teori akuntansi sektor publik

Sistem akuntansi yang dirancang dan dijalankan secara baik akan menjamin dilakukannya prinsip stewardship dan accountability dengan secara baik. Pemerintah atau unit kerja pemerintah perlu memiliki sistem akuntansi yang tidak saja berfungsi sebagai alat penggendalian transaksi keuangan, akan tetapi sistem akuntansi tersebut hendaknya mendukung pencapaian tujuan organisasi.

Akuntansi sektor publik memiliki kaitan erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain publik yang memiliki wilayah lebih luas dan kompleks dibandingkan sektor swasta atau bisnis. Keluasan wilayah publik tidak hanya disebabkan keluasan jenis dan bentuk organisasi yang berada di dalamnya, tetapi juga kompleksitas lingkungan yang mempengaruhi lembaga-lembaga publik tersebut.

Secara kelembagaan, domain publik antara lain meliputi badan-badan pemerintahan (Pemerintah Pusat dan Daerah serta unit kerja pemerintah), perusahaan milik negara dan daerah (BUMN dan BUMD), yayasan, universitas, organisasi politik dan organisasi massa, serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Jika dilihat dari variabel lingkungan, sektor publik tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti politik, sosial, budaya, dan historis, yang menimbulkan perbedaan dalam pengertian, cara pandang, dan definisi. Dari sudut pandang ilmu ekonomi, sektor publik dapat dipahami sebagai entitas yang aktivitasnya menghasilkan barang dan layanan publik dalam memenuhi kebutuhan dan hak publik.

Beberapa teknik akuntansi keuangan yang dapat diadopsi oleh sektor publik adalah akuntansi anggaran, akuntansi komitmen, akuntansi dana, akuntansi kas, dan akuntansi accrual. Pada dasarnya kelima teknik tersebut tidak bersifat mutually exclusive. Artinya, penggunaan salah satu teknik akuntansi tersebut tidak menolak penggunaan teknik yang lain. Dengan demikian, suatu organisasi dapat menggunakan teknik akuntansi yang berbeda-beda, maupun menggunakan kelima teknik tersebut secara bersama-sama.

Menurut UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya tahun 2008. Selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas.

Dipertegas dalam PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang menyatakan bahwa laporan keuangan untuk tujuan umum disusun dan disajikan dengan basis kas untuk pengakuan pos-pos pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan, serta basis akrual untuk pengakuan pos-pos aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

Teori Akuntansi Sektor Publik

Menurut buku Anglo Amerika, dapat diartikan bahwa akuntansi sektor publik merupakan mekanisme akuntansi swasta yang diberlakukan dalam praktik-praktik organisasi publik. Dari berbagai buku lama terbitan Eropa Barat, akuntansi sektor publik disebut akuntansi pemerintahan. Dan diberbagai kesempatan disebut juga sebagai akuntansi keuangan publik. Berbagai perkembangan terakhir, sebagai dampak penerapan daripada accrual base di Selandia Baru, pemahaman ini telah berubah. Akuntansi sektor publik didefinisikan sebagai akuntansi dana masyarakat.

Teori akuntansi memiliki kaitan yang erat dengan akuntansi keuangan, terutama pelaporan keuangan kepada pihak eksternal. Teori akuntansi sektor publik sendiri sebenarnya masih dipertanyakan apakah memang ada teori akuntansi sektor publik. Suatu teori perlu didukung oleh berbagai riset yang didalamnya terdapat hipotesa-hipotesa yang diuji kebenarannya. Teori memiliki tiga karakteristik dasar diantaranya yaitu: kemampuan untuk menerangkan atau menjelaskan fenomena yang ada (the ability to explain), kemampuan untuk memprediksi (the ability to predict), dan kemampuan mengendalikan fenomena (the ability to control given phenomena). Pada dasarnya terdapat tiga tujuan mempelajari teori akuntansi diantaranya yaitu, untuk memahami praktik akuntansi yang saat ini ada, mempelajari kelemahan dan kekurangan dari praktik akuntansi yang saat ini dilakukan, dan memperbaiki praktik akuntansi di masa datang.

