Fraud di Indonesia

Pilih Sistem Pembayaran Online yang Aman!
Kamis, 11 Oktober 2012 | 17:57 PM
KOMPAS.com – Belanja online saat ini sudah semakin menjadi bagian dari gaya hidup orang Indonesia. Meskipun berbelanja ke toko biasa, entah itu di mal atau di pasar tradisional, masih menjadi sarana untuk berekreasi, toko online juga diminati karena menyediakan pengalaman belanja yang unik. Salah satunya, karena menghemat waktu dan tenaga.
Meski begitu, kebiasaan belanja online masih belum sepenuhnya memasyarakat. Hal ini disebabkan faktor keamanannya yang masih dipertanyakan. Tak sedikit konsumen yang mengaku ditipu. Yang paling sering terjadi, pembayaran sudah dilakukan namun barang pesanan tidak dikirimkan. Kemudian, konsumen juga khawatir akan menjadi korban fraud atau penyalahgunaan kartu kredit yang terjadi melalui pencurian data pribadi si pemilik kartu.
Tidak heran, studi E-commerce Consumer Monitor tahun 2010 dari Visa melaporkan bahwa 8 dari 10 orang Indonesia yang gemar belanja online masih mengutamakan faktor keamanan saat berbelanja online.
“Karena berbagai pengalaman buruk tersebut, pembelanja Indonesia menginginkan lebih banyak jaminan saat berbelanja online,” papar Steve Marta, General Manager AKKI (Asosiasi Kartu Kredit Indonesia), saat bincang-bincang di kantor Visa, The Plaza Tower, Jakarta, beberapa waktu lalu.
Studi yang sama mengungkapkan, pembelanja Indonesia menginginkan adanya sistem pengamanan dan jaminan yang “berlapis”. Mereka bersedia melakukan transaksi secara online apabila toko yang mereka tuju menerapkan metode pembayaran yang aman (50 persen), memberikan jaminan dari bank (49 persen), dan tentunya jaminan dari perusahaan penerbit kartu kredit (48 persen).
Ellyana Fuad, Presiden Direktur PT Visa Worldwide Indonesia, turut menegaskan pentingnya meningkatkan kesadaran konsumen akan keamanan dalam transaksi online. “Dengan menyediakan jaminan keamanan yang terbaik akan tercipta rasa aman bagi konsumen, serta memberikan kepercayaan dalam proses jual beli online,” jelasnya.
Pada dasarnya, ada tiga lapisan pengamanan dalam mekanisme pembayaran online yang ditawarkan Visa, yaitu:
1. Verified by Visa (VbV)
VbV merupakan metode autentikasi pemegang kartu dengan menggunakan password ketika melakukan transaksi online. Cara kerjanya adalah dengan memasukkan password pribadi ketika Anda melakukan pembayaran dengan kartu Visa secara online. Sistem ini sama seperti ketika Anda diminta memberikan PIN atau tanda tangan ketika berbelanja.
“Saat akan melakukan transaksi, Anda akan diberi One-Time-Passcode atau OTP. OTP ini untuk membuktikan bahwa yang melakukan transaksi memang si pemilik kartu,” tambah Steve. OTP dikirimkan oleh bank penerbit kartu Visa melalui SMS atau token OTP, dan password tersebut harus Anda masukkan saat melakukan transaksi. Dengan cara ini, Anda tak perlu repot mengingat password tertentu.
Selanjutnya, sistem Visa akan memverifikasi identitas Anda kepada merchant, dan meyakinkan Anda sebagai pemegang kartu bahwa data Anda diproses secara aman. Setiap pemegang kartu diminta untuk mendaftarkan layanan VbV ke bank penerbit kartu Visa mereka.
2. Tiga digit kode pengaman
Disebut dengan kode CVV2, tiga digit kode ini tertera di belakang kartu Visa, tepat bersebelahan dengan tanda tangan Anda. Kode ini menunjukkan pada merchants bahwa kartu Anda benar-benar bersama Anda ketika sedang melakukan transaksi online atau melalui telepon.
Ketika Anda memberikan kode CVV2 kepada merchant, informasi tersebut disampaikan secara otomatis kepada bank penerbit kartu untuk proses verifikasi dan autorisasi. Jika sesorang menggunakan kartu Visa Anda tapi tidak dapat memberikan tiga digit kode pengaman, atau jika kode pengaman yang diberikan salah, merchant akan langsung membatalkan transaksi. Namun untuk keperluan keamanan, merchant dilarang keras menyimpan kode pengaman tersebut.
3. Real Time Fraud Monitoring
Sistem pengamanan tidak berhenti begitu saja setelah transaksi berhasil dilakukan. Ada mekanisme yang telah disiapkan untuk mengantisipasi terjadinya fraud, baik yang dilaporkan oleh pemegang kartu kredit maupun yang tertangkap oleh sistem monitoring Visa. Jaringan data Visa telah menyimpan ribuan contoh transaksi pembelian yang sah dari para pemilik kartu kredit, sehingga kejadian-kejadian yang di luar kebiasaan akan diketahui. Selanjutnya, bank penerbit kartu kredit akan menahan sementara biaya-biaya yang mencurigakan. Kemudian bersama Visa, bank akan melakukan konfirmasi sesegera mungkin pada pemilik kartu kredit untuk memverifikasi biaya-biaya tersebut.
Opini saya untuk kasus di atas :
Dengan sifat masyarakat Indonesia yang cenderung konsumtif dan dengan mobilitas kegiatan yang sibuk, pembayaran online memang saat ini lebih digunakan mayoritas untuk kalangan menengah ke atas. Harusnya dengan cara berfikir masyarakat yang memiliki bobot lebih tinggi dari kalangan minoritas, dapat memilah sistem pembayaran dengan baik sehingga diminimalisir fraud yang mungkin timbul dari transaksi pembayaran yang dilakukan. Dengan tiga lapisan pembayaran yang ditawarkan visa, sudah bagus agar fraud diminimalisir walaupun tidak menjadi zero fraud. Didukung juga dengan hukum-hukum yang kuat berlaku di Indonesia, agar semuanya menjadi lebih terkendali.
Mengkhawatirkan, Kolusi Pegawai Bank dan Nasabah
Kamis, 26 April 2012 | 07:09 WIB

