PENGARUH KEBIJAKAN LIBERALISASI EKONOMI TERHADAP PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN DI INDONESIA

PENGARUH KEBIJAKAN LIBERALISASI EKONOMI TERHADAP PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN DI INDONESIA

Liberalisasi ekonomi bukan lagi menjadi pembahasan yang terasa asing di
telinga. Paling tidak istilah ini sama populernya dengan globalisasi. Pada dasarnya istilah liberalisasi dan globalisasi merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Perkembangan yang terjadi sekarang banyak pihak melawankan istilah globalisasi dengan regionalisasi. Khususnya ketika gejala regionalisasi seperti AFTA (ASEAN Free Trade Area). Negara-negara ASEAN sepakat agar pemerintah masing-masing Negara dapat memfasilitasi proses market driven integration. Kesadaran ini mengarah pada keputusan untuk mendirikan ASEAN Free Trade Area (AFTA). Pada intinya AFTA akan
membantu negara-negara ASEAN mewujudkan wilayahnya sebagai tempat investasi dan pasar yang menarik.
Namun demikian kritikan terhadap kegiatan perdagangan di kawasan ASEAN terus mengalir. Semua Negara ASEAN mengalami peningkatan dari nilai ekspornya ke ASEAN, akan tetapi jika dinyatakan dalam kontribusinya terhadap total ekspor ASEAN selama lima tahun ini menunjukkan penurunan, termasuk Negara Indonesia.
Negara sepakat untuk mempercepat penurunan berbagai tarif hingga tahun 2003, namun beberapa kalangan menilai skema ini sangat ambisius, kemajuannya berjalan sangat lambat, sebagai akibat terjadinya kemunduran liberalisasi di sektor pertanian. Bila Indonesia memiliki daya dagang yang rendah, maka akan semakin terperosok. AFTA juga dapat membuat perpajakan inpor berkurang karena keluar-masuk barang dibebaskan, yang artinya tidak dikenakannya beacukai.
Seperti hal lainya, AFTA juga memiliki sisi positif. Berartikan bahwa AFTA memiliki dampak positif. Pertama, tumbuhnya pasar finansial internasional akan memberikan tabungan dan investasi yang cukup sebagai mesin pertumbuhan. Kedua, terbukanya perdagangan internasional akan kembali merealokasi sumberdaya yang ada dalam penggunaan yang lebih efisien berdasarkan pada keunggulan komparatif. Ketiga, meningkatnya tingkat persaingan akan juga meningkatkan efisiensi dalam hal ini dengan input yang sama akan dihasilkan output yang jumlahnya jauh lebih besar. Dalam istilah ekonomi, alasan pertama disebut juga scale efficiency of factor accumulation, yang kedua, allocation efficiency, dan yang ketiga, disebut sebagai technical efficiency. Ketiga faktor yang disebut di atas dikenal juga sebagai sumber pertumbuhan ekonomi/sources of growth. Hal positif lainnya bagi Indonesia, yakni Meningkatnya ketersediaan input dan jenisnya, Teknologi Baru Produktivitas meningkat, dan Daya saing internasional meningkat Perluasan Ekspor Meningkatnya skala ekonomi, teknologi baru, dan kemampuan menajemen. Hal tersebut dapat menyebabkan tersebarnya tenaga kerja di Indonesia yang dapat mengurangi tingkat pengangguran.
Dari berbagai dampak di atas, maka akan memengaruhi perekonomian di Indonesia. Upaya untuk membuka perekonomian nasional dengan kata lain membuka hambatan-hambatan yang ada sudah dimulai sejak tahun awal orde baru (1967-1972) melalui program stabilisasi. Pada waktu tersebut Indonesia sudah menganut sistem arus modal yang bebas (free capital flow), sebagai upaya untuk mengoptimalkan sumber-sumber pembiayaan internasional yang diperlukan untuk membiayai pembangunan nasional. Namun demikian pada masa “boom” minyak di tahun 1972 sampai 1981, kebijakan perdagangan dan investasi yang liberal di periode sebelumnya mulai