Suatu disiplin ilmu dapat diklasifikasikan dalam lima kelompok, yaitu ilmu murni atau abstrak (abstract sciences) misalnya matematika, ilmu logika, dan metafisik. Ilmu deskriptif (general descriptive sciences) merupakan ilmu yang berdasarkan pengetahuan melalui observasi dan pendeskripsian suatu fenomena actual, misalnya ilmu kimia, biologi dan sosiologi. Ilmu derivatif (special derivative sciences) merupakan turunan dari ilmu lain, misalnya botani, zoologi, minerologi, dan etnologi. Ilmu sinoptis (synoptic sciences) merupakan turunan dari derivative special sciences yang merupakan gabungan dari beberapa disiplin ilmu, contohnya adalah auditing, geologi, dan geografi dan Ilmu terapan (applied sciences) merupakan disiplin ilmu yang secara khusus terpisah dari disiplin ilmu lain, namun bisa juga kombinasi dari berbagai prinsip yang diambil dari disiplin ilmu lain yang disesuaikan dengan kebutuhan praktis ilmu tersebut, contohnya ilmu akuntansi. Pengembangan teori akuntansi sektor publik sangat tergantung pada perkembangan ilmu akuntansi.

Untuk menghasilkan laporan keuangan sektor publik yang relevan dan dapat diandalkan, terdapat beberapa kendala yang dihadapi akuntansi sektor publik. Hambatan tersebut adalah:

o Objektivitas

Merupakan kendala utama dalam menghasilkan laporan keuangan yang relevan. Laporan keuangan disajikan oleh manajemen untuk melaporkan kinerja yang telah dicapai oleh manajemen selama periode waktu tertentu kepada pihak eksternal yang menjadi stakeholder organisasi.

Masalah objektivitas juga dapat dijelaskan melaui teori kontrak (contracting theory). Proses kontrak menghasilkan hubungan keagenan (agency relationship). Hubungan keagenan muncul ketika salah satu pihak (prinsipal) mengontrak pihak lain (agen) untuk melakukan tindakan yang diinginkan oleh prinsipal. Dengan kontrak tersebut principal mendelegasikan wewangan pengambilan keputusan kepada agen. Karena baik principal maupun agen kedua-duanya adalah utility maximiser. Teknik akuntansi yang digunakan manajemen harus memilki derajat objektivitas yang dapat diterima semua pihak yang menjadi stakeholder.

* Konsistensi

Konsistensi mengacu pada penggunaan metode atau teknik akuntansi yang sama untuk menghasilkan laporan keuangan organisasi selama beberapa periode waktu secara berturut-turut. Tujuannya adalah agar laporan keuangan dapat diperbandingkan kinerjanya dari tahun ke tahun. Konsistensi penerapan metode akuntansi merupakan hal yang sangat penting karena organisasi memilki orientasi jangka panjang (going concern), sedangkan laporankeuangan hanya melaporkan kinerja selama satu periode. Oleh karena itu, agar tidak terjadi keterputusan proses evaluasi kinerja organisasi oleh pihak eksternal, maka organisasi perlu konsisten dalam menerapkan metode akuntansinya.

* Daya banding

Laporan keuangan sector public hendaknya dapat diperbandingkan antar periode waktu dan dengan instansi lain yang sejenis. Dengan demikian, daya banding berarti bahwa laporan keuangan dapat digunakan untuk membandingkan kinerja organisasi dengan organisasi lain yang sejenis. Kendala daya banding terkait dengan objektifitas karena semakin objektif suatu laporan keuangan maka akan semakin tinggi daya bandingannya karena dengan dasar yang sama akan dapat dihasilkan laporan yang berbeda.

* Tepat waktu

Laporan keuangan harus disajikan tepat waktu agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, social, dan politik serta untuk menghindari tertundanya pengambilan keputusan tersebut. Kendala ketepatan waktu penyajian laporan terkait dengan lama waktu yang dibutuhkan oleh organisasi untuk menghasilkan laporan keuangan. Semakin cepat waktu penyajian laporan keuangan, maka semakin baik untuk pengambilan keputusan. Permasalahannya adalah semakin banyak kebutuhan informasi, maka semakin banyak pula waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan berbagai informasi tersebut.

