MASALAH SOSIAL SEBAGAI EFEK PERUBAHAN (KASUS LINGKUNGAN HIDUP)

MASALAH SOSIAL SEBAGAI EFEK PERUBAHAN (KASUS LINGKUNGAN HIDUP)

Mata Kuliah :Sosiologi dan Politik

Dosen : Muhammad Burhan Amin

Topik Tugas : Masalah Sosial Sebagai Efek Perubahan (Kasus Lingkungan Hidup) dan Upaya Pemecahannya

Kelas : 1eb17

Dateline Tugas : 3 April  2010

Tanggal Penyerahan Tugas : 3 April 2010

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa seluruh pekerjaan dalam tugas ini saya buat sendiri tanpa meniru atau mengutip dari tim / pihak lain.

Apabila terbukti tidak benar,saya siap menerima konsekuensi untuk mendapat nilai 1/100 untuk mata kuliah ini.

P e n y u s u n

NPM

Nama Lengkap

Tanda Tangan

20209515

LINDRI WIDIYA ATFA

Program Sarjana Akuntansi dan Manajemen

UNIVERSITAS GUNADARMA

Tahun 2010

Kata Pengantar

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala Puji bagi Allah SWT, rahmat dan salam untuk Nabi Besar kita Muhammad SAW, saya sebagai penyusun makalah telah berhasil dalam Menyusun makalah dari mata kuliah sosiologi dan politik tentang materi SAP mengenai MASALAH SOSIAL SEBAGAI EFEK PERUBAHAN (KASUS LINGKUNGAN HIDUP) dan UPAYA PEMECAHANNYA, yang dapat diselesaikan semata-mata atas kehendak-NYA dan rahmat cinta-kasihNYA yang berlimpah-limpah. Dalam makalah ini juga akan dipelajari atau membahas secara keseluruhan tentang Kasus Lingkungan Hidup.
Saya berupaya dalam penyusunan makalah ini untuk memberi sedikit penjelasan dan pandangan tentang lebih jauh tentang MASALAH SOSIAL SEBAGAI EFEK PERUBAHAN ( KASUS LINGKUNGAN HIDUP) dan UPAYA PEMECAHANNYA, maupun penjelasan tentang latar belakang terjadinya perubahan lingkungan hidup di Indonesia secara umum, dan upaya untuk mengatasi Perubahan lingkungan hidup di berbagai wilayah, sekaligus pula untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup masyarakat yang kurang pengetahuan tentang lingkungan hidup.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Makalah ini sangat jauh dari kesempurnaan, maka saya sebagai penyusun makalah sangat menanti tegur sapa serta kritik dan saran membangun dari pembaca untuk lebih bisa menyempurnakan makalah ini. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam pengumpulan materi ini, karna makalah ini tersusun dari berbagai sumber,baik berupa buku teks, tulisan, ataupun pendapat dari para ahli.                                                                                                                                              Akhir kata, saya berharap mudah-mudahan makalah ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya,dan bisa menjadi tolak ukur kita terhadap dunia sosial sebaik mungkin.
Billahit taufiq wal hidayah Wassalaamu`alaikum wr.wb.

Bekasi, 03 April 2010

Penyusun,

Lindri widiya atfa

2

Daftar isi           :

Halaman Muka   …………………………………………………………………………..………… 1
Kata Pengantar ………………………………………………………………………… …………… 2
Daftar Isi ………………………………………………………………………………………… … 3
BAB I

MASALAH SOSIAL SEBAGAI INSPIRASI PERUBAHAN (KASUS KEMISKINAN) DAN UPAYA PEMECAHANNYA

Pendahuluan……………………………………………………………………………………………..5

  1. Intensitas dan Kompleksitas Masalah………………………………………………………..7
  1. Latar Belakang Masalah…………………………………………………………………….10
  1. Penanganan Masalah Berbasis Masyarakat………………………………………………….14
    1. Mengembangkan  Sistem Sosial Yang Responsif…………………………..………..16
    1. Pemanfaatan Modal Sosial……………………………………………………………17
    1. Pemanfaatan Institusi Sosial       :
  1. Organisasi Masyarakat………………………………………………..……18
  1. Organisasi Swasta………………………………………………….…..……21
  1. Optimalisasi Kontribusi Dalam Pelayanan Sosial………………….……….25
  1. Kerjasama dan Jaringan……………………………………………..….….26
  1. Upaya Penanganan Masalah…………………………………………………………..….…29
  1. Penutup………………………………………………………………………………………31

Reverensi……………………………………………………………………….……………32

.

3

Pada Hakekatnya Islam mengajarkan pada umatnya untuk menyayangi binatang dan melestarikan kehidupannya. Di dalam Al-qur’an, Allah SWT menekankan bahwa telah menganugerahi manusia wilayah kekuasaan yang mencakup segala sesuatu didunia ini, hal ini tertuang dalam surat Al-Jatsiyah,45:13 yang artinya sebagai berikut :
Dan Dia telah menundukan untukmu segala apa yang ada di langit dan segala apa yang ada di muka bumi; semuanya itu dari Dia; sesungguhny di dalam yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berfikir (Q.S. Al-Jatsiyah,45:13)
Ayat ini sama sekali tidak menunjukan bahwa manusia memiliki kekuasaan mutlak (carte blance) untuk berbuat sekendak hatinya dan tidak pula memiliki hak tanpa batas untuk menggunakan alam sehingga merusak keseimbangan ekologisnya. Begitu pula ayat ini tidak mendukung manusia untuk menyalahgunakan binatang untuk tujuan olahraga maupun untuk menjadikan binatang sebagai objek eksperimen yang sembarangan. Ayat ini mengingatkan umat manusia bahwa Sang Pencipta telah menjadikan semua yang ada di alam ini (termasuk satwa) sebagai amanah yang harus mereka jaga.
Al-qur’an berkali-kali mengingatkan bahwa kelak manusia akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan mereka di dunia, seperti yang termaktub dalam ayat berikut :
“Barang siapa melakukan amal saleh, maka (keuntungannya) adalah untuk dirinya sendiri; dan barang siapa melakukan perbuatan buruk, maka itu akan mengenai dirinya sendiri. Dan kelak kamu semua akan kembali kepada Tuhanmu” (Q.S Al-Jatsiyah, 45:15)

Islam adalah Diin yang Syaamil (Integral), Kaamil (Sempurna) dan Mutakaamil
(Menyempurnakan semua sistem yang lain), karena ia adalah sistem hidup yang
diturunkan oleh Yang Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana, hal ini didasarkan
pada firman ALLAH SWT : "Pada hari ini AKU sempurnakan bagimu agamamu dan AKU 
cukupkan atasmu nikmatku, dan AKU ridhai Islam sebagai aturan hidupmu." (QS. 5 

: 3). Oleh karena itu aturan Islam haruslah mencakup semua sisi yang dibutuhkan

Dari beberapa ajaran Al-Qur’an dan sunnah Nabi saw, jelaslah bahwa walaupun manusia –berkat keabijaksanaan Tuhan – dianugerahi kekuasaan atas binatang, tapi dia harus mengikuti aturan Allah SWT dalam memperlakukan binatang atau satwa. Percobaan Binatang Syariat tidak membahas secara langsung isu tentang eksperimen pada binatang. Fikih merupakan ilmu pengetahuan yang menuntun umat Islam dalam menentukan mana keputusan manusia yang berhubungan dengan isu-isu kontemporer yang dapat dibenarkan dan mana yang tidak

4

MASALAH SOSIAL SEBAGAI EFEK PERUBAHAN (KASUS LINGKUNGAN HIDUP) DAN UPAYA PEMECAHANNYA.

Pendahuluan

Sebagai negara berkembang, Indonesia terus menggalakkan pembangunan di segala bidang. Hal ini sebagai upaya untuk mengejar ketertinggalan dengan negara-negara yang sudah maju. Sesuai dengan perkembangan global dunia, maka pembangunan yang ada di Indonesia akan dilaksanakan dengan berorientasi pada pembangunan yang berkelanjutan. Menurut Kementrian Lingkungan Hidup (2004), pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang menyatukan kebutuhan dan aspirasi generasi sekarang tanpa mengorbankan potensi-potensi untuk menyatukan kebutuhan dan aspirasi generasi di masa mendatang.

Sebagai peserta aktif, Indonesia telah berkomitmen untuk meratifikasi ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam KTT Bumi di Rio de Janeiro. Dalam hal ini Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Agenda 21 Nasional yang berisikan rujukan untuk memasukkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam perencanaan pembangunan nasionalnya. Adapun Agenda 21 secara umum berisikan 4 program utama tentang prinsip pengelolaan lingkungan dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan yang mengkaitkan dimensi ekonomi dan dimensi sosial. Empat program utama dalam Agenda 21 tersebut adalah (1) Program pembangunan dengan dimensi sosial dan ekonomi, (2) Program yang berkaitan dengan konservasi dan pengelolaan sumberdaya alam untuk pembangunan, (3) Program penguatan peranan kelompok utama masyarakat dalam rangka terlaksananya pembangunan yang berkelanjutan, dan (4) Program pengembangan sarana untuk mengimplementasikan pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Hasil yang diinginkan dalam pembangunan berkelanjutan adalah bahwa perkembangan ekonomi harus diikuti dengan penggunaan sumberdaya alam yang dapat diperbaharui, dengan tidak merubah sistem teknologi dan tidak mengurangi keseimbangan dalam aspek sosial. Hal ini mengingat bahwa dalam setiap aktivitas (seperti produksi, distribusi, pemasaran , konsumsi barang dan jasa) akan selalu terjadi interaksi antara lingkungan, ekonomi, dan sosial dengan sumberdaya alam. Oleh karenanya dalam interaksi ini diharapkan berlangsung sebagai sebuah sistem simbiosa mutualisma, yaitu tidak hanya lingkungan yang menjadi sumber obyek untuk diekploitasi tetapi juga perlu dilakukan pengelolaan lingkungan yang terbentuk akibat aktivitas manusia.

