makalah kemiskinan

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan kekuatan-Nya sehingga masalah ini dapat diselesaikan. Penyusunan makalah ini merupakan proses yang panjang dan melibatkan berbagai pihak, dan Bapak M. Burhan Amin selaku dosen pengajar Sosial Politik yang telah memberikan kesempatan dan pengarahan kepada saya dalam penulisan makalah ini.

Makalah ini membahas tentang “Masalah Sosial Sebagai Inspirasi Perubahan (Kasus Kemiskinan) dan Upaya Pemecahannya. Ruang lingkup materi ini sangat luas karena kemiskinan merupakan masalah global.

Penulisan makalah ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu, saya mengharapkan pembaca dapat memberikan kritik dan saran demi penyempurnaan makalah ini.

Semoga makalah ini dapat bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan kita. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasama dari semua pihak yang telah mendukung guna keberhasilan penulisan makalah ini.

Bekasi, 5 Maret 2010

Xsa Nency Ellicia

Daftar Isi

Kata Pengantar           …………………………………………………………………………..1

Daftar isi         ……………………………………………………………………………………..2

Bab I Pendahuluan     …………………………………………………………………………..3

Bab II Intensitas dan Kompleksitas Masalah …………………………………………..4

Bab III Latar Belakang Masalah        ……………………………………………………..5

Bab IV Penanganan Masalah Berbasis Masyarakat    ………………………………..7

1)      Pengembangan Sistem Sosial yang Responsif      ………………..12

2)      Pemanfaatan Modal Sosial           ………………………………14

3)      Pemanfaatan Institusi Sosial         ………………………………15

a)      Organisasi Masyarakat………………………………………15

b)      Organisasi Swasta       …………………………………………16

c)      Optimalisasi Kontribusi Dalam Pelayanan Sosial       ………16

d)     Kerjasama dan Jaringan          ……………………………………16

Bab V Upaya Penanganan Masalah    ……………………………………….….18

Penutup

Kesimpulan  …………………………………………………………..………22

Daftar Pustaka                        …………………………………………………………..25

Bab I

Pendahuluan

Permasalahan yang tengah dihadapi oleh dunia adalah kemiskinan. Kemiskinan lahir bersamaan dengan keterbatasan sebagian manusia dalam mencukupi kebutuhannya. Kemiskinan telah ada sejak lama pada hampir semua peradaban manusia. Pada setiap belahan dunia dapat dipastikan adanya golongan konglomerat dan golongan melarat. Dimana golongan yang konglomerat selalu bisa memenuhi kebutuhannya, sedangkan golongan yang melarat hidup dalam keterbatasan materi yang membuatnya semakin terpuruk.

Pada sebagian besar pendapat manusia mengenai kemiskinan pada intinya mereka berpendapat bahwa kemiskinan menggambarkan sisi negatif, yaitu pengamen yang membuat tidak nyaman pengguna jalan raya, pengemis, gubuk kumuh dibawah jembatan layang yang nampak tidak indah, mencemari sungai karena membuang sampah sembarangan, penjambretan, penodongan, pencurian,dll. Dengan demikian, kemiskinan sangat identik dengan kotor, kumuh, malas, sulit diatur, tidak disiplin, sumber penyakit, kekacauan bahkan kejahatan.

Secara umum yang tergolong dalam kelompok masyarakat miskin, yaitu: buruh, produsen sektor hulu, cacat, frustasi, serta kelompok yang miskin keterampilan.

Masyarakat menjadi miskin bukan karena kekurangan pangan, tetapi karena keterbatasan materi. Pada zaman modern seperti sekarang ini, mereka tidak bisa menikmati kemajuan teknologi, pendidikan, pelayanan kesehatan, dll. Namun mereka masuh bisa bertahan hidup dengan memanfaatkan SDA berupa: air sungai, oksigen, dedaunan, dsb.

Bab II

Intensitas dan Kompleksitas Masalah

  • Dilihat dari Aspek Psikologis

Kemiskinan jika dilihat dari aspek psikologis terdapat berbagai akibat yang masuk kedalamnya, diantaranya adalah rasa rendah diri, fatalisme, malas, dan rasa terisolir. Kemiskinan secara psikologis menunjuk pada kekurangan jaringan dan struktur sosial yang mendukung dalam mendapatkan kesempatan-kesempatan peningkatan produktivitas. Dimensi kemiskinan ini juga dapat diartikan sebagai kemiskinan yang disebabkan oleh adanya faktor-faktor penghambat yang mencegah atau merintangi seseorang dalam memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang ada dimasyarakat. Faktor-faktor penghambat tersebut secara umum meliputi faktor internal dan eksternal. Faktor internal datang dalam dari si miskin itu sendiri, seperti rendahnya pendidikan atau adanya hambatan budaya. Teori “Kemiskinan Budaya” yang dikemukakan Oscar Lewis, misalnya menyatakan bahwa kemiskinan dapat muncul sebagai akibat adanya nilai-nilai atau kebudayaan yang dianut oleh orang-orang miskin seperti malas, mudah menyerah pada nasib, kurang memiliki etos kerja, dsb. Faktor eksternal datang dari luar kemampuan orang yang bersangkutan seperti birokrasi atau peraturan-peraturan resmi yang dapat menghambat seseorang dalam memanfaatkan sumber daya. Kemiskinan model ini seringkali diistilahkan dengan kemiskinan struktural. Menurut pandangan ini, kemiskinan terjadi bukan dikarenakan “ketidakmauan” si miskin untuk bekerja (malas), melainkan karena “ketidakmampuan” sistem dan struktur sosial dalam menyediakan kesempatan-kesempatan yang memungkinkan si miskin dapat bekerja. Konsepsi kemiskinan yang bersifat multidimensional ini kiranya lebih cepat jika digunakan sebagai pisau analisis dalam mendefinisikan kemiskinan dan merumuskan kebijakan penanganan kemiskinan.

