Gunung Gede (2.958 m.dpl), sumber : ammanagapa.wordpress.com

Rasa bangga itu muncul karena sang pendaki telah mampu melewati berbagai rintangan, dari mulai proses pendakian awal di kaki gunung hingga akhirnya mereka menginjakkan kakinya di puncak gunung. Mesti kita apresiasi pula, bahwa memang tak semua orang suka dan tak semua orang tergolong mampu untuk mendaki gunung. Adakalanya kita berfikir bahwa ketika kita telah sampai di puncak teratas dari pegunungan. Betapa disaat itulah kita merasakan kebesaran Tuhan dengan segala ciptaan-Nya. Sungguh manusia itu ialah sangatlah kecil bila dilihat dari atas ketinggian, dan perbandingan antara gunung dengan manusia pun layaknya serpihan batu dengan tumpukan-tumpukan pasir yang menjulang tinggi.

Oleh karenanya, mungkin cukup banyak pelajaran yang dapat dipetik dari hasil pendakian seseorang ke sebuah gunung, seperti misalnya

setiap pendaki dituntut untuk menjaga kebersamaan antar satu dengan lainnya, pendaki dituntut untuk bagaimana mampu menghormati dan menghargai alam , pendaki harus mampu menjaga bekal persediaan agar sampai pada tujuan (puncak) maupun saat turun gunung, serta setelah mencapai puncak dan melihat keindahan panorama alam, sang pendaki secara sadar dan secara langsung akan menyadari begitu besar kuasa Allah SWT yang telah menciptakan alam raya dengan penuh keseimbangan, seorang pendaki yang tadinya merasa dirinya besar, memiliki kekuasaan dan gagah di daerah wilayah daratan rendah, namun harus mengakui bahwa manusia itu amatlah begitu kecilnya, jika dilihat dari atas pegunungan. Itulah serangkaian hikmah yang bisa diambil dari kegiatan berpetualang dengan mendaki gunung. salam petualang..

citayam , 22 juli 2011
Septian Prima Rusbariandi

artikel diatas bisa juga dilihat di :

septian99.wordpress.com

Kata “Negara” yg lazim digunakan di Indonesia berasal dari bahasa sansekerta, yakni nagari atau nagara yg berate wilayah, kota atau penguasa. Nama-nama yg memakai kata nagara biasanya khusus untuk kepala Negara atau orang-orang tertentuyg memegang peranan penting dalam penyelanggaraan pemerintahan. Sedangkan,  Warga Negara diartikan sebagai orang-orang yang menjadi bagian dari suatu penduduk yang menjadi unsur negara. Istilah warga negara lebih sesuai dengan kedudukannya sebagai orang merdeka dibandingkan dengan istilah hamba atau kawula negara karena warga negara mengandung arti peserta, anggota, atau warga dari suatu negara, yakni peserta darisuatu persekutuan yang didirikan dengan kekuatan bersama. Untuk itu, setiap warga negara mempunyai persamaan hak di hadapan hukum. Semua warga negara memiliki kepastian hak, privasi, dan tanggung jawab.

Tetapi pada keadaannya, hukum di Indonesia pada saat ini kenyataannya bagaimana..?? Para petinggi yg terhormat di Negara kita belum bisa menegakkan hukum. Bahkan hukum pun dapat menjadi ladang bisnis yg dapat diperjual-belikan. Ironisnya, hukum di Negara tercinta kita ini juga dirasa tidak seimbang. Lihat saja seperti, kasus nenek Sutilah yg hanya mencuri kayu bakar, beliau dijerat hukuman hingga berbulan-bulan. Padahal beliau tidak tahu kalau itu adalah milik orang lain, karena beliau hanya mengambil kayu-kayu kering yg ada di tanah. Bandingkan dengan mereka yg seenaknya “mengeruk” kekayaan negaranya sendiri. Dengan membabibuta mereka melakukannya tanpa memikirkan apa dan siapa yg akan menanggung dari perbuatan mereka. Yg akan mengakibatkan bencana seperti banjir, longsor, bahkan pemanasan global. Padahal mereka tahu bahwa yg mereka lakukan adalah perbuatan hina..tetapi tetap mereka lakukan!!! Pihak yg berwajib pun se-akan tidak tahu menahu tentang apa yg sedang terjadi..!!Apabila tertangkap, hukum pun bisa dibeli-nya agar hukuman yg didapat tidak terlalu berat sama hal nya dengan kasus korupsi, dan kasus Bank Cen***y.  Pemerintah seperti tidak melihat semua itu dan tidak meng-kelarkan semua kasus yg benar-benar penting untuk kesejahteraan rakyatnya. Dan semua itu terlihat seperti HUKUM = UANG. Artinya hanya orang-orang yg berduit sajalah yg bisa mengendalikan hukum Negara tercinta kita Indonesia. Cukup ironis memang ..tetapi memang seperti itulah kenyataannya.

