OTONOMI DAERAH

OTONOMI DAERAH

  1. A. Hakikat Otonomi Daerah

Pada hakikatnya, otonomi daerah yaitu memberikan ruang gerak secukupnya bagi pemerintahan di daerah untuk mengelola daerahnya sendiri agar lebih berdaya, mampu bersaing dalam kerja sama, dan professional, terutama dalam menjalankan pemerintahan daerah dan mengelola sumber daya serta potensi yang dimiliki daerah tersebut. Sehingga akan mampu meningkatkan taraf hidup dan pelayanan kepada masyarakat.

  1. 1. Pengertian Otonomi Daerah

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 (sebagai pengganti UU No. 22 Tahun 1999) tentang Pemerintahan Daerah bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah mengandung 3 unsur :

  1. Daerah memiliki kewenangan untuk menagatur dan mengurus pemerintahan dan masyarakat daerahnya sendiri.
  2. Terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan otonomi daerah.
  3. Otonomi daerah masih dalam lingkup atau kerangka NKRI, bukan bertujuan untuk membentuk negara dalam negara.
  1. 2. Tujuan Otonomi Daerah
    1. Meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di daerah agar semakin baik.
    2. Memberi kesempatan pada daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri sesuai dengan tradisi dan adat kebiasaan yang berlaku di daerah tersebut.
    3. Meringankan beban pemerintah pusat agar pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan terutama di daerah lebih efektif dan efisien.
    4. Memberdayakan dan mengembangkan potensi sumber daya alam dan masyarakat daerah agar mampu bersaing dan professional.
    5. Mengembangkan kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataan di daerah.
    6. Memelihara hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan daerah maupun antardaerah untuk menjaga keutuhan NKRI.
    7. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
    8. Mewujudkan kemandirian daerah dalam pembangunan.
  1. 3. Dasar Hukum Otonomi Daerah

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia memiliki dasar hukum yang jelas. Dasar hukum tersebut adalah :

  1. UUD 1945.
  2. Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  3. Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah.
  4. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (undang-undang ini merupakan pengganti UU No. 22 Tahun 1999).
  5. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (undang-undang ini merupakan pengganti UU No. 25 Tahun 1999).
  1. 4. Perangkat Pelaksana Otonomi Daerah

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 19 bahwa penyelenggara pemerintahan daerah yaitu pemerintah daerah dan DPRD. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Adapun DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

  1. B. Pelaksanaan Otonomi Daerah

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, otonomi daerah dilaksanakan sebagai berikut :

1) Hak dan Kewajiban Daerah dalam Otonomi Daerah

Pasal 21 menyebutkan dalam menyelenggarakan otonomi daerah, daerah mempunyai hak :

  1. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya.
  2. Memilih pemimpin daerah.
  3. Mengelola aparatur daerah.
  4. Menelola kekayaan daerah.
  5. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah.
  6. Mendapatkan bagi hasil dari penelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah.
  7. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah.
  8. Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 21 menyebutkan bahwa kewajiban daerah yaitu :

  1. Melindungi masyarakat, menjaga perastuan dan kerukunan nasional serta keutuhan NKRI.
  2. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
  3. Mengembangkan kehidupan demokratis.
  4. Mewujudkan keadilan dan pemerataan.
  5. Meningkatkan fasilitas dasar pendidikan.
  6. Meningkatkan pelayanan kesehatan.
  7. Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak.
  8. Mengembangkan system jaminan sosial.
  9. Menyususn perencanaan dan tata ruang daerah.
  10. Mengembangkan sumber daya produktif daerah.
  11. Melestarikan lingkungan hidup.
  12. Mengelola administrasi kependudukan.
  13. Melestarikan nilai sosial budaya.
  14. Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya.
  15. Kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

2) Asas-Asas Otonomi Daerah

Otonomi daerah dilaksanakan dengan menggunakan asas-asas berikut :

  1. Desentralisasi yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI.
  2. Dekonsentrasi yaitu  pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
  3. Tugas Pembantuan yaitu penugasan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

3) Prinsip-Prinsip Otonomi Daerah

Berdasarkan bagian penjelasan UU No. 32 Tahun 2004, otonomi daerah dilaksanakan dengan menggunakan prinsip-prinsip berikut :

  1. Otonomi Seluas-luasnya artinya daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah di luar yang menjadi urusan pemerintah pusat yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut. Daerah memiliki kewenganan membuat kebijakan daerah untuk member pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.
  2. Otonomi yang Nyata artinya bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup, dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah.
  3. Otonomi yang Bertanggung Jawab artinya otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberi otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.