*Dilihat dari Aspek Sosial

Adapun kemiskinan yang dilihat dari aspek sosial, yaitu:

(1)  Kemiskinan, meliputi kelompok warga yang menyandang ketidakmampuan sosial ekonomi atau warga yang rentan menjadi miskin seperti: (1) keluarga fakir miskin; (2) keluarga rawan sosial ekonomi; (3) warga masyarakat yang berdomisili di lingkungan kumuh.

(2)  Keterlantaran, meliputi warga masyarakat yang karena sesuatu hal mengalami keterlantaran fisik, mental dan sosial, seperti: (1) balita terlantar, (2) anak dan remaja terlantar, termasuk anak jalanan dan pekerja anak, (3) orang dewasa terlantar, (4) keluarga bermasalah sosial psikologis, dan (5) lansia terlantar.

(3)  Kecacatan, meliputi warga masyarakat yang mengalami kecacatan fisik dan mental sehingga terganggu fungsi sosialnya, seperti: (1) cacat veteran, (2) cacat tubuh, (3) cacat mental (retardasi, cacat mental psychotik), (3) tuna netra, (4) tuna rungu wicara dan (5) cacat bekas penderita penyakit kronis.

(4)  Ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, meliputi warga masyarakat yang mengalami gangguan fungsi-fungsi sosialnya akibat ketidakmampuannya mengadakan penyesuaian (social adjusment) secara normatif, seperti: (1) tuna susila, (2) anak konflik dengan hukum/ nakal, (3) bekas narapidana, (4) korban narkotika, (5) gelandangan; (6) pengemis dan (7) korban HIV/AIDS dan (8) eks penyakit kronis terlantar.

(5)  Keterasingan/ keterpencilan dan atau berada dalam lingkungan yang buruk, meliputi warga masyarakat yang berdomisili di daerah yang sulit terjangkau, atau terpencar-pencar, atau berpindah-pindah, yang lazim disebut Komunitas Adat Terpencil.

(6)  Korban Bencana Alam dan Sosial, meliputi warga masyarakat yang mengalami musibah atau bencana, seperti: (1) korban bencana alam, dan (2) korban bencana sosial yang disebabkan oleh konflik sosial dan kemajemukan latar belakang sosial budaya.

(7)  Korban Tindak Kekerasan, Eksploitasi dan Diskriminasi, meliputi warga masyarakat yang mengalami tindak kekerasan, seperti: (1) anak yang dilacurkan, diperdagangkan dan bekerja dalam situasi terburuk (2) wanita korban tindak kekerasan, (3) Lanjut Usia korban tindak kekerasan; (4) pekerja migran korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminatif.

*Dilihat dari Aspek Politik

Secara politik, kemiskinan dilihat dari tingkat akses terhadap (power). Kekuasaan dalam pengertian ini mencangkup tatanan sistem politik yang dapat menentukan kemampuan sekelompok orang dalam menjangkau dan menggunakan Sumber Daya.

Sehingga masyarakat miskin biasanya adalah yang jauh dari pusat kekuasan karena kekuasaan adalah tangan baja untuk mengeruh Sumber Daya yang tersedia.

Dilihat dari aspek politik ini pula ada kaitannya dengan kecilnya akses terhadap berbagai fasilitas dan kesempatan, diskriminatif posisi lemah dalam proses pengambilan keputusan, serta lemahnya posisi untuk menuntut hak.

Bab III

Latar Belakang

Penyebab kemiskinan sangat kompleks, sehingga perspektif dalam melihat berdasarkan persoalan real dalam masyarakat tersebut. Persoalan real dalam masyarakat biasanya karena adanya kecacatan individual dalam bentuk kondisi dari kelemahan biologis, psikologis, maupun kultural sehingga dapat menghalanginya untuk memperoleh peruntungan untuk dapat memajukan hidupnya. Kelompok yang masuk dalam golongan yang tidak beruntung, yaitu kemiskinan fisik yang lemah, kerentaan, keterisolasian dan ketidakberdayaan.

Sebagai masalah yang menjadi isu global disetiap negara berkembang, wacana kemiskinan dan pemberantasanya haruslah menjadi agenda wajib bagi para pemerintah pemimpin negara. Peran serta pekerja sosial dalam menagani permasalahan kemiskinan sangat diperlukan, terlebih dalam memberikan masukan (input) dan melakukan perencanaan strategis tentang apa yang akan menjadi suatu kebijakan dari pemerintah. Sebelum mengetahui lebih dalam, perlu diketahui penyebab kemiskinan yang secara tidak langsung menjadi standar global:

1)      Kemiskinan kebudayaan, hal ini biasanya terjadi disebabkan karena adanya kesalahan pada subjeknya. Misalnya: malas, tidak percaya diri, gengsi, tidak memiliki jiwa wirausaha yang kompatibel, tidak mempunyai kemampahlian,dsb.

2)      Kemiskinan struktural, hal ini biasanya terjadi karena disebabkan oleh faktor eksternal yang melatar belakangi kemiskinan. Faktor eksternal itu biasanya disebabkan kinerja dari pemerintah diantaranya: pemerintah yang tidak adil, korupsi, paternalistik, birokrasi yang berbelit,dsb.

