HUBUNGAN BURUH DAN PENGUSAHA

HUBUNGAN  BURUH & PENGUSAHA
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, agar pengusaha tidak melakukan lay-off atau PHK terhadap para pegawainya. Hal itu karena adanya kesulitan yang dialami para pengusaha dengan berkurangnya permintaan terhadap produk-produk ekspor terutama pengusaha industri tekstil dan produk tekstil, elektronik, alas kaki, serta produk ekspor lainnya. Pada Rabu (12/11), buruh juga berdemo menolak pemberlakuan SKB 4 Menteri tentang pengupahan di Jawa Barat, meninjau ulang besaran UMP (upah minimum provinsi), dan meminta agar gubernur tidak memberlakukan SKB 4 Menteri di Jawa Barat.
Khususnya di Jawa Barat, berdasarkan informasi yang disampaikan Asosiasi Pertekstilan Indonesia Jabar, ada ribuan pegawai terancam PHK, bila pembatalan dari beberapa pengimpor negara-negara tujuan ekspor masih berlangsung dan tidak ada strategi untuk mengatasi hal-hal yang menghambat laju ekspor komoditas tesktil dan produk tekstil. Sehingga, wajar bila pengusaha menuntut kepada pemerintah untuk penambahan stimulus ekonomi seperti penundaan pajak bagi pengusaha, khususnya sektor industri padat karya, full blanket guarantee (jaminan penuh) untuk perbankan terhadap simpanan di bank supaya sumber-sumber dana dalam negeri aman dan murah, penurunan suku bunga perbankan, perlu ada kerja sama satu paket antara pengusaha, pemerintah, dan perbankan untuk mencari pasar baru.
Saat ini, memang kondisinya sangat tidak stabil dan sulit sehingga semua pihak semestinya bisa berperan masing-masing dengan baik. Misalnya para buruh seolah-olah tidak menyadari bahwa perusahaan yang dituntut untuk membayar lebih tinggi sedang kesulitan mengatasi tingginya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dan menurunnya permintaan. Akibatnya, bagi perusahaan yang bahan bakunya impor akan kesulitan dalam memprediksi kebutuhan bahan baku yang semakin mahal dan biaya produksi naik. Para pemimpin serikat pekerja atau buruh selayaknya memiliki tenggang rasa terhadap masalah-masalah yang dihadapi para pengusaha. Misalnya mereka mendorong agar rekan-rekan mereka bekerja lebih produktif agar produk yang dihasilkan bisa bersaing dalam pasar ekspor.
Menurut Herzberg, ada dua faktor yang memengaruhi perilaku seseorang dalam kepuasan kerja. Pertama adalah faktor pendorong kepada kepuasan dalam pekerjaan (motivating factors) dan yang kedua adalah faktor yang mendorong ketidakpuasan dalam pekerjaan (hygiene factors). Masalah upah bukan segalanya dalam kepuasan kerja pekerja. Sebenarnya bila yang dicari adalah kepuasan kerja, sebaiknya yang dituntut tidak hanya masalah upah dan yang berkembang saat ini fokus tuntutan para serikat pekerja dan buruh lebih kepada upah bukan pada kepuasan kerja. Faktor lainnya yang menyebabkan ketidakpuasan dan kepuasan seseorang dalam pekerjaan, seperti supervisi, keserasian, hubungan antarsesama, kesempatan berprestasi, pangakuan, dan tanggung jawab.
Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Barat tahun 2009 ditetapkan Rp 628.191,15/bulan, sedangkan tahun 2008 UMP Rp 568.193,39/bulan, berarti sudah ada kenaikan 10% bila dibandingkan dengan kenaikan laju pertumbuhan ekonomi secara nasional 6%-7%, UMP Jawa Barat sudah melebihi angka laju pertumbuhan ekonomi dan tidak sesuai dengan SKB 4 Menteri. Kenaikan upah Rp 60.000,00 sudah menunjukkan adanya kemauan pemerintah Jawa Barat untuk mendekatkan dengan angka inflasi sebesar 10%. Bila dibandingkan dengan ketentuan ILO secara global, upah buruh seharusnya berkisar antara 57 dolar AS per bulan-1.185 dolar AS per bulan (ILO, 2006). UMP Jawa Barat Rp 628.191,15 per bulan, bila kurs 1 dolar AS sama dengan Rp 10.000,00, berarti UMP Jawa Barat ada pada kisaran 62,82 dolar AS.

Post a Response

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture.
Anti-Spam Image