PEREKONOMIAN KERAKYATAN INDONESIA

KOPERASI

Koperasi adalah merupakan singkatan dari kata ko / co dan operasi / operation. Koperasi adalah suatu kumpulan orang-orang untuk bekerja sama demi kesejahteraan bersama. Berdasarkan undang-undang nomor 12 tahun 1967, koperasi indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial dan beranggotakan orang-orang, badan-badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

Berikut di bawah ini adalah landasan koperasi indonesia yang melandasi aktifitas koprasi di indonesia.

- Landasan Idiil = Pancasila
- Landasan Mental = Setia kawan dan kesadaran diri sendiri
- Landasan Struktural dan gerak = UUD 1945 Pasal 33 Ayat 1

A. Fungsi Koperasi / Koprasi

1. Sebagai urat nadi kegiatan perekonomian indonesia
2. Sebagai upaya mendemokrasikan sosial ekonomi indonesia
3. Untuk meningkatkan kesejahteraan warga negara indonesia
4. Memperkokoh perekonomian rakyat indonesia dengan jalan pembinaan koperasi

B. Peran dan Tugas Koperasi / Koprasi

1. Meningkatkan tarah hidup sederhana masyarakat indonesia
2. Mengembangkan demokrasi ekonomi di indonesia
3. Mewujudkan pendapatan masyarakat yang adil dan merata dengan cara menyatukan, membina, dan mengembangkan setiap potensi yang ada

Semangat Ekonomi Kerakyatan dari Koperasi

Gerakan koperasi pertama kali digagas oleh Robert Owen (1771-1858), yang menerapkannya pada usaha pemintalan kapas di New Lanark, Skotlandia. Kemudian dikembangkan oleh William King (1786–1865), dengan mendirikan toko koperasi di Brighton, Inggris. Pada 1 Mei 1828, King menerbitkan publikasi bulanan yang bernama The Cooperator, yang berisi berbagai gagasan dan saran-saran praktis tentang mengelola toko dengan menggunakan prinsip koperasi. Koperasi akhirnya berkembang di negara-negara lainnya.

Di Indonesia, koperasi diperkenalkan oleh R. Aria Wiriatmadja di Purwokerto, Jawa Tengah pada tahun 1896. Dia mendirikan koperasi kredit dengan tujuan membantu rakyatnya yang terjerat hutang dengan rentenir. Koperasi tersebut lalu berkembang pesat dan akhirnya ditiru oleh Boedi Oetomo dan SDI. Belanda yang khawatir koperasi akan dijadikan tempat pusat perlawanan, sempat mengeluarkan undang-undang yang mematikan usaha ini hingga dua kali.

Pada tahun 1942 Jepang menduduki Indonesia, dan mendirikan “koperasi kumiyai.” Awalnya koperasi ini berjalan mulus. Namun kemudian fungsinya berubah drastis, dan menjadi alat Jepang untuk mengeruk keuntungan dan menyengsarakan rakyat. Setelah Indonesia merdeka, pada tanggal 12 Juli 1947, diadakan Kongres Koperasi yang pertama di Tasikmalaya. Hari ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia hingga saat ini.

Ekonomi Kerakyatan

Dalam Undang-undang No 25 tahun 1992 Pasal 4 dijelaskan bahwa koperasi mempunyai fungsi dan peran: 1) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya; 2) Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat; 3) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko-gurunya; dan 4) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional, yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi

Jelas sekali di sini bahwa koperasi menganut paham ekonomi kerakyatan yang diharapkan oleh masyarakat Indonesia saat ini. Itu tergambar, terutama dalam poin keempat bahwa koperasi merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Di sinilah koperasi mempunyai peran dan kontribusi penting dalam memajukan ekonomi kerakyatan di Indonesia. Koperasi bukan hanya membawa manfaat secara ekonomi, tetapi juga membawa manfaat dan kebaikan secara sosial, serta mendatangkan pula rasa keadilan. Ini semua sesuai tujuan pembangunan dan harapan seluruh rakyat Indonesia.

Sebagai tiang dan sokoguru ekonomi Indonesia, koperasi menganut ekonomi terbuka dan berkeadilan sosial. Setiap anggota mempunyai hak yang sama dengan anggota lainnya, sesuai dengan apa yang telah diberikannya untuk usaha koperasi tersebut. Ini terdapat juga dalam UU No 25 tahun 1992 Pasal 5 tentang prinsip koperasi, bahwa salah satunya pembagian sisa hasil usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota dalam koperasi.

Koperasi merupakan usaha paling efektif dalam mengurangi kemiskinan, dan paling tepat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Peran koperasi dalam mengatasi dan memberikan jalan keluar pada krisis pangan dan energi jauh sangat nyata. Koperasi lebih mampu melakukan kegiatan konkret untuk meningkatkan ketahanan pangan dan mengembangkan energi alternatif.