Apakah ini yg disebut Negara hukum..?? setahu saya ..negara hukum itu tidak memilah-milih atau tidak memandang “bulu”..! Anda semua pasti bisa menilainya sendiri.

Mengapa yg tertulis di UUD 1945 pasal  28D ayat (1) tidak dipraktekkan ataukah hanya menjadi sebuah bualan ?? Menurut saya belum sepenuhnya para Petinngi Negara kita mengaplikasikan pasal tersebut. Padahal mereka sendiri yg membuatnya..!?? Bagaimana menurut anda? Untuk sekedar mengingatkan pasal 28D ayat (1) menyebutkan bahwa, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum“. Ini merupakan pijakan dasar dan perintah konstitusi untuk menjamin setiap warga Negara, termasuk orang yang tidak mampu, untuk mendapatkan akses terhadap keadilan agar hak-hak mereka atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum dapat diwujudkan dengan baik. Posisi dan kedudukan seseorang didepan hukum ini, menjadi sangat penting dalam mewujudkan tatanan sistem hukum serta rasa keadilan masyarakat kita. Tetapi kenapa hingga sekarang belum terealisasikan.!??Apa yg bisa kita lakukan?? Orasi / demo..? Apa suara kita didengar.??yg bisa kita lakukan hanyalah menunggu gerakan dari para Petinggi Negara kita.

Untuk itu para Petinggi Negara kita yg terhormat, tolong yah dengan sangat diperbaiki sistem hukum yg ada di Negara kita ini. Terima kasih .

Deal Special dari KrisKros.com adalah penawaran kupon diskon dan deal special dari restaurant favoritmu, hotel berbintang, boutique, spa, lounge atau cafe langgananmu, bahkan tempat rerekresi yang menarik dan seru KrisKros memberikan deal serunya.

Kalau sudah kenal dan berkunjung di KrisKros.com, meskipun tanggungbulan atau uang jajan terpangkas, dengan deal special dari KrisKros.com, makan enak, perawatan spa, travelling tetap jalan terus….soalnya dengan KrisKros.com tidak mengenal istilah KANKER alias Kantong Kering. Yuk smart shopping dengan deal special dari kriskros.com

Oleh sebab itu akhirnya muncul isu-isu kebijakan yang diambil pemerintah seperti pembatasan penggunaan BBM berjenis Premium, Smart Card untuk Premium hingga isu kenaikan harga BBM berjenis Premium ini. Sungguh isu-isu ini membuat masyarakat panik, terlebih lagi pada golongan menengah kebawah. Hal ini tentunya akan menaikkan beban hidup mereka yang semakin lama semakin berat.

Namun Hal ini sangat ironi, mengapa demikian?

Lihatlah sekarang di SPBU yang ada disekitar kita, pada deretan pembelian Premium tidak ayal kita melihat mobil-mobil yang kita mengetahui harga mobil tersebut. Mobil-mobil mewah tersebut tidak malu ikut antri membeli bensin subsidi. Tak hanya itu saja bahkan mobil-mobil mewah tersebut pula tak ayal milik dinas institusi negara kita sendiri.

Aneh rasanya kalau hal ini terjadi. Disaat masyarakat bawah sedang menderita tergencet kondisi ekonomi namun orang-orang yang memiliki kemewahan pun bisa mendapatkan subsidi dari negara pula. Sebenarnya apa yang menyebabkan hal ini. Apakah mereka-mereka pemiliki kendaraan mewah tersebut tidak memiliki rasa malu atau mereka tidak bisa membaca tulisan banner yang terpampang di setiap SPBU “BBM BERSUBSIDI UNTUK GOLONGAN TIDAK MAMPU”.

Terlepas dari hal ini kita harus instropeksi diri dimana golongan kita, dan batas kemampuan kita agar kita tidak memakan hal-hal yang bukan hak milik kita seperti subsidi-subsidi yang diberikan pemerintah sehingga subsidi pemerintah bisa jatuh kepada yang membutuhkan.