Sedangkan penyebab kemiskinan yang dialami oleh pedesaan, antara lain:

pengaruh faktor pendidikan yang rendah:

1. ketimpangan kepemilikan lahan dan modal pertanian;

2. ketidakmerataan investasi di sektor pertanian;

3. alokasi anggaran kredit yang terbatas;

4. terbatasnya ketersediaan bahan kebutuhan dasar;

5. kebijakan pembangunan perkotaan (mendorong orang desa ke kota);

6. pengelolaan ekonomi yang masih menggunakan cara tradisional;

7. rendahnya produktivitas dan pembentukan modal;

8. budaya menabung yang belum berkembang di kalangan masyarakat desa;

9. tata pemerintahan yang buruk (bad governance) yang umumnya masih berkembang di daerah pedesaan;

Bila kita mencermati sejarah kemiskinan dan penanggulangannya di Indonesia, maka sebenarnya kemiskinan ini tidak pernah luput dari perhatian pemerintah, siapapun yang menjadi presiden (kusumaatmaja,2007). Hal ini dapat kita saksikan dengan diawali oleh Presiden Soekarno yang menuangkan program kemiskinan dalam Pembangunan Nasional Berencana Delapan Tahun; Presiden Soeharto dengan program Inpres Desa Tertinggal (IDT),Program Kesejahteraan Sosial (ProKeSos), dll; Presiden Habibi dengan Jaringan Pengaman Sosial, Penaggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP),dll; Presiden Abdurrahman Wahid dengan Jaringan Pengaman Sosial (JPS), Kredit Ketahanan Pangan (KKP),dll; Presiden Megawati dengan Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK) dan Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP); sampai dengan Presiden Susilo Bambang Dudhoyono dengan Pembentukan Tim Koordinas Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), Bantuan Langsung Tunai (BLT),dll.

Adapun kaitannya dengan kebijakan pemerintah dimana adanya fenomena kehidupan yang dialami oleh masyarakat miskin perkotaan sebagai akibat urbanisasi. Nampak secara garis besar jumlah penduduk miskin dipedesaan lebih besar (hampir 2 kali lebih banyak) dari pada jumlah penduduk miskin yang ada di perkotaan. Salah satu implikasi dari jumlah penduduk miskin yang besar dipedesaan ini adalah urbanisasi dengan segala permasalahannya di perkotaan, seperti pedagang kaki lima, pemukiman liar di pinggir rel kereta api dan bantaran kali, pengemis, anak jalanan, kriminalitas. Dengan perkataan lain, kemiskinan dipedesaan dengan jumlah besar mengakibatkan arus urbanisasi dan urbanisasi menghasilkan masalah sosial di perkotaan.

Bab IV

Penanganan Masalah Berbasis Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses dimana masyarakat -khususnya mereka yang kurang memiliki akses kepada sumber daya pembangunan- didorong untuk meningkatkan kemandirian dalam mengembangkan perikehidupan mereka. Pada prinsipnya, masyarakat mengkaji tantangan utama pembangunan mereka lalu mengajukan kegiatan-kegiatan yang dirancang untuk mengatasi masalah ini. Aktivitas ini kemudian menjadi basis program lokal, regional dan bahkan nasional. Target utama pendekatan ini adalah kelompok yang termarjinalkan dalam masyarakat.. Namun demikian, hal ini tidak berarti menafikan partisipasi dari kelompok-kelompok lain. Pemberdayaan masyarakat merupakan proses siklus terus menerus, proses partisipatif dimana anggota masyarakat bekerja sama dalam kelompok formal maupun informal untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman serta berusaha mencapai tujuan bersama. Jadi Pemberdayaan Masyarakat lebih merupakan suatu proses ketimbang sebuah pendekatan cetak biru.

Mengembangkan pendekatan pemberdayaan masyarakat akan meningkatkan efektifitas dan efesiensi penggunaan sumber daya pembangunan yang makin langka. Program-program pemerintah yang berbasis pemberdayaan akan menekan biaya untuk suatu pekerjaan dengan kualitas yang sama yang dikerjakan program non pemberdayaan. Pendekatan ini akan meningkatkan relevansi program pembangunan (pemerintah) terhadap masyarakat lokal dan meningkatkan kesinambungannya, dengan mendorong rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat. Selain itu, pendekatan ini juga memiliki kontribusi dalam meningkatkan kinerja staf pemerintah dan kepuasan pelanggan atas pelayanan pemerintah.

Fokus atau objek formal Kesejahteraan Sosial adalah orang yang memerlukan pemenuhan berbagai macam kebutuhan serta usaha untuk memenuhinya. Kesejahteraan Sosial mencakup pengetahuan yang sistematis tentang orang dengan berbagai macam kebutuhannya dalam hal pendidikan, kesehatan, pemeliharan penghasilan, perumahan, pelayanan kerja, dan pelayanan sosial personal. Di samping itu dalam Kesejahteraan Sosial tercakup pula kebijakan sosial yang mengatur program-program Kesejahteraan Sosial dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial. Dalam melaksanakan program program-program Kesejahteraan Sosial ini diperlukan profesi Pekerjaan Sosial.

