Masalah Sosial sebagai efek perubahan (kasus lingkungan hidup) dan Upaya Pemecahannya

Mata Kuliah : Sosiologi dan Politik
Dosen : Muhammad Burhan Amin

Topik Tugas : Masalah Sosial sebagai efek perubahan
(kasus lingkungan hidup) dan Upaya Pemecahannya

Kelas : 1EB19

Dateline Tugas : 03 April 2010
Tanggal Penyerahan Tugas : 03 April 2010

P E R N Y A T A A N

Dengan ini kami menyatakan bahwa seluruh pekerjaan dalam tugas ini kami buat sendiri tanpa meniru atau mengutip dari tim atau pihak lain.

Apabila terbukti tidak benar, kami siap menerima konsekuensi untuk mendapat nilai 1/100 untuk mata kuliah ini.

P e n y u s u n

NIM Nama lengkap Tanda tangan

22209270
WIDDY ADHITIA

UNIVERSITAS GUNADARMA

Tahun 2010

A. Latar belakang Masalah

Masalah lingkungan yang dihadapi dewasa ini pada dasrnya adalah masalah ekologi manusia. Masalah itu timbul karena perubahan lingkungan yang menyebabkan lingkungan itu kurang sesuai lagi untuk mendukung kehidupan manusia. Jika hal ini tidak segera diatasi pada akhirnya berdampak kepada terganggunya kesejahteraan manusia.
Kerusakan lingkungan yang terjadi dikarenakan eksflorasi sumberdaya alam untuk memenuhi kebutuhan manusia tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan. Kerusakan lingkungan ini telah mengganggu proses alam, sehingga banyak fungsi ekologi alam terganggu.
Masalah lingkungan tidak berdiri sendiri, tetapi selalu saling terkait erat. Keterkaitan antara masalah satu dengan yang lain disebabkan karena sebuah faktor merupakan sebab berbagai masalah, sebuah faktor mempunyai pengaruh yang berbeda dan interaksi antar berbagai masalah dan dampak yang ditimbulkan bersifat kumulatif (Soedradjad, 1999). Masalah lingkungan yang saling terkait erat antara lain adalah populasi manusia yang berlebih, polusi, penurunan jumlah sumberdaya, perubahan lingkungan global dan perang.
Untuk kasus Indonesia, Salim (1986:171)mengemukakan empat factor yang mempengaruhi kelestarian lingkungan yaitu, jumlah, kualitas dan lokasi penduduk, teknologi yang dipakai, sifat sumber alam (dapat diperbaharui atau tidak) dan pola hidup yang mengkonsumsi sumber alam.
Pandangan manusia tentang alam sangat mempengaruhi kelestarian lingkungan karena banyak orang menganggap bahwa alam merupakan gudang yang sangat luas berisi aneka ragam bahan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Alam dianggap sebagai berisi berbagai persediaan cadangan yang bersifat murah hati serta menyediakan diri untuk melayani kebutuhan manusia. Pandangan semacam itu cenderung mendorong orang untuk memanfaatkan alam sebagai tujuan apa saja tanpa berfikir panjang. Demikian pula halnya dengan dorongan untuk pengendalian bagi usaha eksploitasi dan pemanfaatan alam secara semena-mena.

Sikap manusia terhadap teknologi mempengaruhi intensitas serta keluasan masalah pencemaran dan kelestarian lingkungan melalui cara bagaimana manusia berhubungan dengan alam. Paling tidak ada tiga bentuk hubungan tersebut, yaitu:
1. Manusia melihat alam sebagai kekuatan besar yang dapat mengendalikan kehidupan manisia
2. Melihat hubungan dalam keseimbangan, manusia membutuhkan alam dan sebaliknya
3. Manusia dengan segala kemampuannya mencoba menguasai alam

B. Penanganan masalah berbasis masyarakat
Sebagai pihak yang paling merasakan akibatnya, sebetulnya masyarakat sendiri yang paling tidak menghendaki adanya masalah sosial. Respon dari mastarakat terhadap masalah sosial dapat berupa tindakan kolektif untuk melakukan perubahan dalam bentuk tindakan rehabilitatif, atau bahkan mengantisipasi agar kondisi yang tidak diharapkan tersebut tidak terjadi. Tindakan antisipatif tersebut dapat melalui usaha prefentif maupun developmental.
Kelebihan respon oleh masyarakat sendiri terhadap keberadaan masalah sosial adalah karena tindakan kolektif tersebut pada umumnya berupa pola aktifitas yang sudah melembagadalam masyarakat, sudahmengakar dalam kehidupan bersama, sehingga terintegrasi kedalam kehidupan keseharian di dalam sistem sosialnya.
Respons masyarakat terhadap masalah sosial pada umumnya meruoakan tindakan bersama yang di harapkan berdampak pada kondisi kehidupanyang lebih baik. Secara umum dapat dikatakan, bahwa masyarakat yang dapat mengelola dan mengatasi masalah sosial, memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi dibandingkan masyarakat yang lain. Sebaliknya ketidakmampuan masyarakat untuk menangani dan memecahkan masalah sosial yang dihadapi dapat melahirkan kondisi ssocial illfare sebagai lawan kata dari social welfare (Midgley, 2005:21).
Sehubungan dengan hal itu, sebetulnya masyarakat mempunyai kapasitas paling tidak secara embrional untuk mengelola masalah sosial, memenuhi berbagai kebutuhannya dengan meanfaatkan sumber daya yang tersedia dan menciptakan atau memanfaatkan peluang yang terbuka. Kapasitas masyarakat untuk mewujudkan kondisi kesejahteraan secara mandiri tersebut berasal dari kenyataan, bahwa kekidupan masyarakat tertata dalam suati sistem yang didalamnya terkandung berbagai komponen yang saling berinteraksi dalam suatu proses yang sinergis. Dalam sistem tersebut terkandung komponen :
1. struktur kebudayaan yang berupa baik kebudayaan materil maupun non materil seperit nilai, agama, tradisi, kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi
2. struktur sosial yang mengandung lapisan dan golongan satuan-satuan sosial, bentuk-bentuk organisasi, pembagian kerja
3. institusi-institusi yang berup aturan, sanksi, lembaga, organisasi, lambang, ritual
4. struktur mentalitas yang berupa sikap, pola perilaku, peranan sosial

