pembangunan ekonomi

Pengantar

Pembangunan ekonomi Indonesia yang kini memasuki jangka panjang kedua, bukannya tidak
dipersiapkan. Beberapa peristiwa bisa dicatat: seminar Trase Baru yang diselenggarakan di
Universitas Indonesia pada tahun 1966. Lebih awal lagi seminar Angkatan Darat I di Bandung
yang dalam kaitan itu juga senantiasa disebut peranan para ahli ekonomi yang mengajar di
lembaga pendidikan ABRI. Dalam forum-forum itu dibicarakan bagaimana masa depan
Indonesia dan bagaimana pembangunan, khususnya dalam bidang ekonomi, agar
diselenggarakan. Bahan-bahan pemikiran itu kemudian dituangkan dan dijabarkan dalam
Garis-garis Besar Haluan Negara.
Penyusunan Garis-garis Besar Haluan
Negara, yang semula diprakarsai oleh
pemerintah makin diserahkan kepada masyarakat.
Dilakukan persiapan lama,
pengumpulan bahan, pengalaman di
lapangan, menyerap aspirasi masyarakat.
Prosesnya mengikuti jalur konstitusional
sampai akhirnya diputus kan oleh Sidang
Umum MPR sebagai Garis-garis Besar
Haluan Negara.
Dengan berpedoman dan mengacu
kepada Garis-garis Besar Haluan Negara
itulah pembangunan dilaksanakan melalui
program yang konsisten dalam anggaran
belanja tahunan, melalui repelita-repelita.
Penyesuaian terhadap perkembangan
terus dilaksanakan. Perkembangan itu
disebabkan oleh keberhasilan pembangunan
seperti yang direncanakan dan dikehendaki
maupun oleh hasil-hasil samping yang tidak
dimaksudkan.
Demikianlah misalnya, perubahan
pokok yang terjadi dalam urutan strategi
Trilogi Pembangunan. Pada mulanya, urutannya
ialah pertumbuhan, pemerataan dan
stabilitas. Kemudian sejak Repelita III
diubah menjadi pemerataan, pertumbuhan
dan stabilitas.
Perubahan urut-urutan dalam Trilogi
disebabkan oleh proses pembangunan,
keberhasilan maupun ketidakberhasilannya.
Perubahan itu juga sesuai dengan aspirasi
yang makin hidup dalam masyarakat.
Pembangunan ekonomi Indonesia
sejak Repelita I, tahun 1969, mengikuti jalan
ekonomi pasar. Jalan ekonomi pasar itu tetap
mengacu kepada paham ekonomi Indonesia,
yakni paham ekonomi seperti yang
diamanatkan oleh Pancasila, Undangundang
Dasar 1945, secara eksplisit pasal 33
UUD.
Jalan ekonomi pasar membuka
peluang untuk berperannya usaha ekonomi
swasta dari dalam negeri maupun dari luar
negeri. Kebijakan, iklim dan kemudahan
diberikan dan diselenggarakan untuk
merangsang berkembangnya usaha swasta.
Hasilnya luar biasa. Pertumbuhan ekonomi
yang rata-rata 7 persen per tahun cukup
pesat. Dampak berlipatgandanya terjadi dan
merangsang perkembangan lebih lanjut.
Dengan menempuh ekonomi pasar,
Indonesia sekaligus membuka dirinya dan
menjadi bagian yang aktif dari kegiatan ekonomi
dunia. Modal dan teknologi masuk,
demikian pula jaringan pasar ke dalam
maupun ke luar.
Indonesia membuka pintu, tepat pada
saat dunia makin mengacu kepada
globalisasi dan arus informasi. Pola hidup ekonomi
pasar yang bertahap oleh arus
informasi dan globalisasi, serentak
memperoleh rangsangan yang
membangkitkan serba keserentakan.
Pola gaya hidup, perilaku dan
pandangan hidup konsumerisme ikut tumbuh
amat subur. Bukan hanya kebutuhan-kebutuhan
pokok yang dipenuhi, sekaligus
dengan itu juga diciptakan kebutuhan-kebutuhan
baru yang perlu maupun yang tidak
perlu. Kebutuhan masyarakat konsumen
menjadi tidak ada habis-habisnya dan
kondisi itu ikut membangkitkan sikap
ambivalen.
