Sanksi Terhadap Pelanggaran Kode Etik

Setelah dijelaskan pada artikel sebelumnya mengenai kode etik beserta pelanggarannya, maka selanjutnya akan membahas tentang sanksi yang diberikan pada pelanggaran kode etik, khususnya pelanggaran-pelanggaran yang mungkin terjadi pada dunia sosial. Masih teringat jelas akan kasus Prita yang sempat menjadi headline news di beberapa media elektronik. Prita, seorang ibu rumah tangga yang ‘curhat’ mengenai perlakuan sebuah RS ternama tersebut, digugat oleh RS itu dikarenakan alasan pencemaran nama baik di sebuah akun pribadi miliknya. Hal ini menjadi salah satu contoh kasus di mana kegiatan kita di dunia sosial begitu berpengaruh jika sudah menyangkut atau membawa nama instansi pihak lain. Banyak pihak pun menyayangkan dijatuhkannya hukuman terhadap Prita dikarenakan ia hanya mengungkapkan cerita agar tidak ada pihak lain lagi yang menjadi korban seperti dirinya. Namun, juga ada pihak yang menyebutkan bahwa seharusnya ia tidak terlalu terbuka berbicara di dunia sosial.

Berikut adalah kemungkinan sanksi yang akan dijatuhkan kepada pelaku pelanggaran kode etik :

®    Mendapat peringatan

Pada tahap ini, si pelaku akan mendapatkan peringatan halus, misal jika seseorang menyebutkan suatu instansi terkait (namun belum parah tingkatannya) bisa saja ia akan menerima email yang berisi peringatan, jika tidak diklarifikasi kemungkinan untuk berlanjut ke tingkat selanjutnya, seperti peringatan keras ataupun lainnya

®    Pemblokiran

Mengupdate status yang berisi SARA, mengupload data yang mengandung unsur pornografi baik berupa image maupun .gif, seorang programmer yang mendistribusikan malware. Hal tersebut adalah contoh pelanggaran dalam kasus yang sangat berbeda-beda, kemungkinan untuk kasus tersebut adalah pemblokiran akun di mana si pelaku melakukan aksinya. Misal, sebuah akun pribadi sosial yang dengan sengaja membentuk grup yang melecehkan agama, dan ada pihak lain yang merasa tersinggung karenanya, ada kemungkinan akun tersebut akan dideactivated oleh server. Atau dalam web/blog yang terdapat konten porno yang mengakibatkan pemblokiran web/blog tersebut

®    Hukum Pidana/Perdata

“Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, atau masyarakat yang dirugikan karena penggunaan Nama Domain secara tanpa hak oleh Orang lain, berhak mengajukan gugatan pembatalan Nama Domain dimaksud” (Pasal 23 ayat 3)

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya Sistem Elektronik dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya” (Pasal 33)

“Gugatan perdata dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan” (Pasal 39)

Adalah sebagian dari UUD RI No.11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE) yang terdiri dari 54 pasal. Sudah sangat jelas adanya hukum yang mengatur tentang informasi dan transaksi yang terjadi di dunia maya, sama halnya jika kita mengendarai motor lalu melakukan pelanggaran misal dengan tidak memiliki SIM jelas akan mendapat sanksinya, begitu pun pelanggaran yang terjadi dalam dunia maya yang telah dijelaskan dimulai dari ketentuan umum, perbuatan yang dilarang, penyelesaian sengketa, hingga ke penyidikan dan ketentuan pidananya telah diatur dalam UU ITE ini

 

 

 

Artikel ini juga dipublikasikan pada personal web saya di http://siwiramadhani.info/2012/05/sanksi-terhadap-pelanggaran-kode-etik-3/

Siwi Iswanti Ramadhani (12108283) – 4KA15

Etika & Professionalisme TSI (Prof. Dr. I Wayan Simri Wicaksana, S.Si, M.Eng)

Post a Response

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture.
Anti-Spam Image