* Ekonomis dalam penyajian laporan

Penyajian laporan keuangan membutuhkan biaya. Semakinbanyak informasi yang dibutuhkan semakin besar pula biaya yang dibutuhkan. Kendala ekonomis dalam penyajian laporan keuangan bisa berarti bahwa manfaat yang diperoleh harus lebih besar dari biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan laporan tersebut.

* Materialitas

Suatu informasi dianggap material apabila mempengaruhi keputusan, atau jika informasi tersebut dihilangkan akan menghasilkan keputusan yang berbeda. Penentuan materialitas memang bersifat pertimbangan subjektif, namun pertimbangan tersebut tidak dapat dilakukan menurut selera pribadi. Pertimbangan yang digunakan merupakan professional judgement yang mendasarkan pada teknik tertentu.

Perlunya Sistem Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi merupakan aktivitas jasa untuk menyediakan informasi yang diperlukan dalam pengambilan keputusan. Pada dasarnya, akuntansi baik pada sector swasta maupun sektor publik dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Akuntansi keuangan merupakan prinsip, metode, dan teknik pencatatan dan pengorganisasian data keuangan atas operasi atau kegiatan suatu entitas (entitas yang dimaksud mengacu baik perusahaan swasta amaupun organisasi sosial-ekonomi lainnya, seperti pemerintahan, perusahaan milik negara, organisasi nirlaba, dan sebagainya) untuk menghasilkan dan memberikan informasi yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi yang rasional.

Ruang lingkup akuntansi keuangan pemerintah meliputi semua kegiatan yang mencakup pengumpulan data, penganalisaan, pengklasifikasian, pencatatan, dan pelaporan atas transaksi keuangan pemerintah sebagai suatu entitas, serta penafsiran terhadap hasil-hasilnya.

Terdapat empat aturan menurut Masisi (1978) dalam Glynn (1993) diantaranya:

o Identifikasi kegiatan operasi yang relevan

Hanya kejadian dan kegiatan ekonomi yang relevan saja yang akan dicatat dalam system akuntansi keuangan

o Pengklasifikasian kegiatan operasi secara tepat

Penentuan waktu pengakuan untuk setiap jenis operasi (timing of recognition). Pada prinsipnya, suatu operasi dapat dicata atau diakui pada tahap tertentu dari proses transaksi. Misalnya pembelian dapat diakui atau dicatat ketika keputusan untuk membeli suatu barang ditetapkan, pada waktu dilakukan pemesanan, ketika barang diterima, ketika faktur diterima, ketika barang tersebut digunakan untuk proses produksi, atau ketika telah dilakukan pembayaran kas.

* Adanya system pengendalian untuk menjamin reliabilitas

System pengendalian ini memiliki dua komponen diantaranya komponen formal dan substansial. Komponen formal merupakan pembukuan berpasangan (double entry bookkeeping) yaitu kesalahan akuntansi kan dapat diketahui dan dilacak ketika jumlah sisi kredit tidak sama dengan sisi debit. Sedangkan komponen substansial merupakan mekanisme konflik kepentingan (conflict of interest) merupakan kesalahan akuntansi muncul ketika mempengaruhi secara negative pihak ketiga. Sebagai contoh, jika utang tidak dicatat dengan baik, jumlah yang dibayarkan kepada kreditor akan berbeda dengan jumlah yang seharusnya diterima sebagaimana tercatat dalam akun piutang yang diakui kreditor.

* Menghitung pengaruh masing-masing operasi

Terdapat beberapa kesamaan akuntansi keuangan baik pada sector public maupun pada sector swasta. Sebagai contoh, pada kedua sector tersebut direkomendasikan untuk menggunakan system pembukuan berpasangan dalam mencatat akun-akun transaksi. Kedua sector sama-sama membutuhkan standar akuntansi keuangan sebagai pedoman pencatatan agar terdapat perlakuan yang sama terhadap suatu transaksi.

Akuntansi keuangan sector public terkait dengan tujuan dihasilkannya laporan eksternal dan penghitungan biaya pelayanan. Oleh karena itu, akuntansi keuangan sector public pada dasarnya berbicara masalah tujuan laporan keuangan sector public, jenis laporan keuangan sector public, system akuntansi, standar akuntansi keuangan sector public, akuntansi biaya sector public. Akuntansi biaya sector public merupakan hybrid dari akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen sector public.