Oleh karena itu, kita mengharapkan koperasi dapat menempatkan diri sebagai gerakan eknomi yang mampu membawa perubahan besar bagi perekonomian bangsa, dengan menggerakkan eknomi rakyat secara mandiri, berkeadilan dan berkelanjutan. Kalau pengangguran ingin berkurang, koperasilah yang seharusnya dikembangkan. Karena koperasi diyakini bisa mengatasi masalah-masalah yang ditimbulkan oleh ekonomi pasar, demi pemerataan dan keadilan pembangunan.

Belum Mampu Bersaing

Masalahnya sekarang, koperasi belum mampu bersaing dalam sistem perekonomian Indonesia. Koperasi Indonesia gagal untuk bergerak maju dengan prestasi yang sepadan dengan badan usaha lain yang bebentuk perseroan terbatas (PT). Padahal koperasi juga merupakan badan hukum yang diakui, setara dengan PT atau bentuk badan hukum lainnya untuk badan usaha.

Berbeda dengan PT, saat ini koperasi masih sering dianggap sebelah mata dan dianggap sebagai badan usaha kelas dua. Pada tender-tender di lingkungan pemerintahan pun, koperasi sering dianggap tidak mampu. Padahal menurut Keputusan Presiden (Keppres) No 80 tahun 1988 yang mengatur pengadaan barang dan jasa pemerintah, mengatur khusus bahwa koperasi harus diberi tempat.

Selain itu, sampai sekarang sangat jarang sekali ditemui koperasi yang menggeluti bidang-bidang dengan kebutuhan keterampilan dan teknologi canggih. Koperasi lebih banyak hanya berkutat pada bidang perdagangan umum dengan membuka toko serba ada (toserba), meningkat ke usaha warung telepon (wartel) atau mungkin warung internet (warnet). Malah yang lebih banyak saat ini adalah kospin alias koperasi simpan pinjam.

Sangat sulit menemui koperasi yang bergerak di bidang software development atau terjun di bidang IT, misalnya. Seperti usaha yang dijalankan koperasi milik pegawai PT Lintas Artha Jakarta yang mengelola bisnis outsourcing, dengan memasok teknisi-teknisi IT baru lulusan SMK untuk dipersiapkan menjadi pegawai di PT Lintas Artha sendiri.

Itulah beda koperasi Indonesia dengan negara-negara lainnya yang jauh lebih maju seperti di Eropa. Padahal jika dikembangkan lebih jauh lagi, bisnis koperasi ini bisa juga besar seperti yang dijalankan sebuah PT. Tinggal bagaimana usaha mencari peluang dan me-manage-nya. Jalan menuju ekonomi yang jauh lebih baik lagi dengan menganut paham ekonomi kerakyatan tentu hanya akan tinggal menunggu waktu.

Semoga koperasi Indonesia semakin maju dan bisa eksis di sistem ekonomi pasar berideologi liberal-kapitalis yang diseret masuk ke Indonesia dan semakin mengkeram perekonomian di negeri ini. Tentu saja, koperasi tetap dengan ekonomi kerakyatannya.

Sumber referensi

http://organisasi.org/arti_pengertian_definisi_fungsi_dan_peranan_koperasi_koprasi_indonesia_dan_dunia_ilmu_ekonomi_koperasi_ekop

BPR (BANK PERKREDITAN RAKYAT)

Sejarah Singkat

Istilah Bank Perkreditan Rakyat (kredit bank orang) adalah istilah generik yang bisa merujuk ke empat jenis lembaga keuangan kecil: BKD, LDKP, BPR gaya lama dan BPR gaya baru. sejarah mereka dan layanan yang mereka berikan kepada klien mereka berbeda untuk masing-masing, beberapa deposito hanya mengambil, lain hanya memberikan kredit, dan beberapa melakukan keduanya.

Istilah BPR dapat menunjuk bank sekunder (yang bertentangan dengan bank komersial) seperti Badang Kredit Desa (kredit yang dimiliki organisasi-desa) dan Lumbung Desa (desa tabungan dan lembaga pinjaman) yang mulai muncul di awal 1900-an. Gol pertama mereka adalah untuk mempromosikan pertanian dengan memberikan pinjaman kepada petani dan sebagai permintaan uang meningkat di sektor lain, bisnis non-pertanian itu kemudian dimasukkan.

BPR gaya Lama telah diperkenalkan oleh Bank Indonesia pada tahun 1978. Setelah reformasi keuangan 1988 Pakto 88, bank sekunder baru didirikan, juga disebut BPR. Persyaratan khusus untuk BPR pra-ada (modal, ukuran deposito) telah ditetapkan tetapi tidak pernah sepenuhnya dihormati. Hari ini, BPR meliputi berlisensi lembaga keuangan, sebagian besar milik swasta, yang memenuhi kriteria yang ditentukan dalam undang-undang Perbankan tahun 1992, dan nomor 2148 tahun 2004 (akuntansi untuk 15% dari pasar keuangan mikro), dan hampir 9.000 lembaga masyarakat pedesaan keuangan yang tidak berlisensi, dan dapat dikategorikan sebagai BPR generik, yang meliputi BKD milik desa Jawa dan Madura, dan Lembaga Dana dan Kredit Pedesaan (LDKP) atau Dana dan Kredit Pedesaan Lembaga, sebagian besar dimiliki oleh pemerintah provinsi (atau dalam beberapa kasus oleh desa ).