5

Namun pada kenyataannya, saat ini terdapat kecenderungan bahwa sikap dan kelakuan manusia terhadap lingkungan masih cenderung didominasi pertimbangan ekonomi semata. Sikap dan kelakuan ini antara lain disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan atau penghargaan terhadap masyarakat tentang fungsi lingkungan hidup. Contoh konkrit peristiwa kerusakan lingkungan yang telah terjadi di sekitar kita adalah deforestasi di Indonesia telah mencapai 2,5 juta ha/tahun atau sekitar 73% dari hutan alami, yang pada akhirnya telah mengakibatkan banjir pada musim penghujan dan kekeringan di musim kemarau, karena kerusakan lingkungan hutan sebagai daerah tangkapan air. Deforestasi ternyata tidak hanya mengakibatkan kerusakan tata air, tetapi juga telah merusak keanekaragaman hayati dan tempat mata pencaharian masyarakat lokal.Sementara itu, akibat tekanan penduduk yang meningkat tajam menyebabkan terjadinya pengalihan pemanfaatan lahan untuk pembangunan fisik secara terus menerus yang mengakibatkan berkurang atau hilangnya lahan-lahan yang berfungsi sebagai penopang keseimbangan lingkungan. Hal ini dilakukan umumnya karena adanya kepentingan pembangunan untuk menopang pengembangan wilayah di daerah tertentu yang tidak mendasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, terutama pada era otonomi daerah seperti sekarang ini.

Berkembangnya beberapa jenis industri di daerah perkotaan menyebabkan terjadinya peningkatan pencemaran udara, air dan tanah. Akibatnya di beberapa kota besar di Indonesia kondisi kualitas dan kuantitas sumber daya alam/lingkungan semakin memprihatinkan. Polusi udara yang terjadi di beberapa kota besar di Indonesia yang disebabkan oleh naiknya lapisan CO2 di atmosfer membuat suhu bumi semakin panas dan penat, merubah sistem cuaca dan iklim, menaikkan permukaan air laut yang mampu menenggelamkan pulau dalam musim angin barat, meningkatkan frekuensi banjir di musim hujan dan kekeringan di musim kemarau sehingga meningkatkan evaporasi air permukaan dan mengurangi secara kritis jumlah volume air sehingga merusak sistem pertanian, dan bahkan mampu menimbulkan penyakit-penyakit baru. Terjadinya pencemaran udara yang diakibatkan oleh limbah industri (padat, cair, gas) juga dapat mengakibatkan persediaan dan kualitas air bersih semakin menurun secara drastis.

Kerusakan terumbu karang terjadi dimana mana dan saat ini tinggal 5,56 % yang masih dalam kondisi baik. Hutan Bakau kita saat ini baik di jawa maupun di luar jawa hampir semua dalam kondisi rusak berat. Jumlah yang masih baik saat ini diperkirakan kurang dari 10 %, akibatnya sering ditemukan data bahwa dibeberapa kota, seperti Semarang, Jakarta, Surabaya, Cilacap, Jepara dan lain-lainnya sudah terjadi intrusi air laut.

6

Masih banyak lagi permasalahan lingkungan yang tidak mungkin disebutkan satu per satu, yang semuanya itu terjadi karena ulah tangan manusia yang tidak bertanggung jawab dan hanya mementingkan dirinya sendiri.

Aca Sugandhy (1999), telah melakukan identifikasi terhadap beberapa permasalahan dalam pengelolaan lingkungan yang saat ini menjadi kepedulian kita bersama, yaitu antara lain : (1) berubahnya fungsi dan tatanan lingkungan, (2) penurunan daya dukung lingkungan, (3) penurunan mutu lingkungan, (4) ketidakpaduan antara pengelolaan sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya buatan, (5) kurang optimalnya rencana tata ruang, (6) perusakan dan pencemaran lingkungan, (7) rendahnya peran serta masyarakat, (8) kurang lengkap dan tidak padunya sistem informasi lingkungan, (9) belum terintegrasinya ekonomi lingkungan dalam perhitungan investasi pembangunan, dan (10) masih lemahnya penegakan hukum dalam pengelolaan lingkungan.

A) Intensitas dan Kompleksitas Masalah

Pakar lingkungan hidup dari Dewan Nasional Perubahan Iklim Amanda Katili mengatakan, ancaman terhadap bencana iklim di Indonesia dapat terjadi dalam intensitas yang lebih besar lagi dan secara langsung dirasakan oleh masyarakat petani, nelayan, pedesaan dan perkotaan.Dampak yang lebih luas perubahan iklim tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga membahayakan kesehatan manusia, keamanan pangan, kegiatan pembangunan ekonomi, pengelolaan sumberdaya alam dan infrastruktur fisik, katanya, pada diskusi peluncuran buku State of World Population 2009, Kamis (19/11) di Jakarta..

MenurutAmanda Katili, perubahan iklim yang sedang terjadi perlu disikapi dengan memperdalam pemahaman tentang proses kejadiannya secara ilmiah, baik penyebab maupun dampaknya terhadap manusia dan lingkungan kita. Dengan pemahaman tersebut dapat direncanak an upaya penyesuaian (adaptasi) dan pencegahannya (mitigasi). Strategi yang sifatnya terintegrasi di tiap sector sangatlah diperlukan. Bukan hanya di tingkat pusat tetapi terutama di tingkat daerah, mengingat berbagai dampak maupun upaya akan terjadi di tingkat daerah.

Sementara Zahidul Huque dari UNFPA , mengatakan negara berkembang hanya menyumbang tiga persen dari carbon footprint global, namun mereka yang paling rentan dan sudah menanggung beban dan efek dari perubahan iklim.

7

Iklim yang sulit diprediksi mempengaruhi produksi pangan, menghangatkan suhu laut mempengaruhi hasil perikanan, mengurangi akses terhadap air bersih. Juga meningkatkan penyebaran dan kematian karena malaria dan kasus demam berdarah, serta penyakit lain yang disebabkan oleh kekeringan dan banjir, katanya.

Pada bagian lain juga di jelaskan, bahwa sekitar 50 persen dari 240 juta penduduk Indonesia hidup dengan kurang dari 2 dollar AS per hari, sehingga sulit bagi mereka untuk melindungi diri dari dampak iklim yang berubah: peningkatan harga pangan, berkurangnya akses air bersih, layanan kesehatan ketika sakit, dan sebagainya

Bencana lingkungan kian mengancam kehidupan, tapi mengapa media masih kurang tertarik pada isu-isu lingkungan hidup? Pertanyaan seperti inilah yang selalu muncul pada setiap kesempatan orang memperbincangkan kontribusi pers bagi pelestarian lingkungan.

Gugatan terhadap peran media karena tidak menggali masalah lingkungan secara mendalam, memang sulit dielakkan. Dalam pemberitaan soal lingkungan hidup, media cenderung lebih menyoroti akibat dari kerusakan lingkungan seperti, banjir, air pasang, abrasi pantai, tanah longsor dan sebagainya.

Sementara akar penyebab degradasi lingkungan kurang mendapat perhatian. Bahkan, kalaupun hal itu diulas, pers cenderung mengedepankan faktor alam, seperti perubahan iklim, cuaca buruk, kondisi geografi dan sebagainya. Sementara faktor manusia hanya disingung sepintas lalu.

Perhatikan saja, materi berita dimedia cetak maupun elektronik, problem fundamental penyebab degradasi ekologis sangat langka dijadikan prioritas agenda pemberitaan. Bahkan dalam hal ini pers cenderung lebih dominan menunjukkan sikap reaktif yang bersifat sesaat, dan bukan karakter antisipatif, terhadap persoalan lingkungan.

Intensitas pemberitaan media kerap meredup ketika sudah tak ada bencana alam menerjang yang mengakibatkan korban-korban manusia berjatuhan dan harta benda mengalami kehancuran. Responsi terhadap pemanasan global, misalnya, hingga kini tampak masih kurang memperoleh penyikapan yang, bermakna dan mendalam dari sebagian besar media di lndonesia. Padahal, kehancuran ekologis pads level global memiliki dampak serius pada kerusakan lingkungan secara keseluruhan.

8

Dalam situasi ini, media seharusnya meningkatkan intensitas pemberitaan dengan menggunakan perspektf. jurnalisme linqkungan. Artinya, jurnalisme lingkungan harus direvitalisasi (dihidupkan kembali) oleh kalangan wartawan. Kemasan berita seakan-akan masalah lingkungan tidak bersentuhan langsung dengan kehidupan manusia tentu harus diubah. Sebab lazimnya, publik akan tertarik terhadap isu-isu yang dampaknya langsung dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari.

Kendalanya banyak kalangan berharap, dalam masalah lingkungan hidup pers dapat berperan, balk sebagai “anjing penjaga” maupun “kelompok penekan” yang mengeritik pemerintah dan korporasi yang cenderung tidak menaruh kepedulian dan bahkan dengan sistematis melakukan perusakan lingkungan.