1. Mengembangkan sistem sosial yang responsive
Dalam kerangka yang lebih ideal, patut dicermati tulisan Teuku Jacob (2003) di haruan kedaulatan rakyat tentang penyakit masyarakat. Lebih meenarik lagi karena dalam tulisannya tersebut juga disinggung kembali munculnya wacana entang nama sosiatri dikalangan Senat Gurubesar UGM pada masa lampau. Dikatakannya bahwa sosiatri adalah ilmu penyembuhan masyarakat, pengobatan penyakit sosial, seperti pediatric, geriatric, dan psikiatri memulihkan berturut-turut penyakit anak, orang tua dan jiwa, pernyataannya bahwa soiatri tidak hanya berurusan dengan pekerjaan sosial atau pelayanan sosial, melainkan jiga penyakit masyarakat yang kebanyakan adalah karena kegagalan umapan balik.
Menurut pemikiran ini masyarakat dapat melakukan upaya perbaikan, penyembuhan dan penanganan masalah sosial secara mandiri melalui bekerjanya mekanisme dalam sistem sosialnya. Apabila dapat kehidupan masyrakat ditemukan suatu kondisi dimana banyak nilai dan norma dilanggar sehingga keberaturan dan integrasi sosial terganggu, maka sistem yang baik akan lelihatnya sebagai kegagalan mekanisme sosialisasi nilai dan control sosialnya. Hal ini kemudian akan diserap dan dikadikan bebagai umpan balik untuk memperbaiki mekanisme sosialisasi nilai dan mekanisme control sosialnya, sehingga berbagai bentuk masalah sosial yang dipicu oleh pelanggaran nilai norma dapat dihilangkan atau minimal dikurangi.
Dalam perkembangan terakhir tampaknya setratedi pengelolaan simberdaya berbasis komunitas yang antara lain direkomendasilkan oleh David Korten telah banyak digunakan dan menjadi arus utama dalam pengembangan masyarakat (Soetomo, 2006:384). Strategi tersebut merupakan bagian dari upaya untuk memberikn kewenangan kepada komunitas khususnya masyarakat local untuk mengelola pembangunanya termasuk pengelolaan sumber daya. Dalam perkembangannya kemudian juga dikenal konsep Pembangunan Yang Digerakan Masyarakat. Perbedaaqn diantara kebudayaan adalah dalam community bassed resources management yang sering disebut juga sebagai community bassed develpement lebih menekankan pada kapasitas komunitas untuk mengelola sumber daya, sementara dalam community driven development lebih merujuk pada kemampuan komunitas dalam memutuskan sendiri pilihan sumber daya yang ada demi tujuan dan kegunaannya sendiri (Wrihatnolo dan Dwi Djowijoto, 2007:107).

2. Pemanfaatan modal sosial
Kewenangan masyarakat untuk melakukan upata penanganan masalah sosial tidak akan efektif apabila masyarakat tidak mempunyai kapasitas guna melakukannya. Dari pengamatan melalui praktik kehidupan dalam keseharian ternyata masyarakat telah banyak melakukan upaya penanganan masalah sosial ini. Pada umumnya masyarakat mampu melakukan hal-hal seperti itu karena dalam masyarakat sendiri tersimpan modal sosial, yang seperti halnya dengan modal fisik dan financial dapat digunakan sebadai energi penggerak tindakan bersama termasuk dalam menangani masalah sosial.
Dalam realita kehidupan, pemanfaatan modal sosial guna penanganan masalah sosial oleh masyarakat dapat dilihat dari beberapa bentuk. Diantaranya yang banyak dijumpai adalah dalam bentuk tindakan bersama untuk meningkatkan kualitas hidup, pemberian jaminan sosial kepada warga masyarakat dan minimalisasi serta penyelesaian konflik sosial.
Dalam bentuk yang lain terutama dilihat dari upaya untuk mengantisipasi masalah sosial, modal sosial yang berupa solidaritas sosial, rasa saling percaya dan atas timbale balik dapat mendorong berbagai bentuk tindakan yang merupakan cerminan kepedulian sosial. Keberadaan modal sosial terutama apabila dielila dengan baik dapat digunakan untuk memelihara integrasi sosial dalam masyarakat, termasuk yang kondisinya sudah semakin kompleks dengan variasi kepentingan yang kompleks pula.
Dengan demikian dalam upaya penanganan masalah sosial ini perlu didudukkan secara proporsional, dalam hal apa peran Negara harus diperkuat dan dalam hal apa peran Negara perlu dikurangi sebagai bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat.