Metodologi

BPR yang diizinkan untuk menerima deposito, tetapi terbatas dalam hal lokasi, fungsi dan komposisi portofolio. BPR beroperasi pada prinsip perbankan, menawarkan pinjaman, tabungan dan deposito, tetapi tidak ada rekening cek.

Pada Desember 2003, 61,5% dari portofolio pinjaman digunakan untuk modal kerja, 35% untuk konsumsi, dan 3,5% untuk investasi.

Daerah Operasi

BPR beroperasi terutama di makmur, daerah perkotaan Jawa dan Bali, tetapi juga hadir di semua propinsi lain di Indonesia. ekspansi mereka dibatasi oleh persyaratan modal yang tinggi untuk membuka cabang baru atau untuk beroperasi di luar sebuah distrik tertentu.

Klien

Aktif klien

Saver aktif

Peminjam aktif

Gender

5 juta 5 juta 2,4 jutaan

n / a

Pada Maret 2004

Kemiskinan Fokus

BPR umumnya tidak fokus pada miskin tapi melayani ujung atas pasar keuangan mikro, dan kelas menengah. Beberapa BPR yang pro-masyarakat miskin karena mereka didirikan dan dimiliki oleh LSM (Bina Swadaya atau YDBP).

Keistimewaan

Mereka berbasis lokal dan kebanyakan lembaga-lembaga swasta. Awalnya didirikan dengan modal disetor sebesar 50 juta rupiah, persyaratan ini meningkat pada tahun 1999 menjadi 500 juta rupiah, untuk daerah setempat. persyaratan modal minimum juga meningkat bagi BPR yang beroperasi di wilayah Jakarta, dari Rp 50 juta hingga Rp 2 miliar (US $ 192.000), dan ibukota propinsi Rp. 1 miliar. Para regulator telah berusaha untuk mendorong konsolidasi BPR, dengan tetapi lebih sedikit yang lebih besar. Hasilnya, pembentukan BPR baru telah melambat sejak undang-undang baru.

BPR lebih dekat dengan masyarakat dari bank ercial comm adalah. Mereka kebanyakan beroperasi di pinggiran kota dan daerah perkotaan, umumnya di kota-kota, kabupaten dan kota sub-distrik. Mereka umumnya menyediakan akses mudah ke layanan keuangan, dengan diarusutamakan prosedur dan persyaratan produk sederhana.

BPR yang didukung oleh proyek dilaksanakan oleh GTZ ProFI, yang termasuk program pelatihan dan sertifikasi bagi para manajer dan direksi BPR.

Perbarindo, asosiasi nasional utama BPR, memberikan dukungan teknis untuk 1.575 anggotanya BPR, 80% beroperasi di Jawa dan Bali.

Inovasi

Beberapa BPR berkolaborasi dengan koperasi dalam memobilisasi tabungan di sekolah, pengupahan koperasi dengan berbagi bunga yang diperoleh pada uang yang dikumpulkan. 

Kinerja Keuangan

Pada tahun 2003, BPR kolektif membuat sebesar Rp. 429 miliar laba.

Portofolio Pinjaman Portofolio berisiko (%) Tabungan OSS / FSS RoE / Roa
Rp. 9.431 miliar 8% NPL Rp.2, 665 miliar (tabungan) Rp.3, 360 miliar (deposito) > 100% 25% / 3,4%

Pada Maret 2004

Tantangan dan Rencana Pengembangan

upaya untuk mengembangkan BPR kini fokus pada pengembangan sistem pelatihan bersertifikat, perpanjangan bantuan teknis, meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan pemberdayaan dan perlindungan konsumen. BPR, terutama swasta, yang dibatasi oleh kurangnya dana yang tersedia untuk pinjaman, karena mereka dibatasi untuk mengakses pinjaman lunak dari sumber asing dan mengalami kesulitan untuk memobilisasi tabungan karena kepercayaan klien terbatas.

Inklusi di Sektor Keuangan

Kebijakan Bank Indonesia terus memfokuskan pada restrukturisasi sektor perbankan, dan dalam konteks bahwa beberapa BPR terpaksa menutup. BPR, terutama swasta, berusaha untuk membangun hubungan dengan bank umum karena mereka menghadapi masalah untuk memobilisasi tabungan dari nasabah, karena kepercayaan terbatas pada lembaga keuangan teknis. PT UKABIMA, grosir sebuah organisasi yang didirikan oleh CRS, memberikan pinjaman, investasi dan bantuan untuk BPR.

Sumber Referensi

http://www.bwtp.org/arcm/indonesia/II_Organisations/MF_Providers/BPRs.htm

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Share

Post a Response

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture.
Anti-Spam Image