Jika selama ini ada mitos mapan bahwa kekuatan watchdog media hanya dapat dijalankan untuk menyoroti problem-problem politis, seperti isu korupsi maupun demokratisasi, selayaknya harus diubah secara radikal. Masalah lingkungan pun bermuatan politis. Kerusakan ekologis tidak lepas dari bagaimana kekuasaan dijalankan oleh elite politik dan elite ekonomi yang bergandengan tangan menumpuk gengsi sosial dan profit financial.

Apabila isu lingkungan mengandung muatan politis, sesungguhnya ada beberapa faktor penyebab sehingga media tidak dapat berperan sebagaimana mestinya, yakni Pertama, kepemilikan modal media terkonsentrasi pada segelintir pihak. Kedua, nilai-nilai tabloidisme telah menggerus standar dan keputusan pemberitaan. Ketiga, kebiasaan-kebiasaan ruang pemberitaan dalam dewan redaksi menggerogoti perbincangan publik yang sehat.

Problem ekonomi politik media menjadikan wartawan tidak memiliki kekuatan untuk mengungkapkan kasus-kasus kerusakan lingkungan, karena kemungkinan ada pemilik media yang memiliki perusahaan-perusahaan non-media yang mendapatkan proyek dari pemerintah.

Jalinan erat birokrasi dan korporasi ini menyulitkan para wartawan mengungkap skandal degradasi ekologis yang melibatkan aparat pemerintah dan pengusaha. Kebiasaan wartawan menonjolkan sensasionalisme dalam pemberitaan dan menjalankan liputan yang sekadar berpatokan pada peristiwa, semakin menjadikan jurnalisme lingkungan sulit direalisasikan. (KSP-04/Koran Surya Pagi)

9

B) Latar belakang masalah

Krisis lingkungan hidup yang dihadapi manusia modern merupakan akibat langsung dari pengelolaan lingkungan hidup yang “nir-etik”. Artinya, manusia melakukan pengelolaan sumber-sumber alam hampir tanpa peduli pada peran etika. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa krisis ekologis yang dihadapi umat manusia berakar dalam krisis etika atau krisis moral. Umat manusia kurang peduli pada norma-norma kehidupan atau mengganti norma-norma yang seharusnya dengan norma-norma ciptaan dan kepentingannya sendiri. Manusia modern menghadapi alam hampir tanpa menggunakan hati nurani. Alam begitu saja dieksploitasi dan dicemari tanpa merasa bersalah. Akibatnya terjadi penurunan secara drastis kualitas sumber daya alam seperti lenyapnya sebagian spesies dari muka bumi, yang diikuti pula penurunan kualitas alam. Pencemaran dan kerusakan alam pun akhirnya mencuat sebagai masalah yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari manusia.
Manusia merupakan sumber kelestarian dan kerusakan lingkungan. YB Mangunwijaya memandangnya sebagai oposisi atau konflik antara manusia dan alam. Cara pandang dan sikap manusia terhadap lingkungan hidupnya menyangkut mentalitas manusia itu sendiri yang mempertanyakan eksistensinya di jaman modern ini dalam kaitannya dengan waktu, tujuan hidup, arti materi dan yang ada ”di atas” materi. Dengan demikian masalah lingkungan hidup tak lain adalah soal bagaimana mengembangkan falsafah hidup yang dapat mengatur dan mengembangkan eksistensi manusia dalam hubungannya dengan alam.
Pemikiran tersebut mendorong kami untuk memilih dan membahas tema etika lingkungan dalam paparan ini. Pada awal tulisan ini, akan diangkat contoh kasus kerusakan lingkungan yang terjadi di Kalimantan Barat serta dampak negatif yang ditimbulkannya. Kemudian kami akan membahas apa sebenarnya yang dimaksud dengan etika lingkungan hidup, beberapa pandangan yang mendasari etika lingkungan hidup tersebut. Pembahasan tentang etika lingkungan hidup, kami perdalam dengan mencari simpul-simpul pemikiran dalam sejarah filsafat barat dari Jaman Yunani Kuno sampai Jaman Modern yang memantapkan atau justru menantang etika lingkungan hidup. Selanjutnya kami akan melengkapinya dengan beberapa pada pandangan dan kesadaran baru dalam etika lingkungan yang mendukung perbaikan sikap kita atas lingkungan hidup.

”Ketiadaan strategi pembangunan berkelanjutan, menuai bencana lingkungan yang berkelanjutan”
Maraknya bencana lingkungan hidup  selama ini tak dapat dipisahkan dari ketiadaan strategi Pemerintah dalam pengelolaan pembangunan berkelanjutan. Fakta ini mengakibatkan bencana lingkungan yang kian parah.

10

Tidak adanya upaya pemerintah untuk memecah kebuntuan akibat mandeknya penanganan kasus-kasus lingkungan, seperti kasus pencemaran Teluk Buyat, Kasus Import Limbah B-3, kasus PT FI di Papua, kasus pencemaran sumber air minum di hampir semua Sungai sumber mata air di Jawa, kasus perusakan dan kebakaran hutan sampai pada kasus Sampah di beberapa kota Metropolitan semakin nyata terbukti.

Fakta bencana lingkungan, terlihat dari besarnya peluang krisis energi, buruknya pengelolaan tata ruang, terjadinya bencana alam, rusaknya hutan indonesia serta sekelumit masalah peracunan lingkungan lainnya yang tidak pernah terselesaikan.

Krisis energi saat ini telah mengancam masyarakat yang lemah secara ekonomi, untuk mendapatkan akses energi yang layak, hal ini terbukti dengan semakin mahalnya harga Bahan Bakar Minyak ( BBM ) dan listrik akhir-akhir ini. Kebijaksanaan penggunaan Batubara yang dicanangkan pemerintah pada akhir-akhir ini nyata juga tidak didasari oleh hasil kajian kondisi sosial masyarakat dan ekologi, justru melahirkan kebingungan dan potensi pencemaran dan perusakan lingkungan dimasa mendatang.    Fakta lain, soal deforestasi hutan yang tidak kunjung dapat teratasi, mengisyaratkan gagalnya penanganan pemerintah terhadap aktivitas yang merusak hutan baik illegal logging maupun konversi hutan dan lahan.

Terbitnya kebijakan pro lingkungan selama ini  nyatanya harus berbenturan dengan kebijakan yang justru memfasilitasi proses ekploitasi lingkungan. Sebut saja, kebijakan pemberantasan Illegal Logging ternyata dibenturkan dengan kebijaksanaan perijinan tambang di hutan lindung, serta kebijaksanaan pengembangan wilayah perbatasan.
Salah satu permasalahan kebijaksanaan yang belum dikedepankan oleh pemerintah selama ini adalah bahwa dalam penyusunan kebijaksanaan pengelolaan lingkungan, Pemerintah tidak memiliki dan menerapkan asas-asas umum kebijakan lingkungan ( General Principles of Environmental Policy ) yang secara umum telah dipergunakan di negara-negara yang memiliki komitmen tinggi dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Beberapa asas umum kebijaksanaan pengelolaan lingkungan tersebut antara lain adalah (1) asas penanggulangan pada sumbernya (abattement at the source),(2) asas penerapan sarana praktis yang terbaik, atau sarana teknis yang terbaik, (3) prinsip pencemar membayar ( polluter pays principle ), (4) prinsip cegat tangkal ( stand still principle ) dan (5) prinsip perbedaan regional.

11

Artinya, kebijaksanaan pemerintah dalam penanganan permasalahan lingkungan saat ini masih dipandang secara parsial dan tidak didasari hasil kajian yang komprehensif. Dua masalah penting yang mengakibatkan bencana lingkungan terbesar adalah masalah dinamika dan tekanan kependudukan, yang berimplikasi pada semakin beratnya tekanan atau beban lingkungan. Kondisi ini diperparah dengan kebijaksanaan pembangunan yang bias kota yang kemudian mengakibatkan terjadinya perusakan tata ruang, pencemaran lingkungan akibat industri,  penyempitan lahan pertanian serta koversi hutan yang tak terkendali.

Tekanan atau beban lingkungan yang cukup besar tersebut sangat berkaitan dengan perencanaan tata ruang yang konsisten berbasis pada daya dukung lingkungan, pertumbuhan industri yang tidak ramah lingkungan sehingga mengakibatkan pencemaran, kekumuhan lingkungan yang diakibatkan oleh pemusatan jumlah penduduk melebihi daya dukung lingkungan, dan tekanan terhadap hutan dari aktivitas illegal logging dan konversi lahan dan hutan untuk pertambangan, perkebunan, dan industri.