4) Orientasi Pelaksanaan Otonomi Daerah

Dijelaskan pula dalam bagian penjelasan undang-undang ini, bahwa penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada hal-hal berikut :

  1. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.
  2. Terjaminnya keserasian hubungan antara daerah dengan daerah lainnya. Artinya, mampu membangun kerja sama antardaerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antardaerah.
  3. Terjaminnya keserasian hubungan antara daerah dengan pemerintah pusat. Artinya, harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah negara dan tetap tegaknya NKRI dalam rangka mewujudkan tujuan negara.

5) Langkah-Langkah Atif dalam Memecahkan Masalah Pelaksanaan Otonomi Daerah

Dalam melaksanakan pembangunan nasional, kita harus melihat kenyataan adanya suatu kondisi yang lemah yang dapat disalahgunakan, sehingga hal itu dapat menimbulkan ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Kondisi tersebut merupakan suatu kerawanan yang dapat digolongkan dalam 4 (empat) macam, yaitu sebagai berikut :

  1. Kerawanan yang Bersifat Alami

Adalah kondisi lemah yang ada karena kenyataan alam, antara lain :

  • Letak geografis Indonesia pada posisi silang antara dua benua dan dua samudera dan bentuk negara kepulauan yang terdiri atas 17.508 pulau yang dihubungkan oleh lautan dan selat yang memungkinkan terjadinya penyelundupan dan lain-lain.
  • Kekayaan alam yang melimpah ruah, baik potensial maupun efektif memungkinkan timbulnya hasrat pihak lain untuk memiliki dan menguasainya.
  • Keadaan masyarakat yang sangat majemuk, baik keadaan suku, adat istiadat, budaya, bahasa, agama, kepercayan, maupun keadaan sosial ekonomi, memungkinkan timbulnya masalah SARA.
  1. Kerawanan Akibat Kekurangmampuan dan Kelemahan Subjek Pembangunan

Adalah kondisi yang lemah yang ada karena kualitas manusia yang masih harus ditingkatkan. Antara lain :

  • Memungkinkan gagalnya pembangunan.
  • Memungkinkan timbulnya kesenjangan.
  • Memungkinkan timbulnya berbagai bentuk penyalahgunaan wewenang.
  1. Kerawanan Akibat Kekurangmampuan dan Kelemahan Aparatur Pemerintah

Antara lain disebabkan oleh :

  • Sarana kerja/perhubungan yang kurang memadai.
  • Belum mempergunakan administrasi modern yang didukung oleh data dan informasi yang cermat.
  • Mekanisme yang kurang mantap.
  1. Kerawanan Akibat Tindakan Pihak yang Bertentangan dengan Pancasila, Baik Dari dalam Maupun Dari Luar Negeri, serta Adanya Pertentangan Kepentingan di Dunia

Adalah kondisi lemah yang ada karena perbedaan ideologi dan benturan kepentingan di dunia. Disebabkan oleh :

  • Belum membudayanya pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat,  berbangsa, dan bernegara yang memungkinkan terjadinya perbedaan pandangan dalam mengenal dan memecahkan masalah bangsa dan negara.
  • Belum terwujudnya Wawasan Nusantara yang tangguh, ketahanan nasional yang kukuh, dan wawasan nasional/wawasan kebangsaan yang mantap.
  • Dampak negatif globalisasi yang memungkinkan menyusupnya liberalisme, sosialisme, komunisme, dan paham lain yang bertentangan dengan pancasila.

Di wilayah lain, otonomi daerah mengalami berbagai macam kelemahan  dalam pelaksanaannya. Hal ini dapat dilihat dari naskah Pokok-Pokok Pikiran Penyempurnaan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 yang dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri dan temuan IRDA (Indonesia Rapid Decentralization Apprasial), yaitu sebagai berikut :

a)      Problem Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang.

b)      Problem Perimbangan antara Wewenang dan Sumber Keuangan.

c)      Problem Menguatnya Posisi Tawar DPRD.

d)      Problem Sumber Daya Manusia di Daerah.

Sumber            : Agus Dwiyono dkk. (Kewarganegaraan)

C.S.T. Kansil, dkk (Pendidikan Kewarganegaraan)

Penerbit          : Yudhistira

Bumi Aksara

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 3.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
OTONOMI DAERAH, 3.0 out of 10 based on 1 rating
Share

Post a Response

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture.
Anti-Spam Image