3. Pemanfaatan institusi sosial
Dalam pengertian yang luas, kesejahteraan dapat diinterpretasikan sebagai konsisi dimana masalah-masalah sosial dapat dikelola, kebutuhan-kebutuhan dapat dipenuhi dan peluang-peluang sosial dapat dioptimalkan. Oleh sebab itu, yang paling realistis bagi kondisi Indonesia saat ini adalah bahwa perwujudan kesejahteraan sosial, terutama kesejahteraan pada tingkat pemenuhan kebutuhan dasar, bukan semata-mata menjadi tanggung jawab Negara melainkan tanggung jawab bersama antara Negara, masyarakat dan swasta.
Persoalan pokoknya adalah dibutuhkan suatu upaya yang dapat mengoptimalkan peranan dari berbagai organisosial yang ada serta tindakan kolektif yang dapat mengubah berbagai energi dan potensi usaha kesejahteraan sosial yang masih laten menjadi manifest, sehingga akan memberi kontribusi yang lebih besar bagi pemecah masalah-masalah sosial. Dengan asumsi peranan organisasi sosial dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dapat dilakukan melalui identifikasi kelemahan dan kendala yang ada dan kemudian diikuti dengan upaya perbaikan, maka dalam analisis ini akan dimulai dengan upaya untuk melakukan identifikasi kelemahan tersebut.

a. Organisasi masyarakat
Secara garis besar organisasi yang melakukan usaha kesejahteraan sosial berasal dari masyarakat ini dapat dibedakan menjadi tiga : institusi masyarakat local, orgnisasi yang bergerak atas dasar motivasi filantropi dan lembaga swadaya masyarakat. Sebetulnya ketiganya merupakan organisasi sosial yang melakukan fungsi pelayanan sosial dengan prinsif dari, oleh dan untuk masyarakat. Sebagai organisasi yang berbasis pranata dalam masyarakat, institusi ini biasanya kuat eksistensinya termasuk pola kepemimpinannya dan dapat mengukat serta melibatkan mayoritas warga masyarakat dalam komunitas tertentu. Walaupun demikian, pada umumnya pengelolaannya tidak cukup efisien karena sifatnya yang informal dan belum menggunakan prinsip pengelolaan yang rasional.
Persoalannya adalah, diperlukan adanya institusi yang dapat menjembatani potensi masyarakat dalam memberikan bantuan yang didasarkan pada nilai kemanusiaan, soldaritas sosial dan filantropi tersebut dengan warga masyarakat penyandang maasalah yang butuh bantuan. Dalam hal ini evektivitas institusi perantara tersebut sabgat ditentukan oleh dua hal : penguasaan jaringan dan kepercayaan.

b. Organisasi swasta
Sektor swasta sesuai sifatnya, pada umumnya adalah didang usaha yabg sangat memperhitungkan profit. Dalam bentuk yang lain, perusahaan swasta yang berorientasi profit dan memiliki usaha diluar bidang pelayanan sosial dan jaminan sosial, sebetulnya juga dapat melakukan usaha sampingan dalam bentuk kegiatan pelayanan sosial dan bantuan sosial.
Untuk mendorong semakin banyak organisasi swasta yang melakukan usaha kesejahteraan sosial dan pelayanan sosial terutama kepada masyarakat lapisan bawah, dibutuhkan berbagai bentuk rangsangan.dalamhal ini pemerintah dapat melakukan beberapa alternative, mulai daru kebijakan yang sifatnya persuasive sampai yang sifatnya memaksa. Kebikakan persuasive dapat dilakukan dengan mendorong gerakan filantropi untuk lebih memberikan iklim yang kondusif dalam masyarakat agar memiliki saling kepedulian terhadap sesama. Kebijakan yang sifatnya memaksa berupa dibuatnya regulasi sesuai dengan kewenangan Negara agar organisasi swasta yang bergerak dibidang pelayanan masyarakat melakukan sistem subsidi silang bagi lapisan bawah.
Secara garis besar, arah kebijakan sosial dalam rangka optimalisasi tersebut dapat dibedakan menjadi tiga :
1. yang bersifat umum dalam pengertian menciptakan iklim kondusif dalam masyatakat bagi terpeliharannya semangat kepedulian sosial dan solidaritas sosial
2. yang menyangkut perkembangan masing-masing jenis organisasi sosial
3. kemungkinan perluas jaringan yang memberi peluang kerja sama dan hubungan kemitraan antar organisasi sosial.

c. Optimalisasi kontribusi dalam pelayanan sosial
Untuk mendorong kontribusi yang lebih besar berbagai organisasi sosial bagi perwujudan kesejahteraan sosial dan untuk mendorong aktualisasi potensi yang masih laten, dibutuhkan adanya iklim yang kondusif dalam kehidupan masyarakat pda umumnya. Iklim kondusif tersebut dapat terbangun melalui semakin besarnya orientasi masyarakat pada nilai kemanusiaan yang universal yang dapat diturunkan pada nilau filantropi, solidaritas sosial dan empati.
Untuk organisasi pemerintah, kebijaksanaan yang perlu segera diambil adalah melakukan reorientasi dalam melakukan usaha kesejahteraan sosial dan pelayanan sosial agar tidak terlalu birokratis apalagi berorientasi projek. Organisasi dan mekanisme kerjannya semestinya dikembalikan pada watak dan sifat pelayanan sosial yang cenderung mementingkan proses dan bersifat humanis disbanding hasil fisik. Bagi organisasi masyarakat local, walaupun jangkauan pelayanan sosial yang diberikan terbatas oleh ikatan lokalitas atau kekerabatan,tetapi evektifitasnya sudah lebih teruji dan memang sudah mengakar dalam realitas kehidupan masyarakat.
Organisasi swasta baik yang lngsung melakukan usaha kesejahteraan sosial maupun yang memberi bantuan atau menjadi donator organisasi pelayanan sosial yang ada perlu terus diberi perangsang. Berbagai kebijakan untuk memberikan semacam reward kepada mereka, misalnya dibidang perpajakan dapat di pertimbangkan. Penghargaan lain juga dapat dalam bentuk sertifikasi bagi prestasi dan kontribusinya di bidang pelayanan sosial. Sertifikasi dapat menjadi salah satu bentuk rangsangan karena dapat meningkatkan image perusahaan langsung atau ttidak langsung berpengaruh terhadap pemasaran.