Dalam rangka hari lingkungan hidup, 5 Juni 2006, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) menuntut adanya perbaikan  pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam dengan pendekatan yang lebih komprehensif dengan mendasarkan pada penerapan asas-asas umum kebijaksanaan lingkungan yakni (1) asas penanggulangan pada sumbernya (abattement at the source) antara lain dengan mengembangkan kebijakan pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga dan tingkat sumber sampah lainnya, kebijakan sistem pengawasan industri, kebijakan konservasi dan penyeimbangan supply – demand dalam pengelolaan hutan, mencabut kebijakan perijinan tambang dikawasan hutan, mencabut kebijaksanaan alih fungsi hutan untuk perkebunan di kawasan perbatasan  serta kebijaksanaan pengembangan industri berbasis pertanian ekologis 2) asas penerapan sarana praktis yang terbaik, atau sarana teknis yang terbaik, antara lain melalui pengembangan kebijaksanaan industri bersih, kebijaksanan insentif bagi pengadaan alat pengelolah limbah, kebijaksanaan pengelolaan lingkungan industri kecil (3)prinsip pencemar membayar (polluter pays principle) melalui pengembangan kebijaksanaan  pemberian insen tif pajak pemasukan alat pengelolah limbah bagi industri yang taat lingkungan,insentif lain bagi pengembangan industri yang melakukan daur ulang (reused, recycling) (4) prinsip cegat tangkal (stand still principle) dengan melakukan pengembangan sistem pengawasan import B-3, kebijaksanaan pengelolaan hutan dan DAS berbasis masyarakat dan (5) prinsip perbedaan regional dengan mengembangkan kebijaksanaan insentif berupa subsidi dari wilayah pemanfaat (hilir) kepada wilayah pengelolah (hulu), secara konsisten, partisipatif dan berbasis pada keadilan lingkungan (eco justice)!

12

Potret Konflik Lingkungan
Kerangka konseptual dalam pemikiran ini adalah pengelolaan lingkungan dengan perspektif manajemen bencana berbasis masyarakat. Secara sederhana, manajemen bencana menurut konsep ini adalah usaha memperkuat sistem pengelolaan lingkungan pada tingkat komunitas dan unit-unit lain diatasnya untuk mengurangi risiko permasalahan lingkungan sebagai sebuah ancaman terjadinya bencana. Ini dilakukan agar komunitas dapat lebih aman mengelola sumberdaya yang ada secara berkelanjutan.
Sengketa antara aktor-aktor komponen sosial lingkungan mendominasi potret sengketa lingkungan yang ada di Indonesia, sementara aktor-aktor komponen fisik-kimia-biotis menjadi korban sengketa tersebut. Sebagian besar sengketa lingkungan terjadi antara masyarakat dengan pelaku industri. Contoh pola sengketa ini antara lain kasus sengketa lingkungan masyarakat Dukuh Tapak – Semarang dengan beberapa pabrik di sekitar kali Tapak pada tahun 1990-an. Pada tahun 1994 di Yogyakarta sengketa antara Masyarakat Denggung – Sleman dengan PT Sibalec, karena limbah pabrik mengotori sumur penduduk. Di desa Dalu X, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, untuk mendapatkan kembali air Sungai Belumai yang jernih, kandas di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Padahal kepada PT Sari Morawa, Bapedal memberikan Peringkat Hitam. Artinya, tidak ada usaha sama sekali untuk mengelola limbahnya.
Sengketa vertikal antara masyarakat korban dengan perusahaan akan berkembang menjadi konflik horisontal antara masyarakat korban dengan buruh. Kasus pabrik pulp Indorayon Inti Utama di Sumatera Utara memunculkan konflik berkepanjangan antara pekerja dan masyarakat tercemar. Masyarakat ingin pabriknya ditutup, karena sekian lama telah merusak air sungai dan tanaman sumber penghidupannya. Sementara di sisi lain, bagi pekerja pabrik, penutupan pabrik berarti tutupnya aset kehiduannya. Akhirnya pabrik ditutup dan ganti nama. Di Bulukumba Sulawesi Selatan, masyarakat merasa aset penghidupannya telah bertahun-tahun dirampas perusahaan perkebunan PT London Sumatera. Di sisi lain, PT London Sumatera merasa telah melakukan pengambilalihan lahan secara legal. Hasilnya adalah konflik masyarakat setempat dengan pihak perkebunan yang didukung aparat keamanan. Keamanan terkendali melalui korban di pihak masyarakat berjatuhan.

13

Sengketa lingkungan murni antara masayarakat terjadi apabila satu komunitas menjadi korban akibat kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh komunitas lain. Konflik antar kampung yang terjadi di Jember dan di Besuki Jawa Timur pada akhir tahun 2001 terjadi karena masyarakat di daerah rendahan menganggap masyarakat di tepi hutan menjadi biang keladi penyebab daerahnya menjadi sering banjir dan longsor.

Bencana Lingkungan
Paparan di atas menunjukkan bahwa permasalahan lingkungan cenderung tidak diselesaikan dengan baik. Setidaknya, permasalahan lingkungan diselesaikan dengan meninggalkan permasalahan. Belum lagi bahwa kecenderungan adanya fenomena dialektika dalam penyelesaian masalah, yaitu munculnya masalah baru dalam penyelesaian masalah. Oleh karenanya penyelesaian lingkungan cenderung akan memunculkan akumulasi masalah: sisa masalah dan masalah baru. Pada kasus pencemaran solar PT KAI di Jlagran dan sekitarnya misalnya, “penyelesaian” dengan memasang instalasi air bagi masyarakat yang tercemar akan menyisakan dan memunculkan masalah baru. Masalah yang tersisa antara lain berupa solar dalam akifer air tanah yang berpotensi meluas walaupun sumber kebocoran solar sudah berhenti, serta bau menyengat pada sumur yang telah tercemar. Sementara itu masalah baru yang muncul adalah keharusan masyarakat mengeluarkan ongkos pemenuhan kebutuhan air. Dalam perspektif manajemen bencana masalah-masalah tersebut merupakan ancaman yang berpotensi menjadi bencana.
Bencana (disaster) merupakan fenomena sosial akibat kolektif atas komponen ancaman (hazard) yang berupa fenomena alam dan atau buatan di satu pihak, dengan kerentanan (vulnerability) komunitas di pihak lain. Bencana terjadi apabila komunitas mempunyai tingkat kemampuan yang lebih rendah dibanding dengan tingkat ancaman yang mungkin terjadi padanya. Ancaman menjadi bencana apabila komunitas rentan, atau memiliki kapasitas lebih rendah dari tingkat bahaya tersebut, atau bahkan menjadi salah satu sumber ancaman tersebut.

C) Penanganan Masalah Berbasis Masyarakat

Bagi masyarakat di Kemukiman Kuala Baru, Kebupaten Aceh Singkil Propinsi Nanggronge Aceh Darussalam, sumberdaya dan keanekaragaman hayati sangat penting dan strategis artinya bagi keberlangsungan kehidupan mereka disana. Hal ini bukan semata-mata karena posisinya berada disekitar (didalam kawasan SM Rawa Singkil) akan tetapi kesadaran mereka, bahwa alam harus dijaga untuk keseimbangan hidup sudah lama ada.

14

Suaka Margasatwa Rawa Singkil yang luasnya 102.500 ha dan berada di Aceh Singkil dan Aceh Selatan, merupakan salah satu kawasan dengan keanekaragaman hayati (mega-biodiversity), dan memiliki keterkaitannya yang erat dengan kekayaan keanekaragaman budaya lokal yang dimiliki masyarakat disana (mega-cultural diversity).

Ketergantungan dan tidak-terpisahan antara pengelolaan sumberdaya dan keanekaragaman hayati ini dengan sistem-sistem sosial lokal yang hidup di tengah masyarakat bisa secara gamblang dilihat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat disana. “sejak dulu kami sudah lama hidup dan berkembang berdampingan dengan alam disini, jadi kami mengharapkan kepada Pemerintah baik di daerah maupun pusat untuk memberikan ruang kepada kami agar bisa ikut dan terlibat aktif dalam pengelolaan kawasan SM Rawa Singkil.” jelas H.Nasmunddin (60) Imam Mukim yang sidah 10 tahun menjabat sebagai imam mukim di Kemukiman Kuala baru.Kecamatan yang baru 2 tahun dimekarkan dari Kecamatan Induk Singkil terus berkembang dari waktu-kewaktu. Mulai dari pembangunan fisik sampai pada peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap penyelamatan alam. Namun kemukiman Kuala Baru sudah jauh sebelum Kecamatan ada. Meski sangat beragamnya suku-suku yang ada disana, namun kerukunan antara sesama masyarakat diKuala Baru cukup baik. Suku Nias, Padang, Mandailing, Batak, Aceh dll sudah ratusan tahun hidup bersama didalam kawasan hutan rawa yang masih asri. “jadi alangkah bijak jika konsep pengelolaan kawasan hutan yang ada sekitar Kemukiman kami kelola secara adapt kami” imbuh Imam mukim lagi

Semangat masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan, baik penjagan maupun perawatan hutan rawa disana sangat beralasan. Selain banyak warga yang menggantukan hidup dari sumber hutan seperti ikan lele sungai maupun madu lebah, warga juga mengkhawatirkan bencana yang muncul jika alam rusak. Tsunami dan gempa bumi merupan pelajaran yang sangat berharga khususnya bagi warga disana. Selain lokasi pemukiman mereka persisi di pinggir laut lepas, kemukiman ini juga di apit oleh sungai yang ada di kawasan.

Berangkat dengan dari hal tersebut, warga kecamatan dan Kemukiman Kuala Baru bersama Yaysan Ekositem Lestari menggagas musyawarah untuk penggalian hukum-hukum adat yang diharapkan bisa mengurangi laju kerusakan hutan. Kegiatan yang dilakukan akhir Desember 2007 lalu menghasilkan panduan hukum adat termasuk pengelolaan kawasan hutan yang ada di sekitar pemukiman itu.

15

Mulai dari pemanfaatan pasir, kayu, ikan, madu dan lainnya, semua diatur dan sangsi secara berkelanjutan. “tidak hanya kami yang memiliki hak hidup dan hutan ini, akan tetapi anak dan cucu kami juga sangat besar hak atas semua ini” tegas Allauddin Imam Masjid dan juga salah seorang Anggota DPRK Aceh Singkil.

