OTONOMI DAERAH, PERATURAN, DAN PELAKSANAANNYA

Dasar Hukum Otonomi Daerah
Pemberlakuan sistem otonomi daerah merupakan amanat yang
diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 (UUD 1945) Amandemen Kedua tahun 2000 untuk
dilaksanakan berdasarkan undang-undang yang dibentuk khusus untuk
mengatur pemerintahan daerah. UUD 1945 pasca-amandemen itu
mencantumkan permasalahan pemerintahan daerah dalam Bab VI,
yaitu Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B. Sistem otonomi daerah
sendiri tertulis secara umum dalam Pasal 18 untuk diatur lebih lanjut
oleh undang-undang.
Pasal 18 ayat (2) menyebutkan, “Pemerintahan daerah provinsi,
daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.”
Selanjutnya, pada ayat (5) tertulis, “Pemerintahan daerah menjalankan
otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh
undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.” Dan
ayat (6) pasal yang sama menyatakan, “Pemerintahan daerah berhak
menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk
melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.”4
Secara khusus, pemerintahan daerah diatur dalam Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Namun,
karena dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan,
ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah, maka
aturan baru pun dibentuk untuk menggantikannya. Pada 15 Oktober
2004, Presiden Megawati Soekarnoputri mengesahkan Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (UU Nomor 32 Tahun 2004) memberikan definisi otonomi
daerah sebagai berikut.
“Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah
otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.”5
UU Nomor 32 Tahun 2004 juga mendefinisikan daerah otonom
sebagai berikut.
“Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan
masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang
berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara
Kesatuan Republik Indonesia.”6
Dalam sistem otonomi daerah, dikenal istilah desentralisasi,
dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Desentralisasi adalah
penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada
daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan
dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, Sedangkan
dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh
pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di
daerah dan/atay kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
Sementara itu, tugas pembantuan merupakan penugasan dari
pemerintah pusat kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah
provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah
kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
Sebagai konsekuensi pemberlakuan sistem otonomi daerah,
dibentuk pula perangkat peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perimbangan keuangan antara pemerintah pusat
dan daerah, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU
Nomor 25 Tahun 1999) yang kemudian diganti dengan Undang-
Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah (UU Nomor 33 Tahun 2004).
Selain itu, amanat UUD 1945 yang menyebutkan bahwa,
“Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala
pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara
demokratis” 7 direalisasikan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 6
Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan
Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (PP Nomor 6
Tahun 2005).
Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia
Pelaksanaan otonomi daerah yang dicanangkan sejak Januari
2001 telah membawa perubahan politik di tingkat lokal (daerah). Salah
satunya adalah menguatnya peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD). Jika di masa sebelumnya DPRD hanya sebagai stempel karet
dan kedudukannya di bawah legislatif, setelah otonomi daerah, peran
legislatif menjadi lebih besar, bahkan dapat memberhentikan kepala
daerah.8
Pemberlakuan otonomi daerah beserta akibatnya memang amat
perlu dicermati. Tidak saja memindahkan potensi korupsi dari Jakarta
ke daerah, otonomi daerah juga memunculkan raja-raja kecil yang
mempersubur korupsi, kolusi, dan nepotisme. Di samping itu, dengan
adanya otonomi daerah, arogansi DPRD semakin tidak terkendali
karena mereka merupakan representasi elite lokal yang berpengaruh.
Karena perannya itu, di tengah suasana demokrasi yang belum terbangun di tingkat lokal, DPRD akan menjadi kekuatan politik baru
yang sangat rentan terhadap korupsi.9
Sebagaimana diamanatkan UU Nomor 32 Tahun 2004, publik
seharusnya dilibatkan dalam pembuatan kebijakan. Namun, di
beberapa daerah yang sudah mengadopsi sistem otonomi daerah,
kenyataan yang terjadi masih jauh dari harapan. Pengambilan
keputusa belum melibatkan publik dan masih berada di lingkaran elite
lokal provinsi dan kabupaten/kota. Belum terlibatnya publik dalam
pembuatan kebijakan itu tercermin dari pembuatan peraturan daerah
(perda).
Sebagai contoh dari kenyataan tersebut, sejak pelaksanaan
otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang,
Sumatera Utara, telah membuat 43 perda. Dari 43 perda itu, sebagian
berkaitan dengan peningkatan pendapatan daerah, yaitu perda tentang
retribusi dan pajak. Pembuatan perda semuanya berasal dari eksekutif,
kemudian dibawa untuk dibahas di DPRD. Biasanya, DPRD tinggal
mengesahkannya saja. Setelah dilakukan pengesahan, perda-perda itu
baru disosialisasikan ke publik. Meskipun Pemkab Deli Serdang cukup
produktif dalam mengeluarkan peraturan, tidak demikian dengan
pelayanan publik yang mereka berikan.10
Walaupun pelaksanaan otonomi daerah lebih memikirkan
peningkatan pendapatan daerah, seperti yang ditunjukkan dari
ringkasan penelitian tentang desentralisasi di 13 kabupaten/kota di
Indonesia, implementasi otonomi daerah selain telah mendekatkan
pemerintah setempat dengan masyarakat, juga mendorong bangkitnya
partisipasi warga.11
Otonomi daerah, di lain pihak, memperkenalkan kecenderungan
baru, yaitu banyaknya lembaga sosial masyarakat baru yang bertujuan
untuk mengatasi konflik, perbedaan etnis, dan masalah sosial-ekonomi
dengan bantuan minimal dari pemerintah lokal. Pemerintah lokal juga
mencoba mengadopsikan peran aktif mengasimilasi kepentingan
golongan minoritas. Untuk mengatasi masalah asimilasi, pada awal
1970-an, Presiden Soeharto membentuk Badan Kesatuan Bangsa dan
Pembaruan Masyarakat (BKBPM), dan setelah reformasi, mengubah
namanya menjadi Badan Kesatuan Bangsa (BKB). Badan ini
memberikan dana kepada lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang
bertujuan untuk menjalankan program asimilasi dan membangkitkan
sensitif suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dan saling
pengertian antarkelompok minoritas. Program BKB juga menggunakan
LSM dan aparat pemerintah dalam membangun program asimilasi
kebudayaan dan kelompok etnis plural.12
Dampak positif otonomi daerah adalah memunculkan
kesempatan identitas lokal yang ada di masyarakat. Berkurangnya
wewenang dan kendali pemerintah pusat mendapatkan respon tinggi
dari pemerintah daerah dalam menghadapi masalah yang berada di
daerahnya sendiri. Bahkan dana yang diperoleh lebih banyak daripada
yang didapatkan melalui jalur birokrasi dari pemerintah pusat. Dana
tersebut memungkinkan pemerintah lokal mendorong pembangunan
daerah serta membangun program promosi kebudayaan dan juga
pariwisata

VN:D [1.9.22_1171]
Rating: 5.5/10 (2 votes cast)
VN:D [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 2 votes)
OTONOMI DAERAH, PERATURAN, DAN PELAKSANAANNYA, 5.5 out of 10 based on 2 ratings
Share

Post a Response

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture.
Anti-Spam Image