Standar Akuntansi Sektor Publik

Standar akuntansi merupakan pedoman atau prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan untuk tujuan pelaporan kepada para pengguna laporan keuangan, sedangkan prosedur akuntansi merupakan praktik khusus yang digunakan untuk mengimplementasikan standar. Untuk memastikan diikutinya prosedur yang telah ditetapkan, system akuntansi sector public harus dilengkapi dengan system pengendalian intern atas penerimaan dan pengeluaran dana public.

Standar akuntansi sangat diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam pelaporan keuangan. Tidak adanya standar akuntansi yang memadai akan menimbulkan implikasi negative berupa rendahnya reliabilitas dan objektivitas informasi yang disajikan, inkonsistensi dalam pelaporan keuangan serta menyulitkan dalam pengauditan.

Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam penetapan standar akuntasi, antara lain:

* Standar memberikan pedoman tentang informasi yang harus disajikan dalam laporan posisi keuangan, kinerja, dan aktivitas sebuah organisasi bagi seluruh pengguna informasi.
* Standar memberikan petunjuk dan aturan tindakan bagi auditor yang memungkinkan pengujian secara hati-hati dan independent saat menggunakan keahlian dan integritasnya dalam mengaudit laporan suatu organisasi serta saat membuktikan kewajarannya.
* Standar memberikan petunjuk tntang kumpulan data yang perlu disajikan yang berkaitan dengan berbagai variable yang patut dipertimbangkan dalam bidang perpajakan, regulasi, perencanaan serta regulasi ekonomi dan peningkatan efisiensi ekonomi serta tujuan social lainnya.
* Standar menghasilkan prinsip dan teori yang penting bagi seluruh pihak yang berkepentingan dalam disiplin ilmu akuntansi.

Hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan dan penetapan standar adalah sedapat mungkin menghindari terjadinya standar yang overload. Standar yang overload terjadi ketika:

* Standar terlalu banyak
* Standar terlalu rumit
* Tidak ada standar yang tegas (rigid) sehingga sulit untuk membuat pilihan dalam penerapannya
* Standar mempunyai tujuan yang sifatnya umum (general-purpose standards) sehingga gagal dalam menyajikan perbedaan kebutuhan diantara para penyaji dan pengguna
* Standar kurang spesifik sehingga gagal dalam mengindentifikasi perbedaan antara:
1. entitas public dan entitas non-publik
2. laporan keuangan tahunan dan interim
3. organisasi besar dan kecil
4. laporan keuangan auditan dan non-auditan
* Pengungkapan yang berlebihan, pengukuran yang terlalu kompleks, atau kedua-duanya

Teknik-Teknik Akuntansi Keuangan Sektor Publik

Terdapat beberapa teknik akuntansi keuangan yang dapat diadopsi oleh sector public, yaitu:

* Akuntansi anggaran

Teknik akuntansi anggaran merupakan teknik akuntansi yang menyajikan jumlah yang dianggarkan dengan jumlah aktual dan dicatat secara berpasangan (double entry). Akuntansi anggaran merupakan praktik akuntansi yang banyak digunakan organisasi sector public, khususnya pemerintahan, yang mencatat dan menyajikan akun operasi dalam format yang sama dan sejajar dengan anggarannya. Teknik akuntansi anggaran dapat membandingkan secara sistematik dan kontiyu jumlah anggaran dengan realisasi anggaran. Tujuan utama teknik ini adalah untuk menekankan peran anggaran dalam siklus perencanaan, pengendalian, dan akuntabilitas.

Alasan yang melatarbelakangi teknik akuntansi anggaran adalah bahwa anggaran dan realisasi harus selalu dibandingkan sehingga dapat dilakukan tindakan koreksi apabila terdapat varians (selisih). Namun, akuntansi anggaran lebih menekankan pada bentuk dari akun-akun keuangan bukan isi (content) dari akun itu sendiri.

Salah satu kelemahan teknik akuntansi anggaran adalah bahwa teknik ini sangat kompleks. Akan lebih mudah dan lebih komprehensif apabila akun-akun yang ada menunjukkan pendapatan dan biaya aktual, dan anggaran menunjukkan pendapatan dan biaya dianggarkan.