Secara tradisional masyarakat Kuala Baru tergantung dan memiliki ikatan sosio-kultural dan religius yang erat dengan lingkungan lokalnya. Hal ini tercermin jelas saat dilakukannya workshop Kolaboratif Management (Pengelolaan Bersama) yang dihardiri oleh seluruh Pemangku Kepentingan SM Rawa Singkil di  Hotel Anak Laut 14-15 Desember 2007. Selain pemberdayaan peningkatan kapasitas terhadap pola pelestarian alam menurut hukum dan perundang-undangan yang ada, mereka (warga-red) mengharapkan pemerintah dalam hal ini Pemkab dan BKSDA wil II-NAD benar-benar serius jika ingin alam ini selamat. Untuk apa warga aktif menjaga hutan dari penebangan, sementara okmum pemerintah dan penegak hokum sendiri yang sering terlibat. Kerjasama dan saling membantu adalah hal yang terpenting untuk mewujudkan sebuah pola pengelolaan bersama. Hal ini disampaikan BKSDA Wil II-NAD yang juga hadir dalam kegiatan tersebut.  Semiloka yang akhirnya menghasilkan rekomendasi untuk membahas lebih rincin apa-apa saja yang harus dikelola dan bagaimana system mekanisme hokum untuk pengelolaan tersebut.

  1. 1. Mengembangkan Sistem Sosial Yang Responsif

Mengembangkan lingkungan yang proaktif. Mendemonstrasikan kasus bisnis e-Commerce yang sukses. Menghilangkan halangan dan memperbaiki infrastruktur. Memaksimalkan hasil usaha bisnis melalui e-Commerce … Internet walaupun perkembangannya sangat pesat di Indonesia, namun masih jauh dari menjadi gaya hidup mayoritas penduduk Indonesia. Pengiriman barang. Kualitas & Biaya pengiriman barang menjadi kendala. Terutama untuk perusahaan yang ingin melayani customer di luar …

Menurut Sutalaksana, 1979, ergonomi merupakan ilmu yang mempelajari sifat, kemampuan, dan keterbatasan manusia untuk merancang suatu sistem kerja sehingga orang dapat hidup dan bekerja pada sistem itu dengan baik, yaitu mencapai tujuan … Tanpa memperhatikan keseimbangan kalori itu maka akan terjadi masalah kelebihan berat atau kekurangan berat. 3. Kondisi lingkungan; aspek lingkungan kerja sangat menentukan prestasi kerja manusia. Lingkungan yang tidak kondusif untuk …

16

Ekonomi Pembangunan adalah cabang dari Ilmu Ekonomi yang bertujuan untuk menganalisis masalah-masalah yang khususnya dihadapi oleh negara-negara sedang berkembang dan mendapatkan cara-cara untuk mengatasi masalah-masalah itu, supaya negara- negara … Pada mulanya lingkungan tidak dipertimbangkan dalam setiap usaha pembangunan ekonomi. Lingkungan dan sumberdaya alam dianggap sebagai karunia Tuhan, sehingga sediannya cukup berlimpah dan selalu dapat tercipta kembali. …

Pendekatan Modern menemukan bahwa setelah beban kerja terdistribusi dengan baik dan suasana kerja juga nyaman, organisasi juga perlu disesuaikan dengan kondisi luar (lingkungannya) agar bisa hidup dan berkembang dengan baik. … Selain itu, ketergantungan ini juga menyebabkan cara untuk melakukan analisis terhadap permasalahan organisasi juga perlu memperhatikan apakah permasalahan tersebut sebenarnya muncul dari kondisi yang terdapat di luar organisasi …

Dengan limpahan rahmat dan hidayah-Nya kami telah menyelesaikan penulisan dari makalah kami tentang “Masalah Sosial Sebagai Efek Perubahan (Kasus Lingkungan Hidup) dan Upaya Pemecahanya”. Dalam penulisan ini akan dibahas tentang …

Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup oleh Masyarakat Bersama Pemerintah Sebagai warga negara yang baik, masyarakat harus memiliki kepedulian yang tinggi terhadap kelestarian lingkungan hidup di sekitarnya sesuai dengan kemampuan …

Sebagai warga negara yang baik, masyarakat harus memiliki kepedulian yang tinggi terhadap kelestarian lingkungan hidup di sekitarnya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Beberapa upaya yang dapat dilakukan masyarakat berkaitan dengan …

  1. 2. Pemanfaatan Modal Sosial

Sumber pendanaan

Sebagai contoh Modal Sosial dari Organisasi WALHI,Sumber pendanaan WALHI berasal dari iuran anggota, sumbangan masyarakat individu, serta lembaga dana lainnya baik lokal, nasional maupun internasional, sepanjang tidak mengikat dan tidak berasal dari kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan visi-misi serta nilai-nilai WALHI. WALHI juga melakukan usaha-usaha lain yang legal dan tidak bertentangan dengan visi-misi serta nilai-nilai WALHI.Dana tersebut dikelola berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan yang benar dan dipertanggungjawabkan secara berkala kepada komponen WALHI dan kepada public.

17

  1. 3. Pemanfaatan Institusi  Sosial :
    1. a. Organisasi Masyarakat

Walhi didirikan pada 15 Oktober 1980 sebagai reaksi dan keprihatinan atas ketidakadilan dalam pengelolaan sumberdaya alam dan sumber-sumber kehidupan, sebagai akibat dari paradigma dan proses pembangunan yang tidak memihak keberlanjutan dan keadilan. WALHI merupakan forum kelompok masyarakat sipil yang terdiri dari organisasi non-pemerintah (LSM/Ornop/NGO), Kelompok Pecinta Alam (KPA) dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).

WALHI hadir di 26 provinsi dengan 436 organisasi anggota. WALHI kini memiliki 436 organisasi anggota (Juni 2005) yang secara aktif berkampanye di tingkat lokal dan nasional. Di tingkat internasional, WALHI berkampanye melalui jaringan Friends of the Earth Internasional yang beranggotakan 71 organisasi akar rumput di 70 negara, 15 organisasi afiliasi, dan lebih dari 1 juta anggota individu.

WALHI menilai kecenderungan kerusakan lingkungan hidup semakin masif dan kompleks baik di pedesaan dan perkotaan. Memburuknya kondisi lingkungan hidup secara terbuka diakui mempengaruhi dinamika sosial politik dan sosial ekonomi masyarakat baik di tingkat komunitas, regional, maupun nasional.

Pada gilirannya krisis lingkungan hidup secara langsung mengancam kenyamanan dan meningkatkan kerentanan kehidupan setiap warga negara. Kerusakan lingkungan hidup telah hadir di perumahan, seperti kelangkaan air bersih, pencemaran air dan udara, banjir dan kekeringan, serta energi yang semakin mahal. Individu yang bertanggungjawab atas kerusakan lingkungan hidup sulit dipastikan karena penyebabnya sendiri saling bertautan baik antar-sektor, antar-aktor, antar-institusi, antar-wilayah dan bahkan antar-negara.

Untuk menjamin keberlanjutan kehidupan generasi mendatang dibutuhkan gerakan sosial yang kuat dan meluas. Generasi mendatang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Untuk itu generasi sekarang bertanggungjawab mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan yang lebih baik.

18

Kegiatan utama

Permasalahan lingkungan saling terkait dan telah berdampak besar terhadap kehidupan masnusia dalam bentuk pemiskinan, ketidakadilan dan menurunnya kualitas hidup manusia. Sebagai solusi, penyelamatan lingkungan hidup harus menjadi sebuah gerakan publik.

Sebagai organisasi publik, WALHI terus berupaya:

  • Menjadi organisasi yang populis, inklusif dan bersahabat.
  • Menjadi organisasi yang bertanggung gugat dan transparan.
  • Mengelola pengetahuan yang dikumpulkannya untuk mendukung upaya penyelamatan lingkungan hidup yang dilakukan anggota dan jaringannya maupun publik.
  • Menjadi sumberdaya ide, kreatifitas dan kaderisasi kepemimpinan dalam penyelamatan lingkungan hidup.
  • Menggalang dukungan nyata dari berbagai elemen masyarakat.
  • Menajamkan fokus dan prioritas dalam mengelola Kampanye dan advokasi untuk berbagai isu:
    1. Air, pangan dan keberlanjutan
    2. Hutan dan Perkebunan
    3. Energi dan Tambang
    4. Pesisir dan Laut
    5. Isu-isu Perkotaan

Menjadi organisasi publik

Tingkat kerusakan lingkungan hidup saat ini telah menimbulkan masalah-masalah sosial seperti pengabaian hak-hak asasi rakyat atas sumber-sumber kehidupan dan lingkungan hidup yang sehat, marjinalisasi, dan pemiskinan. Oleh karenanya, masalah lingkungan hidup harus didudukkan sebagai masalah sosial.

Sehingga gerakan lingkungan hidup perlu mentransformasikan dirinya menjadi gerakan sosial yang melibatkan seluruh komponen masyarakat seperti buruh, petani, nelayan, guru, kaum profesional, pemuda, remaja, anak-anak, dan kaum perempuan.