Pekerjaan Sosial sebagai profesi utama yang bertanggung jawab atas pelayanan sosial, merupakan suatu keahlian yang didasari oleh berbagai macam ilmu pengetahuan, sikap, falsafah dan nilai-nilai, serta keterampilan-keterampilan tertentu. Ilmu pengetahuan yang mendasari Pekerjaan Sosial tersebut banyak dipinjam dari ilmu-ilmu lain. Di samping itu juga telah dikembangkan konsep-konsep yang khas bagi Pekerjaan Sosial sendiri.

Pekerjaan Sosial adalah suatu pelayanan profesional yang didasarkan pada ilmu pengetahuan dan keterampilan dalam relasi kemanusiaan yang bertujuan untuk membantu, baik secara perseorangan maupun di dalam kelompok untuk mencapai kepuasaan dan ketidaktergantungan secara pribadi dan sosial (Friedlander, 1961). Adapun hubungannya dengan Usaha Kesejahteraan Sosial di Indonesia, dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 dinyatakan bahwa Pekerjaan Sosial adalah semua keterampilan teknis yang dijadikan wahana bagi pelaksanaan Usaha Kesejahteraan Sosial.

Pekerjaan Sosial adalah suatu bidang keahlian yang mempunyai tanggung jawab untuk memperbaiki dan atau mengembangkan interaksi-interaksi diantara orang dengan lingkungan sosial sehingga memiliki kemampuan untuk menyelesaikan tugas-tugas kehidupan mereka, mengatasi kesulitan-kesulitan, serta mewujudkan aspirasi-aspirasi dan nilai-nilai mereka.

Adapun tujuan Pekerjaan Sosial yaitu untuk :

  1. Meningkatkan kemampuan orang untuk menghadapi tugas-tugas kehidupannya dan kemampuannya untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya.
  2. Mengkaitkan orang dengan sistem-sistem yang dapat menyediakan sumber-sumber, pelayanan-pelayanan dan kesempatan-kesempatan yang dibutuhkannya.
  3. Meningkatkan kemampuan pelaksanaan sistem-sistem tersebut secara efektif dan berperikemanusiaan.
  4. Memberikan sumbangan bagi perubahan, perbaikan dan perkembangan kebijakan serta perundang-undangan sosial.

Pekerjaan Sosial berusaha menolong individu, kelompok dan masyarakat agar mereka memahami secara tepat kondisi atau kenyataan yang mereka hadapi dan mencoba meningkatkan kemampuan mereka untuk mengatasi permasalahan tersebut. Pada saat yang sama, Pekerjaan Sosial berusaha untuk memobilisir sumber-sumber dan kekuatan-kekuatan sosial, baik untuk mengatasi gangguan mental psikis dan tingkah laku maupun mendorong meningkatkan kondisi sosial yang menguntungkan bagi pertumbuhan individu, kelompok dan masyarakat.

Dalam usaha pencapaian tujuan-tujuan pekerjaan sosial, fungsi-fungsi pekerjaan sosial sebagai berikut :

  1. Mengembangkan, memelihara dan memperkuat sistem kesejahteraan sosial, sehingga dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia,
  2. Untuk menjamin standar subsistensi kesehatan, dan kesejahteraan yang memadai bagi semua warga masyarakat,
  3. Membantu orang agar dapat berfungsi secara optimal di dalam institutsi-institusi sosial maupun statusnya,
  4. Menopang dan memperbaiki tertib sosial dan struktur kelembagaan masyarakat.

1. Mengembangkan sistem yang Responsif

Pemberdayaan didefinisikan sebagai membantu masyakat agar mampu membantu diri mereka sendiri (help people to help themselves). Pemberdayaan dilakukan dengan memberikan ruang dan kapasitas masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan hak-hak mereka, mengembangkan potensi dan prakarsa lokal, mengaktifkan peran masyarakat serta membangun kemandirian masyarakat.

Pemberdayaan dalam arti yang sebenarnya tidak sebatas memberikan input materi atau bantuan dana namun memberikan kesempatan dan kemampuan kepada masyarakat secara luas untuk mengakses sumberdaya dan mendayagunakannya untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Dalam konteks ini, pemberdayaan masyarakat harus dilakukan melalui tiga aspek pokok, yakni:

  1. menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan berkembangnya potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (enabling). Di sini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong (encourage), memotivasi dan membangkitkan kesadaran (awareness) akan potensi yang dimilikinya, serta berupaya untuk mengembangkannya.
  2. memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (empowering) melalui pemberian input berupa bantuan dana, pembangunan prasarana dan sarana, baik fisik (jalan, irigasi, listrik) maupun sosial (sekolah, kesehatan), serta pengembangan lembaga pendanaan, penelitian dan pemasaran di Daerah, dan pembukaan akses kepada berbagai peluang (opportunities) yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya.
  3. memberdayakan mengandung pula arti melindungi masyarakat melalui pemihakan kepada masyarakat yang lemah untuk mencegah persaingan yang tidak seimbang oleh karena kekurangberdayaan menghadapi yang kuat, dan bukan berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi. Pemberdayaan masyarakat tidak membuat masyarakat bergantung pada berbagai program pemberian (charity), karena pada dasarnya setiap apa yang dinikmati harus dihasilkan atas usaha sendiri, yang hasilnya dapat dipertukarkan dengan pihak lain.