Kita, sebagai warga negara Indonesia harus tau dan bangga dengan batik. Karena batik adalah warisan dari nenek moyang bangsa Indonesia dan merupakan salah satu kerajinan tangan yang memiliki tingkat kesulitan yang tinggi dan kesabaran penuh untuk membuatnya.  Selain itu, bahan pewarnaan untuk batik asli pun berasal dari bahan alami dan ramah lingkungan serta asli Indonesia, seperti  pohon mengkudu, tinggi, soga, nila, dan bahan sodanya dibuat dari soda abu, serta garamnya dibuat dari tanah lumpur.
Walaupun ketika masih zaman kerajaan dulu batik hanya dipakai oleh para bangsawan, namun sekarang batik sudah dikenal luas dan bahkan beberapa negara sebagai kebudayaan mereka juga. Dan bersyukurlah kita, bangsa Indonesia, bahwa UNESCO telah menetapkan batik sebagai Warisan budaya Lisan dan Nonbendawi (Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity) sejak 2 Oktober, 2009.
Adalah Bapak Presiden Soeharto, yang kepadanya lah kita bangsa Indonesia harus berterima kasih, karena beliaulah yang pertama kali mengenalkan batik ke hadapan dunia ketika pertama kali menghadiri Konferensi PBB. Selanjutnya masa demi masa, pada setiap kesempatan dan event luar negeri, batik selalu hadir dan menjadi ciri khas bangsa Indonesia, mulai acara pergelaran musik sampai kontingen olahraga dan bahkan pada perhelatan ajang kecantikan Miss Universe , batik tampil.   Sejarah awal kemunculan batik adalah sebagai pakaian kalangan kerajaan Majapahit dan khusus dipakai oleh anggota tertentu. Beberapa motif batik dapat menunjukkan status seseorang. Bahkan sampai saat ini, beberapa motif batik tadisional ada yang  hanya dipakai oleh keluarga keraton Yogyakarta dan Surakarta. Setelah itu merambat sebagai mata pencahariaan perempuan – perempuan Jawa di masa lampau.  Dan seiring dengan perkembangan zaman pembuatan batik semakin termesinkan dengan adanya batik cap. Namun, semakin tradisional proses pembuatan suatu batik, semakin mahal pula harga batik tersebut.

Corak batikpun bermacam – macam tergantung dari daerah asal batik tersebut. Dan sekarang, hampir setiap daerah di Indonesia mempunyai corak batiknya masing – masing dan juga beserta filosofisnya. Batim yang pada aslinya meniru bentuk dari alam dan berdasarkan aliran agama pada masa lampau seperti animisme dan dinamisme, tersentuh pula dengan corak dari luar. Seperti masuknya warna merah pada batik yang berasal dari pengaruh budaya China, atau motif bunga tulip yang berasal dari Belanda. Namun, Indonesia tetap memiliki motif batik aslinya yang tidak akan pudar seperti motif batik parang yang dipakai oleh Ibu Kartini ^^

Maka mulai sekarang, teman – temanku, pakailah batik.. Bangga..!! Batik tidak lagi hanya milik orang Jawa, tapi sudah menjadi kekayaan Bangsa kita ini. Jangan baru memakai batik ketika bangsa lain malah sudah belajar membuatnya.. Batik itu indah, Batik itu Unik, Batik itu Cantik, dan Batik adalah Indonesia..^^

Terdapat dua nilai dasar yang dikembangkan dalam UUD 1945 berkenaan dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia, yaitu:

1. Nilai Unitaris, yang diwujudkan dalam pandangan bahwa Indonesia tidak mempunyai kesatuan pemerintahan lain di dalamnya yang bersifat negara (”Eenheidstaat”), yang berarti kedaulatan yang melekat pada rakyat, bangsa dan negara Republik Indonesia tidak akan terbagi di antara kesatuan-kesatuan pemerintahan; dan
2. Nilai dasar Desentralisasi Teritorial, dari isi dan jiwa pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 beserta penjelasannya sebagaimana tersebut di atas maka jelaslah bahwa Pemerintah diwajibkan untuk melaksanakan politik desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang ketatanegaraan.