19

Menyadari tantangan tersebut, organisasi WALHI telah berubah menjadi organisasi publik yang tidak hanya beranggotakan organisasi non pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat. Organisasi publik yang memberikan peluang seluas-luasnya kepada perseorangan yang peduli dan berminat terlibat serta mendukung gerakan lingkungan hidup di Indonesia. Hal ini bertujuan mendorong percepatan gerakan lingkungan hidup menjadi gerakan sosial yang luas.Perseorangan dan publik umum sekarang dapat bergabung menjadi anggota Sahabat WALHI dan terlibat secara aktif di dalam upaya penyelamatan lingkungan hidup Indonesia.

Kelembagaan

Sebagai forum, WALHI menganut sistem pemerintahan yang demokratis dengan prinsip tanggung gugat dan transparan. Di tingkat nasional, Eksekutif Nasional menjalankan program-program nasional organisasi, sementara kelembagaan yang merupakan representasi seluruh anggota untuk menjalankan fungsi legislatif disebut Dewan Nasional.

Eksekutif Nasional dan daerah dipilih melalui pemilihan langsung. Struktur organisasi dibangun berdasarkan prinsip Trias Politika untuk menjamin pelaksanaan pembagian kekuasaan dan kontrol dan untuk menghindari penyelewengan kekuasaan.

Eksekutif nasional dan Eksekutif Daerah, Dewan Nasional dan Dewan Daerah dan Majelis Etik Nasional adalah bagian dari trias politika WALHI yang menjalankan hak dan kewajiban dan tercantum dalam statuta. Untuk memastikan jalannya organisasi, posisi direktur eksekutif dibatasi maksimal hingga dua kali masa jabatan selama tiga tahun.

WALHI ada di 26 provinsi di Indonesia. Semua menjalankan forumnya dengan independen, termasuk pendanaan dan pengelolaannya. Di tingkat nasional, Eksekutif Nasional berperan sebagai koordinator dan dan fasilitator dalam aktivitas nasional dan internasional.

Pengambilan keputusan WALHI

Forum pengambilan keputusan tertinggi WALHI adalah dalam pertemuan anggota setiap tiga tahun yang disebut Pertemuan Nasional Lingkungan Hidup (PNLH).

20

Forum ini menerima dan mensahkan pertanggungjawaban Eksekutif Nasional, Dewan Nasional serta Majelis Etik Nasional; merumuskan strategi dan kebijakan dasar WALHI; menetapkan dan mensahkan Statuta; serta menetapkan Eksekutif Nasional, Dewan Nasional, dan Majelis Etik Nasional.

Setiap tahun diselenggarakan pula Konsultasi Nasional Lingkungan Hidup (KNLH) sebagai forum konsultasi antarkomponen WALHI dan evaluasi program WALHI. Format pengambilan keputusan yang sama juga terjadi di forum-forum WALHI daerah.

  1. b. Organisasi Swasta

Organisasi Pecinta Lingkungan Hidup  Indonesia

  • TUNAS HIJAU ialah organisasi lingkungan hidup non-profit,  kids & young people do actions for a better earth yang bermarkas di Surabaya. TH berawal dari pengiriman 5 orang Pramuka dari Jawa Timur ke Australia Maret 1999. Sejak itu, TH terus konsisten dalam melakukan upaya-upaya sederhana dan nyata untuk membantu lingkungan hidup menjadi lebih baik.

Terbukti, dengan kekonsistenan tersebut melalui masyarakat, TH menerima Surabaya Academy Award 2004 dalam bidang lingkungan hidup. Pada SAA 2004 ini TH ialah organisasi lingkungan hidup pertama yang mendapatkannya. TH juga mendapatkan Delta.

  • FM Surabaya Award 2005 untuk kategori lingkungan hidup dari Radio Delta FM Surabaya
  • BOS – Yayasan Penyelamatan Orangutan Balikpapan – Lingkungan Hidup
  • Masyarakat: BOS -, Organisasi Lingkungan Hidup
  • Menjalani sebuah program reintroduksi orangutan sitaan di Kalimantan Timur Yayasan
  • Penyelamatan Orangutan Balikpapan Lingkungan Hidup .
  • LSPL – Lembaga Studi Pemantauan Lingkungan
  • Masyarakat: LSPL, Organisasi Lingkungan Hidup
  • LSM yang bergerak di bidang sosial dan studi pemantauan lingkungan Lembaga Studi Pemantauan Lingkungan khususnya pemantauan lingkungan di Sumatera Utara. Tersedia presentasi LSPL dan berbagai artikel.

21

  • Telapak Indonesia
  • Masyarakat: Telapak, Organisasi Lingkungan Hidup
  • LSM Bogor yang mempromosikan kebijakan dan praktek-praktek pengelolaan sumber daya alam yang lebih baik Indonesia Tersedia daftar kegiatan dan publikasi, serta berita-berita tulisan Telapak, lembar informasi kehutanan dan galeri foto.
  • Indonesian Center for Biodiversity and Biotechnology (ICBB)
  • Masyarakat: Indonesian, Organisasi Lingkungan Hidup
  • LSM berbasis riset keanekaragaman hayati dan pengembangan bioteknologi Center for Biodiversity and Biotechnology (ICBB) Bertujuan membangun kesadaran masyarakat mengenai keanekaragaman hayati dan potensi bioteknologi, pengembangan strategi dan kebijakan pemanfaatan sumberdaya hayati berkelanjutan, inventarisasi dan eksplorasi sumberdaya hayati Indonesia.
  • WALHI – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia
  • Masyarakat: WALHI, Organisasi Lingkungan Hidup
  • Forum organisasi non pemerintah yang bertujuan mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan dengan menekankan prinsip-prinsip keadilan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia partisipasi rakyat dan demokrasi.
  • Manajemen Kebakaran Hutan Terpadu
  • Masyarakat: Manajemen, Organisasi Lingkungan Hidup
  • Lembaga kerjasama Instansi Kerjasama Teknis Jerman Kebakaran Hutan Terpadu GTZ, – Departemen Kehutanan Indonesia, memantau titik api di Kalimantan dengan satelit NOAA, membina masyarakat sekitar hutan, memberi pelatihan kepada dosen dan pegawai negeri perihal kebakaran. Tersedia presentasi aktivitas lembaga, foto, links dan peta titik panas di Kalimantan yang sering diperbarui.
  • Milis Envorum
  • Masyarakat: Milis, Organisasi Lingkungan Hidup
  • Diskusi mengenai lingkungan hidup di Indonesia Envorum .
  • Masyarakat Penyayang Alam dan Lingkungan Hidup (Mapayah) – Lingkungan Hidup
  • Masyarakat: Masyarakat, Organisasi Lingkungan Hidup
  • Lembaga non pemerintah yang berkedudukan di Banda Aceh Penyayang Alam dan Lingkungan Hidup (Mapayah) Lingkungan Hidup Berkampanye untuk penyelamatan orangutan Sumatera.

22

  • Yayasan Ekowisata Sumatera (YES) – Lingkungan Hidup
  • Masyarakat: Yayasan, Organisasi Lingkungan Hidup
  • Mengembangkan kawasan ekowisata di Sumatera dengan berpihak kepada masyarakat kecil pedesaan Ekowisata Sumatera (YES) Lingkungan Hidup Tersedia profil.
  • Forum Ekonomi Kelautan (Forek) Indonesia
  • Masyarakat: Forum, Organisasi Lingkungan Hidup
  • Organisasi non pemerintah yang bergerak di bidang pengelolaan potensi sumber daya kelautan Ekonomi Kelautan (Forek) Indonesia Tersedia presentasi organisasi dan sepilihan berita aktual.
  • Laboratorium Pembangunan dan Lingkungan (Lablink)
  • Masyarakat: Laboratorium, Organisasi Lingkungan Hidup
  • Lembaga riset dan konsultasi nirlaba yang mempromosikan pengelolaan sumberdaya yang adil Pembangunan dan Lingkungan (Lablink) dan pembangunan berkelanjutan.
  • Yayasan Damar
  • Masyarakat: Yayasan, Organisasi Lingkungan Hidup
  • Mengupayakan peningkatan kualitas pengelolaan sumberdaya alam Indonesia melalui program pengkajian dan perumusan kebijakan Damar pemberdayaan masyarakat dan penyebarluasan informasi. Tersedia daftar publikasi.
  • WARSI – Warung Informasi Konservasi
  • Masyarakat: WARSI, Organisasi Lingkungan Hidup
  • Koalisi 12 LSM di Sumatera yang bekerja di bidang pelestarian alam dan community development Warung Informasi Konservasi Tersedia berita-berita dari organisasi dan buletin “Alam Sumatera”.
  • Masyarakat: TerraNet, Organisasi Lingkungan Hidup
  • Portal lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan TerraNet Tersedia tulisan dari berbagai sumber dan informasi mengenai LSM dan institusi yang bekerja di bidang tersebut.
  • Yayasan Acintyacunyata
  • Masyarakat: Yayasan, Organisasi Lingkungan Hidup
  • Bergerak dalam bidang kegiatan konservasi gua dan kawasan karst Acintyacunyata batugamping,.
  • Forum Pengembangan Partisipasi Masyarakat (FPPM)
  • Masyarakat Organisasi

23

-         Forum non-profit yang berminat pada gagasan partisipasi masyarakat sebagai basis pengembangan tatanan masyarakat sipil di Indonesia Pengembangan Partisipasi Masyarakat (FPPM) .

  • Komnas HAM – Lingkungan Hidup
  • Masyarakat Organisasi

Lembaga mandiri yang mempunyai tugas untuk melaksanakan pengkajian HAM Lingkungan Hidup penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang hak asasi manusia. Tersedia presentasi quasi-LSM itu, serta jurnal Suar dan berbagai dokumen lainnya.