d. Kerjasama dan jaringan
Dalam rangka optimalisasi kontribusi masing-masing dan mewujudkan hubungan yang sinergis, perlu dijajagi layanan sosial yang ada. Keberadaan semacam forum komunikasi cukup relevan dalam rangka membangun komitmen bersama, pertukaran informasi dan melihat kemungkinan hubbubngan sinergis dan saling mengisi. Media tersebut akan dapat memberikan banyak inspirasi, sehingga masing-masing pihak terdorong untuk melakujan suatu bentuk pelayanan sosial yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan.
Kerja sama yang sinergis akan memberikan hasil yang optimal. Sudah tentu agar kerja sama dapat terjalin diperlukan syarat berikutnya yaitu kesetaraan dan saling percaya. Kesemuanya itu dapat dibangum melalui intensitas komunikasi dan pengalaman dalam bekerjasama. Melalui mekanisme ini cukup terbuka kemungkinan adanya usaha kesejahteraan sosial yang diselenggarakan oleh organisasi triparti yang usahanya berasal dari pemerintah, masyarakat dan swasta yang dapat mendorong upaya penanganan masalah sosial yang berkelanjutan dengan melibatkan berbagai pihak secara sinergis.
Masalah sosial adalah fenomena yang selalu dikumpai dalam kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, apabila sejmlah penyandang masalah sudah ditangani tidak berarti masalah sosial menjadi hilang, karena masih terbuka kemungkunan munculnya penyandang masalah yang baru. Bahkan, tidak tertutup kemungkinan penyandang masalah yang sudah ditangani, apabila tidak diikuti dengan pendampingan lanjut masih dapat kembali menjadi penyandang masalah. Oleh sebab itu, akan lebih ideal apabila upaya penanganan masalah sosial dilakukan secara berkelanjutan.

C. Upaya Penanganan Masalah
Bukan hanya sekali manusia menghadapi masalah besar bahkan krisis global yang mengancam kelangsungan hidupnya. Tidak jarang masalah dan krisis itu menumbuhkan berbagai pesimisme dalam menata masa depan. Sehubungan dengan hal ini, mungkin perlu diingat ramalan Malthus yang penuh pesimis berkaitan dengan tekanan penduduk dunia yang melebihi daya dukung alam. Kenyataannya manusia dapat keluar dari krisis itu. Apabila masalah pencemaran dan kelestarian lingkungan yang dihadapi saat ini juga dapat dikategorikan sebagai ancaman krisis, maka perlu dicari upaya untuk mengantisipasinya agar ancaman tersebut tidak menjadi kenyataan. Berdasarkan beberapa sumber masalah yang telah diidentifikasinya, Eitzen (1986:11) menawarkan tiga alternative untuk menangani masalah pencemaran dan kelestarian lingkungan. Ketiga alternative tersebut adalah :
1. Reduksi secara sukarela melalui mekanisme pasar
2. Sistem hukum yang berfungsi sebagai pengendalian
3. Memerangi langsung terhadap pencemaran
Dilihat dari pendekatan pembangunan, maka penanganan masalah pencemaran dan kelestarian lingkungan dapat dilakukan dengan mengintegrasikan upaya tersebut kedalam aktifitas pembangunan yang sedang berjalan. Dengan demikian yang diharapkan bukan konflik antara tujuan konservasi dengan tujuan pembangunan melainkan pertemuan diantara keduanya.
Selanjutnya bahwa prasyarat bagi usaha melalui strategi pembangunan tersebut adalah konservasi sumber daya hidup yang meliputi :
1. Memelihara proses ekologi yang esensial dan sistem penopangan hidup
2. Mengawetkan dan melindungi aneka ragam genetika
3. Pemanfaatan yang berkelanjutan dari berbagai spesies dan ekosistem
Dari sisi yang lain Garbarino (1992,5) beranggapan, bahwa pemanfaatan yang harmonis dari kekuatan manusia dan potensi sumber alam akan menciptakan masyarakat yang berkelanjutan. Dikatakan selanjutnya, bahwa gerakan masyarakat yang berkelanjutan ini akan memperkuat landasan kesejahteraan sosial. Bertolak dari masalah-masalah pencemaran dan kelestarian lingkungan, dia mengetengahkan empat factor yang dapat menentukan terwujudnya masyatakat yang berkelanjutan (Suntainable Society). Keempat factor tersebut adalah :
1. Koreksi terhadap pola kependudukan yang kurang mendukung
2. Inovasi teknologi diarahkan untuk mengurangi factor pembatasan sumber data alam dengan cara menciptakan substitusi yang melimpah dari sumber daya alam yang langka
3. Gaya hidup masyarakat kota yang industrial disesuaikan guna pengembangan manusia jangka panjang
4. Situasi yang menawarkan prospek jangka panjang bagi terciptanya keadilan
Hasil penelitian yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Pembangunan Pedesaan dan Kawasan (P3PK) UGM (Mubyarto dan Sartono Kartodirjo, 1988:14) menunjukan, bahwa lembaga-lembaga sosial baru yang pada umumnya dibentuk dari atas tubuh bertahan dan berkembang apabila mendasarkan kepada kebutuhan dan kepentingan masyarakat.
Purba (2002:18) mengemukakan lima prinsip utama pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Kelima prinsip tersebut adalah:
1. Keadilan antargenerasi
2. Keadilan dalam satu generasi
3. Pencegahan dini
4. Perlindungan keanekaragaman hayati
5. Internalisasi biaya lingkungan dan mekanisme insentif

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Share

Post a Response

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture.
Anti-Spam Image

Masalah Sosial sebagai efek perubahan (kasus lingkungan hidup) dan Upaya Pemecahannya

Mata Kuliah : Sosiologi dan Politik
Dosen : Muhammad Burhan Amin

Topik Tugas : Masalah Sosial sebagai efek perubahan
(kasus lingkungan hidup) dan Upaya Pemecahannya

Kelas : 1EB19

Dateline Tugas : 03 April 2010
Tanggal Penyerahan Tugas : 03 April 2010

P E R N Y A T A A N

Dengan ini kami menyatakan bahwa seluruh pekerjaan dalam tugas ini kami buat sendiri tanpa meniru atau mengutip dari tim atau pihak lain.

