KEDAULATAN RAKYAT DAN SISTEM POLITIK

KEDAULATAN RAKYAT DAN SISTEM POLITIK

  1. Makna Kedaulatan Rakyat

Setiap orang pada dasarnya berhak merdeka karena kemerdekaan merupakan hak asasi manusia. Demikian pula bagi bangsa atau negara diseluruh dunia, karena tidak ada satu negara pun yang ingin dijajah oleh bangsa lain. Bagi bangsa Indonesia, hal itu dengan tegas tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 alinea pertama yang berbunyi :

Bahwa sesungguhmya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.”

Bangsa yang merdeka memiliki makna bangsa tersebut bebas dan memiliki hak serta kekuasaan untuk mengatur rumah tangga sendiri. Terlepas dari campur tangan maupun tekanan dari bangsa manapun juga. Dengan kata lain, bangsa yang telah berdiri menjadi negara merdeka berarti telah memiliki kedaulatan atau kekuasan tertinggi dalam negara tersebut.

Kedaulatan ini harus dijaga, agar tidak digerogoti atau bahkan dirampas oleh bangsa lain. Kedaulatan yang dimiliki suatu bangsa yang merdeka meliputi kedaulatan ke dalam dan kedaulatan ke luar.

Kedaulatan ke dalam mengandung arti, bahwa bangsa atau negara yang merdeka memiliki hak untuk mengatur rumah tangganya sendiri tanpa campur tangan dari bangsa atau negara lain.

Kedaulatan ke luar mengandung arti, bahwa bangsa atau negara yang merdeka mempunyai kekuasaan atau hak untuk mengadakan hubungan atau kerja sama dengan negara-negara lain sesuai dengan keinginannya.

Secara umum teori kedaulatan dikelompokkan menjadi 4, yaitu :

  1. Teori Kedaulatan Tuhan

Menurut sejarahnya, teori kedaulatan tuhan mempunyai teori yang paling tua diantara teori-teori kedaulatan yang lain. Berdasrkan teori kedaulatan tuhan, kekuasaan tertinggi (kedaulatan) berasal dari tuhan. Teori ini berkembang pada jaman abad pertengahan, yaitu antara abad ke V sampai abad ke XV. Tokoh-tokoh teori ini antara lain Augustinus, Thomas Aquinas, dan Marsilius.

  1. Teori Kedaulatan Negara

Berdasarkan teri kedaulatan negara, kedaulatan berasal atau ada pada negara. Negaralah yang menciptakan hokum. Jadi, segala sesuatu harus tunduk kepada negara. Tokoh-tokoh teori kedaulatan ini antara lain Jean Bodin dan George Jellinek.

  1. Teori Kedaulatan Hukum

Menurut teori kedaulatan hukum, yang memiliki atau bahkan yang memegang kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara adalah hukum. Oleh karena itu, baik raja, rakyat, bahkan negara harus tunduk pada hukum. Tokoh teori ini antara lain Krabbe.

  1. Teori Kedaulatan Rakyat

Berdasarkan teori kedaulatan rakyat, yang memiliki kekuasaan tertinggi adalah rakyat. Teori ini didasarkan pada anggapan bahwa kedaulatan yang dipegang oleh raja atau penguasa itu berasal dari rakyat. Oleh karena itu, raja atau penguasa harus bertanggung jawab kepada rakyat. Tokoh teori ini antara lain Jean Jacques Rousseau.

  1. Pemegang Kedaulatan Rakyat dan Perannya

  1. Pancasila (Landasan Idiil)

Pancasila adalah dasar negara yang menjadi dasar penyelenggaraan hidup berbangsa dan bernegara, termasuk sebagai dasar dalam penyelenggaraan segala ketentuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Sila keempat Pancasila disebutkan “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.” Jadi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan berarti rakyat dalam menjalankan kekuasaannya melalui system perwakilan, dan keputusan-keputusannya diambil dengan jalan musyawarah, yang dipimpin loeh pikiran yang sehat serta penuh tanggung jawab, baik kepada Tuhan Yang Maha Esa maupun kepada rakyat yang diwakilinya. Jelas sekarang bahwa berdasarkan landasan idiil Pancasila, kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui wakil rakyat yang dipilihnya (dalam pemilu).

