NERACA

Jakarta – Pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan pada tahun depan masih terus mengalami pertumbuhanyang lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2010. Namun, pertumbuhan ini tidak diikuti oleh adanya penyerapan tenaga kerja yang signifikan di Indonesia.

“Pertumbuhan ekonomi tidak mengkait erat dengan kesejahteraan masyarakat,”ujar kata Peneliti Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Wijaya Adi, dalam paparan proyeksi ekonomi 2011 di gedung LIPI, Jakarta, Rabu (22/12).

Dikatakan dia, prospek ekonomi pada tahun 2011 memang akan lebih baik dari tahun ini karena adanya treninvestasi asing yang terus mengalami peningkatan. Namun dengan adanya perbaikan ekonomi makro ini tidak menjamin kesejahteraan masyarakat mengalami peningkatan, meskipun telah di paparkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pengangguran terbuka pada Agustus 2010 mengalami penurunanmenjadi 7,14% dibandingkan dengan Februari 2010 sebesar 7,41%.

“Memang kita lihat pengangguran terbuka trennya turun tapi penganggur disini mereka yang mencari kerja mereka yang tidak bekerja. Kalau bekerja 2 jam perhari itu sudah bekerja apa benar mencerminkan kesejahteraan,”tandasnya.

Oleh karena itu, lanjutnya harus dibandingkan dengan setengah pengangguran yang kurang dari 35 jam per minggu bekerja, karena kondisi ini yang lebih menggambarkan kesejahteraan dari para pekerja. Maka, seseorang yang bekerja lebih dari 35 jam perminggu tentu akan jauh lebih sejahtera jika dibandingkan dengan masyarakat yang bekerja selama 2 jam sehari.

“Tahun 2005 (pengangguran) masih 29,642 juta, tahun 2011 kita proyeksikan 34,32 juta. Ini berkaitan dengan kesejahteraan. Jadi pengangguran ini mencerminkan bahwa kesejahteraan dari para pekerja menganggurnya lebih banyak,”jelasnya.

Ia menguraikan, tren pengangguran yang meningkat ini lebih banyak ditingkat pendidikan universitas jika dibandingkan dengan yang berpendidikan SMP maupun SMA. “Ini terlihat dari tahun 2006-2010 nah itu kan akan jadi pertanyaan besar untuk apa sekolah tinggi dan bayar mahal kalau jungnya menganggur,”imbuhnya.

Selain dari tingkat lapangan pekerjaan, lanjutnya kesejahteraan pun bisa melihat dari sisi kemiskinan, yang mana jika melihat anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan ini terus mengalami peningkatan dari 10 tahun kebelakang, sehingga dapat mengurangi kemiskinan dari 38,7 juta pada tahun 2000 menjadi 31 juta pada tahun ini.

“Untuk mengentaskan 1 orang butuh Rp.47 juta ini bisa diperdebatkan angka ini luar biasa padahal saya akan mencoba garis kemiskinan 220 ribu per kepala/ bulan kalau tidak kerja dikasih pemerintah Rp.250/ bulan jadi saya tidak miskin lagi kalau diberi Rp.3 juta/ tahun saya tidak miskin lagi karena jumlah orang miskin sebesar 1,5 juta jiwa hanya membutuhkan anggaran Rp.4,5 triliun,”terangnya.

Sebelumnya, Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik Badan Pusat Statistik (BPS) mengakui pertumbuhan ekonomi tidak berkolerasi secara positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Hal ini tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang dipatok pemerintah namun belum secara signifikan mengurangi pengangguran di Indonesia.

Ia mengatakan saat ini patokan pemerintah dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 1% maka hal ini disinyalir akan menyerap 400 ribu tenaga kerja. Namun hal ini tidak serta merta terealisasi pasalnya angka ini tidak baku yang selalu berubah-ubah.

Menurut dia, pengangguran di kategorikan dalam dua kategori yaitu pengangguran terbuka (unemployment) dan under unemployment. Dimana dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang saat ini dipatok 5,8% dalam APBN-Perubahan 2010 namun yang mengalami penurunan hanya unemployment dari 8,14% pada tahun 2009 menjadi 7,14% sedangkan untuk under employmentnya mengalami kenaikan dari 31,3 juta orang menjadi 32,8 juta pada februari 2010 yang lalu.

