HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

  1. Pengertian hukum

Dari pengertian hukum yang banyak dan beraneka ragam tersebut, beberapa diantaranya dapat disebutkan disini. Semoga pemahaman para hli hukum berikut ini dapat mewakili pemahaman mengenai apa itu hukum.

  1. Drs.E. Utrecht, SH. Dalam bukunya berjudul Pengantar dalam Hukum (1953) Utrecht berpendapat bahwa hukum adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat. Definisi ini menegaskan bahwa hukum wajib ditaati oleh masyarakat itu demi terwujudnya ketertiban masyarakat itu sendiri. Definisi ini juga mengimplikasikan bahwa ketidaktaatan pada perintah dan larangan akan menyebabkan ketidakteraturan masyarakat.
  1. S.M. Amin, SH. Dalam bukunya berjudul Bertamasya ke Alam Hukum Amin mendefinisikan hukum sebagai kumpulan peraturan-peraturan yang trdiri dari norma-norma dan sanksi-sanksi. Selanjutnya Amin menyatakan bahwa tujuan hukum adalah mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara. Kalau dibandingkan dengan definisi hukum yang dikemukakan oleh Utrecht diatas, Amin menambahkan aspek isi dari perintah dan larangan, yakni norma-norma dan sanksi-sanksinya. Dengan demikian, kedua ahli hukum ini menggarisbawahi aspek perintah dan larangan dari hukum yang berisi norma-norma dan sanksi-sanksinya. Keduanya juga setuju bahwa hukum ada dan ditaati demi menjamin keteraturan masyarakat.

  1. J.C.T Simorangkir, SH, dan Woerjono Sastropranoto, SH. Dalam bukunya berjudul Pelajaran Hukum Indonesia kedua ahli hukum ini mendefinisikan hukum sebagai Peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi akan mengakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dngan hukum tertentu. Dibandingkan dengan dua definisi terdahulu, harus diakui bahwa sejauh ini hukum tetap dipahami sebagai seperangkat peraturan (perintah dan larangan) yang berfungsi mengatur prilaku masyarkat demi tercapainya keteraturan kehidupan sosial.
  1. Prof Dr. Franz Magnis-Suseno. Dalam bukunya berjudul Etika Politik, Prof. Magnis mendefinisikan hukum sebagai Sistem norma-norma yang mengatur kehidupan dalam masyarakat. Disini Magnis menempatkan hukum sebagai salah satu norma dari tiga norma umum norma hukum, norma sopan santun  dan norma moral adalah jenis norma umum yang mengatur tingkah laku hidup manusia. Disebut norma umum karena norma-norma tersebut berlaku secara umum, kapan dan dimana pun juga. Artinya, setiap kali kita berada ditempat mana pun didunia ini, kita pasti bertemu dan menaati ketiga norma umum ini. Kalau ada norma umum, maka ada juga norma khusus yan keberlakuannya lebih sempit dalam suatu masyarakat tertentu.Misalnya larangan untuk tidak merokok di kampus. Tetapi larangan ini tidak belaku di rumah atau di jalan, jadi orang terikat dan menaati larangan merokok hanya di kampus. Meskipun termasuk salah satu norma umum, norma hukum memiliki kekhasan dan perbedaan dibandingkan dengan kedua norma lainnya. Kekhasan itu terletak pada jenis sanksi yang diterima kalau seseorang melanggar salah satu dari ketiga norma umum yang ada.

Demikianlah kita telah membahas empat pemikiran dari para ahli mengenai apa itu hukum. Dari definisi yang mereka kemukakan diatas, kita dapat menarik beberapa kesimpulan berikut.

  1. Hukum adalah salah satu norma umum dari norma-norma umum yang ada dalam masyarakat.
  2. Norma hukum berisi perintah-perintahbdan larangan-larangan yanhg harus ditaati.
  3. Perintah dan larangan dalam norma hukum bersifat tegas dan pasti, karena itu wajib dilaksanakan.
  4. Ada sanksi-sanksi tertentu yang akan dikenakan pada mereka yang tidak menaati hukum.
  5. Ada lembaga tertentu dalam masyarakat yang tugasnya membuat atau menghasilkan hukum.
  6. Sebagai salah satu norma, hukum alat untuk menjamin keteraturan dan ketertiban masyarakat.
  1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Prof. Dr. Frans Magnis Suseno dalam buku etika politik menulis sebagai hak-hak yang dimiliki manusia bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Prof Dr. Miriam Budiardjo dalam bukunya dasar-dasar ilmu politik juga menegaskan hal yang kurang lebih sama. Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya dalam kehidupan masyarakat. Hak-hak yang dimiliki manusia karena status kemanusiaannya tersebut adalah hak-hak dasar yang menentukan martabatnya sebagai manusia. Karena itu, melanggar atau tidak mengakui hak asai manusia sama saja dengan tidak mengakui atau merendahkan martabat manusia. Kalau martabat manusia sebagi manusia sudah dilecehkan atau direndahkan, maka manusia tidak bermartabat lagi. Manusia hanya akan menjadi salah satu benda (thing) di kosmos ini, yang dapat diperlakukan seenaknya saja oleh pihak penguasa.