Pemberdayaan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan posisi tawar masyarakat dengan meningkatkan kapasitasnya. Setidaknya ada tiga kapasitas dasar yang dibutuhkan untuk itu, yakni: suara (voice), akses, dan kontrol warga masyarakat terhadap pemerintahan dan pembangunan yang mempengaruhi kehidupannya sehari-hari. Pertama, suara adalah hak dan tindakan warga masyarakat menyampaikan aspirasi, gagasan, kebutuhan, kepentingan, dan tuntutan terhadap komunitas terdekatnya maupun kebijakan pemerintah. Tujuannya adalah mempengaruhi kebijakan pemerintah maupun menentukan agenda bersama untuk mengelola kehidupan secara kolektif dan mandiri.

2) Pemanfaatan Modal Sosial

Berkaitan dengan permasalahan kemiskinan, modal sosial dapat dimanfaatkan dalam upaya menanggulai kemiskinan. Karena pada dasarnya dalam diri manusia tersimpan modal sosial, seperti modal fisik dan modal finansial.Tampaknya, pengaruh positif yang diberikan oleh modal sosial dalam penciptaan kesejahteraan individu dan keluarga tidak terjadi secara langsung. Dalam konteks kesejahteraan ekonomi, modal sosial tersebut memengaruhi kesejahteraan melalui akses terhadap kredit, akumulasi aset, dan aksi kolektif (collective action) (Grootaert, 1999). Dalam kaitan inilah apa yang dikemukakan Grootaert mengenai peran perkumpulan atau asosiasi lokal sebagai wahana distribusi informasi dan pertukaran pengetahuan (exchange of knowledge) menjadi relevan. Orang sering kali tidak bisa mengakses kredit dan tidak memiliki keahlian melakukan akumulasi aset karena tidak memiliki informasi atau tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Dengan kata lain, peluang seseorang untuk mendapatkan akses kredit dan melakukan akumulasi aset menjadi terbuka ketika ia memiliki informasi tentangnya atau memiliki pengetahuan tentangnya. Dan, informasi serta pengetahuan tersebut bisa diperoleh seseorang pada perkumpulan atau asosiasi yang di dalamnya ia terlibat. Modal social dapat dibedakan menjadi 2 kategori,yaitu: fenomena kognitif modal sosial timbul dari proses mental dan hasil pemikiran yang diperkuat oleh budaya termasuk nilai dan norma, dan dimensi struktural fenomena modal sosial terkait dengan organisasi sosial didalamnya terkandung peranan, aturan dan prosedur yang dapat membentuk jaringan yang luas dalam mendorong kerja sama.

Dukungan kepedulian sosial yang dikembangkan secara tradisional, ternyata telah tumbuh menjadi “modal sosial” yakni kerja sama secara gotong royoong antar warga masyarakat untuk menghasilkan tindakan kolektif guna mengatasi masalah yang dihadapi oleh sesama warga masyarakat. Pilar modal sosial inilah yang kemudian sebagai kelengkapan elemen dalam sistem jaminan sosial nasional. Di dalam modal sosial, terdapat tiga unsur penting yaitu: semangat karitas (charity), kepedulian sosial (volunteerism) dan kepedulian sesama warga (civic involvement) dan kepedulian warga (civic involvement). Sehubungan dengan itu, maka fokus pengembangan SKSN hendaknya juga dikaitkan secara komprehensif dengan kepedulian sosial yang secara khusus berkembang dalam masyarakat Indonesia sebagai tardisi lokal.

3)          Pemanfaatan Institusi Sosial

Selain adanya pemanfaatan modal sosial, penanganan masalah berbasis masyarakat juga meliputi pemanfaatan institusi sosial. Pemanfaatan institusi sosial ini ada kaitannya dengan asosiasi sukarela yang dapat meliputi kelmpok swadaya lembaga sukarela independen, lembaga sukarela kuasi pemerintah dan lembaga non-profit kuasi pemerintah. Selain itu, ada pula kaitannya dengan lingkungan tetangga dan rumah tangga yang lembaga keuangan dilakukan dengan menghimbau kepada bank-bank yang dikoordinasi oleh pemegang berasal dari keluarga ekstended da solidaritas bertetangga, pasar berupa usaha bisnis yang bersifat privat dan negara berupa pelayanan yang diselenggarakan oleh negara. Untuk pengembangan dan pemberdayaan usaha masyarakat di atas pendanaan disalurkan melalui dua jalur yaitu melibatkan peran lembaga keuangan baik bank maupun non-bank dan bantuan pemerintah dalam bentuk bantuan langsung kepada masyarakat (BLM). Melalui jalur otoritas moneter (Bank Indonesia) untuk memprioritaskan business plan penyaluran kreditnya pada usaha-usaha mikro yang dimiliki oleh masyarakat.

A)        Organisasi Masyarakat

Yang termasuk kedalam golongan organisasi masyarakat yakni institusi masyarakat lokal, organisasi yang bergerak atas dasar motivasi filantropi (PMI), dan lembaga swadaya masyarakat. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dapat disebut juga dengan tenaga pendamping lapangan yang berperan sebagai motivator dan fasilitator dalam pelaksanaan suatu program. Suparlan dalam Latief (1999) melihat banyak keuntungan dalam kerjasama antara LSM dengan pemerintah, yaitu antara lain (1) Pemerintah dapat menghemat pembiayaan untuk menangani masalah-masalah lokal yang bersifat mikro, (2) program-program pembangunan pemerintah yang selalu bersifat top-down, sehingga LSM dapat berfungsi sebagai perantara (mediator) untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi dari ‘bawah’ dengan permasalahan mikro yang ada di tengah masyarakat. Dengan demikian selain masyarakat diuntungkan dengan penyampaian aspirasi dari bawah tersebut, juga berbagai dampak negatif dapat diidentifikasi oleh LSM dan ditanggulangi secara swadaya oleh masyarakat melalui kegiatan-kegiatan LSM.

