SISTEM PERTAHANAN SEMESTA

SISTEM PERTAHANAN SEMESTA

Di Indonesia, pertahanan nasional yang dikenal sebagai “sistem pertahanan dan keamanan  rakyat semesta”sishan kam rata, kini mulai disebut sebagai sishanta, dengan menghilangkan elemen keamanan di dalamnya. Sistem itu masih bersemayam kuat dalam doktrin, strategi, dan kebijakan pertahanan nasional. Sishanrata sangat erat kaitannya dengan prinsip pertahanan wilayah, dan oleh karenanya struktur (komando dan fungsi) teritorial. Tujuan politik yang hendak dicapai dalam sistem pertahanan rakyat semesta itu adalah kelangsungan hidup (survivability), dan utama pengembangan sistem (system advancement) bukan menjadi prioritas pokok dari sistem tersebut. Secara kultural, oleh karenanya, sistem hanrata cenderung konservatif dan menutup diri terhadap kemungkinan perubahan.

Sistem pertahanan teritorial sesungguhnya diadopsi oleh hampir seluruh negara. Sistem pertahanan teritorial itu sendiri merupakan turunan (derivat) dari doktrin perang total (total war) di wilayah sendiri. Sistem yang dirumuskan oleh Karl von Clauzewits, jenderal Prusia yang banyak mempengaruhi gagasan mengenai doktrin, strategi dan kebijakan pertahanan. Prinsip utama adalah minimalisasi risiko, bukan maksimalisasi keuntungan. Dalam pelaksanaannya, prinsip perang teritorial mengambil strategi bahwa “seluruh sumber daya di wilayah yang diduduki harus dihancurkan agar tidak memberi keuntungan kepada musuh”.

Sistem hanrata dan strategi teritorial mungkin dapat dianggap sebagai benteng terakhir untuk menghadapi pendudukan. Namun menjadi tanda tanya besar apakah kerangka seperti itu dapat diandalkan untuk mengamankan dan menyelamatkan kepentingan nasional Indonesia dari berbagai spectrum ancaman. Strategi teritorial hanya cocok untuk menghadapi musuh dari dalam negeri, atau sudah terlanjur berada, dalam wilayah sendiri. Sulit dibayangkan sistem hankamrata memberi ruang gerak yang besar untuk mengantisipasi kemungkinan ancaman militer dari luar. Bahkan jika diterapkan untuk menghadapi ancaman-ancaman non militer, tidak mustahil sistem hanrata cenderung hypochondriac, memandang sesuatu potensi yang sebenarnya tidak akan, atau kecil kemungkinannya, berubah menjadi ancaman aktual.

Di Indonesia, struktur teritorial menjadi problematik baik karena sejarah peran politik militer pada masa Orde Baru, karena ketidak-handalannya untuk menyangga kerawanan Indonesia pada masa yang akan datang. Dengan mengandalkan pada pendudukan, misalnya, sistem teritorial menjadi kurang relevan. Perkiraan ancaman untuk masa-masa yang akan datang, Indonesia tidak akan menghadapi pendudukan dari negara lain. Perang modern, dengan strategi dan sistem persenjataan canggih, mungkin bahkan tidak memerlukan bentuk pendudukan fisik, yang selain sangat mahal secara politik juga rawan terhadap serangan balik.
Strategi itu menjadi lebih kontroversial lagi karena dengan mudah dapat diindentifikasikan sebagai cara-cara tradisional dalam perang, termasuk taktik perang gerilya (guerrilla warfare). Indonesia hingga kini masih sering berpikir dan bertindak dalam kerangka itu. Sebut saja apa yang terjadi dalam kasus Aceh sejak masa daerah operasi militer maupun masa-masa akhir pendudukan Indonesia di Timor Timur. Strategi teritorial lebih banyak mempunyai konotasi “perang politik” (political warfare) dari pada perang yang sesungguhnya menjadi tanggung jawab profesi kemiliteran (military warfare). Strategi itu mungkin bermanfaat untuk penyiapan sumber daya pertahanan dan perlawanan. Namun pada tataran selanjutnya, strategi tersebut tidak memiliki nilai strategis militer karena seluruh aset yang dipertahankan akan hancur, dan oleh karenanya mencerminkan kegagalan pertahanan militer untuk mencapai tujuan.

Di masa depan harus dirumuskan dengan jelas tentang tujuan pertahanan Indonesia. Seharusnya rumusan itu tertuang dalam berbagai bentuk, misalnya bagaimana mempertahankan garis batas terluar (di darat, laut dan udara); bagaimana memperteguh kemampuan penangkalan (denial) di seluruh perairan, bagaimana cara menguasai teritorial darat, laut dan udara; serta bagaimana cara terbaik untuk mencegah potensial agresor. Kelemahan pokok dari sishanta adalah irelevansinya dalam menghadapi ancaman masa depan. Dengan mengandalkan pada tujuan minimalis, yaitu mempertahankan diri, tidak cukup memadai sebagai pilar pokok doktrin pertahanan nasional. Suatu negara bukan semata-mata perlu mempertahankan eksistensinya tetapi juga harus mengembangkan diri, baik untuk kesejahteraan warga negaranya maupun perdamaian dunia.

Sumber :

.     Kusnanto Anggoro “Doktrin, Strategi dan Postur Pertahanan Indonesia Masa Depan” CSIS Jakarta 2002

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Share

Post a Response

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture.
Anti-Spam Image