program Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu Karang ( Coral Reef Rehabilitation and Management Program/COREMAP) yang bertujuan untuk menetapkan sistem pengelolaan terumbu karang yang praktis, operasional dan terlembaga di lokasi-lokasi terumbu karang prioritas di Indonesia.

Program ini diikuti dengan program kedua, COREMAP Tahap II senilai US$56 juta yang berfokus pada menetapkan sistem pengelolaan terumbu karang yang praktis di sedikitnya enam kabupaten prioritas melalui sebuah program yang berkelanjutan secara keuangan.COREMAP II berupaya mendukung masyarakat pesisir agar secara berkelanjutan dapat mengelola bersama penggunaan terumbu karang dan sumber daya ekosistem yang terkait, memulihkan ekosistem terumbu karang yang telah rusak atau melindungi ekosistem yang masih baik.

Program ini sedang dilaksanakan dengan tiga komponen:

1)Penguatan Kelembagaan: meningkatkan dukungan kelembagaan pemerintah untuk pengelolaan kolaboratif kawasan suaka di laut dan daerah-daerah laut lainnya yang dilindungi bersama masyarakat pesisir.
2) Pengelolaan Berbasis Masyarakat dan Kolaboratif: meningkatkan penghasilan seluruh masyarakat pesisir dan lembaga-lembaganya di kabupaten program dengan secara berkelanjutan mengelola bersama terumbu karang serta ekosistemnya.
3) Kesadaran Masyarakat, Pendidikan dan Ekstensifikasi: meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat konservasi ekosistem terumbu karang dan pemanfaatannya secara berkelanjutan yang menghasilkan perubahan praktek-praktek yang bersifat merusak.

1. Optimalisasi Kontribusi Dalam Pelayanan Sosial

Definisi Pengelolaan Berbasis Masyarakat (PBM) berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Berbasis Masyarakat (COREMAP-LIPI, 1997) adalah sistem pengelolaan sumberdaya (terumbu karang) terpadu yang perumusan dan perencanaannya dilakukan dengan pendekatan dari bawah (bottom up approach) berdasarkan aspirasi masyarakat dan dilaksanakan untuk kepentingan masyarakat.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan yang berbasis masyarakat (PBM/CBM) adalah suatu sistem pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan di suatu tempat dimana masyarakat lokal di tempat tersebut terlibat secara aktif dalam proses pengelolaan sumberdaya alam yang terkandung didalamnya. Pengelolaan di sini meliputi berbagai dimensi seperti perencanaan, pelaksanaan, serta pemanfaatan hasil-hasilnya. Namun demikian, dalam perkembangannya konsep pengelolaan berbasis masyarakat (CBM) mengalami perubahan dengan dikembangkannya satu konsep yang disebut “Co-Management”. Dalam konsep “Co-Management” ini pengelolaan lingkungan pesisir dan laut tidak hanya melibatkan unsur masyarakat lokal saja tapi juga melibatkan unsur pemerintah.

Hal ini jelas menunjukkan bahwa peran pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dan lingkungan optimal mungkin harus seimbang, terkoordinasi dan tersinkronisasi. Hal ini penting dilakukan mengingat pemerintah mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat, Di sisi lain, masyarakat juga mempunyai tanggung jawab dan turut berperanserta untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan.

d.Kerjasama dan jaringan

Perdagangan dan lingkungan

Perjanjian internasional diluar area lingkungan hidup membawa tantangan tersendiri terhadap aplikasi instrumen lingkungan hidup nasional. Hal ini terbukti dalam konteks negosiasi liberalisasi perdagangan dibawah World Trade Organization (WTO), negosiasi perjanjian perdagangan bebas antara EFTA dan negara ketiga, serta inisiatif yang berhubungan dengan EU-EEA Single Market.