Kemajuan ekonomi Indonesia diakui
dan disyukuri, bahkan juga oleh bangsa lain.
Kemakmuran meningkat. Akan tetapi melaju
pula kesenjangan, perbedaan antara yang
ii
kaya dan yang miskin, antara ekonomi kuat
dan ekonomi lemah. Dalam masyarakat
Indonesia yang majemuk, serta sebagai
akibat warisan sejarah masa kolonial,
perbedaan dan kesenjangan itu merupakan
masalah serius.
Kecuali kesenjangan, dinamika
ekonomi pasar yang adakalanya tidak
terkendali mengundang munculnya masalahmasalah
yang berkaitan dengan urusan
tanah, penggusuran, dan rasa keadilan.
Talitemali persoalan yang menyertai
pembangunan ekonomi itu seakan-akan
menimbulkan dualisme; dualisme antara
ekonomi sebut saja Garis-garis Besar
Haluan Negara dan ekonomi pasar yang
mengikuti dinamikanya sendiri, dualisme
antara pertumbuhan dan pemerataan.
Lebih jauh, adakalanya keadaan itu
merangsang pertanyaan, apakah
pembangunan ekonomi masih pada relnya,
yakni ekonomi pasar yang mengacu kepada
paham kemakmuran dan kesejahteraan
bersama, seperti termaktub dan diamanatkan
oleh UUD 1945.
Bagaimana sebenarnya duduknya
perkara antara ekonomi negara, ekonomi
koperasi, dan ekonomi swasta.
Berbagai kebijakan, bahkan
perubahan urutan Trilogi, kebijakan koreksi
dan komplementasi dilakukan oleh pemerintah.
Begitu seringnya campur tangan itu
sehingga konsistensi kebijakan pemerintah
dipertanyakan, sehingga acapkali kita mendengar
anggapan tentang kurangnya
kepastian usaha.
Pemikiran-pemikiran yang menggugat
pertumbuhan dan membela pemerataan
dilontarkan oleh berbagai ilmuwan ekonomi.
Bertambah ramailah medan adu pandangan
dan adu argumentasi. Adakalanya gambaran
yang dihasilkan bukanlah peta yang jelas,
melainkan lebih menyerupai hutan
belantara. Untuk keperluan debat akademis,
tidak mengapalah, hutan belantara itu.
Malahan makin mengasyikkan diskusi.
Menjadi lain persoalannya, jika juga
dipertimbangkan bahwa seraya dialog dan
diskusi, kita juga harus tetap melangkah
secara pasti. Diperlukan suatu gambaran
pemikiran yang kecuali berada dalam tataran
akademis, cukup pula terurai sehingga
memberikan arah, kemana suatu kebijakan
umum dan suatu langkah dapat diayunkan.
Sampailah kita pada buku Prof. Dr. Ir.
Ginandjar Kartasasmita: Pembangunan
untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan
dan Pemerataan. Suatu kehormatan bagi
saya untuk ikut memberikan kata pengantar.
Sekaligus juga suatu tantangan, bagaimana
menempatkan kumpulan karangan pemikir,
yang adalah juga pejabat negara.
Buku kumpulan karangan Ketua
Bappenas ini, merupakan suatu unikum.
Letak keunikan itu pertama-tama pada kemampuan
dan keberaniannya untuk mencoba
menyajikan persoalan pembangunan
ekonomi dalam suatu pola pemikir an yang
menyeluruh, yang komprehensif.
Pendekatan demikian jarang
dilakukan. Kebanyakan pemikiran dan
penulisan mendekatinya secara parsial.
Kepada seorang ilmuwan ekonomi
terkemuka, hal itu pernah saya tanyakan
sepuluh tahun yang lalu. Dijawabnya,
pembahasan semacam itu memerlukan
pemikir ulung.
Itulah sebabnya, menurut pandangan
saya, karya yang dikerjakan dalam kumpulan
karangan ini merupakan suatu keberanian.