Apabila terbukti tidak benar, kami siap menerima konsekuensi untuk mendapat nilai 1/100 untuk mata kuliah ini.

P e n y u s u n

NIM Nama lengkap Tanda tangan

22209270
WIDDY ADHITIA

UNIVERSITAS GUNADARMA

Tahun 2010

A. Latar belakang Masalah

Masalah lingkungan yang dihadapi dewasa ini pada dasrnya adalah masalah ekologi manusia. Masalah itu timbul karena perubahan lingkungan yang menyebabkan lingkungan itu kurang sesuai lagi untuk mendukung kehidupan manusia. Jika hal ini tidak segera diatasi pada akhirnya berdampak kepada terganggunya kesejahteraan manusia.
Kerusakan lingkungan yang terjadi dikarenakan eksflorasi sumberdaya alam untuk memenuhi kebutuhan manusia tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan. Kerusakan lingkungan ini telah mengganggu proses alam, sehingga banyak fungsi ekologi alam terganggu.
Masalah lingkungan tidak berdiri sendiri, tetapi selalu saling terkait erat. Keterkaitan antara masalah satu dengan yang lain disebabkan karena sebuah faktor merupakan sebab berbagai masalah, sebuah faktor mempunyai pengaruh yang berbeda dan interaksi antar berbagai masalah dan dampak yang ditimbulkan bersifat kumulatif (Soedradjad, 1999). Masalah lingkungan yang saling terkait erat antara lain adalah populasi manusia yang berlebih, polusi, penurunan jumlah sumberdaya, perubahan lingkungan global dan perang.
Untuk kasus Indonesia, Salim (1986:171)mengemukakan empat factor yang mempengaruhi kelestarian lingkungan yaitu, jumlah, kualitas dan lokasi penduduk, teknologi yang dipakai, sifat sumber alam (dapat diperbaharui atau tidak) dan pola hidup yang mengkonsumsi sumber alam.
Pandangan manusia tentang alam sangat mempengaruhi kelestarian lingkungan karena banyak orang menganggap bahwa alam merupakan gudang yang sangat luas berisi aneka ragam bahan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Alam dianggap sebagai berisi berbagai persediaan cadangan yang bersifat murah hati serta menyediakan diri untuk melayani kebutuhan manusia. Pandangan semacam itu cenderung mendorong orang untuk memanfaatkan alam sebagai tujuan apa saja tanpa berfikir panjang. Demikian pula halnya dengan dorongan untuk pengendalian bagi usaha eksploitasi dan pemanfaatan alam secara semena-mena.

Sikap manusia terhadap teknologi mempengaruhi intensitas serta keluasan masalah pencemaran dan kelestarian lingkungan melalui cara bagaimana manusia berhubungan dengan alam. Paling tidak ada tiga bentuk hubungan tersebut, yaitu:
1. Manusia melihat alam sebagai kekuatan besar yang dapat mengendalikan kehidupan manisia
2. Melihat hubungan dalam keseimbangan, manusia membutuhkan alam dan sebaliknya
3. Manusia dengan segala kemampuannya mencoba menguasai alam

B. Penanganan masalah berbasis masyarakat
Sebagai pihak yang paling merasakan akibatnya, sebetulnya masyarakat sendiri yang paling tidak menghendaki adanya masalah sosial. Respon dari mastarakat terhadap masalah sosial dapat berupa tindakan kolektif untuk melakukan perubahan dalam bentuk tindakan rehabilitatif, atau bahkan mengantisipasi agar kondisi yang tidak diharapkan tersebut tidak terjadi. Tindakan antisipatif tersebut dapat melalui usaha prefentif maupun developmental.
Kelebihan respon oleh masyarakat sendiri terhadap keberadaan masalah sosial adalah karena tindakan kolektif tersebut pada umumnya berupa pola aktifitas yang sudah melembagadalam masyarakat, sudahmengakar dalam kehidupan bersama, sehingga terintegrasi kedalam kehidupan keseharian di dalam sistem sosialnya.
Respons masyarakat terhadap masalah sosial pada umumnya meruoakan tindakan bersama yang di harapkan berdampak pada kondisi kehidupanyang lebih baik. Secara umum dapat dikatakan, bahwa masyarakat yang dapat mengelola dan mengatasi masalah sosial, memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi dibandingkan masyarakat yang lain. Sebaliknya ketidakmampuan masyarakat untuk menangani dan memecahkan masalah sosial yang dihadapi dapat melahirkan kondisi ssocial illfare sebagai lawan kata dari social welfare (Midgley, 2005:21).
Sehubungan dengan hal itu, sebetulnya masyarakat mempunyai kapasitas paling tidak secara embrional untuk mengelola masalah sosial, memenuhi berbagai kebutuhannya dengan meanfaatkan sumber daya yang tersedia dan menciptakan atau memanfaatkan peluang yang terbuka. Kapasitas masyarakat untuk mewujudkan kondisi kesejahteraan secara mandiri tersebut berasal dari kenyataan, bahwa kekidupan masyarakat tertata dalam suati sistem yang didalamnya terkandung berbagai komponen yang saling berinteraksi dalam suatu proses yang sinergis. Dalam sistem tersebut terkandung komponen :
1. struktur kebudayaan yang berupa baik kebudayaan materil maupun non materil seperit nilai, agama, tradisi, kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi
2. struktur sosial yang mengandung lapisan dan golongan satuan-satuan sosial, bentuk-bentuk organisasi, pembagian kerja
3. institusi-institusi yang berup aturan, sanksi, lembaga, organisasi, lambang, ritual
4. struktur mentalitas yang berupa sikap, pola perilaku, peranan sosial