Penilaian dari pertimbangan lingkungan hidup diperlukan dalam semua area yang menjadi topik negosiasi dalam diskusi yang saat ini berlangsung dalam WTO. Pada saat yang bersamaan, hubungan antara perdagangan dan lingkungan hidup merupakan topik negosisasi yang terpisah. Merupakan pandangan Pemerintah Norwegia bahwa WTO dan perjanjian lingkungan hidup multilateral hendaknya dipandang sebagai instrumen internasional yang setara, yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat internasional, dan bahwa tidak ada hubungan hirarki antara perjanjian yang dapat dinyatakan ada. Merupakan hal penting bahwa negosiasi mengarah ke solusi yang dirancang untuk memberikan fleksibilitas yang dibutuhkan untuk memastikan implementasi efektif dari instrumen kebijakan lingkungan hidup.

Kepentingan lingkungan disatukan dengan kerja sama pembangunan
Salah satu tujuan utama kebijakan kerja sama pembangunan Norwegia adalah memajukan manajemen yang solid akan lingkungan hidup global dan keragaman biologi. Kegiatan kerja sama pembangunan hendaknya berkontribusi untuk memperbaiki keadaan lingkungan negara mitra dan mencegah degradasi lingkungan global. Area yang menjadi prioritas kerja sama pembangunan Norwegia dan kerja sama dengan negara berkembang meliputi:

* sistem produksi yang berkesinambungan
* konservasi dan penggunaan keragaman biologi yang berkesinambungan
* pengurangan polusi
* pemeliharaan peninggalan budaya

BAB V

UPAYA PENANGAN MASALAH

5.1. Bantuan Bank Dunia

Bantuan Bank Dunia kepada Indonesia selama tiga tahun mendatang akanmembantu Pemerintah melaksanakan inisiatif yang ada maupun yang baruuntuk menghadapi tantangan-tantangan di atas. Program ini merupakan perluasan atas pekerjaan yang terkait dengan:

1. Perubahan iklim

Perubahan iklim saat ini mendapat perhatian yang lebih besar di Indonesiadaripada sebelumnya. Para pemimpin politik menyesuaikan diri denganrealisasi bahwa Indonesia adalah penghasil gas rumah kaca terbesarketiga di dunia. Pemangku kepentingan lokal maupun nasional merasaterdorong oleh kemungkinan menghindari deboisasi dengan dukunganpembayaran internasional. Masyarakat sedang mempertimbangkan risiko danopsi mengenai bagaimana suatu negara yang rawan dapat beradaptasidengan dampak perubahan iklim. Dan Indonesia semakin menjadi pusatperhatian internasional karena kesediaannya untuk mengurangi emisi gasrumah kaca sebesar 26 persen.

2. Pengelolaan Hutan dan Aliran Air

Indonesia memiliki hutan tropis terluas ketiga di dunia dan biodiversitas yang signifikan secara global. Penyelenggaraan kehutanan menjadi awal yangnyata terjadinya desentralisasi dan demokrasi, konflik danketidakadilan, serta kemiskinan dan kerawanan sosial.

Masalah-masalah hutan dan aliran air menyentuh setiap segmen masyarakat sipil, termasuk komunitas, kelompok adat, kaum wanita, kelompok agama, LSM dan kelompok-kelompok perlindungan, usaha besar dan kecil, serikat pekerja,lembaga pendidikan, media, pemerintah daerah dan parlemen, aparat penegak hukum dan pemerintah.
Hutan dan aliran air merupakan aset nasional, kepentingan masyarakatglobal, dan pusat mata pencaharian bagi 36 juta orang Indonesia yangtinggal dalam kemiskinan. Penyelenggaraan kehutanan menyentuh masalahfundamental pengelolaan aset dan pilihan demokratis di hampir setiapkabupaten di Indonesia. Proses reformasi kebijakan kehutanan mengatasimasalah-masalah nyata yang penting bagi perekonomian pedesaan danrakyat miskin, membangun suara dan akuntabilitas, dan mengikutsertakanpemerintah dan rakyat dalam membangun praktek penyelenggaraan yang baikbersama-sama.

