HUKUM PERDATA

HUKUM PERDATA
A. Arti Hukum Perdata
1. Hukum Perdata dalam Arti Sempit :
Segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perorangan. Dengan kata lain merupakan hukum yang menyangkut perdata saja.
2. Hukum Perdata dalam Arti Luas :
Segala ketentuan hukum pokok yang mengatur Hukum Perdata ( pengertian dalam arti sempit ) ditambah dengan Hukum Dagang.
3. Prof. Dr. Sudikno Mertukusumo, S.H. Hukum Perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya Hukum Perdata dengan perantaraan hakim.
B. Macam-macam Hukum Perdata
1. Hukum Perdata Materiil :
Hukum privat yang mengatur kepentingan-kepentingan perorangan atau dengan kata lain yaitu ketentuan-ketentuan yang mengatur prihal hak dan kewajiban antar subjek hukum dalam masyarakat. Misal : perkawinan, perjanjian, waris. Ketentuan hukum perdata materiil ini terdapat dalam BW (Kitab UU Hukum Perdata) dan KUHPerdata.
2. Hukum Perdata Formil :
Suatu ketentaun hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan ketentuan hukum perdata materiil. Ketentuan hukum perdata formil ini terdapat dalam HIR (Hukum Perdata yang berlaku untuk pulau jawa dan pulau madura) khusus mengenai perdata.
C. Keadaan Hukum Perdata di Indonesia
1. Fase Pemerintah Hindia Belanda
Hukum perdata pada masa ini bersifat pluralistis.
 Pluralisme Hukum
Bahwa dalam suatu tempat dan waktu yang sama berlaku beberapa hukum yang berbeda-beda.
Pluralisme Hukum disebabkan karena adanya 2 faktor :
• Faktor Etnis
• Faktor Yuridis
 Penggolongan Penduduk
Penggolonggan penduduk diatur dalam pasal 163 IS. Penduduk diwilayah jajahan Hindia Belanda dibagi atas 3 golongan :
• Golongan Eropa
• Golongan Timur Asing
• Golongan Pribumi
 Penggolongan Hukum
Menurut pasal 131 IS maka hukum dikelompokan dalam 3 golongan :
• Hukum Barat
• Hukum Timur Asing
• Hukum Adat
2. Fase Jaman Jepang
Pada jaman jepang hanya dikeluarkam satu UU, yaitu Undang-undang no. 1/1942. Dalam pasal 3 UU no 1/1942 tersebut dinyatakan semua badan-badan pemerintahan dan kekuasaannya, hukum dan UU dari pemerintahan yang lalu tetapa diakui untuk sementara waktu, sepanjang tidak bertentangan dengan dengan peraturan militer jepang.
3. Fase Jaman Kemerdekaan
Pada jaman ini terdapat 3 UU, yaitu :
 UUD 1945
 Konstitusi RIS 1949
 UUDS 1950
D. Sistematika Hukum Perdata
1. Menurut Ilmu Pengetahuan
Sitematika hukum perdata menurut ilmu pengetahuan terdiri dari :
 Hukum Perorangan
Hukum Peroranga adalah peraturan yang memuat aturan manusia sebagai subjek hukum, kecakapan bertindak dan hal-hal yang mempengaruhi kecakapan.
 Hukum Kekeluargaan
Peraturan yang mengatur hubungan hukum yang timbul dari ikatan kekeluargaan. Contoh : perkawinan, hubungan orang tua dengan anak.
 Hukum kekayaan
Himpunan peraturan hukum yang dapat dinilai dengan uang.
Hukum Kekayaan terdiri dari :
• Hukum Kekayaan Absolut (Hak Kebendaan/Hukum Benda)
• Hukum Kekayaan Relatif (Hukum Perikatan)
 Hukum Waris
Hukum yang mengatur tentang hal ihwal kekayaan seseorang jika meninggal.
2. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Sistematika hukum perdata menurut KUHPerd yaitu :
 Buku I : Tentang Orang.
 Buku II : Tentang Benda.
 Buku III : Tentang Perikatan.
 Buku IV : Tentang pembuktian dan kadaluarsaan.

Nama : Zulfan Efendi
NPM : 25209763
Kelas : 2 EB 19

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Share

Post a Response

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture.
Anti-Spam Image