* Akuntansi komitmen

Akuntansi komitmen merupakan system akuntansi yang mengakui transaksi dan mencatatnya pada saat order dikeluarkan. System akuntansi akrual mengakui biaya pada saat faktur diterima dan mengakui pendapatan ketika faktur dikeluarkan. Akuntansi komitmen dapat dipergunakan bersama-sama dengan akuntansi kas dan akuntasi akrual.

Tujuan utama akuntansi komitmen adalah untuk pengendalian anggaran. Agar manajer dapat mengendalikan anggaran, ia perlu mengetahui berapa besar anggaran yang telah dilaksanakan atau digunakan jika dihitung berdasarkan order yang telah dikeluarkan

Akuntansi komitmen berfokus pada order yang dikeluarkan. Order yang diterima yang terkait dengan pendapatan tidak ada dicatat sebelum faktur dikirimkan. Meskipun akuntansi komitmen dapat memperbaiki pengendalian terhadap anggaran, namun terdapat masalah dalam pengadopsian system tersebut ke dalam akun-akun keuangan.

* Akuntansi dana

Masalah utama yang dihadapi pada organisasi sector public adalah pencarian sumber dana dan alokasi dana. Penggunaan dana dan peran anggaran sangat penting dalam organisasi sektor publik. Dalam tahap awal perkembangan akuntansi dana, pengertian dana (fund) dimaknai sebagai dana kas (cash fund). Tiap-tiap dana harus ditempatkan pada laci (cash drawer) secara terpisah; beberapa tagihan harus diambilkan dari satu laci dan tagihan lain dan laci yang lainnya.

Teori akuntansi dana pada awalnya dikembangkan oleh Vatter (1947) untuk tujuan organisasi bisnis. Pada waktu itu ia melihat bahwa antara perusahaan pribadi dengan perusahaan badan memiliki beberapa kelemahan. Kelemahan tersebut adalah pertama perusahaan perorangan (milik pribadi) kurang menguntungkan dibandingkan dengan perusahaan yang dimiliki public (perseroan terbatas). Kedua adanya kesalahan dalam memahami makna entitas. Berdasarkan kedua hal tersebut Vatter berpendapat bahwa reporting unit harus diperlakukan sebagai dana dan organisasi harus dilihat sebagai satu dana atau suatu rangkaian dana. Hal ini berarti jika suatu organisasi dilihat sebagai suatu rangkaian dana (series of fund), maka laporan keuangan organisasi tersebut merupakan penggabungan (konsolidasi) dari laporan keuangan dana yang menjadi bagian organisasi.

Pengertian dana berdasarkan GASB (1999 par. 208) adalah:

“A fiscal and accounting entity with a self-balancing set of accounts recordind cash and other financial resources, together with all related liabilities and residual equites or balances, and change therein, which are segregated for the purpose of carrying on specific activities or attaining certain objectives in accordance with special regulations, restrictions, andlimitations.”

Terdapat dua jenis dana yang digunakan pada organisasi sector public, yaitu:

o Dana yang dapat dibelanjakan (expendable fund) digunakan untuk mencatat nilai aktiva, utang, perubahan aktiva bersih, dan saldo dana yang dapat dibelanjakan untuk kegiatan yang tidak brtujuan mencari laba. Jenis akuntansi dana ini digunakan pada organisasi pemerintahan (governmental funds)
o Dana yang tidak dapat dibelanjakan (nonexpendable fund) untuk mencatat pendapatan, biaya, aktiva, utang dan modal untuk kegiatan yang sifatnya mencari laba. Jenis dana ini digunakan pada organisasi bisnis (proprietary funds)
* Akuntansi kas

Penerapan akuntansi kas, pendapatan dicatat pada saat kas diterima, dan pengeluaran dicatat ketika kas dikeluarkan. Kelebihan cash basis adalah mencerminkan pengeluaran yang aktual, riil dan obyektif. Dengan cash basis, tingkat efektifitas dan efisiensi suatu kegiatan, program, atau aktivitas tidak dapat diukur dengan baik. Sebagai contoh, penerimaan kas dari pinjaman akan dicatat sebagai pendapatan bukan sebagai utang. Untuk mengoreksi hal tersebut, kebanyakan system akuntansi kas tidak hanya mengakui kas saja, akan tetapi juga aktiva dan utang yang timbul sebelum terjadi transaksi kas. Namun demikian, koreksi semacam ini tidak dapat mengubah kenyataan bahwa setiap waktu, obligasi yang beredar dalam bentuk kontrak atau order pembelian yang dikeluarkan tidak tampak dalam catatan akuntansi.konsekuensinya adalah saldo yang tercatat akan dicatat lebih (overstated). Hal tersebut menyebabkan pemborosan anggaran (unwise expenditure atau overspending)