Menurut john locke, ia menyatakan bahwa semua orang diciptakan sama dan memiliki hak-hak alamiah yang tidak dapat dilepaskan. Hak-hak alamiah itu antara lain hak atas hidup, hak kemerdekaan, hak milik, dan hak mengusahakan kebahagiaan. Pemerintah tidak boleh berindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Negara tidak memiliki tujuan pada dirinya. Negara dibentuk masyarakat dengan tujuan untuk melindungi hak-hak alamiah sebagaimana disebutkan diatas. Konsekuensinya, jika negara tidak mampu menjamin hak-hak alamiah tersebut, maka warga negara berhak menarik kembali dukungan mereka terhadap negara. Warga negara bahkan dapat melawan (rebel) negara karena kegagalannya dalam menjamin terlaksananya hak-hak alamiah tersebut. Salah satu contoh yang terkenal adalah rumusan empat hak yang dikemukakan oleh presiden Amerika Serikat, Franklin D. Roosevelt pada tahun 1939. Berhadapan dengan agresi Nazi-jerman yang menginjak-injak HAM, Roosevelt merumuskan empat kebebasan yang dikenal dengan nama the four freedom, yang isinya adalah penegasan dan pengakuan bahwa manusia memiliki :

  1. Kebebasan untuk berbicara dan menyatkan pendapat (freedom of speech).
  2. Kebebasan beragama (freedom of religion).
  3. Kebebasan dari ketakutan (freedom srom fear).
  4. Kebebasan dari kemelaratan (freedom from want).

Sejalan dengan kesadaran semacam ini, pada tahun 1946 PBB mendirikan Komisi Hak-hak asasi Manusia yang menetapkan secara terperinci hak-hak politik, ekonomi, dan sosial. Hasil kerja komisi ini dirumuskan dalam bentuk Deklarasi HAM yang diajukan kepada SU PBB pada tahun 1948 dan diterima secara aklamasi oleh negara-negara anggota PBB.

Hak-hak sipil dan politik serta hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya yang terdapat Deklarasi HAM PBB adalah sebagai berikut:

  1. Hak-hak sipil dan politik, mencakup:

Pasal 6: Hak atas hidup (right to life).

Pasal 9: Hak atas kebebasan dan keamanan dirinya (right to liberty and security of person).

Pasal 14: Hak atas kesamaan dimuka badan-badan peradilan (right to equality before the courts and tribunals).

Pasal 18: Hak atas kebebasan berpikir, memiliki suara hati, dan beragama (right to freedom of thought, conscience, and religion).

Pasal 19: Hak untuk mempunyai pendapat tanpa gangguan (right to hold opinion without interference).

Pasal 21: Hak atas kebebasan berkumpul secara damai (right to peaceful assembly).

Pasal 22: Hak untuk berserikat (right to freedom of association).

  1. Hak-hak ekonomi, sosial dan budaya meliputi:

Pasal 6: Hak atas pekerjaan (right to work).

Pasal 8: Hak untuk membentuk serikat kerja (right to form trade union).

Pasal 9: Hak atas jaminan sosial (right to social security).

Pasal 11: Hak atas tingkat kehidupan yang layak bagi dirinya serta keluarganya, termasuk makanan, pakaian, dan perumahan yang layak (right to an adequate standard of  living fo himself and his family, including adequate food, clothing and housing).

pasal 13: Hak atas pendidikan (right to education).

Demikian uraian yang panjang dan rinci mengenai hukum dan HAM. Sebagai kesimpulan akhir, mari kita menegaskan sekali lagi bahwa semakin banyak hak-hak asasi manusia masuk dan diakomodasi dalam hukum positif negara-negara akan semakin memperlihatkan betapa negara tersebut menjunjung tinggi martabat manusia Tantangan ke depan masih berat karena tidak ada jaminan bahwa HAM akan selalu diakui dan ditegakkan oleh negara. Karena itu, pemerkuatan gerakan civil society dan basis-basis demokrasi akan memudahkan kita memperjuangkan ditegaknya HAM.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Share

Post a Response

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture.
Anti-Spam Image