  1. Undang-Undang Dasar 1945 (Landasan Konstitusional)

UUD 1945 merupakan hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia sesuai dengan Ketetapan MPR RI No. III/MPR/2000. Berdasarkan Ketetapan MPR RI No. III/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan, MPR menetapkan bahwa tata urutan perundang-undangan RI adalah sebagai berikut :

  1. Undang-Undang Dasar 1945.

  2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

  3. Undang-Undang.

  4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu).

  5. Peraturan Pemerintah.

  6. Keputusan Presiden (Kepres).

  7. Peraturan Daerah (Perda).

  1. Hakikat Partai Politik

  1. Pengertian Partai Politik

Secara umum, partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir dimana anggota-anggotanya mempunyai kehendak dan cita-cita sama, serta bertujuan memperoleh kekuasaan dan kedudukan politik secara konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka.

Sedangkan yang dimaksud partai politik menurut UU No. 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik, partai politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum.

  1. Fungsi Partai Politik

Menurut UU No. 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik dijelaskan bahwa fungsi partai politik adalah sebagai sarana :

  1. Pendidikan politik bagi anggotanya dan masyarakat luas agar menjadi warga negara RI yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.

  2. Penciptaan iklim yang kondusif serta sebagai perekat perastuan dan kesatuan bangsa untuk menyejahterakan masyarakat.

  3. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat secara konstitusional dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.

  4. Partisipasi politik warga negara.

  5. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadailan gender.

  1. Sistem Kepartaian

  1. Sistem Satu Partai (Sistem Partai Tunggal)

Merupakan sistem kepartaian, dimana dalam negara hanya terdapat satu partai saja atau beberapa partai, tetapi hanya satu partai yang dominan terhadap partai-partai lainnya. Negara-negara yang menggunakan sistem satu partai ini, antara lain Guinea, Mali, Pantai Gading, dan RRC.

  1. Sistem Dua Partai (Sistem Dwi Partai)

Merupakan sistem kepartaian, dimana dalam negara hanya terdapat dua partai saja, atau dua partai yang mendominasi kehidupan kepartaian di negara tersebut. Negara yang menggunakan sistem dua partai ini adalah Inggris (partai konservatif dan partai buruh), dan Amerika Serikat (partai republik dan partai demokrat).

  1. Sistem Banyak Partai (Sistem Multi Partai)

Merupakan sistem kepartaian, dimana dalam negara terdapat banyak partai (lebih dari dua partai). Negara yang menggunakan system partai ini adalah Indonesia, Malaysia, Belanda, Perancis, dan Swedia.

  1. Hak dan Kewajiban Partai Politik

Menurut UU No. 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik, partai politik berhak untuk mendapatkan atau melakukan poin-poin tersebut :

  1. Memperoleh perlakuan yang sama, sederajat, dan adil dari negara.

  2. Mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri.

  3. Memperoleh hak cipta atas nama, lambang, dan tanda gambar partainya dari Departemen Kehakiman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

  4. Ikut serta dalam pemilihan umum sesuai dengan ketentuan undang-undang tentang pemilihan umum.

  5. Mangajukan calon untuk mengisi keanggotaan di lembaga perwakilan rakyat.

  6. Mengusulkan penggantian anggotanya antar waktu di lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

  7. Mengusulkan pemberhentian anggotanya di lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

  8. Mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selain itu partai politik berkewajiban untuk menerapkan poin-poin berikut :

  1. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya.

  2. Memelihara dan mempertahankan keutuhan NKRI.

  3. Berpartisipasi dalam pembangunan nasional.

  4. Menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia.

  5. Melakukan pendidikan politik dan menyalurkan aspirasi politik.

  6. Menyukseskan penyelenggaraan pemilihan umum.

  7. Melakukan pendaftaran dan memelihara ketertiban data anggota.

  8. Membuat pembukuan, memelihara daftar penyumbang, dan jumlah sumbangan yang diterima serta terbuka untuk diketahui oleh masyarakat dan pemerintah.

  9. Membuat laopran keuangan secara berkala satu tahun sekali kepada KPU setelah di audit oleh akuntan public.

  10. Memiliki rekening khusus dana lampanye pemilihan umum dan menyerahkan laporan neraca keauangan hasil audit akuntan public kepada KPU paling lambat 6 bulan setelah hari pemungutan suara.

Sumber : Agus Dwiyono dkk. (Kewarganegaraan)

Penerbit : Yudhistira

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)
Share

Post a Response

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture.
Anti-Spam Image