B) Organisasi Swasta

  1. Cooperate Social Responsibility
  2. Regulasi Perusahaan atau Industri
  3. Kerjasama dan hubungan kemitraan antar organisasi sosial

C) Optimalisasi Konstribusi Dalam Pelayanan Sosial

Dalam mengoptimalkan kontribusi dalam pelayanan sosial, pemerintah dengan otoritas dan sumber daya yang dimiliki dapat memfasilitasi berbagai kampanye dan gerakan dalam masyarakat. Selain itu, pemerintah, jaringan organisasi sosial dan juga pihak lain terutama media masa dengan memanfaatkan sumber daya dan jaringan informasi yang dimiliki dapat berperan dalam hal ini. Kebijakan yang perlu segera diambil adalah dengan cara melakukan berbagai usaha kesejahteraan sosial dan pelayann sosial agar tidak terlalu birokratis apalagi berorientasi proyek.

D) Kerjasama dan Jaringan

Guna diselenggarakannya hubungan kerjasama diharapkan dapat menciptakan hubungan yang sinergis. praktek Pekerjaan Sosial akan selalu tertinggal dalam memecahkan permasalahan sosial, yang akhirnya sebagai suatu profesi hanya berfungsi sebagai profesi yang hanya melaksanakan praktek yang bersifat rehabilitasi pada penyandang masalah sosial yang bersumber dari kekurangberhasilan atau kegagalan bidang pembangunan yang lain. Jika profesi pekerjaan Sosial mampu melaksanakan praktek yang bersifat pencegahan (antisipasi) munculnya permasalahan sosial dan bahkan mampu melaksanakan praktek pengembangan sosial (social development), maka Pekerjaan Sosial akan dapat berdiri sejajar dengan porfesi yang lain, bahkan dalam setiap aktivitas (perencanaan, perumusan, kebijaksanaan, dan pelaksanaan) bidang Pembangunan Kesejahteraan Sosial sudah sewajarnya Pekerja Sosial sebagai pemegang ide, pembuat inovasi dan pemimpin kegiatan. Konsep “bekerja bersama” dengan profesi lain dalam aktivitas pembangunan kesejahteraan sosial belum sepenuhnya tercapai di Indonesia.

Bab V

Upaya Penanganan Masalah

Upaya penanganan kemiskinan yang telah berlangsung sejak lama dan melibatkan pihak pemerintah swasta, LSM, dan partai politik sebagaimana diuraikan terdahulu tampaknya belum berhasil menurunkan angka kemiskinan secara bermakna(Brodjonegoro,2007). Hal ini disebabkan antara lain oleh:

a)      Luasnya masalah kemiskinan, kurang lebih 15% penduduk miskin dari seluruh penduduk Indonesia

b)      Penanganan kemiskinan yang tidak terintegrasi karena ego sektoral yang sangat kuat

c)      Tidak melibatkan dan memberdayakan orang miskin dalam mengatadi kemiskinan

d)     Peraturan perundangan yang tidak memihak kaum miskin, dan

e)      Kemiskinan dilihat sebagai masalah ekonomi dan keterampilan teknis semata-mata.

Cara pandang kemiskinan yang terakhir ini (menekankan faktor ekonomi atau keterbatasan modal usaha dan keterampilan teknis) terlihat dari dikucurkannya dana yang besar oleh pemerintah dan didirikannya sejumlah Balai Latihan Kerja (BLK), serta diselenggarakannya berbagai kursus keterampilan singkat. Sebagai ilustrasi anggaran pemerintah untuk mengatasi kemiskinan dari tahun ke tahun tampak terus meningkat: 18 triliun (tahun 2004), 23 triliun (2005), 12 triliun (2006), dan 51triliun (2007) (kusumaatmadja,2007) dalam kenyataan terbukti bahwa alokasi anggaran pengentasan kemiskinan yang naik dari tahun ke tahun ini tidak berhasil menurunkan angka kemiskinan secara bermakna karena selain posisi tawar orang miskin yang lemah, juga mereka tidak mampu melihat peluang bisnis sehubungan dengan kenaikan anggaran pengentasan kemiskinan.

Sesuai dengan konsepsi mengenai keberfungsian sosial, strategi penanganan kemiskinan pekerjaaan sosial terfokus pada peningkatan kemampuan orang miskin dalam menjalankan tugas-tugas kehidupan sesuai dengan statusnya. Karena tugas-tugas kehidupan dan status merupakan konsepsi yang dinamis dan multi wajah, maka intervensi pekerjaan sosial senantiasa melihat sasaran perubahan (orang miskin) tidak terpisah dari lingkungan dan situasi yang dihadapinya.

Seperti yang dijelaskan diatas Depsos sebagai suatu insansi memiliki pula beberapa agenda yang memang merupakan disiapkan untuk menekan angka kemiskinan diantara program kerja Depsos yang telah terealisasi yang menurut Edi Suharto,phd adalah strategi pendekatan pertama yaitu pekerja sosial melihat penyebab kemiskinan dan sumber-sumber penyelesaian kemiskinan dalam kaitannya dengan lingkungan dimana simiskin tinggal, baik dalam konteks keluarga, kelompok pertemanan, maupun masyarakat. Penanganan kemiskinan yang bersifat kelembagaan (institutional) biasanya didasari oleh pertimbangan ini. Beberapa bentuk Prokesos yang telah dan sedang dikembangkan oleh Depsos dapat disederhanakan menjadi :

1)      Pemberian pelayanan dan rehabilitasi sosial yang diselenggarakan oleh panti-panti sosial

2)      Program jaminan, perlindungan dan asuransi kesejahteraan sosial

3)      Bekerjasama dengan instansi lain dalam melakukan swadaya dan pemberdayaan usaha pendistribusian bantuan kemanusiaan dan lain-lain.