Persoalan Inflasi

Sementara Direktur Institute for Policy Reform Riant Nugroho menyoroti bahwa pertumbuhan ekononomi akan memberikan kesejahteraan jika tingkat harga dapat dijaga pada pertumbuhan 2 % di bawah tingkat pertumbuhan ekonomi. Di indonesia, pada tahun 2010, dengan prediksi pertumbuhan ekonomi 5,8 %, inflasi yang terjadi selama 2010 diprediksi mencapai 6,5 %.

Dalam surat elektroniknya di Jakarta, kemarin Riant mengatakan, jika pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di angka 5,8 %, idealnya tingkat harga ada di kisaran angka 4 %. Ia mengatakan, hal ini belum pernah dimasukan dalam perhitungan ekonomi adalah tingkat harga pada konsumen dikaitkan dengan peningkatan GDP dan GDP per kapita.

“Artinya, agendanya yang juga diperlukan adalah memastikan bahwa sektor riil atau mikro ekonomi berjalan dengan efisien, dan keberadaan kebijakan pemerintah adalah mendukung dan memastikan efisiensi ekonomi tersebut berjalan baik serta meniadakan ekonomi biaya tinggi,” tegas Riant. Pertumbuhan ekononomi akan memberikan kesejahteraan jika tingkat harga dapat dijaga pada pertumbuhan 2% di bawah tingkat pertumbuhan ekonomi.

Apabila kebijakan yang ada masih dipertahankan, maka Riant melihat potensi pertumbuhan ekonomi di 2011 kemungkinan hanya berkisar 5,5-6%. Untuk itu, asumsinya inflasi harus dijaga pada kisaran 3-4%, bunga SBI ditekan menjadi 2%, stabilitas kurs dijaga pada level Rp9.100 per dollar AS.

“Jika jumlah penduduk 237 juta jiwa, maka pendapatan per kapitanya kira-kira US$2.300-2.500 per kapita. SBI 2% memang cukup sulit, tetapi itu diperlukan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi 6%,” tuturnya.

Untuk itulah, Riant menganjurkan menata kembali kebijakan di bidang transportasi, bea cukai/ekspor-impor, perpajakan, dan perijinan. Selain itu, perkiraan pelanjutan kasus penyalahgunaan keuangan (financial abuse) seperti yang terjadi pada tahun ini, maka yang dapat diprediksi adalah kondisi-kondisi medium yang cenderung minimum.

“Bagi Indonesia masih ada ruang untuk melakukan lompatan kinerja, namun diperkirakan maksimal hanya mencapai 6.5%. Itu pun dengan kerja keras. Yaitu dengan penataan kebijakan di bidang transportasi, bea cukai/ekspor-impor, perpajakan, dan perijinan,” ujarnya.

Secara umum, lanjut dia, pemerintah perlu mengembangkan tiga hal untuk bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas. Pertama, membuat satu kebijakan ekonomi saling terkait dengan kebijakan ekonomi lain secara efektif (seamless economic policy) dan meminimalkan hambatan ekonomi (the bottle neck).

Kedua, membuat proses birokrasi dan administrasi menjadi lebih cepat (seamless government process and services). Terutama di perijinan badan usaha pada Kementerian Hukum dan Ham, proses bea-cukai di bawah Kementerian Perhubungan dan Kementerian Keuangan, perpajakan di Kementerian Keuangan, serta kebijakan ketenagakerjaan di bawah Kementerian Tenaga Kerja.

Ketiga, memaksa setiap pelaku bisnis untuk melaporkan tingkat efisiensi dalam menjalankan bisnisnya (business process efficiency transparency policy) seperti di Australia. Menghentikan segera praktik penyimpangan atau kejahatan ‘kerah putih’ yang masih terjadi pada tahun ini, terutama yang berskala besar dan melibatkan aktor negara.

http://arsipberita.com/show/pertumbuhan-ekonomi-belum-cerminkan-kesejahteraan-124482.html