1. Mengembangkan sistem sosial yang responsive
Dalam kerangka yang lebih ideal, patut dicermati tulisan Teuku Jacob (2003) di haruan kedaulatan rakyat tentang penyakit masyarakat. Lebih meenarik lagi karena dalam tulisannya tersebut juga disinggung kembali munculnya wacana entang nama sosiatri dikalangan Senat Gurubesar UGM pada masa lampau. Dikatakannya bahwa sosiatri adalah ilmu penyembuhan masyarakat, pengobatan penyakit sosial, seperti pediatric, geriatric, dan psikiatri memulihkan berturut-turut penyakit anak, orang tua dan jiwa, pernyataannya bahwa soiatri tidak hanya berurusan dengan pekerjaan sosial atau pelayanan sosial, melainkan jiga penyakit masyarakat yang kebanyakan adalah karena kegagalan umapan balik.
Menurut pemikiran ini masyarakat dapat melakukan upaya perbaikan, penyembuhan dan penanganan masalah sosial secara mandiri melalui bekerjanya mekanisme dalam sistem sosialnya. Apabila dapat kehidupan masyrakat ditemukan suatu kondisi dimana banyak nilai dan norma dilanggar sehingga keberaturan dan integrasi sosial terganggu, maka sistem yang baik akan lelihatnya sebagai kegagalan mekanisme sosialisasi nilai dan control sosialnya. Hal ini kemudian akan diserap dan dikadikan bebagai umpan balik untuk memperbaiki mekanisme sosialisasi nilai dan mekanisme control sosialnya, sehingga berbagai bentuk masalah sosial yang dipicu oleh pelanggaran nilai norma dapat dihilangkan atau minimal dikurangi.
Dalam perkembangan terakhir tampaknya setratedi pengelolaan simberdaya berbasis komunitas yang antara lain direkomendasilkan oleh David Korten telah banyak digunakan dan menjadi arus utama dalam pengembangan masyarakat (Soetomo, 2006:384). Strategi tersebut merupakan bagian dari upaya untuk memberikn kewenangan kepada komunitas khususnya masyarakat local untuk mengelola pembangunanya termasuk pengelolaan sumber daya. Dalam perkembangannya kemudian juga dikenal konsep Pembangunan Yang Digerakan Masyarakat. Perbedaaqn diantara kebudayaan adalah dalam community bassed resources management yang sering disebut juga sebagai community bassed develpement lebih menekankan pada kapasitas komunitas untuk mengelola sumber daya, sementara dalam community driven development lebih merujuk pada kemampuan komunitas dalam memutuskan sendiri pilihan sumber daya yang ada demi tujuan dan kegunaannya sendiri (Wrihatnolo dan Dwi Djowijoto, 2007:107).

2. Pemanfaatan modal sosial
Kewenangan masyarakat untuk melakukan upata penanganan masalah sosial tidak akan efektif apabila masyarakat tidak mempunyai kapasitas guna melakukannya. Dari pengamatan melalui praktik kehidupan dalam keseharian ternyata masyarakat telah banyak melakukan upaya penanganan masalah sosial ini. Pada umumnya masyarakat mampu melakukan hal-hal seperti itu karena dalam masyarakat sendiri tersimpan modal sosial, yang seperti halnya dengan modal fisik dan financial dapat digunakan sebadai energi penggerak tindakan bersama termasuk dalam menangani masalah sosial.
Dalam realita kehidupan, pemanfaatan modal sosial guna penanganan masalah sosial oleh masyarakat dapat dilihat dari beberapa bentuk. Diantaranya yang banyak dijumpai adalah dalam bentuk tindakan bersama untuk meningkatkan kualitas hidup, pemberian jaminan sosial kepada warga masyarakat dan minimalisasi serta penyelesaian konflik sosial.
Dalam bentuk yang lain terutama dilihat dari upaya untuk mengantisipasi masalah sosial, modal sosial yang berupa solidaritas sosial, rasa saling percaya dan atas timbale balik dapat mendorong berbagai bentuk tindakan yang merupakan cerminan kepedulian sosial. Keberadaan modal sosial terutama apabila dielila dengan baik dapat digunakan untuk memelihara integrasi sosial dalam masyarakat, termasuk yang kondisinya sudah semakin kompleks dengan variasi kepentingan yang kompleks pula.
Dengan demikian dalam upaya penanganan masalah sosial ini perlu didudukkan secara proporsional, dalam hal apa peran Negara harus diperkuat dan dalam hal apa peran Negara perlu dikurangi sebagai bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat.