Pendekatan kedua yang melihat si miskin dalam konteks situasinya, strategi pekerjaan sosial berpijak pada prinsip-prinsip individualisation dan self determinism yang melihat simiskin secara individual yang memiliki masalah dan kemampuan unik. Program anti kemiskinan dalam kacamata ini disesuaikan dengan kejadian-kejadian atau masalah-masalah yang dihadapinya. PROKESOS penanganan kemiskinan dapat dikategorikan kedalam beberapa strategi diantaranya:

1)      Strategi kedaruratan, misalnya:bantuan uang, barang dan tenaga bagi korban bencana alam

2)      Strategi kesementaraan atau residual, misalnya bantuan stimulant untuk usaha-usaha ekonomis produktif

3)      Strategi pemberdayaan, misalnya, program pelatihan dan pembinaan keluarga muda mandiri, pembinaan partisipasi sosial masyarakat, pembinaan anak dan remaja dianggap dapat memutuskan rantai kemiskinan melalui penanganan salah satu aspek kunci kemiskinan yang kalau “disentuh” akan membawa dampak pada aspek-aspek lainnya. Misalnya: pemberuan kredit, program KUBE (Kelompok Usaha Bersama)

Suatu kebijakan yang telah disusun, dirancang dan disepakati sebelumnya haruslah meliputi 2 aspek yang harus diperhatikan, diantaranya ialah:

1)      Mengaktualisasikan kebijakan dan program yang dibuat untuk kesejahteraan masyarakat

2)      Menyikap dan memperlihatkan lapangan akademis dalam penyelidikan yang ditekankan dengan deskripsi, uraian dan evaluasi terhadap suatu kebijakan

Adanya aspek yang tertera diatas dimaksudkan agar masyarakat sebagai objek sasaran kesejahteraan dapat memahami dan menerapkannya dengan baik. Begitu juga dengan pemerintah dan semua perangkatnya bagaimana kinerja tersebut berlangsung. Sehingga kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan dengan baik.

Lantas bagaimana nantinya pemerintah dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan yang telah disusun dan diterapkan? Jawabannya adalah dapat ditempuh dengan 3 langkah yang bila hal tersebut antara lain seperti yang terdapat dalam the handbook of social Polity adalah:

1)      Mereka (pemerintah) membuat kebijakan yang bersifat spesifik dengan maksud untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Contoh: pemerintah mungkin dapat saja mencoba untuk memperbaiki kondisi sosial penduduknya dengan memperkenalkan bentuk program kebijakan yang baru,

2)      Pemerintah mempengaruhi kesejahteraan sosial melalui kebijakan sosial dengan melihatnya dari sisi ekonomi, lingkungan atau kebijakan lainnya. Walaupun begitu mereka memiliki perhatian terhadap suatu kondisi sosial. Contoh: kebijakan sosial dengan menambah hubungan relasi perdagangan atau mengundang investor dari Negara lain lalu menciptakan lapangan pekerjaan yang baru dan membangkitkan pemasukan yang akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat dengan melihat tumbuh suburnya jumlah investor perdagangan, dll,

3)      Kebijakan sosial pemerintah yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat secara tidak terduga dan tidak diharapkan suatu kebijakan terfokus pada masalah satu grup.

Selama masa Orde Baru pembangunan nasional dilakukan secara top down, dimana masyarakat hanya menjadi obyek atau sasaran pembangunan. Pola ini telah mengakibatkan ketergantungan masyarakat yang sangat tinggi pada pemerintah disamping lenyapnya kemampuan masyarakat untuk merumuskan kebutuhan dan mengartikulasikan aspirasinya dalam pembangunan. Masyarakat menjadi tidak berdaya dan terbiasa menerima begitu saja program-program dari atas meski tak sesuai kebutuhan mereka.

Dalam konteks upaya penanggulangan kemiskinan, dibutuhkan perubahan paradigma pembangunan dari top down menjadi bottom up, dengan memberi peran masyarakat sebagai aktor utama atau subyek pembangunan sedangkan pemerintah sebagai fasilitator. Proses bottom up akan memberi ruang bagi masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam merencanakan, menentukan kebutuhan, mengambil keputusan, melaksanakan, hingga mengevaluasi pembangunan.

Penutup

Kesimpulan

Kemiskinan dapat dilihat dari berbagai aspek, meliputi aspek psikologis, aspek sosial, aspek politik. penyebab kemiskinan yang secara tidak langsung menjadi standar global:

1. Kemiskinan kebudayaan, hal ini biasanya terjadi disebabkan karena adanya kesalahan pada subjeknya. Misalnya: malas, tidak percaya diri, gengsi, tidak memiliki jiwa wirausaha yang kompatibel, tidak mempunyai kemampahlian,dsb.

2. Kemiskinan struktural, hal ini biasanya terjadi karena disebabkan oleh faktor eksternal yang melatar belakangi kemiskinan. Faktor eksternal itu biasanya disebabkan kinerja dari pemerintah diantaranya: pemerintah yang tidak adil, korupsi, paternalistik, birokrasi yang berbelit,dsb.