Dikaitkan dengan dua nilai dasar tersebut di atas, penyelenggaraan desentralisasi di Indonesia berpusat pada pembentukan sebuah daerah – daerah otonom dan penyerahan/pelimpahan sebagian kekuasaan dan kewenangan pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sebagian sebagian kekuasaan dan kewenangan tersebut. Adapun titik berat pelaksanaan otonomi daerah adalah pada Daerah Tingkat II (Dati II) dengan beberapa dasar pertimbangan:

1. Dimensi Politik, Dati II dipandang kurang mempunyai fanatisme kedaerahan sehingga risiko gerakan separatisme dan peluang berkembangnya aspirasi federalis relatif minim;
2. Dimensi Administratif, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat relatif dapat lebih efektif;
3. Dati II adalah daerah “ujung tombak” pelaksanaan pembangunan sehingga Dati II-lah yang lebih tahu kebutuhan dan potensi rakyat di daerahnya.

Atas dasar itulah, prinsip otonomi yang dianut adalah:

1. Nyata, otonomi secara nyata diperlukan sesuai dengan situasi dan kondisi obyektif di daerah;
2. Bertanggung jawab, pemberian otonomi diselaraskan/diupayakan untuk memperlancar pembangunan di seluruh pelosok tanah air; dan
3. Dinamis, pelaksanaan otonomi selalu menjadi sarana dan dorongan untuk lebih baik dan maju

Aturan Perundang-undangan

Beberapa aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah:

1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah
2. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
4. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
5. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
6. Perpu No. 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
7. Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Pelaksanaan Otonomi Daerah di Masa Orde Baru

Sejak tahun 1966, pemerintah Orde Baru berhasil membangun suatu pemerintahan nasional yang kuat dengan menempatkan stabilitas politik sebagai landasan untuk mempercepat pembangunan ekonomi Indonesia. Politik yang pada masa pemerintahan Orde Lama dijadikan panglima, digantikan dengan ekonomi sebagai panglimanya, dan mobilisasi massa atas dasar partai secara perlahan digeser oleh birokrasi dan politik teknokratis. Banyak prestasi dan hasil yang telah dicapai oleh pemerintahan Orde Baru, terutama keberhasilan di bidang ekonomi yang ditopang sepenuhnya oleh kontrol dan inisiatif program-program pembangunan dari pusat. Dalam kerangka struktur sentralisasi kekuasaan politik dan otoritas administrasi inilah, dibentuklah Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Mengacu pada UU ini, Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban Daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Selanjutnya yang dimaksud dengan Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-undang No. 5 Tahun 1974 ini juga meletakkan dasar-dasar sistem hubungan pusat-daerah yang dirangkum dalam tiga prinsip:

1. Desentralisasi, penyerahan urusan pemerintah dari Pemerintah atau Daerah tingkat atasnya kepada Daerah menjadi urusan rumah tangganya;
2. Dekonsentrasi, pelimpahan wewenang dari Pemerintah atau Kepala Wilayah atau Kepala Instansi Vertikal tingkat atasnya kepada Pejabat-pejabat di daerah; dan
3. Tugas Pembantuan (medebewind), tugas untuk turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah oleh Pemerintah oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Daerah tingkat atasnya dengan kewajiban mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskannya.

Dalam kaitannya dengan Kepala Daerah baik untuk Dati I (Propinsi) maupun Dati II (Kabupaten/Kotamadya), dicalonkan dan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang calon yang telah dimusyawarahkan dan disepakati bersama antara Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Pimpinan Fraksi-fraksi dengan Menteri Dalam Negeri, untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya, dengan hak, wewenang dan kewajiban sebagai pimpinan pemerintah Daerah yang berkewajiban memberikan keterangan pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sekurang-kurangnya sekali setahun, atau jika dipandang perlu olehnya, atau apabila diminta oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta mewakili Daerahnya di dalam dan di luar Pengadilan.

Berkaitan dengan susunan, fungsi dan kedudukan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, diatur dalam Pasal 27, 28, dan 29 dengan hak seperti hak yang dimiliki oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (hak anggaran; mengajukan pertanyaan bagi masing-masing Anggota; meminta keterangan; mengadakan perubahan; mengajukan pernyataan pendapat; prakarsa; dan penyelidikan), dan kewajiban seperti a) mempertahankan, mengamankan serta mengamalkan PANCASILA dan UUD 1945; b)menjunjung tinggi dan melaksanakan secara konsekuen Garis-garis Besar Haluan Negara, Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat serta mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku; c) bersama-sama Kepala Daerah menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah dan peraturan-peraturan Daerah untuk kepentingan Daerah dalam batas-batas wewenang yang diserahkan kepada Daerah atau untuk melaksanakan peraturan perundangundangan yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Daerah; dan d) memperhatikan aspirasi dan memajukan tingkat kehidupan rakyat dengan berpegang pada program pembangunan Pemerintah.