  • Lembaga Kajian untuk Transformasi Sosial (LKTS)
  • Masyarakat Organisasi

Memperjuangkan Kajian untuk Transformasi Sosial (LKTS) membela dan memperkuat posisi, hak-hak dan kepentingan masyarakat khususnya perempuan.

  • Macintosh Club Indonesia :
  • Masyarakat Organisasi

Sarana komunikasi untuk pengguna Macintosh di Indonesia Club Indonesia : disini bisa saling tukar informasi,pengalaman, software upgrade, tip and tricks dengan ribuan pengguna Macintosh dari Indonesia.

  • Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) – Lingkungan Hidup
  • Masyarakat Organisasi

Jaringan organisasi non-pemerintah dan organisasi komunitas yang memiliki kepedulian terhadap masalah-masalah HAM Advokasi Tambang (JATAM) Lingkungan Hidup gender, lingkungan hidup, masyarakat adat dan isu-isu keadilan sosial dalam industri pertambangan. Tersedia bulletin dan berita harian mengenai masalah-masalah seputar pertambangan.

24

  1. c. Optimalisasi Kontribusi Dalam Pelayanan Sosial

Optimalisasi Ekstraksi Energi Angin Kecepatan Rendah di Indonesia dengan Aplikasi Konverter Boost

Energi angin merupakan salah satu potensi energi terbarukan yang dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap kebutuhan energi listrik domestik, khususnya wilayah terpencil. Pembangkit energi angin yang biasa disebut Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) ini bebas polusi dan sumber energinya yaitu angin tersedia di mana pun, maka pembangkit ini dapat menjawab masalah lingkungan hidup dan ketersediaan sumber energi. Dibandingkan dengan sumber energi alternatif lainya ekstraksi energi dari angin memiliki carbon footprint yang relatif rendah[1]. Carbon footprint yang dimaksud di sini adalah emisi CO2 yang dihasilkan dari keseluruhan proses produksi turbin sampai dengan operasi pemanfaatan sumber energi tersebut. Untuk Sistem Konversi Energi Angin (SKEA) carbon footprint meliputi proses pembuatan turbin, generator, konstruksi, dan operasi dari SKEA. Perbandingan carbon footprint dari SKEA dibandingkan dengan sistem konversi energi lainya dapat dilihat pada gambar 1 di bawah ini.

<!–[if gte vml 1]> <![endif]–><!–[if !vml]–><!–[endif]–>

25

Gambar.1 Perbandingan Carbon Footprint dari Beberapa Sumber Energi Alternatif (Data dari UK Parliamentary Office of Science and Technology, November 2006)

Keunggulan dari SKEA adalah:

  • <!–[if !supportLists]–> Termasuk sumber energi yang menghasilkan emisi rendah dalam produksi listrik.
  • <!–[if !supportLists]–>Tersedia di seluruh wilayah Indonesia termasuk di daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh jaringan transmisi (grid) listrik.

Pembangkitan energi angin terjadi berdasarkan prinsip perubahan energi kinetik angin sebelum dan setelah melewati turbin angin. Ketika melewati turbin angin, angin mengalami pengurangan energi kinetik (yang ditandai dengan berkurangnya kecepatan angin). Energi kinetik yang “hilang” ini dikonversikan menjadi energi mekanik yang memutar turbin angin, turbin angin ini terhubung dengan rotor dari generator. Generator mengubah energi mekanik menjadi energi listrik.

  1. d. Kerjasama dan Jaringan

One Roof and Enforcement System (ORES) merupakan sebuah sistem penegakan hukum satu atap yang mulai terdengar saat Undang-undang R.I tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 mulai diundangkan. Integrated Criminal Justice System atau Penegakan Hukum Pidana Terpadu, sebenarnya sudah lebih dahulu dikenal sebagai sebuah konsepsi penyelenggaraan peradilan pidana sistemik yang merupakan wujud interaksi penegakan hukum dengan melibatkan komponen aparat penegak hukum dalam sub sistem peradilan pidana. Kata “Terpadu” merupakan penegasan dilakukannya kinerja yang berjalan secara berkesinambungan, saling mempengaruhi, adanya sinkronisasi gerak aparatur penegak hukum dalam mewujudkan sebuah proses peradilan dan terutama juga saling mengawasi. Sistem ini juga merupakan jawaban kritik atas terkotak-kotaknya fungsi tugas penegak hukum kita sebagai akibat implementasi prinsip differensiensi fungsional di lapangan yang kaku, dan menimbulkan celah tidak berfungsinya sistem check and balanced.

26

ORES diakui merupakan konsep mempersatukan unsur penegak hukum ke dalam jalinan kerjasama yang baik. Penyidik mengawasi Jaksa, Jaksa mengawasi Penyidik, dan keduanya bersama-sama mempunyai satu tujuan, yakni meng-golkan kasus lingkungan ke dalam gawang pengadilan. Kerjasama semacam ini walaupun tidak secara jelas disebut dalam UULH yang lalu No. 23 Tahun 1999, sebenarnya sudah dilakukan banyak pendalaman teknik penanganan kasus-kasus lingkungan dengan dikenalnya prinsip “Total Football System” atau juga Triangle Integrated Environmental Criminal Justice System yang merupakan model spesifik sistem segitiga terpadu antara Polisi, Jaksa dan Saksi Ahli untuk saling berkoordinasi dari tahap penyidikan hingga penuntutan. Namun sayang dalam pelaksanaannya, penerapan prinsip differensiensi fungsional tanpa diimbangi prinsip koordinasi dan saling mengawasi, tampaknya sering disalahgunakan, sehingga para penegak hukum yang disebut sebagai segitiga terpadu itu tampak bekerja sendiri-sendiri yang pada akhirnya di persidangan dapat dengan mudah dipatahkan pembuktiannya oleh saksi ahli lawan atau pihak penasehat hukum terdakwa. Kurangnya keahlian, pemahaman dan multi disiplin ilmu yang terlalu banyak dalam kasus-kasus lingkungan hidup juga membuat para penegak hukum yang tidak memiliki keteguhan, kesabaran dan pemahaman yang cukup dalam  penanganan perkara Lingkungan Hidup masih harus meraba untuk menangani perkara yang memang memiliki banyak sifat khusus dan rumit ini.

Kasus Lingkungan tidak pernah menjadi primadona di kalangan penegakan hukum. Kasus ini jarang sekali dimenangkan masyarakat atau elemen organisasi lingkungan dan juga susah untuk menuntutnya. Ada beberapa hal yang menjadi biang kurangnya perhatian terhadap kasus Lingkungan Hidup, yakni:

  1. Kasus Lingkungan memerlukan pemahaman multi disiplin ilmu, bukan hanya ilmu hukum namun berkembang ke ilmu-ilmu lain khususnya ilmu pasti dan teknologi, sehingga para penegak hukum yang malas belajar, malas bekerja terlalu rumit sementara segudang kasus lain juga menunggu untuk diselesaikan bekerja dengan setengah hati
  2. Kasus Lingkungan termasuk dalam penyelesaian perkara berbiaya tinggi sehubungan dengan keterlibatan saksi ahli dan laboratorium yang sangat tidak murah, sedangkan anggaran operasional penanganan perkara cukup terbatas, sedangkan jika diajukan oleh masyarakat, jelas masyarakat akan sulit memperoleh saksi ahli atau berhubungan dengan pengumpulan bukti-bukti ilmiah kecuali diwakili oleh elemen organisasi Lingkungan yang cukup bonafit.

27

  1. Kasus Lingkungan pada intinya adalah masyarakat korban kerusakan/pencemaran versus Kekuasaan yang besar sehingga apabila penegakan hukum lingkungan tidak dijalankan oleh para penegak hukum yang mempunyai dedikasi dan komitmen terhadap penegakan hukum lingkungan akan sulit bersikap adil dan arif.
  2. Ketentuan perundang-undangan lingkungan terlalu tersebar serta bersifat sektoral, sehingga menangani kasus lingkungan berarti harus mencari rujukan peraturan-peraturan pelaksana lain dari tingkat PP sampai Keputusan. Hal ini tidak bisa dihindari karena lingkungan terdiri dari 4 elemen alam yang kesemuanya harus diatur sedemikian rupa agar tercipta pengelolaan yang baik, apalagi ketika Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pengendalian lingkungan hidup di dalam UU Pemerintahan Daerah melalui Peraturan daerah (Perda) untuk mengendalikan keadaan lingkungan di provinsinya.

