Archive for DWI ASTUTI
FINAL DESTINATION 5
Release Date: August 12, 2011 Directed by: Steven Quale Starring: Nicholas D’Agosto, Emma Bell, Miles Fisher, EllenWroe, Tony Todo Review by: Kayley Viteo Harga di Bioskop : Rp. 25.000/ orang Kisah Jembatan Maut… Sebuah bencana mengerikan diperkirakan dalam 20 menit pertama film, orang-orang diselamatkan, Kematian datang untuk mengambil kehidupan mereka yang seharusnya sudah mati. Final [...]
10Nov2011 | DWI ASTUTI | 0 comments | ContinuedJURNAL TINJAUAN KRIMINOLOGI
Judul : Tinjauan Kriminologi Terhadap Penebangan Hutan Secara Liar (Illegal Logging) Pengarang/Penulis : Heryanti, Universitas Haluoleo Kendari Sumber: http://jurnal.unhalu.ac.id/download/heryanti/TINJAUAN%20KRIMINOLOGI%20TERHADAP%20PENEBANGAN%20HUTAN%20SECARA%20LIAR.pdf Isi Review : Masalah penegakan hukum dapat dibahas dari segi peraturan perundang-undangan,segi aparat penegak hukum dan segi kesadaran masyarakat yang terkena peraturan itu. Kajian terhadap UUPLH dan perangkat peraturan perundang-undangan lingkungan mengungkapkan banyak kelemahan dan kerancuan [...]
30May2011 | DWI ASTUTI | 1 comment | ContinuedJURNAL HIBRIDA HUKUM
JURNAL HIBRIDA HUKUM Judul : MODEL HIBRIDA HUKUM CYBERSPACE(Studi Tentang Model Pengaturan Aktivitas Manusia Di Cyberspace danPilihan Terhadap Model Pengaturan Di Indonesia) Penulis : AGUS RAHARJOB5A002002 Sumber/Link : http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/fileku/Disertasi_Agus_Raharjo_-_Bhs_Indonesia.pdf Kesimpulan : Perkembangan teknologi pada umumnya dan teknologi informasi padakhususnya membawa dampak pada kehidupan manusia dan lingkungan hidup disekitar manusia. Perkembangan teknologi informasi bersimbiosis denganglobalisasi menimbulkan berbagai persoalan hukum. Persoalan [...]
30May2011 | DWI ASTUTI | 0 comments | ContinuedJurnal aspek hukum dalam ekonomi – Tinjauan Kebijakan moneter
Kesimpulan : Setelah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap arah perkembangan laju inflasi serta perkembangan ekonomi dan keuangan, baik dalam negeri maupun luar negeri. Rapat Dewan Gubernur (RDG) bank Indonesia pada 6 November 2008 memutuskan untuk mempertahankan bI Rate pada tingkat 9,5%. Dalam menghadapi gejolak keuangan global yang berlanjut dan perlambatan ekonomi dunia yang makin nyata. Bank [...]
30May2011 | DWI ASTUTI | 0 comments | ContinuedJurnal Kebijakan Perpajakan
Jurnal aspek hukum dalam ekonomi – Kebijakan perpajakan bagi koprasi dan UKM kesimpulan : Koprasi dan UKM setelah memperoleh status badan hukum, sudah memenuhi syarat objektif sebagai wajib pajak oleh karena itu sejak ada’a pengesahan abdan hukum baik koprasi dan UKM yg bersangkutan harus mendaftarkan diri pada kantor pelayanan pajak setempat (KPP) untuk memperoleh NPWP. [...]
30May2011 | DWI ASTUTI | 0 comments | ContinuedJurnal SDM untuk Industri Nuklir
STRATA SDM UNTUK INDUSTRI NUKLIR DI INDONESIA DENGAN PERTIMBANGAN TEKNO-EKONOMI Penulis : AHMAD SYAUKAT*, TJIPTA SUHAEMI** Sumber/Link : http://jurnal.sttn-batan.ac.id/wp-content/uploads/2008/12/22_AhmadSyaukat%20237-248.pdf Kesimpulan : Industrialisasi memerlukan transformasidari sistem produksi kearah yang lebih efisiensehingga memerlukan waktu yang sesuaidengan pengembangan sumber daya baik SDMmaupun finansial. Tarikan pasar menyangkutkebutuhan energi juga akan mempengaruhiperkembangan industri nuklir di IndonesiaSkenario industri nuklir jangka panjangmelibatkan pembangunan [...]
30May2011 | DWI ASTUTI | 0 comments | ContinuedJurnal paradigma pendampingan pastoral
Judul : Perkembangan Paradigma Pendampingan Pastoral di Indonesia Penulis : Phan Bien Ton Sumber/Link : http://icdscollege.com/artikel/pastoral_diIndonesia.pdf Kesimpulan : Makalah ini mencoba menggalikeluar perkembangan pendampinganpastoral di Indonesia danbagaimana implikasinya bagiperanan Majelis Jemaat dalampendampingan pastoral. Konseppendampingan pastoral yangmakin meluas membutuhkanMajelis Jemaat yang juga mampumenghayati perannya yangmeluas, meliputi tiga aspekpelayanan baik di dalammaupun di luar dinding-dindingGereja: aspek individual,komunitas, dan masyarakat luas.Dalam [...]
30May2011 | DWI ASTUTI | 0 comments | ContinuedJurnal pertanggung jawaban perbuatan pemerintahan
erintahan Penulis : Winahyu Erwiningsih, S.H., M.Hum.Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Link : http://eprints.ums.ac.id/330/1/6._WINAHYU.pdf Kesimpulan : Keberadaan prinsip pertanggungjawaban pemerintahan ini sesungguhnyamerupakan salah satu penyeimbang dalam memposisikan antara kedudukanpemerintah dan masyarakat dalam menjalankan roda organisasi negara.Pemerintah memiliki wewenang untuk mengatur, memungut pajak, menegakkanhukum, mengenakan sanksi, dan seterusnya, yang merupakan serangkaian“kekuasaan” dalam mencapai tujuan hidup bernegara. Di [...]