Dari dua bagian tersebut di atas, nampak bahwa meskipun harus diakui bahwa UU No. 5 Tahun 1974 adalah suatu komitmen politik, namun dalam prakteknya yang terjadi adalah sentralisasi (baca: kontrol dari pusat) yang dominan dalam perencanaan maupun implementasi pembangunan Indonesia. Salah satu fenomena paling menonjol dari pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1974 ini adalah ketergantungan Pemda yang relatif tinggi terhadap pemerintah pusat.

Pelaksanaan Otonomi Daerah setelah Masa Orde Baru

Upaya serius untuk melakukan desentralisasi di Indonesia pada masa reformasi dimulai di tengah-tengah krisis yang melanda Asia dan bertepatan dengan proses pergantian rezim (dari rezim otoritarian ke rezim yang lebih demokratis). Pemerintahan Habibie yang memerintah setelah jatuhnya rezim Suharto harus menghadapi tantangan untuk mempertahankan integritas nasional dan dihadapkan pada beberapa pilihan yaitu:

1. melakukan pembagian kekuasaan dengan pemerintah daerah, yang berarti mengurangi peran pemerintah pusat dan memberikan otonomi kepada daerah;
2. pembentukan negara federal; atau
3. membuat pemerintah provinsi sebagai agen murni pemerintah pusat.

Pada masa ini, pemerintahan Habibie memberlakukan dasar hukum desentralisasi yang baru untuk menggantikan Undang-Undang No. 5 Tahun 1974, yaitu dengan memberlakukan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Beberapa hal yang mendasar mengenai otonomi daerah dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang sangat berbeda dengan prinsip undang-undang sebelumnya antara lain :

1. Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 pelaksanaan otonomi daerah lebih mengedepankan otonomi daerah sebagai kewajiban daripada hak, sedang dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 menekankan arti penting kewenangan daerah dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat melalui prakarsanya sendiri.
2. Prinsip yang menekankan asas desentralisasi dilaksanakan bersama-sama dengan asas dekonsentrasi seperti yang selama ini diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tidak dipergunakan lagi, karena kepada daerah otonom diberikan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Hal ini secara proporsional diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Di samping itu, otonomi daerah juga dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang juga memperhatikan keanekaragaman daerah.
3. Beberapa hal yang sangat mendasar dalam penyelenggaraan otonomi daerah dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, adalah pentingnya pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas mereka secara aktif, serta meningkatkan peran dan fungsi Badan Perwakilan Rakyat Daerah. Oleh karena itu, dalam Undang-undang ini otonomi daerah diletakkan secara utuh pada daerah otonom yang lebih dekat dengan masyarakat, yaitu daerah yang selama ini berkedudukan sebagai Daerah Tingkat II, yang dalam Undang-undang ini disebut Daerah Kabupaten dan Daerah Kota.
4. Sistem otonomi yang dianut dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 adalah otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab, dimana semua kewenangan pemerintah, kecuali bidang politik luar negeri, hankam, peradilan, moneter dan fiskal serta agama dan bidang- bidang tertentu diserahkan kepada daerah secara utuh, bulat dan menyeluruh, yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
5. Daerah otonom mempunyai kewenangan dan kebebasan untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat. Sedang yang selama ini disebut Daerah Tingkat I atau yang setingkat, diganti menjadi daerah propinsi dengan kedudukan sebagai daerah otonom yang sekaligus wilayah administrasi, yaitu wilayah kerja Gubernur dalam melaksanakan fungsi-fungsi kewenangan pusat yang didelegasikan kepadanya.
6. Kabupaten dan Kota sepenuhnya menggunakan asas desentralisasi atau otonom. Dalam hubungan ini, kecamatan tidak lagi berfungsi sebagai peringkat dekonsentrasi dan wilayah administrasi, tetapi menjadi perangkat daerah kabupaten/kota. Mengenai asas tugas pembantuan dapat diselenggarakan di daerah propinsi, kabupaten, kota dan desa. Pengaturan mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa sepenuhnya diserahkan pada daerah masing-masing dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah.
7. Wilayah Propinsi meliputi wilayah laut sepanjang 12 mil dihitung secara lurus dari garis pangkal pantai, sedang wilayah Kabupaten/Kota yang berkenaan dengan wilayah laut sebatas 1/3 wilayah laut propinsi.
8. Pemerintah Daerah terdiri dari Kepala Daerah dan perangkat daerah lainnya sedang DPRD bukan unsur pemerintah daerah. DPRD mempunyai fungsi pengawasan, anggaran dan legislasi daerah. Kepala daerah dipilih dan bertanggung jawab kepada DPRD. Gubernur selaku kepala wilayah administratif bertanggung jawab kepada Presiden.
9. Peraturan Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD sesuai pedoman yang ditetapkan Pemerintah, dan tidak perlu disahkan oleh pejabat yang berwenang.
10. Daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangannya lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah, daerah, daerah yang tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah dapat dihapus dan atau digabung dengan daerah lain. Daerah dapat dimekarkan menjadi lebih dari satu daerah, yang ditetapkan dengan undang-undang.
11. Setiap daerah hanya dapat memiliki seorang wakil kepala daerah, dan dipilih bersama pemilihan kepala daerah dalam satu paket pemilihan oleh DPRD.
12. Daerah diberi kewenangan untuk melakukan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan pensiun, pendidikan dan pelatihan pegawai sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah, berdasarkan nama, standar, prosedur yang ditetapkan pemerintah.
13. Kepada Kabupaten dan Kota diberikan otonomi yang luas, sedang pada propinsi otonomi yang terbatas. Kewenangan yang ada pada propinsi adalah otonomi yang bersifat lintas Kabupaten dan Kota, yakni serangkaian kewenangan yang tidak efektif dan efisien kalau diselenggarakan dengan pola kerjasama antar Kabupaten atau Kota. Misalnya kewenangan di bidang perhubungan, pekerjaan umum, kehutanan dan perkebunan dan kewenangan bidang pemerintahan tertentu lainnya dalam skala propinsi termasuk berbagai kewenangan yang belum mampu ditangani Kabupaten dan Kota.
14. Pengelolaan kawasan perkotaan di luar daerah kota dapat dilakukan dengan cara membentuk badan pengelola tersendiri, baik secara intern oleh pemerintah Kabupaten sendiri maupun melalui berkerjasama antar daerah atau dengan pihak ketiga. Selain DPRD, daerah juga memiliki kelembagaan lingkup pemerintah daerah, yang terdiri dari Kepala Daerah, Sekretariat Daerah, Dinas-Dinas Teknis Daerah, Lembaga Staf Teknis Daerah, seperti yang menangani perencanaan, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, pengawasan dan badan usaha milik daerah. Besaran dan pembentukan lembaga-lembaga itu sepenuhnya diserahkan pada daerah. Lembaga pembantu Gubernur, Pembantu Bupati/Walikota, Asisten Sekwilda, Kantor Wilayah dan Kandep dihapus.
15. Kepala Daerah sepenuhnya bertanggung jawab kepada DPRD, dan DPRD dapat meminta Kepala Daerahnya berhenti apabila pertanggungjawaban Kepala daerah setelah 2 (dua) kali tidak dapat diterima oleh DPRD.

Referensi

1. UUD 1945 pasal 18 ayat 2
2. UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, Bab III, Bagian Kedua, Pasal 11
3. Kuncoro (2004), Otonomi dan Pembangunan Daerah; Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang, Jakarta: Penerbit Erlangga
4. UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, Bab I, Pasal 1, huruf c
5. UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, Bab I, Pasal 1, huruf e
6. UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, Bab I, Pasal 1, huruf b
7. UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, Bab I, Pasal 1, huruf f
8. UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, Bab I, Pasal 1, huruf d
9. UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, Bab III, Bagian Kelima, Paragrap 1, Pasal 15(1) dan Pasal 16(1)
10. UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, Bab III, Bagian Kelima, Paragrap 1, Pasal 17
11. UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, Bab III, Bagian Kelima, Paragrap 2, Pasal 22 dan Pasal 23
12. UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, Bab III, Bagian Ketujuh, Paragrap 2, Pasal 29
13. UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, Bab III, Bagian Ketujuh, Paragrap 2, Pasal 30
14. Kuncoro (2004), Otonomi dan Pembangunan Daerah; Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang, Jakarta: Penerbit Erlangga
15. UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Bab III, Pasal 18(4)