Kapan akan dimulai jika tidak ada yang
memulai. Kapan akan ada bahan tertulis
yang bisa dikaji lebih lanjut, jika bahan itu
tidak tersaji.
Biarlah mereka yang mempunyai
keahlian dalam bidangnya, membuat
penilaian secara kritis terhadap buku ini.
Jasa paparan ini adalah tersajinya bahan
tertulis, suatu pemikiran, dan pendekatan
yang mencakup perihal pembangunan ekonomi
Indonesia, terutama ditinjau dari usaha
menyerasikan pertumbuhan dan pemerataan.
Dua dimensi pembangunan itu menjadi topik
utama bangsa kita. Topik itu menjadi bahan
diskusi di kalangan cendekiawan, di
kalangan orsospol dan ormas, di kalangan
LSM, di kalangan khalayak ramai.
Sejauh kita bisa menangkap,
pendekatan Prof. Dr. Ir. Ginandjar
Kartasasmita bukanlah pendekatan menangkalah,
satu pihak menang, pihak lain kalah.
Pendekatannya lebih win-win position,
iii
kedua pihak menang, kedua pihak diuntungkan,
kedua pihak diberi kesempatan.
Namun karena kekuatan serta posisi
kedua pihak tidaklah sama, yang satu kuat,
yang lain lemah, diperlukan intervensi
pemerintah. Intervensi itu dalam strategi,
dalam kebijakan, dalam alokasi biaya, dalam
perlindungan dan pengembangan terhadap
yang lemah.
Keunikan kedua, pemikiran dan
pendekatannya terletak pada usahanya untuk
mengaitkan pemikiran dengan strategi serta
kebijakan dan sekaligus juga dengan arah
serta program aksi. Dengan demikian, buah
pemikirannya bukan sekadar suatu paparan
akademis, melainkan suatu pandangan yang
dikaitkan dengan keharusan dan
keperluannya untuk dijabarkan dalam
kebijakan dan dalam implementasinya.
Dengan kata lain, pemikirannya
bukanlah suatu pandangan teoretis ilmiah.
Buku semacam itu sangat diperlukan. Namun
buku kumpulan karangan ini, menurut
hemat saya, tidak masuk dalam kategori itu
dan barangkali memang juga tidak
dimaksudkan demikian. Pandangan dan
pendekatannya lebih bermotifkan menjawab
tantangan secara menyeluruh: dalam tataran
pandangan hidup, dalam tataran referensi
konstitusional, dalam pandangan kebijakan
serta arah implementasi.
Sebaliknya, paparannya tidak terbatas
sebagai program aksi atau rencana. Ditarik
lebih ke atas, pada tataran penjabaran falsafah
pembangunan seperti dinyatakan dan
diamanatkan oleh konstitusi dan setiap lima
tahun sekali diadaptasikan dengan
perkembangan.
Karena itu, tampak jelas alur pokok
dan semangatnya. Bagaimana membangun
untuk sebesar -besar kemakmuran rakyat.
Bagaimana menyelenggarakan ekonomi
rakyat, sesungguhnya pada tingkat
pemikiran akademis pun, persoalan ini
menarik.
Bagaimana secara sengaja dan secara
khusus mengembangkan ekonomi pasar
yang sasarannya bukan sekadar kemajuan
dan kemakmuran para pelaku ekonomi,
melainkan juga rakyat banyak. Bahkan
kemakmuran mereka itulah tujuan utamanya.
Kecuali kebijakan dan arah yang juga
menyediakan sarana-sarananya, terutama
modal, iklim, pengembangan, seperti ter urai
dalam buku ini sangatlah menentukan peran
birokrasi. Dipakainya istilah birokrasi, yakni
birokrasi yang mengacu ke pemerintahan,
governance. Karena kalau akan efektif,
demikianlah letak posisinya, bukan birokrasi
masing-masing atau perorangan melainkan
sebagai lembaga pemerintahan eksekutif.