30May2011 | DWI ASTUTI | 0 comments | ContinuedMODEL HIBRIDA HUKUM CYBERSPACE(Studi Tentang Model Pengaturan Aktivitas Manusia Di Cyberspace danPilihan Terhadap Model Pengaturan Di Indonesia)
Penulis : AGUS RAHARJOB5A002002 Sumber/Link : http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/fileku/Disertasi_Agus_Raharjo_-_Bhs_Indonesia.pdf Kesimpulan : Perkembangan teknologi pada umumnya dan teknologi informasi padakhususnya membawa dampak pada kehidupan manusia dan lingkungan hidup disekitar manusia. Perkembangan teknologi informasi bersimbiosis denganglobalisasi menimbulkan berbagai persoalan hukum. Persoalan hukum yangditimbukan oleh perkembangan teknologi informasi tak lepas dari janji-janjiteknologi yang tidak selamanya terwujud. Persoalan hukum yang ditimbulkanoleh teknologi informasi [...]
30May2011 | DWI ASTUTI | 0 comments | ContinuedASPEK HUKUM TRANSAKSI (PERDAGANGAN) MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (E-COMMERCE) DI ERA GLOBAL: SUATU KAJIAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN
Penulis : Marcella Elwina S Sumber/Link : http://dt.tp.ac.id/doc/hukum+ekonomi+di+era+globalisasi#download Kesimpulan : Perkembangan teknologi informasi sehubungan dengan transformasi global yang melanda dunia membawa akibat pada berkembangnya aktivitas perdagangan, salah satunya adalah perdagangan atau transaksi melalui media elektronik (transaksi e-commerce). Secara umum berbagai masalah hukum yang berhubungan dengan substansi hukum maupun prosedur hukum dalam transaksi e-commerce memang sudah dapat terakomodasi [...]
30May2011 | DWI ASTUTI | 0 comments | ContinuedPemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro sebagai Salah Satu Pilar Sistem Keuangan Nasional:Upaya Konkrit Memutuskan Mata Rantai Kemiskinan
Penulis: Wiloejo Wirjo Wijono Sumber/Link : http://www.iei.or.id/publicationfiles/Lembaga%20Keuangan%20Mikro.pdf Review: Upaya pengentasan kemiskinan dapat dilakukan antara lain dengan memutus mata rantai kemiskinan itu sendiri, diantaranya adalah dengan pemberian akses yang luas terhadap sumber-sumber pembiayaan bagi Usaha Kecil dan Mikro (UKM) yang pada dasarnya merupakan bagian dari masyarakat miskin yang mempunyai kemauan dan kemampuan produktif. Meskipun kontribusi UKM [...]
30May2011 | DWI ASTUTI | 1 comment | ContinuedAspek Hukum Hubungan Kerja Melalui Mekanisme Outsourcing Berdasarkan UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
Judul : ASPEK HUKUM HUBUNGAN KERJA MELALUI MEKANISME OUTSOURCING BERDASARKAN UU NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN Penulis: Sonhaji (2007) Sumber / Link : http://eprints.undip.ac.id/6720/ Review: Perkembangan ekonomi global dan kemajuan teknologi yang demikian cepat membawa dampak timbulnya persaingan usaha yang begitu ketat dan terjadi disemua lini. Lingkungan yang sangat kompetitif menuntut dunia usaha untuk [...]
30May2011 | DWI ASTUTI | 0 comments | ContinuedPERKEMBANGAN DOKTRIN TINDAKAN NEGARA (ACT OF STATE DOCTRINE) SETELAH KONSEP KEKEBALAN NEGARA (TEORI IMUNITAS)
Moch. Basarah Abstract The concept of absolute immunity is not longer preserved because of recognition against act of state doctrine. However, notwithstanding the cease of the concept, the protection of state sovereignty remains firmly in place. The protection of absolute immunity can be granted when a state act in iure imperii, but not it related [...]
29May2011 | DWI ASTUTI | 0 comments | ContinuedASPEK-ASPEK HUKUM KEUANGAN DAN PERBANKAN SUATU TINJAUAN PRAKTIS Dr. Jusuf Anwar, SH., MA
LOKAKARYA PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL VIII DEPARTEMAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL DENPASAR, 14-18 JULI 2003 ASPEK-ASPEK HUKUM KEUANGAN DAN PERBANKAN SUATU TINJAUAN PRAKTIS 1 Dr. Jusuf Anwar, SH., MA 2 A. PENDAHULUAN Kesulitan yang menimpa perekonomian Indonesia, terutama sejak terjadinya krisis 1997 yang masih berlangsung hingga tahun ini, mungkin tidak perlu [...]
29May2011 | DWI ASTUTI | 0 comments | ContinuedJurnal Aspek Hukum Ekonomi
ASPEK-ASPEK HUKUM KETENAGAKERJAAN DALAM PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA SEBAGAI INDUSTRI GAYA BARU DALAM RANGKA MENCIPTAKAN LAPANGAN KERJA Atje, Suherman, Sarinah Fakultas Hukum Universitas Padjadjaraan Jl. Dipati Ukur 35 Bandung ABSTRAK Titik berat perekonomian dewasa ini telah beralih dari revolusi klasik pada jaman revolusi industri dan industri abad ke 19 menuju kepada suatu era industri yang sana sekali [...]
29May2011 | DWI ASTUTI | 0 comments | Continued