Berdasarkan penelitian Stephen Hubbell, ekolog Universitas California, Los Angeles, banyak spesies yang hampir punah, meskipun hal tersebut tidak akan secepat yang dikhawatirkan. “Kabar baiknya adalah kita masih punya banyak waktu untuk bisa menyelamatkan beberapa spesies,” kata Hubbell. Kabar buruknya, tegas Hubbell, adalah hilangnya berbagai habitat di abad 21 seperti cagar alam yang dapat mempercepat kepunahan ini.

Tidak ada bukti atau metode langsung yang dapat menunjukan tingkat kepunahan, jadi kebanyakan ilmuwan menggunakan metode tidak langsung untuk memperkirakan kecepatan punahnya flora dan fauna.

Metode tersebut mengkalkulasi tingkat spesies baru yang ditemukan ketika lokasi habitat baru ditemukan, yang disebut species-area relationship (SAR), berbanding terbalik dengan kurva prediksi jumlah spesies yang akan punah di lokasi habitat yang rusak dengan luas yang sama.

Menurut Hubbell metode tersebut kurang tepat, karena lahan yang hilang lebih banyak dibandingkan dengan penemuan spesies barunya. Oleh karena itu, hanya satu jenis spesies yang harus ditemukan di area yang dianggap sebagai lokasi populasi baru.(NationalGeographic/ADO)

http://id.berita.yahoo.com/selamat-datang-kepunahan-global-061400304.html

o Raden Tumenggung Dipoyudo III (1759 – 1787)
o Raden Tumenggung Dipokusumo I (1792 – 1811)
o Raden Mas Tumenggung Brotosudiro (1811 – 1831)
o Raden Mas Tumenggung Adipati Dipokusumo II (1831 – 1855)
o Raden Adipati Dipokusumo III (1855 – 1868)
o Raden Adipati Dipokusumo IV (1868 – 1883)
o Raden Tumenggung Dipokusumo V (1883 – 1894)
o Kanjeng Raden Adipati Ario Dipokusumo VI G.S.O.O.N ( 1899 – 1925)
o Raden Mas Adipati Aryo Sugondo (1925 – 1949) (Bupati Sugondo, merupakan bupati ke IX dan ke X. Ia adalah bupati terakhir dari keturunan Kyai Arsantaka, cikal bakal pendiri kota Purbalingga). Setelah Sugondo, pengangkatan bupati berdasarkan keturunan tidak berlaku lagi (dihapus).

o Raden Utoyo Kusumo (1950 – 1954)
o Raden Hadisukmo (1954 – 1960). Pada tahun ini terdapat dua pimpinan daerah. Sebagai bupati Raden Hadisukmo, sedang kepala daerah adalah Mas Kocosukarto.
o R Mochamad Sujadi (1960 – 1967, sekaligus sebagai kepala daerah, oleh karenanya sebutannya menjadi Bupati kepala daerah)
o R Bambang Mudarmo (1967 – 1973)
o Letkol Guntur Daryono (1973 – 1979)
o Drs. Sutarno (1979 – 1984)
o Drs. Sukirman ( 1984 – 1989)
o Drs. Soelarno (1989 – 1999, dua periode
o Drs. H Triyono Budi Sasongko, M.Si – Drs H Soetarto Rachmat (Bupati – wakil bupati, Maret 2000 – Maret 2005)
o Drs. H. Triyono Budi Sasongko, MSi – Drs. H. Heru Sujatmoko, MSi (Bupati-wakil bupati, Maret 2005 – Maret 2010).
o Drs. H. Heru Sudjatmoko, M. Si – Drs. H. Sukento Rido Marhaendrianto, MM (Bupati – wakil bupati, periode 2010 -2015)
Pemilihan bupati berdasar UU No 22/1999 (Direvisi UU No 32/2004) dilakukan satu paket, antara bupati – wakil bupati. Tahun 2005 pasangan calon bupati – wakil dipilih langsung oleh rakyat.

http://www.pusatdunia.com/Pusat-Lounge/sejarah/Sejarah-berdirinya-Kabupaten-Purbalingga.html