3. Penanggulangan Bencana

Karenalokasi geografis, komposisi dan demografinya, Indonesia dan penduduknya sangat rawan terhadap bencana. Antara tahun 2003-2005 saja, Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (Bakornas) mencatat adanya 1430 bencana, termasuk banjir, tanah longsordan bencana-bencana geologis (gempa bumi, tsunami dan letusan gunungberapi). Selain itu, Indonesia rawan terhadap kekeringan, kebakaranhutan, epidemi dan bencana antropogenis (teknologis).

4. Kebijakan lembaga dan penyelenggaraan

Indonesia menghadapi banyak hambatan dalam upaya menyempurnakan peraturan dan kebijakan lingkungan dan penerapannya. Hambatan-hambatan ini meliputi struktur kelembagaan yang terfragmentasi, koordinasi yang terbatasantara kementerian-kementerian dan instansi-instansi tingkat pusat dandaerah, serta keterbatasan sumber daya keuangan dan teknik. Selain itu,proses desentralisasi baru-baru ini telah menimbulkan tantangan lainbagi para pengelola lingkungan dan sumber daya alam. Maka, untukmenghadapi tantangan tersebut, Bank mendukung Program PengembanganKecamatan yang telah mendanai lebih dari 17.000 proyek pembangunan danprasarana lingkungan tingkat desa di seluruh Indonesia.

5. Sumber Daya Pesisir dan Ekosistem Terumbu Karang

Indonesia merupakan kepulauan terbesar di dunia yang mempunyai sedikitnya 50.000km2 terumbu karang. Angka ini kira-kira sama dengan 18 persen luas terumbu karang di dunia. Sektor pesisir dan kelautan Indonesia,khususnya perikanan berskala kecil yang disokong oleh ekosistem terumbu karang merupakan aset produktif yang penting bagi negara, dan jutaan nelayan miskin bergantung padanya. Ekosistem terumbu karang yang sehat setiap tahun dapat memproduksi hasil laut senilai rata-rata US$15.000per kilometer persegi, dan merupakan sumber pangan dan mata pencaharian yang penting bagi sekitar 9.969 desa pesisir di seluruh Indonesia.

BAB VI

PENUTUP

Bumi sebagai tempat tinggal makhluk hidup memiliki peran yang sangat penting untuk kelangsungan hidup, kerusakan yang terjadi khususnya dibumi merupakan akibat gejala-gejala alam yang terjadi dan juga hasil dari ulah manusia itu sendiri. Berbagai upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pemerintah dan juga warga Negara harus lebih ditegakkan agar tidak semakin parah akibat yang ditimbulkannya.

Jadi, ada baiknya mulai dari sekarang ini kita memperhatikan tempat kita bernaung selama kita hidup di dunia ini yaitu Bumi. Panjang pendeknya umur bumi ini tergantung pada kita sebagai makhluk ciptaan Allah SWT untuk merawat, menjaga, dan tidak merusak lingkungan dan alam sekitarnya.

DAFTAR PUSTAKA

1. 1. www.walhi.or.id
2. 2. www.doc-search-engine.com/search-Manfaat-Lingkungan-hidup-doc.
3. 3. www.sambas.go.id/…/1220-pos-pengaduan-kasus-lingkungan-hidup
4. Riyadi, Slamet. 1984. Kesehatan Lingkungan. Surabaya : Karya Anda.
5. 5. Tanjung, Shalahudin Djalal. 2002. Toksikologi Lingkungan. Yogyakarta. Pusat Studi Lingkungan Hidup. Universitas Gajah Mada.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 8.0/10 (2 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: -1 (from 1 vote)
makalah kasus lingkungan hidup, 8.0 out of 10 based on 2 ratings
Share

Post a Response

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture.
Anti-Spam Image