Sementara kasus-kasus lingkungan tidak menjadi primadona, kerusakan dan pencemaran lingkungan terus terjadi dengan lemahnya sistem pengawasan dan penegakan hukum yang nyata.  Saat itu terjadi, masyarakat kita termasuk juga penegak hukumnya yang termasuk “makhluk hidup manusia”, merasakan, mengalami banyak masalah lingkungan yang kian larut kian besar, seperti bencana banjir, tanah longsor, tsunami, musim yang berganti tidak menentu, yang secara tiba-tiba jauh lebih mengancam dari permasalahan apapun yang dihadapi manusia, karena justru, tempat hidup kelangsungan umat manusia terancam punah. Manusia sering kali terlambat. Terlambat untuk menyadari, terlambat untuk memahami, terlambat untuk bertindak, sehingga ketika nasi sudah menjadi bubur, tak ada satu daya upaya pun dapat dilakukan, kecuali merasakan kehancuran alam. Kasus Lapindo dan Teluk Buyat merupakan contoh kegagalan penegakan hukum lingkungan. Sebaliknya Kasus Mandalawangi merupakan contoh keberhasilan penegakan hukum lingkungan dan sayangnya jauh lebih sedikit dibanding kegagalannya. Kedua contoh kasus di atas, harus dipahami sebagai suatu perbedaan nyata, dimana penegakan hukum lingkungan tentunya harus mengambil pelajaran dari keduanya. Ke depan diharapkan penegakan hukum lingkungan akan lebih melibatkan:

  1. Hakim, Jaksa, Polisi/PPNS yang telah dilatih khusus dan berkecimpung aktif dalam hukum lingkungan. Sertifikasi keahlian masing-masing penegak hukum ini sangat diperlukan
  2. Peningkatan kemampuan sumber daya teknis penegakan hukum lingkungan harus konstan dan frekuentif

28

  1. ORES dapat lebih efektif
  2. Total Football System dan Triangle Justice System terus dibina.
  3. Mahkamah Agung, Kejaksaan R.I, dan Kepolisian R.I harus memiliki hubungan yang kuat dengan laboratorium pemerintah berlisensi untuk penangangan kasus-kasus lingkungan serta menjalin hubungan dengan para ahli lingkungan yang disertifikasi untuk menjadi saksi ahli Kejaksaan.

Keadaan lingkungan di mana pun kita berada adalah konsen kita bersama, karena di sinilah kita hidup, bernapas, bertempat tinggal dan mencari makan. Apabila lingkungan hancur, tentu penegakan hukum dengan daya juang sekuat apapun tidak lagi berarti. Di saat kita sadar masih hendak hidup di bumi, dan kita peduli pada kelangsungan hidup generasi kita, seharusnya kita tidak memandang enteng arti pembangunan lingkungan hidup berkelanjutan.

D) Upaya  Penanganan Masalah

Alternatif cara untuk dapat mengatasi persoalan-persoalan di atas, salah satunya adalah memberikan pemahaman tentang peran masyarakat terhadap lingkungan secara integral dan diarahkan pada pembentukan sikap dan perilaku masyarakat yang seimbang antara antroposentrisme dengan ecosentrisme. Oleh karena itu, pengembangan pendidikan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran terhadap isu-isu lingkungan, baik melalui pendidikan formal maupun non formal sangatlah diperlukan. Hal ini tidak lain agar seluruh lapisan masyarakat dapat melakukan kegiatan pembangunan secara berkelanjutan dengan berwawasan lingkungan.Pusat Studi Lingkungan (PSL) yang merupakan komunitas akademik peduli lingkungan yang terdiri atas berbagai disiplin ilmu mempunyai peran yang cukup penting dan efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu-isu lingkungan tersebut. Melalui kegiatan penelitian dan kajian di atas diharapkan dapat menginventarisasi dan menganalisis berbagai isu-isu lingkungan yang sedang ataupun akan berlangsung. Selanjutnya dengan hasil kajian dapat memberikan solusi terhadap masalah lingkungan yang berlangsung, sehingga dapat membantu terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Pada akhirnya dapat disumbangkan kepada masyarakat sebagai bentuk dari pengabdian komunitas akademik terhadap masyarakat secara luas.Jika perspektif tersebut dipahami dan bisa diterapkan secara utuh, niscaya permasalahan lingkungan tidak akan terjadi. Setidaknya, akan segera teratasi secara mendasar, sehingga tidak menyisakan masalah yang berpotensi konflik.

29

Kesulitan pemahaman dan penerapan perspektif tersebut dipercaya disebabkan oleh beberapa hal fignifikan.
Akar masalah utama munculnya permasalahan lingkungan dan lambatnya penyelesaian masalah lingkungan disebabkan oleh kesadaran publik atas permasalahan lingkungan yang terjadi selama ini belum optimal. Kesadaran di tingkat masyarakat akan bahaya permasalahan lingkungan belum dipahami sebagai suatu hal yang sebenarnya dapat mengancam kelangsungan hidup mereka bahkan ancaman ini dapat berlanjut sampai pada generasi-generasi setelah mereka. Hal ini juga dikarenakan selama ini apa yang mereka ketahui dan pahami lebih banyak pada kewajiban-kewajiban mereka dan kurangnya pengetahuan dan pemahaman sebenarnya akan hak-hak mereka akibat sosialisasi dan diseminasi informasi mengenai pencemaran juga kurang.
Perhatian pemerintah ataupun aparat yang berwenang dalam melakukan pengelolaan, pengawasan dan pengendalian pencemaran dirasakan masih lemah. Hal ini bisa dilihat dalam beberapa kasus pencemaran, tindakan proaktif dari pemerintah ataupun aparat seperti kepolisian, kejaksaan, ataupun kehakiman sendiri dalam menangani kasus sangat kurang. Keberpihakan pemerintah ataupun aparat lebih condong pada kepentingan investasi ataupun modal, daripada akibat langsung pencemaran tersebut terhadap masyarakat ataupun lingkungan.
Belum adanya langkah sinergis dari pemerintah dan aparat penegak hukum dalam mengatasi permasalahan lingkungan menjadi kendala dalam proses penyelesaian kasus-kasus pencemaran. Peranan pemerintah kota/kabupaten dalam hal ini kantor Pedal kota atau Kabupaten dan Bapedalda propinsi belum dapat menggambarkan proses penanganan secara jelas. Pola penanganan yang tidak jelas ini pula yang menghambat di tingkat masyarakat untuk berperan serta dalam pengelolaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pencemaran.
Kepolisian sebagai ujung tombak dalam penegakan hukum juga tidak pernah secara proaktif melakukan penanganan kasus-kasus lingkungan. Proses penyidikan kepolisian terhadap kasus lingkungan seharusnya dilakukan segera setelah adanya informasi tentang masalah itu sendiri tanpa harus adanya aduan dari masyarakat yang menjadi korban, karena sebenarnya kasus lingkungan bukan merupakan delik aduan. Selain itu juga porsi penyelesaian kasus-kasus lingkungan yang bukan sebagai kasus prioritas di kalangan penegak hukum berakibat pada lamanya proses penyelesaian kasus.

30

E) Penutup

Kesimpulan

Pada akhirnya yang diperlukan adalah kemampuan dan keseriusan masyarakat dan pemerintah menerapkan perspektif manajemen lingkungan dalam setiap kebijakan dan praktek pengelolaan sumberdaya. Hal tersebut baru bisa diwujudkan apabila masyarakat dan pemerintah memahami permasalahan lingkungan secara utuh. Dan akhirnya, marilah masalah lingkungan ini kita tangani secara selaras dan sinergis. Bangunan keselarasan antara penanganan sebab dan dampak masih diperlukan, selama masalah lingkungan itu hadir. Oleh karena itu, upaya-upaya strategis penguatan kapasitas dalam meminimalkan dampak, membangun cadangan pangan, penganekaragaman sumber produksi, penganekaragaman sumber pemasukan, membangun jaringan dukungan sosial, serta adaptasi pasca kejadian, masih diperlukan. Mengingat kebutuhan tersebut untuk masyarakat, dan akan dirasakan langsung olehnya, maka menempatkannya sebagai subyek pengelolaan masalah lingkungan merupakan kebutuhan mendasar. Masyarakat terlibat dalam persiapan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring maupun evaluasi.

Keadaan lingkungan di mana pun kita berada adalah konsen kita bersama, karena di sinilah kita hidup, bernapas, bertempat tinggal dan mencari makan. Apabila lingkungan hancur, tentu penegakan hukum dengan daya juang sekuat apapun tidak lagi berarti. Di saat kita sadar masih hendak hidup di bumi, dan kita peduli pada kelangsungan hidup generasi kita, seharusnya kita tidak memandang Penteng arti pembangunan lingkungan hidup berkelanjutan.

31

REVERENSI :

http://lppm.ums.ac.id/psl.html

http://sains.kompas.com/read/2009/11/19/19484668/ancaman.bencana.iklim.dalam.intensitas.besar.di.indonesia.

http://greenpressnetwork.wordpress.com/2008/04/13/tantangan-pers-dalam-merespon-isu-lingkungan-hidup/

http://www.icel.or.id/hari_lingkungan_ditengah_bencana_lingkungan_yang_berkelanjutan.icel

http://darkmeup.blogspot.com/2009/03/ekosistem-pedesaan.html

http://www.psmbupn.org/article/mereduksi-risiko-bencana-dan-konflik.html

http://www.yelweb.org/08/04/07/31.html

http://travelingsnote.com/search/Masalah+Lingkungan+Hidup++Warta+Warga

http://rivafauziah.wordpress.com/2009/06/15/organisasi-pecinta-lingkungan-hidup/

http://konversi.wordpress.com/2009/01/24/optimalisasi-ekstraksi-energi-angin-kecepatan-rendah-di-indonesia-dengan-aplikasi-konverter-boost/

http://www.kejaksaan.go.id/kabar_insan_adhyaksa.php?idu=0&id=3&hal=1

http://www.psmbupn.org/article/mereduksi-risiko-bencana-dan-konflik.html

32

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Share

There Are 2 Responses So Far. »

  1. wah betul broo…

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0 (from 0 votes)
  2. lingkungan,,sekarang masalah yang kritis

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0 (from 0 votes)

Post a Response

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture.
Anti-Spam Image