Birokrasi pemerintah agar
membangun partisipasi rakyat. Agar
dilibatkan masyarakat sampai ke tingkat akar
rumput (grassroots). Dengan sadar dan
dengan sengaja, birokrasi memihak yang
lemah, bukan yang kuat. Ini suatu pilihan
politik yang harus dibuat imperatif dan
operatif. Bahkan dikatakan, yang kuat sudah
bisa mengurus dirinya sendiri, yang lemah
belum.
Usaha pemberdayaan rakyat yang
terutama dibahas adalah pemberdayaan
dalam bidang ekonomi. Sementara itu, pengalaman
makin menunjukkan pemberdayaan
ekonomi yang diprioritaskan, agar berhasil,
memerlukan pemberdayaan masyarakat
dalam bidang-bidang lain, sosial, budaya,
hukum, politik. Pemberdayaan dalam bidang
nonekonomi, bahkan makin minta perhatian.
Hasrat itu hidup kuat dalam masyarakat.
Pemberdayaan masyarakat juga masuk
komitmen birokrasi. Demikian pula
terselenggaranya kebijakan, prosedur dan
implementasi yang terbuka, transparan,
sehingga pertanggungjawaban lebih mudah
diberikan. Pertanggungjawaban birokrasi
berarti pertanggungjawaban
penyelenggaraan kekuasaan.
Sekalipun dengan bahasa yang lugas
dan santun, peran birokrasi alias
pemerintahan, menentukan. Demikian
vitalnya peranan pemerintah, sehingga
seorang ilmuwan menegaskan: ekonomi
pasar tidak mungkin dapat menimbulkan
keadilan, pemerintahlah yang dapat.
Sepanjang dapat diikuti dan dirasakan
berbagai persoalan dalam masyarakat,
masalah itu juga yang mencuat kuat: harapan
bahkan desakan agar pemerintah tidak hanya
mendorong pembangunan ekonomi, tetapi
juga dalam menyelenggarakan keadilan, baik
rasa keadilan maupun keadilan sosial.
iv
Disadari bahkan oleh pemerintah, syaratnya
adalah pemerintahan yang bersih,
berwibawa, dan efektif.
Betapapun, pemerintahan memegang
peranan kunci, para pelaku ekonomi yang
adalah juga bagian masyarakat, tidak kalah
pentingnya. Karena itu, para pelaku,
terutama mereka yang sudah lebih dulu maju
dan kuat, agar juga mempunyai pandangan
dan sikap yang sama. Bukan hanya ekonomi
negara dan ekonomi koperasi yang terikat
pada komitmen dan imperatif konstitusi,
juga ekonomi swasta.
Perhatian ke sana bukankah perlu juga
lebih besar dan lebih mencakup. Kesadaran
dan pemahaman jangan terbatas pada
pemikiran kuantitatif saja, berapa persen
membantu misalnya. Pemikiran mengacu
kepada rasa perasaan dan pertanggungjawaban
sebagai warga negara, bahkan
warga negara yang maju. Karena itu,
pemahaman dan kesadaran itu menjadi bagian
dari usaha pembangunan bangsa, watak
dan integrasinya yang makin kukuh dan
kenyal.
Dengan pemahaman dan kesadaran
itu, jika dilaksanakan oleh semua pihak,
pembangunan ekonomi, bagi bangsa Indonesia
yang bermasyarakat majemuk ini
sekaligus merupakan usaha memperkukuh
serta memberi makna wawasan kebangsaan
kepada seluruh masyarakat yang majemuk
itu.
Itu juga unsur kuat dalam alur
pemikiran Prof. Dr. Ir. Ginandjar
Kartasasmita, bahwa pembangunan ekonomi
adalah juga pembangunan bangsa dan negara
Indonesia. Justru di tengah arus gelombang
perubahan serba serentak dan global sekarang
ini, pemahaman dan kesadaran
tentang bangsa dan negara Indonesia harus
disegarkan kembali dengan pandangan dan
sikap yang adaptif, kritis inovatif, tetapi
tetap on our terms, seperti yang kita
kehendaki, dalam ukuran dan format Indonesia
yang terbuka, lincah, kenyal.
Semangat itu pula yang menjadi nafas
buku, kumpulan karangan Pembangunan
untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan
dan Pemerataan.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Share

Post a Response

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture.
Anti-Spam Image