berubah. Selain sentimen nasionalis yang mulai pada masa ini, kebijakan pemerintah juga mulai bersifat proteksionis dan intervensionis. Kebijakan perdagangan dan Indonesia sendiri lebih menyukai menggunakan istilah ‘adjustment’ atau ‘deregulasi’ dan menghindari ‘liberalisasi’ karena masih adanya ketidakpercayaan akan manfaat liberalisasi ekonomi, mekanisme pasar, dan dominannya kepemilikan perusahaan swasta pada segelintir orang di berbagai sektor ekonomi. Sejak jaman penjajahan kolonial Belanda, liberalisme dan capitalisme secara lemah disamakan dengan colonialism dan exploatation oleh orang asing. Dalam kurun waktu 1966-1974 kebijakan perdagangan Indonesia berada dalam proses transisi dari sangat restriktif menjadi lebih liberal. Di tahun 1966 pajak impor sangat tinggi 200%, sebagai salah satu sumber pendapatan dari pajak pada periode hiperinflasi. Sejak tahun 1968 tarif terus diturunkan di tahun 1971 hanya sebesar 3.0% dari total items dikenakan tarif 60% atau lebih. Investasi lebih diarahkan menuju substitusi impor dan proteksi terhadap industri domestik. Tingkat proteksi efektif/ Efective Rate of Protection (ERP) di tahun 1971 untuk komoditas yang dapat di ekspor bernilai minus 11%, sedangkan untuk barang-barang yang diimpor 66%6. Ini berarti regim perdagangan lebih bersifat substitusi impor dengan mengabaikan barang-barang yang dapat diekspor. Kebijakan ekonomi yang lebih tertutup dan intervensionis seperti ini tentunya juga didukung oleh penerimaan pemerintah yang sangat besar dari ekspor migas yang pada saat tersebut harganya terus meningkat. Akibatnya pemerintah masih mampu untuk menutupi pengeluarannya, tanpa harus terlalu bergantung pada bantuan luar negeri. Meskipun demikian, kebijakan ekonomi makro pada periode boom minyak ini cukup berhasil untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, menjaga kestabilan ekonomi, tetapi kurang berhasil dalam menghambat laju inflasi. Penerimaan negara dari minyak cukup besar untuk mengembalikan utang luar negeri dan membiayai berbagai proyek pembangunan dalam negeri.
Liberalisasi juga berdampak pada kesejahteraan. Suatu tindakan kebijaksanaan untuk mengurangi campur tangan pemerintah dalam mempengaruhi kegiatan dunia usaha dalam tiga kelompok, yakni privatisasi, deregulasi dan liberalisasi. Pengertian deregulasi dalam bahasa Indonesia, nampaknya mencampuradukan berbagai pengertian. Deregulasi berarti pengurangan aturan maupun kendala yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mempengaruhi kegiatan usaha dan liberalisasi mengindikasikan pengendoran atas berbagai pembatasan yang mengatur kegiatan usaha termasuk di dalamnya kebebasan untuk market entry dan market exit.
Telah dibahas berbagai pengaruh liberalisasi terhadap perekonomian Indonesia. Maka dapat ditarik kesimpulan, Dampak liberalisasi ekonomi terhadap perekonomian nasional akan terus berlangsung. Dari aspek perdagangan luar nampaknya dalam lima tahun terakhir Indonesia mengalami kemunduran dalam hal ekspor produk-produk manufaktur. Setelah terlihat bahwa adanya suatu persaingan yang ketat, kebijakan liberalisasi khususnya pada regionalisasi AFTA dapat dikatakan perang Dunia ke-3 dalam bentuk perdagangan. Hal negatif diatas dapat saja dikalahkan, jikalau kita dapat mencintai produk dalam negeri. Dengan itu maka para pengusaha kecil hingga atas tidak akan mengenal isilah gulung tikar. Oleh karena itu, marilah mencoba untuk mencintai produk dalam negeri.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Share

Post a Response

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture.
Anti-Spam Image