PRINSIP-PRINSIP OTONOMI DAERAH

PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE
Permasalahan-permasalahan yang dihadapi di era otonomi daerah
yang merupakan tuntutan masyarakat dapat terwujud apabila terciptanya
suatu system pemerintahan yang baik (good governance). Oleh karena
itu, perubahan perilaku birokrasi sangat diperlukan dalam penyelenggaraan
otonomi daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah sejalan dengan konsep good governance
sebagai domain pemerintahan yang baik antara lain:
1) Menekankan penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan
pada peraturan perundang-undangan.
2) Kebijakan public yang transparan.
3) Adanya partisipasi masyarakat dan akuntabilitas public.
Untuk dapat mewujudkan kepemerintahan yang baik menurut
Hardijanto (2002: 2), beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan
antara lain:
1) Prinsip kepastian hukum
a. System hokum yang benar dan adil, meliputi hokum nasional,
hokum adat dan etika kemasyarakatan.
b. Pemberdayaan pranata hukum, meliputi kepolisian,
kejaksaan, pengadilan dan lembaga kemayarakatan.
c. Desentralisasi dalam penyusunan peraturan perundangundangan,
pengambilan keputusan public dan lain-lain yang
berhubungan dengan kepentingan masyarakat luas.
d. Pengawasan masyarakat yang dilakukan DPRD, dunia pers,
dan masyarakat umum secara transparan, adil, dan dapat
dipertanggungjawab.
2) Prinsip keterbukaan
a. Menumbuhkan iklim yang kondusif bagi terlaksananya asas
desentralisasi dan transparansi.
b. Menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, seperti hak untuk
hidup layak, hak akan rasa aman dan nyaman, persamaan
kedudukan dalam hokum dan lain-lain.
c. Memberikan informasi yang benar, jujur dan tidak
diskriminatif.
3) Prinsip akuntabilitas
a. Prosdur dan mekanisme kerja yang jelas, tepat, dan benar,
yang diatur dalam peraturan prundang-undang, dengan
mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.
b. Mampu mempertanggungjawabkan hasil kerja, terutama
yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat umum.
c. Memberikan sanksi yang tegas bagi aparat yang melanggar
hokum.
4) Prinsip professional
a. Sumber daya manusia yang memiliki profesionalitas dan
kapabilitas yang memadai, netral serta didukung dengan
etika dan moral sesuai dengan budaya bangsa Indonesia.
b. Memilki kemampuan kompetensi dan kode etik sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
c. Memodernisasi administrasi Negara dengan mengaplikasikan
teknologi telekomunikasi dan informatika yang tepat guna.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)
Share

Post a Response

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture.
Anti-Spam Image