3. Pemanfaatan institusi sosial
Dalam pengertian yang luas, kesejahteraan dapat diinterpretasikan sebagai konsisi dimana masalah-masalah sosial dapat dikelola, kebutuhan-kebutuhan dapat dipenuhi dan peluang-peluang sosial dapat dioptimalkan. Oleh sebab itu, yang paling realistis bagi kondisi Indonesia saat ini adalah bahwa perwujudan kesejahteraan sosial, terutama kesejahteraan pada tingkat pemenuhan kebutuhan dasar, bukan semata-mata menjadi tanggung jawab Negara melainkan tanggung jawab bersama antara Negara, masyarakat dan swasta.
Persoalan pokoknya adalah dibutuhkan suatu upaya yang dapat mengoptimalkan peranan dari berbagai organisosial yang ada serta tindakan kolektif yang dapat mengubah berbagai energi dan potensi usaha kesejahteraan sosial yang masih laten menjadi manifest, sehingga akan memberi kontribusi yang lebih besar bagi pemecah masalah-masalah sosial. Dengan asumsi peranan organisasi sosial dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dapat dilakukan melalui identifikasi kelemahan dan kendala yang ada dan kemudian diikuti dengan upaya perbaikan, maka dalam analisis ini akan dimulai dengan upaya untuk melakukan identifikasi kelemahan tersebut.

a. Organisasi masyarakat
Secara garis besar organisasi yang melakukan usaha kesejahteraan sosial berasal dari masyarakat ini dapat dibedakan menjadi tiga : institusi masyarakat local, orgnisasi yang bergerak atas dasar motivasi filantropi dan lembaga swadaya masyarakat. Sebetulnya ketiganya merupakan organisasi sosial yang melakukan fungsi pelayanan sosial dengan prinsif dari, oleh dan untuk masyarakat. Sebagai organisasi yang berbasis pranata dalam masyarakat, institusi ini biasanya kuat eksistensinya termasuk pola kepemimpinannya dan dapat mengukat serta melibatkan mayoritas warga masyarakat dalam komunitas tertentu. Walaupun demikian, pada umumnya pengelolaannya tidak cukup efisien karena sifatnya yang informal dan belum menggunakan prinsip pengelolaan yang rasional.
Persoalannya adalah, diperlukan adanya institusi yang dapat menjembatani potensi masyarakat dalam memberikan bantuan yang didasarkan pada nilai kemanusiaan, soldaritas sosial dan filantropi tersebut dengan warga masyarakat penyandang maasalah yang butuh bantuan. Dalam hal ini evektivitas institusi perantara tersebut sabgat ditentukan oleh dua hal : penguasaan jaringan dan kepercayaan.

b. Organisasi swasta
Sektor swasta sesuai sifatnya, pada umumnya adalah didang usaha yabg sangat memperhitungkan profit. Dalam bentuk yang lain, perusahaan swasta yang berorientasi profit dan memiliki usaha diluar bidang pelayanan sosial dan jaminan sosial, sebetulnya juga dapat melakukan usaha sampingan dalam bentuk kegiatan pelayanan sosial dan bantuan sosial.
Untuk mendorong semakin banyak organisasi swasta yang melakukan usaha kesejahteraan sosial dan pelayanan sosial terutama kepada masyarakat lapisan bawah, dibutuhkan berbagai bentuk rangsangan.dalamhal ini pemerintah dapat melakukan beberapa alternative, mulai daru kebijakan yang sifatnya persuasive sampai yang sifatnya memaksa. Kebikakan persuasive dapat dilakukan dengan mendorong gerakan filantropi untuk lebih memberikan iklim yang kondusif dalam masyarakat agar memiliki saling kepedulian terhadap sesama. Kebijakan yang sifatnya memaksa berupa dibuatnya regulasi sesuai dengan kewenangan Negara agar organisasi swasta yang bergerak dibidang pelayanan masyarakat melakukan sistem subsidi silang bagi lapisan bawah.
Secara garis besar, arah kebijakan sosial dalam rangka optimalisasi tersebut dapat dibedakan menjadi tiga :
1. yang bersifat umum dalam pengertian menciptakan iklim kondusif dalam masyatakat bagi terpeliharannya semangat kepedulian sosial dan solidaritas sosial
2. yang menyangkut perkembangan masing-masing jenis organisasi sosial
3. kemungkinan perluas jaringan yang memberi peluang kerja sama dan hubungan kemitraan antar organisasi sosial.

c. Optimalisasi kontribusi dalam pelayanan sosial
Untuk mendorong kontribusi yang lebih besar berbagai organisasi sosial bagi perwujudan kesejahteraan sosial dan untuk mendorong aktualisasi potensi yang masih laten, dibutuhkan adanya iklim yang kondusif dalam kehidupan masyarakat pda umumnya. Iklim kondusif tersebut dapat terbangun melalui semakin besarnya orientasi masyarakat pada nilai kemanusiaan yang universal yang dapat diturunkan pada nilau filantropi, solidaritas sosial dan empati.
Untuk organisasi pemerintah, kebijaksanaan yang perlu segera diambil adalah melakukan reorientasi dalam melakukan usaha kesejahteraan sosial dan pelayanan sosial agar tidak terlalu birokratis apalagi berorientasi projek. Organisasi dan mekanisme kerjannya semestinya dikembalikan pada watak dan sifat pelayanan sosial yang cenderung mementingkan proses dan bersifat humanis disbanding hasil fisik. Bagi organisasi masyarakat local, walaupun jangkauan pelayanan sosial yang diberikan terbatas oleh ikatan lokalitas atau kekerabatan,tetapi evektifitasnya sudah lebih teruji dan memang sudah mengakar dalam realitas kehidupan masyarakat.
Organisasi swasta baik yang lngsung melakukan usaha kesejahteraan sosial maupun yang memberi bantuan atau menjadi donator organisasi pelayanan sosial yang ada perlu terus diberi perangsang. Berbagai kebijakan untuk memberikan semacam reward kepada mereka, misalnya dibidang perpajakan dapat di pertimbangkan. Penghargaan lain juga dapat dalam bentuk sertifikasi bagi prestasi dan kontribusinya di bidang pelayanan sosial. Sertifikasi dapat menjadi salah satu bentuk rangsangan karena dapat meningkatkan image perusahaan langsung atau ttidak langsung berpengaruh terhadap pemasaran.