Kolusi antara pegawai bank dan nasabah sebagai modus terjadinya fraud atau penipuan di bank menjadi perhatian utama bankir. Penipuan identitas dan transfer dana menjadi perhatian berikutnya.

Hasil survei PT PricewaterhouseCoopers (PwC) Indonesia itu dipaparkan Ashley Wood dari Divisi Perbankan PwC, Rabu (25/4/2012), di Jakarta. Sekitar 100 bankir senior dari Indonesia menjadi responden survei tersebut.

Sebanyak 29 persen responden mengkhawatirkan kolusi antara pegawai dan nasabah. Berikutnya adalah penipuan identitas (19 persen responden), penipuan transfer (18 persen responden), serta penipuan elektronic banking yang mencakup kartu kredit, kartu debit, dan prabayar (15 persen responden).

“Setiap orang harus benar-benar memahami risiko penipuan, lalu melakukan langkah yang diperlukan untuk mengurangi risiko penipuan,” kata Wood.

Wood mengungkapkan, 39 persen responden memprediksi, penipuan di sektor perbankan akan turun tahun ini. Jumlah responden yang optimistis ini meningkat dibandingkan tahun lalu yang hanya 27 persen, bahkan jauh bertambah daripada tahun 2010 yang hanya 22 persen responden.

Opini saya untuk kasus di atas :
Memang tidak dapat dipungkiri lagi, kolusi adalah salah satu masalah yang menjadi pekerjaan rumah untuk pemerintah kita. Apalagi di dunia perbankan, yang menggiurkan ini. Fraud pasti akan terjadi, dan tidak mungkin menjadi zero fraud.  Saya setuju dengan kutipan Wood yang berkata “Setiap orang harus benar-benar memahami risiko penipuan, lalu melakukan langkah yang diperlukan untuk mengurangi risiko penipuan”. Karena dengan itulah kita bersama-sama dapat mengurangi, mengatasi dan menangani permasalahan tersebut.

Post a Response

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture.
Anti-Spam Image