* Akuntansi akrual

Akuntansi akrual dianggap lebih baik daripada akuntansi kas. Teknik akuntansi berbasis akrual diyakini dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih dapat dipercaya, lebih akurat, komprehensif, dan relevan untuk pengambilan keputusan ekonomi, social, dan politik. Basis akrual diterapkan agak berbeda antara proprietary fund (fuul accrual) dengan governmental fund (modified accrual) karena biaya (expense) diukur dalam proprietary fund, sedangkan expenditure difokusnya pada general fund. Expense adalah jumlah sumber daya yang dikonsumsi selama periode akuntansi. Expenditure merupakan jumlah kas yang dikeluarkan atau akan dikeluarkan selama periode akuntansi.karena governmental fund tidak memiliki catatan modal dan utang (dicatat/dikategorikan dalam aktiva tetap dan utang jangka panjang ), expenditure yang diukur, bukan expense.

Berbeda dengan governmental fund, yang menjadi kepentingan proprietary fund dan juga organisasi bisnis adalah net income. Full accrual accounting digunakan untuk mencatat revenue ketika diperoleh (earned) dan biaya (expense) pada saat terjadi (incurred). Dengan kata lain biaya dicatat ketika utang terjadi tanpa memandang kapan pembayaran dilakukan.

Pengaplikasian accrual basis dalam akuntansi sector public pada dasarnya adalah untuk menentukan cost of services dan charging for services, yaitu untuk mengetahui besarnya biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan pelayanan public serta penentuan harga pelayanan yang dibebankan kepada public

Perbedaan antara akuntansi berbasis kas dengan akuntansi berbasis akrual dapat dilihat sebagai berikut:

1. basis kas yaitu penerimaan kas – pengeluaran kas = perubahan kas

2. basis akrual yaitu pendapatan – biaya = rugi/laba

3. pendapatan yaitu penerimaan kas selama satu periode akuntansi – saldo awal piutang + saldo akhir piutang

4. biaya yaitu kas yang dibayarkan selama satu periode akuntansi – saldo awal + saldo akhir utang

Akuntansi berbasis akrual membedakan antara penerimaan kas dan hak untuk mendapatkan kas, serta pengeluaran kas dan kewajiban untuk membayar kas. Oleh kareana itu dengan system akrual pendapatan dan biaya diakui pada saat diperoleh atau terjadi, tanpa memandang apakah kas sudah diterima atau dikeluarkan.

Single Entry dan Double Entry

Single entry pada awalnya digunakan sebagai dasar pembukuan dengan alas an utama demi kemudahan dan kepraktisan. Seiring dengan semakin tingginya tuntutan diciptakannya good governance yang berarti tuntutan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan laporan keuangan organisasi sector public, perubahan dari system single entry menjadi double entry dipandang sebagai solusi yang mendesak untuk diterapkan. Hal tersebut dikarenakan penggunaan single entry tidak dapat memberikan informasi yang komprehensif dan mencerminkan kinerja yang sesungguhnya. Single entry memang relative mudah dan sedrhana, akan tetapi alasan demi kemudahan dan kepraktisan menjadi tidak relevan lagi.

Sementara itu, pengaplikasian pencatatan transaksi dengan system double entry ditujukan untuk menghasilkan laporan keuangan yang auditable dan traceable. Kedua hal ini merupakan factor utama untuk menghasilkan informasi keuangan yang dapat dipertanggung jawabkan kepada public. Dengan double entry, maka dapat dilakukan pengukuran kinerja secara lebih tepat.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 6.0/10 (2 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
teori akuntansi sektor publik, 6.0 out of 10 based on 2 ratings
Share

Post a Response

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture.
Anti-Spam Image