d. Kerjasama dan jaringan
Dalam rangka optimalisasi kontribusi masing-masing dan mewujudkan hubungan yang sinergis, perlu dijajagi layanan sosial yang ada. Keberadaan semacam forum komunikasi cukup relevan dalam rangka membangun komitmen bersama, pertukaran informasi dan melihat kemungkinan hubbubngan sinergis dan saling mengisi. Media tersebut akan dapat memberikan banyak inspirasi, sehingga masing-masing pihak terdorong untuk melakujan suatu bentuk pelayanan sosial yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan.
Kerja sama yang sinergis akan memberikan hasil yang optimal. Sudah tentu agar kerja sama dapat terjalin diperlukan syarat berikutnya yaitu kesetaraan dan saling percaya. Kesemuanya itu dapat dibangum melalui intensitas komunikasi dan pengalaman dalam bekerjasama. Melalui mekanisme ini cukup terbuka kemungkinan adanya usaha kesejahteraan sosial yang diselenggarakan oleh organisasi triparti yang usahanya berasal dari pemerintah, masyarakat dan swasta yang dapat mendorong upaya penanganan masalah sosial yang berkelanjutan dengan melibatkan berbagai pihak secara sinergis.
Masalah sosial adalah fenomena yang selalu dikumpai dalam kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, apabila sejmlah penyandang masalah sudah ditangani tidak berarti masalah sosial menjadi hilang, karena masih terbuka kemungkunan munculnya penyandang masalah yang baru. Bahkan, tidak tertutup kemungkinan penyandang masalah yang sudah ditangani, apabila tidak diikuti dengan pendampingan lanjut masih dapat kembali menjadi penyandang masalah. Oleh sebab itu, akan lebih ideal apabila upaya penanganan masalah sosial dilakukan secara berkelanjutan.

C. Upaya Penanganan Masalah
Bukan hanya sekali manusia menghadapi masalah besar bahkan krisis global yang mengancam kelangsungan hidupnya. Tidak jarang masalah dan krisis itu menumbuhkan berbagai pesimisme dalam menata masa depan. Sehubungan dengan hal ini, mungkin perlu diingat ramalan Malthus yang penuh pesimis berkaitan dengan tekanan penduduk dunia yang melebihi daya dukung alam. Kenyataannya manusia dapat keluar dari krisis itu. Apabila masalah pencemaran dan kelestarian lingkungan yang dihadapi saat ini juga dapat dikategorikan sebagai ancaman krisis, maka perlu dicari upaya untuk mengantisipasinya agar ancaman tersebut tidak menjadi kenyataan. Berdasarkan beberapa sumber masalah yang telah diidentifikasinya, Eitzen (1986:11) menawarkan tiga alternative untuk menangani masalah pencemaran dan kelestarian lingkungan. Ketiga alternative tersebut adalah :
1. Reduksi secara sukarela melalui mekanisme pasar
2. Sistem hukum yang berfungsi sebagai pengendalian
3. Memerangi langsung terhadap pencemaran
Dilihat dari pendekatan pembangunan, maka penanganan masalah pencemaran dan kelestarian lingkungan dapat dilakukan dengan mengintegrasikan upaya tersebut kedalam aktifitas pembangunan yang sedang berjalan. Dengan demikian yang diharapkan bukan konflik antara tujuan konservasi dengan tujuan pembangunan melainkan pertemuan diantara keduanya.
Selanjutnya bahwa prasyarat bagi usaha melalui strategi pembangunan tersebut adalah konservasi sumber daya hidup yang meliputi :
1. Memelihara proses ekologi yang esensial dan sistem penopangan hidup
2. Mengawetkan dan melindungi aneka ragam genetika
3. Pemanfaatan yang berkelanjutan dari berbagai spesies dan ekosistem
Dari sisi yang lain Garbarino (1992,5) beranggapan, bahwa pemanfaatan yang harmonis dari kekuatan manusia dan potensi sumber alam akan menciptakan masyarakat yang berkelanjutan. Dikatakan selanjutnya, bahwa gerakan masyarakat yang berkelanjutan ini akan memperkuat landasan kesejahteraan sosial. Bertolak dari masalah-masalah pencemaran dan kelestarian lingkungan, dia mengetengahkan empat factor yang dapat menentukan terwujudnya masyatakat yang berkelanjutan (Suntainable Society). Keempat factor tersebut adalah :
1. Koreksi terhadap pola kependudukan yang kurang mendukung
2. Inovasi teknologi diarahkan untuk mengurangi factor pembatasan sumber data alam dengan cara menciptakan substitusi yang melimpah dari sumber daya alam yang langka
3. Gaya hidup masyarakat kota yang industrial disesuaikan guna pengembangan manusia jangka panjang
4. Situasi yang menawarkan prospek jangka panjang bagi terciptanya keadilan
Hasil penelitian yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Pembangunan Pedesaan dan Kawasan (P3PK) UGM (Mubyarto dan Sartono Kartodirjo, 1988:14) menunjukan, bahwa lembaga-lembaga sosial baru yang pada umumnya dibentuk dari atas tubuh bertahan dan berkembang apabila mendasarkan kepada kebutuhan dan kepentingan masyarakat.
Purba (2002:18) mengemukakan lima prinsip utama pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Kelima prinsip tersebut adalah:
1. Keadilan antargenerasi
2. Keadilan dalam satu generasi
3. Pencegahan dini
4. Perlindungan keanekaragaman hayati
5. Internalisasi biaya lingkungan dan mekanisme insentif

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Share

Post a Response

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture.
Anti-Spam Image