Sedangkan penyebab kemiskinan yang dialami oleh pedesaan, antara lain:

pengaruh faktor pendidikan yang rendah:

1. ketimpangan kepemilikan lahan dan modal pertanian;

2. ketidakmerataan investasi di sektor pertanian;

3. alokasi anggaran kredit yang terbatas;

4. terbatasnya ketersediaan bahan kebutuhan dasar;

5. kebijakan pembangunan perkotaan (mendorong orang desa ke kota);

6. pengelolaan ekonomi yang masih menggunakan cara tradisional;

7. rendahnya produktivitas dan pembentukan modal;

8. budaya menabung yang belum berkembang di kalangan masyarakat desa;

9. tata pemerintahan yang buruk (bad governance) yang umumnya masih berkembang di daerah pedesaan.

Pemberdayaan masyarakat harus dilakukan melalui tiga aspek pokok, yakni:

  1. a.      menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan berkembangnya potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (enabling). Di sini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong (encourage), memotivasi dan membangkitkan kesadaran (awareness) akan potensi yang dimilikinya, serta berupaya untuk mengembangkannya.
  2. b.      memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (empowering) melalui pemberian input berupa bantuan dana, pembangunan prasarana dan sarana, baik fisik (jalan, irigasi, listrik) maupun sosial (sekolah, kesehatan), serta pengembangan lembaga pendanaan, penelitian dan pemasaran di Daerah, dan pembukaan akses kepada berbagai peluang (opportunities) yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya.
  3. c.      memberdayakan mengandung pula arti melindungi masyarakat melalui pemihakan kepada masyarakat yang lemah untuk mencegah persaingan yang tidak seimbang oleh karena kekurangberdayaan menghadapi yang kuat, dan bukan berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi. Pemberdayaan masyarakat tidak membuat masyarakat bergantung pada berbagai program pemberian (charity), karena pada dasarnya setiap apa yang dinikmati harus dihasilkan atas usaha sendiri, yang hasilnya dapat dipertukarkan dengan pihak lain.

Depsos sebagai suatu insansi memiliki beberapa agenda yang memang merupakan disiapkan untuk menekan angka kemiskinan diantara program kerja Depsos yang telah terealisasi yang menurut Edi Suharto,phd adalah strategi pendekatan pertama yaitu pekerja sosial melihat penyebab kemiskinan dan sumber-sumber penyelesaian kemiskinan dalam kaitannya dengan lingkungan dimana simiskin tinggal, baik dalam konteks keluarga, kelompok pertemanan, maupun masyarakat. Penanganan kemiskinan yang bersifat kelembagaan (institutional) biasanya didasari oleh pertimbangan ini. Beberapa bentuk Prokesos yang telah dan sedang dikembangkan oleh Depsos dapat disederhanakan menjadi :

1. Pemberian pelayanan dan rehabilitasi sosial yang diselenggarakan oleh panti-panti sosial

2. Program jaminan, perlindungan dan asuransi kesejahteraan sosial

3. Bekerjasama dengan instansi lain dalam melakukan swadaya dan pemberdayaan usaha pendistribusian bantuan kemanusiaan dan lain-lain.

Lingkup materi yang diatur dalam Undang-undang Sistem Kesejahteraan Sosial Nasional memuat tentang prinsip-prinsip kesejahteraan sosial, hak warga negara, tanggung jawab warga negara, keluarga dan masyarakat, kewajiban Negara, sasaran dan sumber pelayanan kesejahteraan sosial, pelayanan kesejahteraan sosial, pengelolaan pelayanan kesejahteraan sosial, peranserta masyarakat, evaluasi, akreditasi dan sertifikasi, lembaga kesejahteraan sosial, penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup

Daftar Pustaka

  1. James Midgley, etc. The Handbook of Social Policy.
  2. Bruce.S Jansson. Social Policy, from theory to policy practice, second edition. Brooks / Cole Publishing Company. California : 1994.
  3. Robert Morris. Social Policy of The American Welfare State. Harper & Row Publisher. USA : 1979.
  4. Oxford English Dictionary, compact edition. New York : Oxford University Press. 1971.
  5. Isbandi Rukminto Adi. Phd, “ Kemiskinan Multidimensional “ pada acara yang diselenggarakan BEM-J PMI dengan tema ‘Mencari Paradigma Baru Kebijakan Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan Sosial’. Gd. Teater Fakultas Dakwah & Komunikasi. UIN Jakarta, 28 Desember 2005.
  6. Edi Suharto. Phd. Konsep Kemiskinan dan Strategi Penanggulangannya. http://www.policy.hu/suharto/makIndo13.html
  7. Edi Suharto, Phd. Materi Latihan : Analisis Kebijakan Sosial. http://www.policy.hu/suharto/makIndo21.html.
  8. Edi Suharto, Phd . Pendekatan Pekerja Sosial dalam Menangani Kemiskinan di Tanah Air. http://www.policy.hu/suharto/makIndo27.html
  9. http://www.depsos.go.id/
  10. www.google.com
  11. the world bank,2007,understanding poverty
  12. frances Fox Piven, Richart A. Cloward, regulating the poor
  13. stefanusrahoyo.blogspot.com/../modal social-guanxi-dan-kemiskinan.html-
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 7.3/10 (3 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
makalah kemiskinan, 7.3 out of 10 based on 3 ratings
Share

There Is 1 Response So Far. »

  1. bagus sekali

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0 (from 0 votes)

Post a Response

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture.
Anti-Spam Image